Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Penerapan Pembelajaran Berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) bagi Guru PAUD El-Mumtaz Tahfidz Center Khairatun Nisa; Leni Indrayani
Battuta-Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 2 No 2 (2025): Edisi Mei
Publisher : LPPM Universitas Battuta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan akan inovasi dalam pembelajaran anak usia dini semakin mendesak seiring perkembangan zaman dan kompleksitas tantangan pendidikan. Pendekatan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) menjadi salah satu strategi pembelajaran yang dinilai mampu mengembangkan keterampilan abad ke-21 pada anak sejak dini. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogis guru-guru PAUD El-Mumtaz Tahfidz Center dalam menerapkan pembelajaran berbasis STEAM secara kontekstual dan menyenangkan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu analisis kebutuhan, penyusunan modul pelatihan, pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi hasil pelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman guru terhadap konsep STEAM serta kemampuan merancang dan mengimplementasikan kegiatan belajar yang terintegrasi dengan pendekatan tersebut. Guru-guru juga menunjukkan antusiasme tinggi dan keterlibatan aktif selama proses pelatihan dan pendampingan. Kesimpulannya, penerapan pembelajaran berbasis STEAM secara sistematis dan berkelanjutan dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD, khususnya dalam membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis anak sejak usia dini.
The Role of Law in Digital Economy Development: Opportunities and Challenges Junaidi Lubis; Leni Indrayani; Faziatul Amillia Mohamad Basir; Muammar Rinaldi; Ahmad Braja Wahyu
International Journal For Advanced Research Vol. 1 No. 2: August 2024
Publisher : Outline Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61730/xeqzaz37

Abstract

This study explores role law in development digital economy with a focus on existing opportunities and challenges. The digital economy, which includes innovation in technology information and communication, has create impact significant in the way business run and service given. However, the development fast technology​ often goes beyond ability regulations to follow, resulting in gap laws that can affect stability and growth this sector. Through studies literature, analysis document law, interviews with experts, and studies case, this study found that framework effective law can facilitate​ growth digital economy by providing clarity law, protect right consumers, and increase investor confidence. However, the challenges main covering need for update more regulation​ frequent and handling difference regulation between countries. Case study from countries like Singapore and Estonia show that approach proactive and adaptive laws can provide​ effective solutions to support​ digital economy. This study recommends the need for further legal reform flexible, improvement collaboration between government, industry, and academia, as well as development policies that can keep up with the pace change technology. This finding is expected to provide outlook valuable for the maker policy, practitioner law, and stakeholders interest other in formulate and implement supporting regulations​ growth digital economy while overcome existing challenges.​
Legal Protection for Fintech Consumers Trapped in Debt Due to High Interest (Illegal Loans) Chairus Suryati; Debi Masri; Leni Indrayani; Juliya Maria; Sattar Rasul
International Journal For Advanced Research Vol. 2 No. 1: June 2025
Publisher : Outline Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61730/m0wm7x59

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) has increased public access to financial services, especially through online lending platforms. However, this advancement also brings significant legal challenges, particularly in consumer protection. Many individuals have become trapped in debt due to exorbitant interest rates imposed by illegal lenders operating without official licenses and often engaging in abusive collection practices. This research aims to analyze the legal protection available to fintech consumers victimized by illegal high-interest lending and to evaluate the effectiveness of existing regulations, including POJK 77/2016 and other consumer protection frameworks. The study employs a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, court decisions, and case studies. The findings reveal that the current legal framework is insufficient in providing both preventive and repressive protection for consumers. Weak oversight of illegal fintech operators and low financial literacy among the public are key factors behind the ineffectiveness of consumer protection. Regulatory reform, stricter law enforcement, and public education are urgently needed to ensure comprehensive protection for fintech consumers.
Integrated Model Dana Desa, CSR, dan Koperasi Merah Putih untuk Pembangunan ekonomi Lokal Inklusif di Desa Bandar Khalifah, Deli Serdang Linda Wahyu Marpaung; Leni Indrayani; Rahmad Dianta Purba
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (Jebma) Vol. 6 No. 3 (2026): Article Research November 2026
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Khwarizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jebma.v6i3.9529

Abstract

Pembangunan ekonomi desa menghadapi tantangan berupa belum terintegrasinya Dana Desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Koperasi Desa Merah Putih. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan ketiga instrumen tersebut dan merumuskan model integrasi berbasis collaborative governance di Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih masih menghadapi kendala kebijakan, kelembagaan, dan distribusi; sementara keterbatasan Dana Desa, belum optimalnya BUMDes, dan CSR yang masih sektoral menghambat sinergi ekonomi desa. Penelitian menghasilkan Model Integrasi Dana Desa–CSR–Koperasi Desa Merah Putih yang menghubungkan pemerintah desa, sektor swasta, koperasi, BUMDes, UMKM, dan masyarakat dalam satu ekosistem ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
KAJIAN HUKUM ASURANSI KARBON DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA Leni Indrayani; Muhammad Koginta Lubis; Haris Dermawan; Talita Syamantha; Junaidi Lubis
Jurnal Supremasi Vol 16 No 2 (2026): Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i2.5615

Abstract

Asuransi karbon merupakan bentuk asuransi baru dalam dunia asuransi sendiri, seiring dengan komitmen Indonesia dalam kontribusi secara nasional untuk membatasi emisi gas rumah kaca pasar karbon menjadi instrumen ekonomi yang krusial. Namun penyerapan karbon memiliki risiko tinggi mulai dari kegagalan proyek akibat bencana alam (seperti kebakaran hutan) hingga perubahan regulasi. Asuransi karbon muncul sebagai mekanisme pengalihan risiko yang belum memiliki kerangka regulasi yang spesifik dalam tata hukum positif Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami asuransi karbon dari pendekatan hukum agar lebih berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat dan bagaimana juga dampaknya dalam perubahan iklim di Indonesia. Selain itu kedudukannya sama dengan asuransi pada umumnya. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang mengkaji permasalahan apa saja yang muncul dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif yang mengacu pada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang memberikan ruang bagi inovasi sektor keuangan, aturan turunan yang spesifik mengatur asuransi karbon dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih sangat terbatas. Secara hukum, asuransi karbon dapat dikatakan sebagai asuransi umum, namun memerlukan standarisasi dalam penghitungan klaim yang singkron dengan sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim. Kendala utama meliputi ketidakpastian defenisi objek asuransi pada kredit karbon yang tidak berwujud dan perlunya harmonisasi antara aturan baik secara internasional dan regional.
ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA GENG MOTOR OLEH ANAK: Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Apas Pirata; Chairus Suriyati; Leni Indrayani; Juliya Maria
Maqashid: Jurnal Hukum Islam. Vol. 8 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Malang Prodi. Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAI Al-Qolam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35897/maqashid.v8i1.1893

Abstract

Handling criminal acts involving children in motorcycle gangs is a crucial step regulated by national criminal law and Islamic law with an emphasis on child protection and moral development and the future of these children. The purpose of this study is to evaluate existing legal regulations, identify challenges in their implementation, and analyze efforts made to prevent criminal acts by children in motorcycle gangs in Bangun Sari Village, Tanjung Morawa District. The method used in this study is juridical-empirical with a case study approach, which includes interviews with the police and field data analysis. The research findings show that the preventive approach is carried out through active involvement of families, schools, and communities; the repressive approach is applied as a last resort with the principle of ultimum remedium; while the rehabilitative approach focuses on development and restorative justice. The challenges faced include technical limitations such as facilities and human resources, legal obstacles in aligning regulations, and the social impact of the environment and media. This study concludes that collaboration between preventive, repressive, and rehabilitative approaches is essential to create a supportive atmosphere in preventing deviant behavior in children. The police are implementing preventive measures consisting of preventive efforts, namely actions taken before a crime occurs, as well as enforcement measures, namely actions taken after a crime occurs.