Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.05
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Ethics and Law Journal: Business and Notary Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Science and Theory of law
Elawati, Tuti
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Yuridis Kewenangan Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Pemberi Kerja Yang Tidak Membayarkan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Wibawa , Adhitiya Wahyu; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Saragih , Horadin; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.491

Abstract

  Masalah tidak dibayarkannya kompensasi PHK kepada pekerja oleh pemberi kerja merupakan bentuk pelanggaran hak normatif pekerja yang berdampak serius terhadap perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum pidana menjadi instrumen penting, terutama ketika mekanisme administratif tidak berjalan efektif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Polri PPNS di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana ketenagakerjaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kewenangan Polri dalam menangani tindak pidana tidak dibayarkannya kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja oleh pemberi kerja dan kedudukan Polri jika dikaitkan dengan PPNS di Kementerian Ketenagakerjaan dalam menangani tindak pidana tidak dibayarkannya uang kompensasi PHK kepada pekerja. Teori yang digunakan adalah teori kewenangan, teori hubungan industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri secara yuridis memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ketenagakerjaan, termasuk tidak dibayarkannya kompensasi PHK. Namun, kewenangan ini perlu dijalankan secara harmonis bersama PPNS yang juga memiliki wewenang serupa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  Kesimpulannya praktiknya terdapat kebutuhan untuk penguatan koordinasi dengan PPNS agar penegakan hukum berjalan optimal. Kedudukan Polri dalam relasi dengan PPNS seharusnya bersifat sinergis, bukan hierarkis, sehingga menciptakan sistem penegakan hukum ketenagakerjaan yang adil dan efisien. Sarannya adalah perlu dilakukan penguatan koordinasi kelembagaan antara Polri dan PPNS serta peningkatan kapasitas serta jumlah PPNS agar mampu menjalankan fungsi penyidikan secara profesional dan setara dengan penyidik Polri.
TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN DALAM KASUS SALAH TANGKAP DAN PENETAPAN TERSANGKA  (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor: 10/Pra.Pid/2024/PN. Bdg) Elawati, Tuti; Pramono, Budi
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah tangkap adalah kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dalam hal ini adalah salah tangkap yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Kekeliruan dalam penangkapan terjadi ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang sebenarnya tidak bersalah atau bukan merupakan orang yang seharusnya ditangkap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab kepolisian menurut hukum positif di Indonesia dalam kasus salah tangkap dan penetapan tersangka. Hasilnya bahwa Anggota Polisi yang melakukan salah tangkap dapat dikenakan sanksi yaitu berupa berupa peringatan, penurunan pangkat, mutasi, atau bahkan pemberhentian sementara. Kesimpulannya bahwa anggota Polisi yang melakukan salah tangkap karena mereka melanggar due procces law dan melanggar asas praduga tidak bersalah yang harus dipedomani dan dipatuhi oleh anggota Polisi yang melakukan penyelidikan.
URGENSI PAYUNG HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA DALAMMEMBANGUN KETAHANAN PANGAN Bahari, Syaiful; Elawati, Tuti; Suparman, Yusup; Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daerah Khusus Jakarta adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar dan terpadat. Dengan jumlah penduduk yang besar, Pemprov Jakarta harus dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi warganya, terutama pangan. Tingkat ketahanan pangan Jakarta sangat rentan, karena Jakarta bukan daerah produsen pangan. Seluruh kebutuhan pangannya bergantung dari luar daerah. Ketergantungan sepenuhnya Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya, menempatkan kota metropolitan tersebut sebagai provinsi yang sangat rawan dalam ketahanan pangan. Namun sayangnya, sampai sekarang ini Pemda Jakarta belum memiliki kebijakan formil setingkat Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan cadangan pangan daerah dan mitigasi darurat pangan jika terjadi krisis. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat persoalan mendasar dan kebutuhan mendesak bagi Pemprov Jakarta untuk memiliki payung hukum dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang diperkuat dengan data primer dan data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangu-ndangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kajian melalui pendekatan perundang-undangan difokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma hukum dalam pembentukan hukum, khususnya Peraturan Daerah (Perda).
ANALISIS YURIDIS VONIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANAKORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI joNomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.) Elawati, Tuti; Putri, Zahra Malinda; Bahari, Syaiful; Suparman, Yusup; Pramono, Budi
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas publik. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, hakim memiliki kewenangan luas dalam menjatuhkan vonis berdasarkan ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yudisial dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan hakim dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori kewenangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menggunakan kewenangannya secara mandiri dengan memperhatikan unsur formil dan materil, namun terdapat celah penilaian subjektif yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Di sisi lain, mekanisme pengawasan melalui Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan kontrol publik masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yudisial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan penyusunan pedoman pemidanaan yang terstruktur guna menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan integritas dalam putusan hakim atas perkara korupsi.
ABOLISI DAN AMNESTI SEBAGAI INSTRUMEN PENGAMPUNAN NEGARA (STUDI KASUS TOM LEMBONG DAN HASTO KRISTIYANTO) Elawati, Tuti; Suparman, Yusup
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.783

Abstract

Abolition and amnesty are instruments of state pardon granted by the President in his capacity as the holder of prerogative rights. In the Indonesian constitutional system, the President’s authority to grant abolition and amnesty is explicitly regulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which stipulates that the President grants amnesty and abolition with due regard to the considerations of the House of Representatives. This provision indicates that the President’s prerogative authority is not absolute, but subject to a check-and-balance mechanism. This study employs a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The findings reveal that the President’s prerogative rights in granting abolition and amnesty embody the principle of state sovereignty, limited by the Constitution and political legitimacy through the House of Representatives. The mechanism of application and granting involves a written request to the President, administrative verification by relevant ministries or institutions, and consideration by the House of Representatives before being finalized in a Presidential decree. Thus, the granting of abolition and amnesty is not solely the President’s prerogative, but also a constitutional instrument that must be exercised prudently, transparently, and oriented toward justice and national interest. 
INOVASI DALAM KEBIJAKAN DAN REGULASI PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA Suparman, Yusup; Elawati, Tuti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5 No. 1 (2025): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v5i1.784

Abstract

This study examines innovations in policies and regulations regarding witness and victim protection in Indonesia, with a focus on strengthening the legal framework, institutional capacity, and implementation within the criminal justice system. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK), as a non-ministerial government body, plays a strategic role in ensuring justice but continues to face challenges such as weak institutional structure, limited human resources, inadequate facilities and funding, and suboptimal use of information technology. This research employs a normative juridical approach complemented by limited empirical analysis of regulations, institutions, and policy implementation. The findings highlight the urgency of reforming witness and victim protection through revising Law No. 31 of 2014 using an omnibus law approach, formulating a grand design for witness and victim protection 2025–2045, establishing a dedicated trust fund, and developing restorative justice-based protection clinics. Furthermore, optimizing legal structures, enhancing regulatory quality, strengthening legal culture, and advancing digitalization through the national one-data system and electronic-based government system (SPBE) are key strategies. In conclusion, innovation in witness and victim protection policies and regulations in Indonesia must be directed toward institutional strengthening, improving civil service competence toward smart ASN, and ensuring sustainable funding to establish a modern, inclusive, and just national legal system. 
Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Ekspor Minyak Goreng (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst) Amran, Yuko; Markoni, Markoni; Judge, Zulfikar; Wdarto, Joko; Elawati, Tuti
Ethics and Law Journal: Business and Notary Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : CV. Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/eljbn.283

Abstract

The phenomenon of widespread corruption crimes in Indonesia reflects a serious issue in law enforcement. Ironically, perpetrators of corruption are not only found among the executive or legislative branches but also within the judiciary, which should serve as the last bastion for seekers of justice. The bribery case involving a judge in the cooking oil export scandal serves as concrete evidence of how judicial integrity is at stake. This study aims to analyze the legal consequences of bribery committed by a judge in relation to an onslag (acquittal) verdict, using the case study of the Central Jakarta District Court Decision Number 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. The research method employed is normative juridical, utilizing the theories of abuse of power, legal accountability, and corruption. The findings show that the onslag decision rendered by the judge was proven to have been influenced by the bribe received. The study concludes that the act of corruption committed by the judge in the cooking oil export case constitutes a systemic and structured crime involving abuse of authority, bribery, and self-enrichment. The legal consequences include imprisonment, fines, revocation of certain rights, dishonorable dismissal, and the loss of public trust in the judiciary. The study recommends that the Supreme Court, the Judicial Commission, and the House of Representatives strengthen judicial oversight, reform the legal system, and impose stricter sanctions on corrupt judges. Keywords: legal consequences, corruption crime, judge, cooking oil export.   Abstrak Fenomena maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan persoalan serius dalam penegakan hukum. Ironisnya, pelaku korupsi tidak hanya berasal dari kalangan eksekutif atau legislatif, tetapi juga dari lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan. Kasus suap ekspor minyak goreng yang melibatkan hakim merupakan salah satu contoh nyata bagaimana integritas hakim dipertaruhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari suap yang dilakukan oleh Hakim terhadap putusan onslag studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori penyagunaan wewenang, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori tentang korupsi. Akibat hukumnya hakim yang memberikan putusan onslaag tersebut terbukti bahwa putusannya itu karena dipengaruhi faktor suap yang diterimanya. Kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan hakim dalam perkara ekspor minyak goreng merupakan kejahatan sistemik dan terstruktur yang meliputi penyalahgunaan wewenang, penerimaan suap, dan upaya memperkaya diri. Akibat hukumnya tidak hanya berupa pidana penjara, denda, dan pencabutan hak tertentu, tetapi juga pemberhentian tidak dengan hormat serta hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sarannya agar Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR perlu memperkuat pengawasan hakim, mereformasi sistem hukum, memperketat sanksi bagi hakim korup.   Kata kunci: akibat hukum, tindak pidana korupsi, hakim, ekspor minyak goreng.
Kepastian Hukum Akta Otentik Peralihan Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 148/Pdt.G/2023 Pn. Btm Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 399 K/Pdt/2025) Imelda, Fransiska; Judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; Fitria, Annisa; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.559

Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan peralihan saham dalam suatu perseroan yang dilakukan tanpa penyetoran modal secara nyata oleh pihak yang tercatat sebagai pemegang saham. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara Daftar Pemegang Saham secara formal dan keadaan materiil yang sebenarnya, yang berdampak pada keabsahan keputusan RUPS Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 1 Agustus 2022. Tujuan penelitian adalah menganalisis kedudukan hukum peralihan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 apabila tidak disertai penyetoran modal, serta implikasi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 399 K/Pdt/2025 terhadap kepastian hukum akta RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan saham tanpa penyetoran modal tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan saham. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa akta RUPS tetap sah secara formil, namun keputusan yang bersumber dari kepemilikan saham tidak sah kehilangan legitimasi hukum. Disarankan agar pengurus perseroan melakukan verifikasi ketat atas data kepemilikan saham sebelum penyelenggaraan RUPS.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Akibat Pembatalan Homologasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Lestari, Budi; Markoni; Judge, Zulfikar; Fitria, Annisa; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.579

Abstract

Pemenuhan perlindungan hukum bagi kreditur dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi masalah penting dalam praktik penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia, terutama ketika rencana perdamaian yang telah dihomologasi tidak dijalankan oleh debitor sehingga memicu pengajuan pembatalan homologasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pencegahan kerugian kreditur akibat pembatalan homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Analisis dilakukan menggunakan teori Perlindungan Hukum dan teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasilnya adalah pengaturan mengenai perlindungan kreditur dalam pembatalan homologasi telah tersedia dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif karena masih adanya celah normatif terkait standar penilaian hakim, kriteria pelanggaran material, dan mekanisme keberatan kreditur. Selain itu, mekanisme pencegahan kerugian kreditur melalui peran hakim, pengurus, kurator, serta klausul perjanjian perdamaian belum berjalan optimal akibat kurangnya pedoman teknis yang komprehensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum kreditur dalam pembatalan homologasi secara normatif telah tersedia tetapi belum ideal dalam implementasinya, sehingga diperlukan penguatan norma serta optimalisasi peran lembaga peradilan. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan hakim terhadap substansi perdamaian dan reformulasi norma untuk mempertegas jaminan perlindungan kreditur.
MEKANISME DAN HAMBATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF Pranowo, Johannes Bagus; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5872

Abstract

Abstract: The renewal of the Indonesian Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a paradigm shift in criminal law enforcement by integrating restorative justice as an integral part of the criminal procedure system. This approach is explicitly regulated in Articles 83 to 87 of the New KUHAP, which provide opportunities for resolving criminal cases through agreements between victims and offenders at the stages of inquiry, investigation, prosecution, and court examination. This study applies the criminal justice system theory to analyze the integration of authority among law enforcement institutions, as well as restorative justice theories proposed by Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, and Barda Nawawi Arief to assess the orientation toward victim and offender restoration in criminal case resolution. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining the New KUHAP along with relevant regulations issued by the Indonesian National Police, the Attorney General’s Office, and the Supreme Court. The findings indicate that the New KUHAP establishes a more systematic, structured, and binding restorative justice framework, including mechanisms for terminating inquiry, investigation, and prosecution under the supervision of prosecutors and courts. The study concludes that the effective implementation of restorative justice depends not only on legal norms but also on institutional harmonization, the readiness of law enforcement officials, and the active participation of both victims and offenders. Keywords: Criminal Justice System, Restorative Justice. Abstrak: Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 83 sampai Pasal 87 KUHAP Baru yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara korban dan pelaku pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana untuk menganalisis keterpaduan kewenangan antar lembaga penegak hukum serta teori keadilan restoratif dari Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, dan Barda Nawawi Arief untuk menilai orientasi pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHAP Baru serta peraturan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru membentuk kerangka keadilan restoratif yang lebih sistematis, terstruktur, dan mengikat dengan mekanisme penghentian perkara di bawah pengawasan penuntut umum dan pengadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada harmonisasi antar lembaga, kesiapan aparat, dan partisipasi aktif korban serta pelaku. Kata kunci: Keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Amran, Yuko Annisa Fitria Ari Wibowo Bahari, Syaiful Budi Asri, Dyah Permata Budi Lestari BUDI PRAMONO Budiman Budiman Helvis, Helvis Henakin, Anna Stefania Peni Hendy , Fadillah Herly Horadin Saragih I Made Kanthika Imelda, Fransiska Judge , Zulfikar Kantikha, I Made Lahea, Fernando Mahandry , Prigel Ma'mur Malinda Putri, Zahra Markoni Markoni Markoni Mbunai, La Ode Panca Prana Mustaqim Sinaga, Muhammad Pandiangan, Murni Ardina Pangaribuan, Rudy Alexander Pranowo, Johannes Bagus Purba, Maria Elisabet Putri, Mela Antika Putri, Zahra Malinda Saido, Rochmat Saragih , Horadin Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim Suparman, Yusuf Suparman, Yusup Wahyu Pranoto, Tri Wasis Susetio Wdarto, Joko Wibawa , Adhitiya Wahyu Zulfikar Judge