Articles
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Siti Hajah Nuraeni;
Hadiyanto A. Rachim;
Arie Surya Gutama
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v3i2.13653
Pendidikan inklusif yang kini berjalan belum terealisasi secara maksimal. Masyarakat pun belum memahami mengenai paradigma pendidikan inklusif sehingga tidak dapat berpartisipasi didalamnya. Partisipasi masyarakat merupakan komponen yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan inklusif. Karena dalam sekolah inklusif ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pengajar di kelas untuk menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan.Peran serta masyarakat yang berupa kerjasama kemitraan antara sekolah dengan pemerintah, orang tua, dan kelompok masyarakat serta organisasi kemasyarakatan lainnya dilindungi oleh undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang mendasari kerjasama kemitraan. Peran serta masyarakat sangat penting diwujudkan dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus, karena masyarakat memiliki berbagai sumberdaya yang dibutuhkan sekolah dan sekaligus masyarakat juga sebagai pemilik sekolah di samping pemerintah.Saat partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dalam mendukung pendidikan inklusif maka tujuan dari pendidikan untuk kesejahteraan akan tercapai. Community Worker membantu menyediakan sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas warga masyarakat untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan masyarakatnya.
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH PANTI SOSIAL BINA KARYA “PANGUDI LUHUR” BEKASI
Betha Dwidinanti Zefianningsih;
Budhi Wibhawa;
Hadiyanto A. Rachim
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2016): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v3i1.13600
Permasalahan gelandangan dan pengemis masih menjadi beban pembangunan nasional dewasa ini. Maka dari itu, peran pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini tentunya harus dilakukan secara bersama-sama sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Gelandangan dan pengemis merupakan kantong kemiskinan yang hidup diperkotaan. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin mendesak. Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) memerlukan waktu yang cukup lama dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan terkadang pada waktu tertentu populasi pengemis meningkat seperti yang terjadi dihari libur, hari raya keagamaan, maupun dipusat-pusat rekreasi dan perbelanjaan. Tentunya secara grafik digambarkan jumlah populasi pengemis mengalami kenaikan dan penurunan.Penyebab kesenjangan yang besar adalah faktor ekonomi yang tidak merata sehingga jurang sosial antara si kaya dan si miskin tinggi terutama dikota-kota besar. Oleh karena itu, pemecahan masalahnya harus mencakup dua aspek yaitu: (i) kondisi di daerah asal; (ii) kondisi daerah tujuan. Prinsipnya adalah upaya pencegahan dilakukan di daerah asal sehingga mereka tidak terdorong untuk meninggalkan desanya dan mencari penghasilan di kota dengan cara membuka pekerjaan di desa. Sedangkan di sisi lain, prinsipnya adalah penanggulangan yaitu di tempat tujuan “harus” ditanggulangi atau ditangani sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk menjadi Gepeng di kota, karena tidak akan memperoleh penghasilan lagi.
COMMUNITY BASED DISASTER MANAGEMENT
Ridwan Herianto;
Soni Akhmad Nulhaqim;
Hadiyanto A. Rachim
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 3 (2015): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jppm.v2i3.13579
Urgensi dari manajemen bencana adalah pentingnya perubahan paradigma penanggulangan bencana yang bergeser dari tanggap darurat kepada pendekatan mitigasi dan preparadness. Hal yang paling mendesak adalah menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri sendiri dari ancaman dan resiko bencana. Penciptaan community-based disaster dengan kata lain membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana baik pada sebelum, saat terjadi bencana, maupun pasca bencana. Dalam praktiknya dibutuhkan peran dari pekerja sosial. Peran pekerja sosial sangat dibutuhkan dalam pemberfungsian masyarakat melalui community-based disaster. Hal tersebut dapat berupa dalam pendampingan dan perancanangan community-based disaster bersama masyarakat maupun menghubungkan masyarakat sebagai basis dengan stakeholders. Dapat melalui kegiatan formal maupun informal dalam bentuk sosialisasi maupun edukasi dan simulasi. Penerapan community-based disaster tentunya memiliki kelemahan dan kunci keberhasilan tergantung pada proses dan aktualisasinya.
Implementasi Strengths-Perspective dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Marcelino Vincentius Poluakan;
Nandang Mulyana;
Hadiyanto A. Rachim
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS Vol. 2 No. 1 (2020): Maret: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas
Publisher : Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAS
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Program pemberdayaan masyarakat miskin merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang efektif seharusnya membuat setiap sasarannya menjadi mandiri, berdaya, sustainable, terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi permasalahan kemiskinan atau untuk keluar dari jerat kemiskinan. Untuk mencapai nilai-nilai di atas, program pemberdayaan masyarakat miskin perlu memuat strengths-persepctive di dalamnya. Tulisan ini akan membahas pentingnya strengths-perspective sebagai sebuah paradigma baru dalam pekerjaan sosial dalam program pemberdayaan masyarakat miskin untuk mencapai cita-cita yang diharapkan yaitu menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Tulisan ini akan menggunakan studi literatur berupa buku, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Dari hasil kajian, prinsip strengths-perspective sangat diperlukan dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat miskin. Selanjutnya, dibutuhkan upaya untuk mengimplementasikan strengths-perspective terutama dalam analisis kebijakan atau program pemberdayaan masyarakat miskin dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan sosial yang strengths-based.
Sosialisasi Fintech dan Literasi Keuangan Terhadap Pelaku UMKM di Desa Cinanjung Tanjung Sari Sumedang
Hadiyanto A. Rachim;
Budi Sutrisno
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2022): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aks.v6i2.4972
Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan perekonomian nasional. Selain menggunakan bahan baku lokal dengan harga produk yang terjangkau, UMKM juga menjadi sarana pemerataan tingkat perekonomian rakyat kecil serta sumber devisa bagi negara. Desa Cinanjung memiliki potensi UMKM yang cukup besar dari mulai pertanian, peternakan, pengolahan hingga kerajinan. Namun, berdasarkan hasil kajian cepat teridentifikasi beberapa kendala didalam pengembangan UMKM tersebut diantaranya terkait bahan baku, sumber permodalan serta pengelolaan keuangan. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut terkait dengan literasi keuangan dan pemanfaatan akses pendanaan alternatif melalui teknologi finansial (FinTech). Kegiatan ini sendiri terdiri dari dua tahapan yaitu penelitian lapangan untuk melakukan pemetaan terhadap potensi dan masalah terkait pengembangan UMKM (12-28 Juli 2019) serta kegiatan sosialisasi FinTech dan literasi keuangan pada tanggal 31 Juli 2019. Kegiatan sosialisasi dilakukan di Aula Desa Cinanjung dengan dihadiri oleh sekitar 40 orang pelaku UMKM serta dihadiri perangkat desa, perwakilan BPD, pengurus Bumdes serta fasilitator dana desa. Materi yang disampaikan meliputi pencatatan keuangan, pengelolaan keuangan serta sumber permodalan melalui teknologi finansial yaitu Ammana Fintek Syariah.
AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
Firda Silvia Pramashela;
Hadiyanto Abdul Rachim
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 4, No 2 (2021): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/focus.v4i2.33529
Umumnya penyandang disabilitas masih memiliki stigma negative untuk beberapa masyarakat Indonesia. Penyandang disabilitas juga memiliki kesetaraan hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain, salah satunya hak mendapatkan pelayanan public. Dengan adanya Pasal 19 mengenai hak pelayanan public, seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan public secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi.. Namun masih banyak fasilitas public yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu penting dilakukan kajian tentang aksesibilitas pelayanan publik yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas di berbagai kota di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh kota di Indonesia masih belum optimal dalam aksesibilitas pelayanan public bagi penyandang disabilitas. Generally, people with disabilities still have a negative stigma for some Indonesians. Persons with disabilities also have the same rights as other Indonesian citizens, one of which is the right to get public services. With the existence of Article 19 regarding the right to public services, persons with disabilities should have the right to optimal, fair, dignified public services without discrimination. However, there are still many public facilities provided by the government that do not support the accessibility of public services for persons with disabilities. Therefore, it is important to conduct a study on the accessibility of public services specifically for persons with disabilities in various cities in Indonesia. The method used is a qualitative approach through literature study. The results showed that out of ten cities in Indonesia, the accessibility of public services for persons with disabilities is still not optimal.
KEPEMIMPINAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA ORGANISASI LAYANAN MANUSIA
Eka Nurwahyuliningsih;
Soni Akhmad Nulhaqim;
Hadiyanto A. Rachim
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 13 No 2 (2022): Vol. 13 No. 2, Juni 2022
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23969/kebijakan.v13i2.5310
Kepemimpinan memiliki peranan signifikan dalam menjalankan dan mengatur organisasi layanan manusia, di mana kegagalan maupun keberhasilan organisasi ditentukan oleh sosok pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan bakat maupun pengalaman, melainkan seorang pemimpin harus memiliki kompetensi yang dapat membantu mendorong keberhasilan mencapai tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan sosial bagi penerima manfaat serta mengatur dan mempengaruhi anggota yang tergabung pada organisasi layanan manusia. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi kepemimpinan menurut persepktif social work administration pada organisasi layanan manusia. Kajian ini berdasarkan pada studi literatur atas berbagai sumber referensi yang kredibel dan mutakhir. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang administrator pekerjaan sosial (pemimpin), adapun kompetensi tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional, ketiga aspek ini menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin. Lebih jauh Skidmore, (1994) memaparkan terdapat atribut kompetensi yang berguna lainnya seperti kegigihan, manajemen waktu, kompromi, a soft touch, dan kreativitas, serta dengan adanya kompetensi kepemimpinan mampu membantu pemimpin dalam menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, kompetensi kepemimpinan dapat digunakan sebagai penilaian mandiri bagi pemimpin dalam praktik pekerjaan sosial untuk meningkatkan meningkatkan kinerja organisasi layanan manusia secara efektif dan efisien.
Social Media Trap: Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online
Feryna Nur Rosyidah;
Hadiyanto A. Rachim;
Pitoyo Pitoyo
Sosioglobal Vol 7, No 1 (2022): Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
Publisher : Department of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/jsg.v7i1.27083
Artikel ini berfokus pada masalah kekerasan berbasis gender online (KGBO), khususnya keterkaitan antara remaja dan penggunaan media sosial. Pendekatan kualitatif dengan metode etnografi virtual dilakukan untuk melihat fenomena sosial dan kultural penggunaan ruang siber. Fokus kajian dalam artikel ini adalah membahas; (1) lingkup KGBO, dan (2) hubungan antara KGBO dan penggunaan media sosial pada kalangan remaja. Teori Interaksi Simbolik dari Mead digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk mengupas fenomena KGBO di kalangan remaja. Kemunculan fenomena kekerasan berbasis gender online merupakan salah satu dari sekian banyak dampak negatif penggunaan media sosial. Sebanyak 61% KGBO dengan berbagai bentuk dilakukan oleh orang terdekat korban (intimate partner violence). Media sosial bagi remaja menjadi bukti eksistensi dirinya dalam masyarakat. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman yang cukup dalam penggunaannya sehingga remaja dapat terbebas dari bahaya KGBO dan dampak negatif lainnya. This article focuses on the issue of online gender based violence (OGBV), specifically the link between youth and the use of social media. A qualitative approach with a virtual ethnographic method is carried out to see social and cultural phenomena in the use of cyberspace. The focus of the study in this article is to discuss; (1) the scope of the OGBV, and (2) the relationship between the OGBV and the use of social media among adolescents. The Symbolic Interaction Theory from Mead is used in this study as a knife for analyzing the phenomenon of OGBV among adolescents. The emergence of the phenomenon of online gender based violence is one of the many negative impacts of the use of social media. As many as 61% OGBV in various forms were carried out by those closest to the victim (intimate partner violence). Social media for adolescents is proof of their existence in society. It is necessary to have sufficient socialization and understanding in its use so that young people can be free from the dangers of OGBV and other negative impacts.
IMPLEMENTASI SDG'S-12 MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS DALAM PROGRAM CSR
Bintang Masnola Capah;
Hadiyanto Abdul Rachim;
Santoso Tri Raharjo
Share : Social Work Journal Vol 13, No 1 (2023): Share : Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/share.v13i1.46502
Meningkatnya konsumsi dan produksi manusia telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencapai pola konsumsi dan produksi berkelanjutan yang sejalan dengan SDGs-12. Program CSR dapat menjadi alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini karena adanya kaitan yang erat antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan dapat menciptakan program pengembangan komunitas di bidang pengelolaan limbah organik dan anorganik. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan pengelolaan sampah, perusahaan dapat membantu menciptakan budaya keberlanjutan yang lebih luas. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur. Penulis mencoba menganalisis penelitian kepustakaan sebelumnya yang berisi informasi dan data empiris tentang hubungan antara SDGs dan pengembangan komunitas dalam CSR, serta skenario yang dapat diterapkan oleh CSR perusahaan untuk pengelolaan limbah
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Melalui Program Pendidikan
Eka Nurwahyuliningsih;
Soni Akhmad Nulhaqim;
Hadiyanto Abdul Rachim
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.41870
Indigenous community with residential locations that are quite far from reach make it difficult to access educational services that have been provided by the government. The need for education for remote community is something that needs to be pursued, considering the right to education for all citizens. Education plays a very important role in helping remote indigenous community understand life's problems, are able to think independently, create business opportunities and are sensitive to the times. It can be seen clearly that in remote indigenous community the critical ability of indigenous community is still weak, even the number of educated indigenous community is still lacking. Based on the 2013 BAPPENAS, it is stated that some of the indigenous peoples hope that education can be used to defend themselves and deal with outsiders without loss. This article discusses an approach used in empowering community to achieve a good standard of living. This study is based on a literature study by examining several credible reference sources consisting of news articles, the latest scientific articles and books that are relevant to the topic of discussion. This article focuses on the importance of education for indigenous community, empowerment through an educational approach is one of the provisions obtained by indigenous community in adapting to current changes and facing the challenges of this modern era. Komunitas adat dengan lokasi tempat tinggal yang cukup jauh dari jangkauan menyebabkan sulit mengakses layanan pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah. Kebutuhan pendidikan bagi komunitas adat terpencil menjadi hal yang perlu diupayakan, hal ini mengingat adanya hak atas pendidikan bagi semua warga negara. Pendidikan sangat berperan untuk membantu komunitas adat terpencil dalam memahami persoalan hidup, mampu berpikir mandiri, kreatif menciptakan peluang usaha dan peka terhadap tuntutan zaman. Dengan kasatmata dapat dilihat bahwa di lingkungan permukiman komunitas adat terpencil kemampuan kritis komunitas adat masih lemah bahkan jumlah kaum terdidik dikalangan komunitas adat masih kurang. Berdasarkan publikasi Bappenas tahun 2013, disebutkan bahwa beberapa dari masyarakat adat mengharapkan pendidikan dapat digunakan untuk mempertahankan diri dan berhadapan dengan orang luar tanpa dirugikan. Artikel ini membahas pendidikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam memberdayakan komunitas adat agar dapat mencapai taraf hidup yang baik. Kajian ini didasarkan pada studi literatur dengan menelaah beberapa sumber referensi yang kredibel terdiri dari artikel berita, artikel ilmiah terbaru dan buku yang sesuai dengan topik pembahasan. Artikel ini menitikberatkan pada pentingnya pendidikan bagi komunitas adat, pemberdayaan melalui pendekatan pendidikan menjadi salah satu bekal yang diperoleh komunitas adat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan saat ini serta menghadapi tantangan zaman modern ini.