Claim Missing Document
Check
Articles

LEGAL ANALYSIS OF HANDLING OF PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN MUSTAFA PERBAUNGAN WHO ARE INVOLVED IN MOTORBIKE GANGS BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014 Yuzli Fajar; Herlina Hanum Harahap
Journal of International Islamic Law, Human Right and Public Policy Vol. 4 No. 4 (2026): December
Publisher : PT. Radja Intercontinental Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Student involvement in motorcycle gangs raises questions of law enforcement and the protection of children's rights. This article examines the implementation of Law Number 35 of 2014 amending Law Number 23 of 2002 on Child Protection, the handling of a student case, and possible rehabilitation measures at SMK Swasta Mustafa Perbaungan. The article draws on a thesis and applies qualitative analysis to a single case involving a 17-year-old student. The materials consist of accounts of interviews, observations, police and school documents, and legal materials reported in the thesis. The findings associate the student's involvement with peer relationships, limited parental supervision, social media exposure, and the need for recognition. The case was reportedly handled through diversion involving the police, school, parents, and the correctional guidance agency, followed by counseling and religious guidance. However, protection remained incomplete because psychological assistance was not sustained, interagency coordination lacked a structured arrangement, and the students experienced stigma after returning to school. The findings distinguish case resolution from the restoration of the child's educational and social life. The article recommends an integrated approach encompassing school handling procedures, stronger guidance and counseling services, family participation, and cooperation with social services and law enforcement agencies. Its conclusions are limited to the reported case. The available documents do not establish whether all legal requirements for diversion were fulfilled or whether the interventions produced sustained outcomes.
Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah terhadap Pemberlakuan Asas Rechisverwerking ( Pelepasan Hak) di Kabupaten Deli Serdang Rani Fitriani; Tri Reni Novita; Herlina Hanum Harahap
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol. 1 No. 4: Desember 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/q2ed4j61

Abstract

Pendaftaran tanah perlu disertai pula dengan pelaksanaan administrasi yang baik, yaitu meliputi pencatatan secara sistematis dan berkesinambungan baik mengenai subjek maupun objek dari hak atas tanahnya tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan dari segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan adalah Pihak yang menggarap tanah hanya berpegang pada kepercayaan pada orang-orang terdahulunya yang telah memberi tanah tersebut kepada mereka dan menggarapnya dengan itikad baik. Sampai saat ini masalah sengketa tanah yang terdapat didalamnya unsur Rechtsverwerking, masih dimenangkan oleh penggugat sebagai pemilik tanah. Sedangkan pihak tergugat yang telah menguasai tanah dengan itikad baik, menguasai secara nyata dalam jangka waktu yang lama, harus terusir dari tanah tersebut. Sebagian masalah sengketa tanah yang objek tanah sengketanya adalah tanah adat diselesaikan dengan cara adat yaitu dengan mengadakan ritual-ritual adat untuk menghormati para leluhur yang telah mewariskan tanahnya pada anak cucunya. Sengketa yang diselesaikan secara adat inilah yang menerapkan konsep Rechtsverwerking dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah.
PERCERAIAN KOLABORATIF: UPAYA MENGURANGI TERJADINYA PERCERAIAN DI PANTAI CERMIN, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Muhammad Aziz; Herlina Hanum Harahap
AS-SALAM Vol 13 No 02 (2024): PENDIDIKAN DAN HUKUM: TANTANGAN, SOLUSI
Publisher : LPPM STAI DARUSSALAM LAMPUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51226/assalam.v13i02.685

Abstract

Divorce is a complex phenomenon that has a significant impact not only on the couples involved, but also on the family and society at large. This research aims to make a positive contribution as steps to reduce the occurrence of divorce in Pantai Cermin, Serdang Bedagai Regency. The research method used is qualitative research with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. The results of the study show that there are factors that cause divorce that have been reported at the Religious Court. These causes include poor communication, partner incompatibility, financial pressure, and infidelity. Efforts to reduce the occurrence of divorce are collaborative between BP4, KUA and the Religious Court which is implemented in the form of prevention, socialization and counseling in a planned manner, namely by providing marriage advice and legal consultation with mediation and deliberation as stipulated in KHI Article 36 Paragraph (1) and PMA No. 447 of 2015. Keywords: Collaborative Divorce, Divorce, Serdang Bedagai Perceraian merupakan fenomena kompleks yang memiliki dampak yang signifikan tidak hanya pada pasangan yang terlibat, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi positif sebagai langkah-langkah untuk mengurangi terjadinya perceraian di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan perceraian yang telah terlapor di Pengadilan Agama. Penyebab tersebut antara lain komunikasi yang buruk, ketidakcocokan nilai-nilai, tekanan finansial, dan ketidaksetiaan yang berujung pada keinginan untuk bercerai. Implikasi hukum dari temuan ini adalah organisasi BP4 dan KUA berperan penting sebagai upaya kontribusi positif untuk mengurangi dan mencegah terjadinya perceraian di Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Upaya yang dilakukan merupakan langkah-langkah perceraian kolaboratif dimana kasus perceraian dapat diatasi dengan cara-cara mediasi diantara kedua belah pihak tanpa harus ke pengadilan.