Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.169
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Jurnal Politik Profetik PALITA: Journal of Social - Religion Research Journal of Governance Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Kemudi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Demos Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Papua Journal Of Diplomacy And International Relations Golden Ratio of Social Science and Education Jurnal Bakti Bagi Bangsa Golden Ratio of Data in Summary NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak
MUH. FICHRIYADI HASTIRA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Physics Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Pendekatan Sosio-Spasial Lefebvre dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang (Perda RTRW Kota Parepare) Muhammad Fichriyadi Hastira; Muhammad Alhamin; Ariana Yunus
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi Desember
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.132 KB) | DOI: 10.52423/neores.v4i1.18

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah kota Parepare dalam meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang pada suatu kawasan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah kota Parepare. Dan melihat bagaimana perumusan kebijakan pemanfaatan ruang di Kota Parepare. Kajian ini menjelaskan bahwa pembangunan wilayah di Kota Parepare yang dilakukan selama ini tidak tertata menurut tata ruang yang baik dan lebih bersifat sektoral. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi harus dilakukan secara berkesinambungan agar lebih optimal. Salah satu pendekatan holistik dan terintegrasi dalam mengatasi permasalahan spasial yang terjadi di Kota Parepare adalah pendekatan sosio-spasial Lefebvre. Kerangka kerja yang dikembangkan oleh Lefebvre menjelaskan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit mengabaikan nilai guna suatu ruang. Namun, pendekatan ini juga menjelaskan bagaimana munculnya interaksi antar aktor dalam kebijakan pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang tentunya melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun korporasi atau investor. Keterlibatan banyak aktor diyakini mampu menciptakan pembangunan yang berkualitas.
PLEA BARGAINING DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA NEGARA INDONESIA Alimuddin, Alimuddin; Zahir, Muh Zuhud Al-Khaer; Rasyid, Muh Firdaus; Hastira, Muh Fichriyadi
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2024): Mei-Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i2.9213

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the legal political structure and the level of urgency of the Plea Bargaining System in the Draft Criminal Procedure Code. Normative legal research is the type of research used. The study of legal issues relating to norms is emphasized in legal research techniques. This method will concentrate on looking at legal reality from the point of view of the legal substance that regulates and is still developing. The findings of this study indicate that the Plea Bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code is needed. This is indicated by the fact that several countries, such as Germany and France, have successfully implemented similar systems with various models and techniques. However, the Plea Bargaining system in the Draft Criminal Procedure Code does not use these strategies, but rather emphasizes that Plea Bargaining is only to alleviate the charges and accelerate the trial process. Plea Bargaining is expected to accelerate the legal process by reducing the volume of cases brought to court, saving time and money, compensating defendants who admit their guilt, and meeting the needs of the public prosecutor and defendants. With the establishment of the Special Track, Article 199 of the Draft Criminal Procedure Code describes the form of the Plea Bargaining system in its application and offers the idea of a Plea Bargaining system with a maximum penalty of 7 years as one of the options in accelerating case settlement. The use of Plea Bargaining has several advantages as follows: one, it reduces the accumulation of cases in court; two, it provides relief for defendants who admit their guilt; and the third simplifies the process for public prosecutors.
Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Juk, Bernadus; Shaw, Fransiskus Recha; Alaydrus, Anwar; Hastira, Muh. Fichriyadi
International Journal of Demos (IJD) Volume 6 Issue 3 (2024)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v6i3.499

Abstract

AbstrakPartisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan bersama, serta dalam mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Mahakam Ulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan administrasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara efektif dalam mengintegrasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat ke dalam proses pengambilan keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang memungkinkan peneliti untuk fokus pada individu-individu atau kelompok yang memiliki pengalaman dan pengetahuan relevan terkait dengan topik ini. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan seperti budidaya pertanian padi, perkebunan kakao, dan kelapa sawit telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam juga membantu meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan lokal, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan daerah. Temuan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan publik, serta perlunya mengintegrasikan aspirasi masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih inklusif dan berkelanjutan.Kata kunci: Mahakam Ulu, Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Alam AbstractCommunity participation plays a crucial role in shaping public policies that are oriented towards the common good, as well as in promoting more inclusive and sustainable policies. This research focuses on exploring various forms of community participation involved in the decision-making process related to the management and utilization of natural resources in Mahakam Ulu Regency. The aim of this study is to understand how community participation can enhance the effectiveness of public policy and administration in natural resource management. Additionally, this research seeks to identify effective ways to integrate the aspirations and interests of local communities into the decision-making process. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The research subjects were selected using purposive sampling, allowing the researcher to focus on individuals or groups with relevant experience and knowledge related to this topic. Data collection techniques include in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results of the study reveal that active community participation in activities such as rice farming, cocoa plantations, and oil palm plantations has significantly contributed to local economic empowerment. Moreover, community involvement in natural resource management has also helped to increase productivity and the availability of local food, which ultimately strengthens regional food security. These findings highlight the importance of community participation in public policy planning and implementation, as well as the need to integrate community aspirations to achieve more inclusive and sustainable outcomes.Keywords: Mahakam Ulu, Community Participation, Natural Resources
Peran ASEAN Children’s Forum dalam Mendorong Pemenuhan Hak Partisipasi Anak di Indonesia Hastira, Muhammad Fajhriyadi; Abdullah, Nurjannah; Asy’ari, Munjin Syafik; Hastira, Muh Fichriyadi
Jurnal Politica Vol 15, No 2 (2024): Jurnal Politica November 2024
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v15i2.4478

Abstract

This research examines the process of internalization of norms on the fulfillment of children'sparticipation rights by the ASEAN Children's Forum (ACF) in Indonesia and the role ofACF in promoting the fulfillment of these rights through the National Children's Forum in the2018-2022 period. The background of this research is the significant increase in the fulfillmentof children's participation rights in Indonesia during this period and the strategic position ofACF as the only forum in Southeast Asia that directly engages children in discussions relatedto their rights and protection, potentially influencing policies at the regional and nationallevels. The method used is descriptive qualitative research through interviews and literaturestudies, which aims to describe and analyze phenomena based on empirical data. The resultsshow that the process of internalizing children's participation rights norms through the ACF inIndonesia has reached the stage of internalization, although it is mostly driven by Indonesia'sinitiative and commitment to the Convention on the Rights of the Child. In addition, the roleof ACF is reflected in the implementation of National Children's Forum programs that refer toACF outcomes, although the impact is relatively smaller compared to other ASEAN countries.
Memanfaatkan Ketokohan B. J. Habibie dalam Membangun Citra Diri Taufan Pawe sebagai Walikota Parepare Hastira, Muh Fichriyadi; Hastira, Muhammad Fajhriyadi; Rafdi, Hashfi; Putra Pratama, M. Aviv Adhitya; Pratama, Galank; Zahir, Muh. Zuhud Al Khaer
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 25, No 1 (2025): Februari
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v25i1.6033

Abstract

The purpose of this research is to describe how H. M Taufan Pawe uses B. J. Habibie as a symbol of his leadership and uses it to build his image. This research uses qualitative research methods with data analysis from literature related to this research. The results of this research reveal that the use of the B. J. Habibie symbol is manifested in physical development in the form of monuments and buildings that touch the community directly. The use of the name B. J. Habibie is intended to build the image of H. M. Taufan Pawe by utilizing government media and establishing relationships with external media as a means of channeling information to the public.
Minority Rights in a Multicultural Society in Indonesia Zuhud Al Khaer, Muh; Rasyid, Muhammad Firdaus; Hastira, Muh. Fichriyadi; Pratama, Galank
Golden Ratio of Social Science and Education Vol. 5 No. 1 (2025): December - May
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grsse.v5i1.991

Abstract

This paper discusses important issues relating to the protection of the rights of minority groups in pluralistic societies, with a particular focus on separatist groups. In the context of diverse societies, minority groups often face significant challenges, ranging from discrimination to violations of their human rights. This article examines these issues with an approach that combines international and national law and analyzes cases that reflect violations of minority rights. From an international law perspective, the protection of minority rights is regulated by various instruments, such as the Convention on Civil and Political Rights and the Declaration of Human Rights. However, its implementation is often hampered by inadequate or contradictory national policies. On the other hand, national laws that do not accommodate minority groups can worsen the situation, especially when it comes to separatist groups that are often seen as a threat to state sovereignty. This article also reviews the steps taken through international mediation and national policy reform to ensure separatist groups receive fair treatment. By reviewing a wide range of literature and case studies, this paper offers a deeper understanding of the importance of an inclusive approach to protecting the rights of minority groups and promoting harmony in pluralistic societies.
The Dominance of Women in Structural Positions: A Gender Analysis of The Gowa Regency Education Office Hastira, Muh Fichriyadi; Patty, Alberto Noviano; Jefri, Jefri; Burhan, Reksa; Pratama, Galank
Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21274/martabat.2024.8.2.139-156

Abstract

This research focuses on women who dominate structural positions in the Education Office of Gowa Regency, South Sulawesi Province. This study analyzes why women hold more structural positions than men at the Education Office of the Gowa Regency. I also explained how gender identification is used to place structural positions at the Education Office of the Gowa Regency. This research is qualitative and has a case study. Data was obtained through direct interviews with informants, namely the head of the Gowa Regency Education Office, the Regional Personnel Agency, and the Gowa Regent. The existing data were analyzed using triangulation analysis techniques between data obtained from interviews. The results of this study found that two factors cause the dominance of women in structural positions; the first is normative factors, including regulations related to gender mainstreaming and work experience, and the second is political factors, including the interests of the local government of Gowa Regency. This reveals that gender identification is no longer the leading indicator; positions are given based on ability and expertise, and thus, men and women have the same opportunities or access.
Assessing Drought Risks and Implementing Effective Mitigation Strategies to Enhance Resilience in Nunukan Regency, North Kalimantan, Indonesia Jefri, Jefri; Purnawati, Laily; Shan, Ali; Qolbi, Yahdi; Hastira, Muh Fichriyadi
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol 14, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/jisip.v14i1.2984

Abstract

This study aims to analyze the potential for drought disasters in Nunukan Regency, North Kalimantan, as well as mitigation efforts that can be taken to reduce their negative impacts. Based on disaster mitigation theory, this study adopts two main approaches, Disaster Risk Reduction (DRR) and Disaster Risk Management (DRM), which lead to the prevention and mitigation of drought impacts. The research method used is qualitative descriptive with secondary data analysis from various related sources. The results showed that Nunukan Regency faces a serious threat of drought, with more than 1.3 million hectares of land at risk and 48,411 hectares at high risk. Structural mitigation, such as the construction of reservoirs and retention basins, as well as non-structural mitigation, such as community education and training, have proven effective in reducing the impact of drought. Further discussion shows that mitigation efforts must involve collaboration between government agencies, the private sector, and the community to increase the capacity of the region to deal with increasingly erratic climate change. In conclusion, a comprehensive, data-driven mitigation strategy can increase the Nunukan Regency's resilience to future drought disasters.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi bencana kekeringan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Berdasarkan teori mitigasi bencana, penelitian ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Manajemen Risiko Bencana (DRM), yang mengarah pada pencegahan dan penanggulangan dampak kekeringan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Nunukan menghadapi ancaman kekeringan yang serius dengan lebih dari 1,3 juta hektar lahan terancam, dan 48.411 hektar di antaranya memiliki risiko tinggi. Mitigasi struktural, seperti pembangunan waduk dan embung, serta mitigasi non-struktural, seperti edukasi dan pelatihan masyarakat, terbukti efektif dalam mengurangi dampak kekeringan. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa upaya mitigasi harus melibatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Kesimpulannya, strategi mitigasi yang komprehensif dan berbasis data dapat meningkatkan ketahanan Kabupaten Nunukan terhadap bencana kekeringan di masa depan.
Governance of Social Data Verification in the PBI-JKN Program: A Policy Study on the Deactivation of 7.39 million Recipients by the Indonesian Ministry of Social Affairs Rafdi, Hashfi; Fichriyadi Hastira, Muh; Reza Fahlevy, Muhammad; Jumansyah, J.; Nurmiyati, Niken
Golden Ratio of Data in Summary Vol. 5 No. 3 (2025): May - July
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grdis.v5i3.1550

Abstract

The deactivation of 7.39 million participants in the National Health Insurance Contribution Assistance Program (PBI-JKN) by the Ministry of Social Affairs in early 2025 sparked policy controversy, particularly regarding data accuracy and its impact on vulnerable groups. This study aims to analyze the governance of data verification and the implementation of this policy within the framework of Good Enough Governance proposed by Marlie S. Grindle. Through a case study in Central Java Province—covering Semarang, Demak, and Wonogiri—this research explores how local bureaucratic and fiscal capacity limitations influence responses to central government policies. The results reveal a mismatch between the central government's technocratic approach and the adaptive needs of local areas. While digitalization enhances efficiency, the lack of social sensitivity in implementation risks causing health exclusion. The theory of Good Enough Governance is relevant for evaluating policies contextually and realistically, where reforms do not have to be ideal but sufficiently effective in reaching people with low incomes. The study recommends improvements in data integration, public participation, and policies grounded in social justice. These findings will enrich the discourse on inclusive and adaptive social policy governance amid systemic limitations.
Politik Tanpa Pilihan: Pragmatisme Partai Politik dalam Fenomena Kemunculan Kolom Kosong Pada Pilkada Kota Samarinda 2024 Ashari, Ilham Nur; Nurmiyati, Niken; Taufik, Mohammad; Hastira, Muhammad Fichriyadi
JPP (Jurnal Politik Profetik) Vol 13 No 2 (2025): December
Publisher : Department of Political Science, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/profetik.v13i2a1

Abstract

The emergence of an empty column is an anomaly in the constellation of Regional Head Elections (Pilkada). The presence of the kolom kosong (none of the above/NOTA) in the local election indicates the pragmatism practiced by political parties. The purpose of this study is to determine the factors that cause the emergence of an empty column in the 2024 Pilkada in Samarinda City. The method used is descriptive qualitative by analysing government regulations on Pilkada, articles, books, news and official websites. The results showed that the empty column phenomenon in the Samarinda City Regional Election was part of the local political dynamics that displayed the pragmatism of political parties by forming a large coalition to support the incumbent. The high electability of Andi Harun and Saefuddin Zuhri was the main factor that encouraged political parties to prefer joining a large coalition rather than supporting alternative candidates. This constellation had an impact on the loss of the function of the opposition and limited political alternatives for the community, thus creating political conditions without choice.
Co-Authors Abdullah, Nurjannah Alaydrus, Anwar Alberto Noviano Patty Ariana Ariana Ashari, Ilham Nur Asy’ari, Munjin Syafik Damaianti, Alfiana Eka Dea Rizky Amalia Putri Fathia Bailusy, Ummi Suci Hashfi Rafdi Hastira, Muhammad Fajhriyadi Hastira, Muhammad Fajhriyadi Jefri Jefri Juk, Bernadus Jumansyah, J. LAILY PURNAWATI, LAILY M.Aviv Adhitya Putra Pratama Maksum, Ali Mangiri, Gabriela Karunia Mohammad Taufik Muhammad Alhamin Muhammad Imran Mujiburrahman Mulka, Sry Reski Niken Nurmiyati Qolbi, Yahdi Rasyid, Muh Firdaus Rasyid, Muhammad Firdaus Reksa Burhan Reza Fahlevy, Muhammad Shan, Ali Shaw, Fransiskus Recha Widya Astuti Zahir, Muh Zuhud Al-Khaer