Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.258
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Ethics and Law Journal: Business and Notary Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Science and Theory of law
Elawati, Tuti
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Henakin, Anna Stefania Peni; Kantikha, I Made; Helvis, Helvis; Saragih, Horadin; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.466

Abstract

Kebocoran data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persoalan serius yang menuntut kehadiran hukum sebagai pelindung hak-hak fundamental warga negara, khususnya hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat kebocoran data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik bagi peserta maupun institusi penyelenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori perlindungan data pribadi, teori perlindungan hak atas privasi, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi peserta BPJS menimbulkan akibat hukum berupa potensi kerugian materiel dan immateriel bagi peserta, serta tanggung jawab hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap peserta saat ini masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan atas kebocoran data pribadi masih belum memadai dan membutuhkan penguatan secara normatif dan institusional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan data yang lebih komprehensif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas BPJS dalam mengelola data peserta.
Pemidanaan Dampak pada Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/Lh/2023/Pn Btm) Hendy , Fadillah Herly; Markoni, Markoni; Helvis, Helvis; Widarto, Joko; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.468

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai hukum dapat berdampak serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib melalui prosedur ketat dan berizin, mulai dari pengurangan hingga pemusnahan. Dalam kasus ini, kapal MT. Arca 1 membawa limbah B3 tanpa izin dan berencana membuangnya di wilayah yurisdiksi Indonesia, yang telah melanggar ketentuan hukum dan berpotensi mencemari lingkungan. Pemidanaan terhadap tindakan tersebut dapat dibenarkan dari sudut teori pembalasan maupun pencegahan. Meski proses hukum telah memenuhi asas legalitas dan yurisdiksi, putusan hakim dinilai terlalu ringan karena mengabaikan potensi bahaya pencemaran. Penegakan hukum yang terlalu formalistik tanpa mempertimbangkan risiko ekologis akan menghambat terwujudnya keadilan lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis dan pengawasan, khususnya terhadap kapal asing yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia
Implikasi Hukum Akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Tanpa Dihadiri Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025) Mahandry , Prigel Ma'mur; Judge, Zulfikar; Subiyanto, Achmad Edi; Widarto, Joko; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.469

Abstract

Praktik kenotariatan memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam UUJN. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kelalaian notaris yang berdampak serius terhadap kekuatan pembuktian akta. Contohnya terhadap perkara dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025, notaris terbukti lalai menjalankan kewajiban membaca akta di hadapan penghadap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian notaris dalam pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, tersebut berdasarkan teori akta otentik, teori tanggung jawab profesi, serta teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam prosedur formil mengakibatkan SKMHT kehilangan keotentikannya sehingga turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Hal ini berdampak pada lemahnya kekuatan pembuktian dan risiko wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum oleh para pihak yang dirugikan. Dari segi pertanggungjawaban, notaris dapat dikenakan sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan sanksi etik oleh organisasi profesi. Kesimpulannya bahwa kepatuhan prosedur formil adalah prasyarat utama lahirnya akta otentik yang sah. Saran penelitian meliputi penguatan pengawasan Majelis Pengawas Daerah dan peningkatan pembinaan etik terhadap notaris agar kelalaian serupa tidak terulang.
Kedudukan Hukum Klausul Take Or Pay dalam Perjanjian Jual Beli Gas Alam Antara PT. P dengan PT. S, PT. K, Dan PT. B Purba, Maria Elisabet; Kanthika, I Made; Judge, Zulfikar; Widarto, Joko; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.470

Abstract

Klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam lazim digunakan sebagai mekanisme kepastian pendapatan bagi penjual. Namun, persoalan hukum timbul karena klausul tersebut mengharuskan pembeli membayar penuh atas volume gas yang disepakati, meskipun tidak seluruhnya diambil, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelesaian permasalahan yang muncul akibat dari klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam yang dapat melindungi kepentingan penjual dan pembeli secara proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta mengacu pada teori perjanjian, teori keadilan, dan teori penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul take-or-pay ini berpotensi menimbulkan ketimpangan jika tidak disusun dengan memperhatikan proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak. Kesimpulannya, keberadaan klausul take-or-pay hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila disusun dengan mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas, serta memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang melindungi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Sarannya Pemerintah dan pelaku industri energi perlu mendorong penggunaan contractual risk-sharing mechanism yang adil dalam klausul ini, termasuk pengaturan tentang kompensasi yang wajar apabila terjadi kegagalan pengambilan gas yang bukan karena kelalaian pembeli.
Perlindungan Hukum terhadap Pt. Sekai Hikari Indonesia Atas Kerugian pada Perjanjian Kerjasama Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing Saido, Rochmat; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.473

Abstract

Program pemagangan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di Jepang merupakan bentuk kerja sama internasional yang penting bagi peningkatan kompetensi. Namun, perjanjian kerja sama antara PT. Sekai Hikari Indonesia dan Kochi Hitomaru Association Jepang sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kerugian akibat wanprestasi peserta magang yang berdampak pada beban tanggung jawab pihak pengirim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia atas tagihan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut. Teori yang digunakan adalah teori perjanjian  kerja dan teori perlindungan hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Hasil penelitiannya bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia antara lain melalui klausul pembatasan tanggung jawab, mekanisme pengawasan penempatan, serta perlunya perjanjian tambahan dengan peserta magang yang mengatur ganti rugi secara rinci apabila terjadi pelanggaran kontrak. Kesimpulan bahwa untuk memitigasi risiko kerugian, PT. Sekai Hikari Indonesia perlu membuat perjanjian tersendiri dengan peserta magang serta memastikan harmonisasi ketentuan perjanjian dengan regulasi Jepang. Sarannya diperlukan standardisasi perjanjian kerja sama pemagangan internasional yang lebih komprehensif serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh instansi terkait di Indonesia.
Kedudukan Hukum Asas Rebus Sic Stantibus pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Antara Sanko Suisan Co, Ltd Dengan Pt. Srijati Gandasari Terhadap Konvensi Apostille Budiman, Budiman; Judge , Zulfikar; Susetio, Wasis; Kantikha, I Made; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.474

Abstract

Sulitnya pengurusan dokumen legalisasi antarnegara dalam penempatan tenaga kerja migran Indonesia menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan implementasi terhadap Konvensi Apostille 1961, meskipun konvensi tersebut telah resmi berlaku di Indonesia sejak tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum hal pengakuan dokumen hukum oleh negara tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberlakuan apostille terhadap Perjanjian Kerja Sama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd dan PT. Srijati Gandasari dikaitkan dengan asas rebus sic stantibus. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, dan konvensi internasional. Hasil penelitiannya bahwa asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar hukum untuk menyesuaikan perjanjian kerja sama internasional ketika terjadi perubahan fundamental yang mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konvensi apostille memberikan kemudahan dalam pembuktian dokumen tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Kesimpulannya penerapan Asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali perjanjian apabila terdapat kondisi luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak. Saran dari penelitian ini adalah agar BP2MI menyusun pedoman teknis yang mengintegrasikan ketentuan Konvensi Apostille dengan standar perlindungan hukum tenaga kerja.
Analisis Yuridis Subrogasi dan Perjanjian Buy Back dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi) Wibowo, Ari; judge, Zulfikar; Helvis, Helvis; Fitria, Annisa; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.475

Abstract

Sengketa utang piutang sering kali menimbulkan persoalan hukum terkait pengalihan hak tagih melalui mekanisme subrogasi dan perjanjian buy back guarantee. Penelitian ini bertolak dari Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Cbi yang memutus sengketa antara debitur, kreditur, dan penjamin yang telah melunasi utang debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum subrogasi dalam KUH Perdata serta menelaah kedudukan dan pelaksanaan perjanjian buy back dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan subrogasi dalam Pasal 1400–1403 KUH Perdata memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur pengganti yang melunasi utang debitur. Dalam perkara tersebut, subrogasi dianggap sah karena didukung bukti pembayaran, akta subrogasi, dan perjanjian kredit. Perjanjian buy back tidak menghapus utang debitur, namun memperkuat hak regres penjamin. Kesimpulannya, subrogasi merupakan instrumen hukum yang efektif dalam melindungi hak kreditur dan mewujudkan keadilan. Disarankan agar klausul subrogasi dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian kredit
Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Putri, Mela Antika; Fitria, Annisa; judge, Zulfikar; Asri, Dyah Permata Budi; elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.477

Abstract

Perkembangan industri pembiayaan kendaraan bermotor telah membawa kemudahan bagi konsumen dalam memperoleh kendaraan, namun di sisi lain membuka ruang bagi penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha melalui pencantuman klausula baku yang bersifat sepihak dan merugikan. Klausula baku, khususnya klausula eksonerasi yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen, sering kali tidak diketahui secara rinci oleh pihak konsumen dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dalam penerapan klausula baku pada perjanjian pembiayaan; dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit kendaraan. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini mengacu pada teori perjanjian serta teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya klausula eksonerasi, bertentangan dengan asas keseimbangan dalam perjanjian dan dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengawasan dan regulasi ketat terhadap isi kontrak pembiayaan, serta edukasi hukum kepada konsumen. Saran yang diberikan meliputi perbaikan kebijakan pelaku usaha, peningkatan literasi hukum konsumen, dan peran aktif negara dalam menjamin keadilan kontraktual dalam transaksi pembiayaan kendaraan bermotor.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Bank Selaku Kreditur Separatis Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-Gll/2017/Pn. Niaga Smg) Pandiangan, Murni Ardina; Widarto, Joko; Kantikha, I Made; Judge , Zulfikar; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.486

Abstract

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh bank sebagai kreditur separatis kerap menghadapi hambatan, terutama ketika debitur mengalami pailit atau wanprestasi. Meskipun hak tanggungan memberikan kedudukan istimewa melalui hak mendahului, praktiknya sering terkendala oleh perlawanan dari debitur atau pihak ketiga. Masalah tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN. Niaga Smg, di mana proses eksekusi tidak berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan dan solusi bagi bank dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur separatis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan akibat adanya gugatan terjadi ketika debitur atau pihak ketiga mengajukan perlawanan atau derden verzet terhadap rencana eksekusi. Gugatan ini menunda proses lelang, serta membebani bank dengan biaya perkara tambahan. Dalam Putusan PN Semarang No.03/Pdt.Sus-GLL/2017/PN.Niaga Smg, eksekusi tertunda karena klaim kepemilikan dari pihak ketiga atas objek jaminan, sehingga hak mendahului kreditur separatis tidak dapat segera direalisasikan. Kesimpulannya, akibat adanya gugatan dari debitur maupun pihak ketiga menyebabkan tertundanya lelang, menurunnya kepastian hukum, dan berkurangnya efektivitas hak mendahului kreditur separatis, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Hak Tanggungan belum sepenuhnya terwujud. Sarannya adalah penyederhanaan prosedur eksekusi, peningkatan koordinasi antara pengadilan, kurator, dan kreditur, serta penguatan penerapan asas kepastian hukum untuk menjamin terpenuhinya hak kreditur separatis.
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Menduduki Lahan dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/Lh/2022/Pn.Sgl): (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN.Sgl) Pangaribuan, Rudy Alexander; Widarto, Joko; Kantikha, I Made; Judge , Zulfikar; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.487

Abstract

Penegakan hukum kehutanan di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl menunjukkan adanya vonis yang relatif ringan, yang menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat, berpotensi melemahkan efek jera, dan memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap regulasi kehutanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yuridis Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgl bagi Masyarakat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung. Teori yang digunakan adalah Teori penegakan hukum, teori pemidanaan, dan teori ratio decidendi serta obiter dicta. Metode penelitiannya yuridis normatif. Hasil penelitiannya bahwa Putusan tersebut berdampak pada persepsi hukum masyarakat yang menilai vonis ringan, menurunkan efek jera bagi pelaku, serta berpotensi meningkatkan risiko pengulangan pelanggaran. Dampak lain mencakup pengaruh terhadap pelestarian hutan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat lokal. Kesimpulannya putusan menegaskan tanggung jawab terdakwa melalui ratio decidendi, sementara obiter dicta memberikan arahan normatif tambahan. Meskipun formalitas kepastian hukum terpenuhi, efektivitas hukuman dan perlindungan lingkungan belum optimal. Hakim tidak memberikan pidana tambahan kepada Terdakwa.Disarankan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan partisipasi publik dalam konservasi hutan. Aparat penegak hukum diharapkan menerapkan hukuman secara proporsional, memastikan integrasi aspek preventif, retributif, dan restitutif, serta melaksanakan pemulihan ekologis sesuai putusan.
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Amran, Yuko Annisa Fitria Ari Wibowo Bahari, Syaiful Budi Asri, Dyah Permata BUDI PRAMONO Budiman Budiman Helvis, Helvis Henakin, Anna Stefania Peni Hendy , Fadillah Herly Horadin Saragih Judge , Zulfikar Kanthika, I Made Kantikha, I Made Mahandry , Prigel Ma'mur Markoni Markoni Mbunai, La Ode Pandiangan, Murni Ardina Pangaribuan, Rudy Alexander Purba, Maria Elisabet Putri, Mela Antika Putri, Zahra Malinda Saido, Rochmat Saragih , Horadin Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim Suparman, Yusup Wasis Susetio Wdarto, Joko Wibawa , Adhitiya Wahyu Zulfikar Judge