Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.378
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Dinamika Sosial Budaya Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Unes Law Review JURNAL USM LAW REVIEW Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Semarang Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Padamu Negeri
Abib, Agus Saiful
Universitas Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG Ahmad Mustofa; Agus Saiful Abib; Dharu Triasih
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12852

Abstract

The relationship between people who enter into an agreement results in the emergence of a bond in the form of rights and obligations of both parties . In the implementation of the agreement, if it is violated, there will be a default by one of the parties which will result in losses for the agreement that has been made. When there is a default, the thing that must be done is to resolve the default case. Settlement of default disputes can be carried out through two processes, namely litigation in court and non-litigation outside the court. How to resolve default disputes through mediation at the Semarang District Court and the obstacles faced in resolving default disputes through mediation at the Semarang District Court . Empirical legal research is the study of law as a social phenomenon that exists and develops within society. The specifics of this research are descriptive and analytical, namely research that aims to systematically, factually, and accurately describe the facts, characteristics, and relationships between phenomena that occur in legal practice. In this study, a non-random purposive sampling technique was used, which is a sampling method carried out intentionally as determined by the researcher. Data Collection Method By conducting interviews with mediator judges at the Semarang District Court. The results of the study show that there are 40 mediator judges and 69 non-judge mediators, in 2023 there were 65 while in 2024 there were 61 default cases resolved through mediation and the flow that must be followed in resolving default disputes through mediation in the Semarang District Court area is a summons, registration of the lawsuit, mediation. In mediation there are 3 stages, namely: pre-mediation stage, mediation process, mediation report, obstacles faced by the parties, absence of the parties, illness, old age and the solution is the involvement of the right parties, use of technology, increasing legal certainty.   Abstrak Hubungan antara orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila dilanggar akan terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas perjanjian yang telah dibuat. Ketika wanprestasi maka hal yang harus dilakukan adalah penyelesaian atas perkara wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litingasi di pengadilan dan non litigasi diluar pengadilan. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi melelui mediasi di PN Semarang dan Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui mediasi di PN Semarang.Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, hubungan antar fenomena yang terjadi dalam praktik hukum. Pada penelitian ini, menggunakan teknik penentuan non-random Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja yang ditetapkan oleh peneliti. Metode Pengumpulan Data Dengan melakukan wawancara hakim mediator di PN Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 40 hakim mediator dan 69 mediator non hakim, pada tahun 2023 ada 65 sedangkan ditahun 2024 ada 61 perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui mediasi dan alur yang harus dijalani dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di wilayah PN Semarang adalah somasi, pendaftaan gugatan, mediasi. Didalam mediasi ada 3 tahap yaitu: tahap pra mediasi, proses mediasi, laporan mediasi, kendala yang dihadapi Ketidakhadiran para pihak, keadaan sakit, lanjut usia dan solusinya adalah Keterlibatan Pihak yang Tepat, Penggunaan Teknologi, Meningkatkan Kepastian Hukum.
Peningkatan Pemahaman Warga Binaan Lapas Kelas 1 Semarang Mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Agus Saiful Abib; Ahmad Dwi Nuryanto; Efi Yulistyowati; Moh. Yunus; Ihrom Adil Aksana
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2026): Desember (On Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/grp5e445

Abstract

Pemberian bantuan hukum saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum guna menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses keadilan. Dalam hal pemberian bantuan hukum diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus berorientasikan kepada terwujudnya keadilan sosial yang berkeadilan. Selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui bantuan hukum, oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Peningkatan Pemahaman Warga Binaan Lapas Kelas 1 Semarang Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai bantuan hukum. Adapun hasil pengabdian yang mengambil tema batuan hukum ini berdasarkan rata-rata mengalami kenaikan sebesar 67.3%.   
Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Penggandaan Buku Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta: Legal Liability for Unauthorized Reproduction of Books without the Permission of the Copyright Holder Intan Imaniar; Agus Saiful Abib; Zaenal Arifin
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.15315

Abstract

This study examines the legal liability arising from the unauthorized reproduction of books and the legal protection available to copyright holders under Law Number 28 of 2014 on Copyright. Unauthorized book reproduction not only causes economic losses to authors and copyright holders but also undermines the protection of exclusive rights within the intellectual property rights system. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The study relies on secondary legal materials obtained through literature review and documentary research, which are analyzed qualitatively. The findings demonstrate that the unauthorized reproduction of books constitutes an infringement of the author’s economic rights and may give rise to legal liability under the Copyright Law. Such liability may be pursued through civil proceedings, including claims for damages before the Commercial Court, as well as through criminal proceedings depending on the nature and elements of the infringement. Administrative measures, including the seizure of infringing copies or materials associated with the infringement, may also be applicable. Legal protection for copyright holders is provided through both preventive and repressive mechanisms. Preventive protection is established through the automatic recognition of copyright upon the creation of a work, while copyright recordation serves as an evidentiary instrument. Repressive protection is available through both litigation and alternative dispute resolution mechanisms. The study finds that although Indonesia’s legal framework provides relatively comprehensive instruments for protecting copyright, the effectiveness of such protection against unauthorized book reproduction remains constrained by limitations in law enforcement, monitoring, and public awareness of copyright protection. Accordingly, stronger enforcement mechanisms and broader public education are necessary to ensure that copyright protection extends beyond normative regulation and provides effective safeguards for the economic and moral interests of authors and copyright holders.   Abstrak Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Praktik penggandaan buku tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta, tetapi juga berpotensi mengikis penghormatan terhadap hak eksklusif dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggandaan buku tanpa izin pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Pertanggungjawaban tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme perdata berupa gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga serta mekanisme pidana sesuai dengan karakteristik dan unsur pelanggaran yang dilakukan, selain kemungkinan penerapan tindakan administratif berupa penyitaan terhadap hasil atau sarana yang berkaitan dengan pelanggaran. Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta diberikan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengakuan hak cipta secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan serta pencatatan ciptaan sebagai instrumen pembuktian, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara litigasi maupun nonlitigasi. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang relatif komprehensif, efektivitas perlindungan hak cipta terhadap penggandaan buku tanpa izin masih dipengaruhi oleh keterbatasan penegakan hukum, pengawasan, dan pemahaman masyarakat mengenai hak cipta. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum dan peningkatan edukasi publik diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan hak cipta tidak berhenti pada pengaturan normatif, tetapi mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kepentingan ekonomi dan moral pencipta serta pemegang hak cipta.
Co-Authors A. Heru Nuswanto A. Heru Nuswanto Achmad Fuad Achwani Ahmad Dwi Nuryanto Ahmad Mustofa Amri P Sihotang Ananda, Raka Wahyu Andi Asri Ani Triwati Ani Triwati Arif Rochman Beatrich Advismadya Pamungkas Cita Tsaabiethah Agustria Sasti Dedy Suwandi Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Dita Putri Wulandari Doddy Kridasaksana Doddy Kridasaksana Endah Pujiastuti Endah Pujiatuti Endang Setyowati Heryanti, B.Rini Ihrom Adil Aksana Ilham Aulia Ramadhan Intan Imaniar Khaidar Alifika El Ula Liyanti . Maulida Sasy Kirana Moh. Yunus Muhammad Arafat Muhammad Iftar Aryaputra Muhammad Sibaweh Muamar Mukharom, Mukharom Nia Okta Riani Nur Khasanah Pamungkas, Beatrich Advismadya Putri Haliza Yuniar Raka Wahyu Ananda Rati Riana Rifki Adi Nugroho Salsabila Gabrielle Rizharini Septiandani, Dian Stefani Dewi Rosariad Subaidah Ratna Juita Subaidah Ratna Juita Sukimin Supriyadi Supriyadi Thalita Rahmabilla Alvaroneta Tri Mulyani Tri Mulyani Triasih, Dharu Tumanda Tamba ulistyowati, Efi Y Wafda Vivid Izziyana Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yulistyowati, Efi Yunita Prayogo Zaenal Arifin