Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Dikdaya JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) STUDI PELAKSANAAN SELFMEDICATION PADA PENDERITA DIARE BERDASARKAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT PESISIR KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS) Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Indonesian Research Journal on Education Applied Quantitative Analysis (AQA) Innovative: Journal Of Social Science Research Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik
Hasjad
Universitas Lakidende
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa Jabaruddin; Sabri Guntur; Karmila; Sofyan Rauf; Agus Ariadi; Jaya Satria Lahadi; Syaiful Arfin; Harlita; Hasjad; Elma; Putra Karta Rajasa
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): GJPM - JULI s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v1i1.10

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengetahui Peningkatan Pendapatan Masyarakat Desa Sekitar Hutan Desa. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran masyarakat yang tinggal di desa Matahori Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe sekitar hutan serta ketimpangan pengelolaan atau pemanfaatan kawasan hutan sehingga berbagai konflik teritorial yang banyak terjadi selama ini tidak ada lagi.
Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Oleh Masyarakat Ni Nyoman Triana; Hasjad; Umar Marhum; Rahmanuddin. T,; Abd. Mutalib Saranani; Dewi Oktoviana Ustien; Sitti Misnar Abd. Jalil; Hasim Hartono; Mega Mulyani; Siti Selma Resmala
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): GJPM - JULI s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v1i1.11

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Macam-Macam Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat dan Untuk mengetahui Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.
Pelatihan Manajemen Koperasi Bagi Masyarakat Di Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara Rostin; Asrip Putera; Yunila; Hasjad; Rika Rahmatia; Zutriana
Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2023): GJPM - JULI s/d Desember
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjpm.v1i1.15

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk memberikan Pelatihan tersebut memberikan pemahaman baru kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan dan keterampilan pendirian dan pengelolaan koperasi bagi masyarakat di Desa Sambandete Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil Pengabdian menyimpulkan bahwa Desa Sambandete Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi pada beberapa obyek usaha untuk dapat dikelolah atau menjadi unit usaha koperasi yang didirikan. Mayoritas masyarakat dan pengurus koperasi di Desa Sambandete Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelolah koperasi. Mayoritas masyarakat dan pengurus koperasi di Desa Sambandete Kecamatan Oheo Kabupaten Konawe Utara memiliki semangat dan keinginan untuk maju, namun mempunyai keterbatasan dari sisi pengalaman dan pengetahuan pengelolaan koperasi sehingga semangat tersebut belum dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan koperasi.
Analisis Poligami Ilegal Berdasarkan Pasal 279 KUHP Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Rauf, Sofyan; Yunus, Fajar; Hasjad, Hasjad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14534

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi dilakukannya pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tipe penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative research) dengan melakukan kajian-kajian hukum yang terkonsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap praktik poligami. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan pemidanaan dalam kasus poligami secara siri sangat penting untuk dilakukan, karena dapat merugikan kepentingan hukum dari seorang wanita atau anak-anak hasil dari perkawinan poligami yang dilakukan secara siri (ilegal). Selain sebagai aspek yang dapat melindungi hak-hak korban, pemidanaan terhadap praktik poligami ilegal juga dapat mencapai tujuan dalam teori hukum pidana yaitu sebagai pemberi efek jera terhadap pelaku, dan juga sebagai alat pencegah dalam melakukan poligami ilegal. Perkawinan siri tidak dikenal dan diakui oleh negara karena tidak bisa dibuktikan dengan adanya akta nikah yang memberikan legalitas hukum terhadap perkawinan siri. Sehingga, terjadi kekaburan hukum dalam melakukan pembuktian atas suatu perkawinan utamanya dalam melakukan pemidanaan atas kejahatan terhadap asal usul perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembuktian-pembuktian lain yang juga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemidanaan berupa keterangan saksi dan bukti lainnya yang membenarkan bahwa telah terjadi suatu poligami melalui perkawinan siri, dan juga membenarkan bahwa seorang pelaku (suami) telah menikah dan hidup bersama dengan istri kedua, serta terbukti benar merupakan pelanggaran hukum.
Implementasi Pelaksanaan Ketentuan Pasal 35 UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bertentangan Dengan Harapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terhadap Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Tingkat Kabupaten/Kota Handrawan, Handrawan; Hasjad, Hasjad; Ustien, Dewi Oktoviana; Arpin, Syaiful
Jurnal Ilmiah Dikdaya Vol 12, No 2 (2022): September
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/dikdaya.v12i2.317

Abstract

Abstract :The focus of the study in this research is the implementation of the provisions of Article 35 of Law No. 46 of 2009 concerning Corruption Courts Contrary to the Expectations of Fast, Simple and Low Cost Judicial Principles for Corruption Courts at the Regency/City Level. This study aims to examine and analyze the subject matter, namely analyzing the problems of implementing the provisions of Article 35 of Law Number 46 Year 2009 concerning the court of corruption at the district/city level. To analyze the policy concept so that the judicial process for corruption at the district/city level can reflect the expectations of the principles of simple, fast and low-cost justice. To discuss these problems, the type of research used by the author is that this research is structured as "normative" research, namely research that is used to examine various positive legal provisions and general legal principles, in order to obtain scientific truth on the discussion of legal issues being studied. . Based on the results of the research, the implementation of the establishment of the criminal justice system for corruption in each district was not in accordance with what was expected. This means that what is expected with the reality that occurs does not match. Because until now the implementation of article 52 paragraph (2) has not materialized. The impact is that there are difficulties in the process of handling cases that must be resolved by the Corruption Crime Court and the increasing number and accumulation of cases, in addition to the long distance constraints from the corruption courts, a small budget, an average staff of only 2 public prosecutors. so that the settlement of corruption cases that are carried out becomes slow, this is certainly not in accordance with the principles of fast, simple and low-cost justice.
Public Trust and Governance in Driving Urban-Rural Economic Mobility through Licensing Ease Hasddin, Hasddin; Saputra, Yusuf Jaya; Wijayanto, Cahyo; Melati, Melati; Hasjad, Hasjad; Tomalili, Rahmanuddin; Arfah, Jabal; Amartani, Kalis
Applied Quantitative Analysis Vol. 5 No. 2 (2025): July - December Issue
Publisher : Research Synergy Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31098/quant.4081

Abstract

Economic mobility between urban and rural areas is essential for regional development, particularly in Southeast Sulawesi. This study investigates the relationship between business licensing in the transportation sector, good governance, and public trust in enhancing economic mobility. Specifically, it examines how the ease of business licensing influences public trust (H1) and good governance (H2), and how public trust mediates the relationship between licensing reforms and governance outcomes (H3). Adopting a quantitative approach within a positivist paradigm, data were collected through surveys targeting stakeholders involved in transportation-sector licensing. The analysis utilized Structural Equation Modeling with the Partial Least Squares method (SEM-PLS) to test causal relationships. Results indicate that streamlined business licensing significantly improves public trust, thereby strengthening good governance practices. Furthermore, public trust serves as a mediating factor, linking licensing reforms to improved governance outcomes, underscoring its importance for effective policy implementation. These findings underscore the strategic role of licensing reforms in reducing bureaucratic barriers, enhancing transparency, and fostering public confidence—key drivers for urban-rural economic integration. For policymakers, the study highlights that optimizing licensing processes, strengthening governance, and building trust can facilitate investment, improve transportation infrastructure, and accelerate regional economic connectivity. Future research should examine the broader socio-economic implications of licensing system improvements across different sectors and regions to develop more comprehensive strategies for sustainable regional development.
Supervision of the Regional House of Representatives (DPRD) on Regional Head Policies in the Perspective of Checks and Balances in Konawe Regency Hasjad, Hasjad
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 4 No. 01 (2026): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, 2026
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) on the policies of Regional Heads in the perspective of the principle of checks and balances in Konawe Regency. In the local government system based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the DPRD has the functions of legislation, budget, and supervision as a manifestation of the power balancing mechanism at the local level. However, in practice, the effectiveness of DPRD supervision often faces various obstacles, both normative and political. This research uses normative-empirical legal research methods with a legislative approach and a conceptual approach, and is supported by field data through interviews and documentation. The results of the study show that the supervision of the DPRD in Konawe Regency has been carried out through the mechanism of working meetings, the right of interpellation, the right of inquiry, and the right to express opinions, but it is not fully optimal in realizing the balance of power. Political relations factors, limited institutional capacity, and lack of policy transparency are the main obstacles in the implementation of the supervisory function. From the perspective of checks and balances, it is necessary to strengthen the institutional capacity of the DPRD, increase public participation, and political ethics commitment to ensure the creation of accountable and democratic local governance. Thus, the supervision of the DPRD is not only formal-procedural, but also substantive in maintaining the balance of power in the regions.
Co-Authors Abd. Mutalib Saranani Agus Ariadi Amartani, Kalis Andi Muh Dzul Fadhli Ariadi, Agus Arpin, Syaiful Asrip Putera DEWI OKTOVIANA USTIEN Divia Salsabila Elma Fadhli, Andi Muh Dzul Fajar Yunus, Fajar Fibran Handrawan Harlita Hasddin, Hasddin Hasim Hartono Jabaruddin Jaya Satria Lahadi Jefry Crisbiantoro Karmila Mega Mulyani Meliyanti. M Muh Kevin Alfath Sianturi Ni Nyoman Triana Oktavina Ustien, Dewi Putra Karta Rajasa Rahmanuddin. T, Rauf, Sofyan Rika Rahmatia Rostin SABRI GUNTUR Saputra, Yusuf Jaya Siti Selma Resmala Sitti Misnar Abd. Jalil SOFYAN RAUF Syaiful Arfin Tomalili, Rahmanuddin UMAR MARHUM Ustien, Dewi Oktoviana Wijayanto, Cahyo Yuliana Musin, Jabal Arfah, Yunila Zutriana