Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Jurnal Selat Jurnal Cahaya Keadilan JOURNAL EQUITABLE Psychopolytan (Jurnal Psikologi) Ensiklopedia of Journal Perspektif Komunikasi; Jurnal Ilmu Komunikasi dan Komunikasi Bisnis Journal of Governance Innovation JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Jurnal Gagasan Hukum Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya Jurnal Perspektif Hukum Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Desi Sommaliagustina
Universitas Dharma Andalas
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL EQUITABLE

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE DI INDONESIA Sommaliagustina, Desi
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.576 KB)

Abstract

Perdagangan secara elektronik (electronic commerce atau e-commerce) saat ini sering dilakukan, sehingga sangat rentan terjadi wanprestasi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum, dengan landasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UU ITE dan UU PK belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce, dikarenakan masih terdapat aspek yang kurang mendapat perlindungan dari UU ITE dan UU PK terhadap konsumen e-commerce. Terdapat permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce yakni permasalahan menyangkut penyelesaian sengketa e-commerce dan permasalahan keamanan dalam bertransaksi. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa e-commerce berkaitan dengan kelemahan dalam jalur penyelesaian sengketanya, baik penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan.
ASAP: PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN YANG TUMPUL TERHADAP KORPORASI WILAYAH TITIK API DI INDONESIA Desi Sommaliagustina
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forest and Peatland fires that hit several provinces in Indonesia last year. One proof that environmental laws do not go according as it should. As was the case in the province of Riau, South Sumatra, Jambi, West Kalimantan and Central Kalimantan. The case of forest fires and haze become routine every year. Ironically, despite the smoke haze repeated every year with huge losses, the handling remains the same. Reactionary and tend to dwell on purely technical matters outage. The country had neglected its obligations. The fundamental problem of forest fires and land mismanagement of natural resources that have been perpetuated by bad practices, including the monopoly on possession. All these bad practices perpetuated through the legitimacy of such a permit. Disaster fumes resulting from bad practices do corporations with a common pattern. To keep production costs down, the company burned land when land clearing. This is clearly contrary to the Law No. 32/2009 on the Protection and Environmental Management. Companies that obtain permission means subject to the terms and provisions of the law governing how they should be tried, including in it should not be burned, and shall keep the region. If all violations was systematic, it was because there was never any enforcement against corporations in the region found api.Point of views of the repeating pattern of the company which is intentionally doing bad practices that lead to ecological disaster, it can be said that the corporation has done of serious crimes, due to meet the elements of a planned and widespread.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE DI INDONESIA Desi Sommaliagustina
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1170

Abstract

Perdagangan secara elektronik (electronic commerce atau e-commerce) saat ini sering dilakukan, sehingga sangat rentan terjadi wanprestasi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum, dengan landasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UU ITE dan UU PK belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce, dikarenakan masih terdapat aspek yang kurang mendapat perlindungan dari UU ITE dan UU PK terhadap konsumen e-commerce. Terdapat permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce yakni permasalahan menyangkut penyelesaian sengketa e-commerce dan permasalahan keamanan dalam bertransaksi. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa e-commerce berkaitan dengan kelemahan dalam jalur penyelesaian sengketanya, baik penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan.
Co-Authors ., Gustafianof ., Harniwati ., Nopaluwis Agustiani, Tri Aksar Aksar Aksar Alfitrianti, Nia Baldan, Very Mursidan Citra, Helfira Dafma, Regiza Delfiyanti Delfiyanti Dermawan, Andika Desliana Dwita, Desliana Dian Cita Sari Elvardi, Jean Elviandri, Elviandri Fauzi, Engrina Fiko Farlis Friani, Salza Abelia Gustafianof, Gustafianof Hamiwati, Hamiwati Harniwati, Harniwati Helfira Citra Helfira Citra Kharisma Bunga Leony Mardhatillah, Annisa Marwenny, Elwidarifa Meiki Eru Putra Muhammad Fajar Hidayat, Muhammad Fajar Nauval, Ariq Noflindra, Randika Nugraha, Edo Padma, Zahara Dwi Pratama, Arkan Nandia Putra, Nauval Dwi Anugrah Putri, Pretia Desmonisa Rafif, Muhammad Javier Raihana Raihana Raihana Raihana Raja Desril Robiatul Adawiyah Roby Syafwar Setriani, Sofia Siagian, Amita Sry Wahyuni Sry Wahyuni Sry Wahyuni SRY WAHYUNI, SRY Syafwar, Robi Syafwar, Roby Syamsul Falah Tri Wahyuni Lestari Triwahyuni Lestari Tusadiah, Alima Utami, Rahmides Waldianfarma, Bintang Yufiandra, Defika Yulia Fatma Zainul Daulay