Articles
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi yang Dijadikan Olahan Makanan di Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[I Putu Vibhu Surya Pratama]]>;
<![CDATA[A.A Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6742.33-38
<![CDATA[Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi Sebagian orang, sering kali para spesies yang eksotis atau akan terancam punah yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. penyu menjadi makanan kegemaran masyarakat bali, banyaknya warung-warung makanan yang menjual lawar penyu bertebaran bebas di daerah pesisir bali, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimanakah Upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan penyu yang di lindungi di Provinsi Bali ? 2) Bagaimanakah Sanksi pidana terhadap penjual olahan daging penyu di Provinsi Bali ?,penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris, berdasarkan hasil penelitian upaya pemerintah terhadap perlindungan penyu kususnya upaya Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi bali adalah kegiatan monitoring kelompok penyu yang sudah dilakukan di desa adat tanjung benua. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap I Wayan kayun sebagai penjual penyu hijau yang dilindungi. Terdakwa Iwayan Kajun Di proses di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Klasifikasi Perkara Konservasi Sumber Daya Alam. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar 3.000.000.]]>
<![CDATA[Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Kadek Edo Septian Wiradharma]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6753.45-49
<![CDATA[Unit Identifikasi merupakan satuan unit kepolisian yang dibentuk sebagai usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, benda secara ilmiah. Unit Identifikasi berperan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimanakah peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana ? Bagaimanakah proses penanganan unit identifikasi untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam proses penyidikan?. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan peranan unit identifikasi Polda Bali yaitu memberi bantuan teknis penyidikan dan penyelidikan, bantuan teknis yang dimaksud adalah bantuan personel dan peralatan dari Polda Bali, serta proses penanganan unit identifikasi dalam mengungkap suatu tindak pidana ada beberapa tahapan, diantaranya: Pemotretan TKP; Mencari barang bukti; Pemotretan barang bukti; Membuat sketsa TKP; Pengangkatan dan pengembangan barang bukti; Melakukan perbandingan sidik jari; Menyerahkan berita acara kepada penyidik yang berwenang. Unit identifikasi memiliki peranan yang begitu besar dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Bagi INAFIS perlunya pengoptimalan secara maksimal guna membantu proses penyidikan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat Desa Adat (Studi Kasus di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur) ]]>
<![CDATA[Gilbert Adytia Rohi]]>;
<![CDATA[I Ketut Kasta Arya Wijaya]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perlindungan masyarakat hukum adat dijamin oleh Pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945. Namun ada penguasaan oleh PT Muria Sumba Manis (MSM) untuk mengelola tanah ulayat di desa adat, kecamatan Umalulu, kabupaten Sumba Timur sebagai perkebunan tebu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsi perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap hak milik atas tanah ulayat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode empiris. Hasil temuan penelitian, bahwa akibat dari masuknya PT MSM, hak-hak masyarakat adat di kecamatan Umalulu, yang meliputi hutan, mata air, dan tempat ibadah kepercayaan Marapu terabaikan. Hasil investigasi hukum ditemukan bahwa Perusahaan tidak mengantongi surat resmi dari BPN mengenai HGU untuk kepentingan bisnis tebu PT MSM. Upaya penyelesaian hukum terhadap konflik ini menggunakan UUPA nomor 5 tahun 1960. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT menggunakan UUPLH nomor 32 tahun 2009 dengan tahapan identifikasi, pengorganisasian, pendampingan, dan mediasi/audiensi bersama pemerintah daerah terkait persoalan agraria di Sumba Timur.]]>
<![CDATA[Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 “Studi Kasus Di Kabupaten Badung†]]>
<![CDATA[Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web untuk melayani partai politik calon peserta pemilu untuk memenuhi persyaratan pendaftaran, sistem ini disediakan oleh KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. KPU sebagai penyelenggaraan dalam proses rekrutmen badan adhoc melakukan pengecekan keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Namun dalam proses pendaftaran, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik untuk memastikan apakah sebagai anggota partai politik ataupun tidak, tetapi bawaslu sebagai badan pengawas pemilihan untuk tetap berpedoman bahwa calon anggota PPK yang terdaftar dalam SIPOL di rekomendasikan untuk diganti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakannya berasal dari data primer. Begitu ketatnya persyaratan menjadi penyelenggara pemilu atau panitia pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati. Tentunya harus dilakukan antisipasi dan mencari penyabab untuk mencegah kerugian masyarakat yang tercatut namanya dalam SIPOL. Dengan menggunkan metode sensus dapat memberikan kepastian hukum terhadap dukungan keanggotaan masyarakat karena, KPU Kabupaten Kota dapat melakukan verifikasi langsung kepada para pendukung partai politik. Dengan metode sensus ini mampu mencegah adanya masyarakat yang tidak mendukung parpol tetapi masih tercatat dalam sipol karena tidak terkena sampling dalam verifikasi faktual. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan tahapan pendaftaran badan penyelenggara tingkat kecamatan atau PPK sesuai dengan tahapan, yaitu melakukan penelitian administrasi melalui SIPOL dan melakukan klarifikasi kepada calon PPK memastikan bahwa calon PPK tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ]]>
<![CDATA[Dewa Krisna Putra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa Pemogan merupakan salah satu desa yang dipilih oleh BNN sebagai pilot dari program desa bersinar dikarenakan memiliki jenis masyarakat yang heterogen, dekat dengan daerah pariwisata seperti Sanur dan Kuta, daerah tersebut diketahui banyak tempat hiburan malam yang sangat rentan penyalahgunaan narkoba. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar di Desa Pemogan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desa bersinar di desa Pemogan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Hasil penelitian menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar di Desa Pemogan telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya penurunan penggunaan narkoba serta diberikan piagam penghargaan oleh BNN RI. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desa bersinar di desa Pemogan yakni adanya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika serta dibentuk relawan anti narkoba dan di support oleh Yayasan Bali Samsara yang bergerak di bidang rehabilitasi.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Usaha Hotel yang Tidak Memiliki Dokumen Lingkungan ]]>
<![CDATA[Anak Agung Istri Wirastuti]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Putu Widiati]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Beberapa operasional hotel sudah beroperasi namun masih belum terkelola dengan baik karena tidak memiliki dokumentasi lingkungan yang lengkap. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah harus menegakkan peraturan yang ada secara konsisten dan adil. Kajian ini mengkaji bagaimana pengawasan terhadap perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap dan bagaimana memberikan sanksi kepada perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan yang lengkap. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas lingkungan hidup melakukan pemeriksaan secara berkala dan sanksi bagi perusahaan perhotelan yang tidak memiliki dokumen lingkungan adalah sanksi administratif. Pemerintah diharapkan mengambil sikap yang lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel komersial berizin dan melakukan pengawasan secara intensif dari waktu ke waktu.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pembunuhan Berencana yang dilakukan Petinggi Kepolisian ]]>
<![CDATA[Wayan Ananta Adiwijaya]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sagung Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya berada dalam satu ikatan peraturan yang membatasi kegiatan antara masyarakat satu dan yang lainnya. Aturan tersebut berisi larangan dan sanksi atas perbuatan karena melanggar larangan yang di buat. Hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan tidak bisa diganggu gugat dimana saat seseorang merasa dirinya terancam maka dapat melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan petinggi kepolisian? 2) Bagaimanakah sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan petinggi kepolisian?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan data yang di dapat penulis di media sosial. Pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana ada pada pasal 340 KUHPidana dimana bagi pelaku yang dengan rencananya merenggut nyawa orang lain dapat dikenakan pidana penjara paling lama dua puluh tahun dan bahkan hukuman mati. Petinggi kepolisian yang ditetapkan sebagai tersangka juga melakukan pengancaman kepada anak buahnya yang merupakan anggota kepolisian untuk tidak melaporkan aksi pembunuhan berencana dan memberikan sogokan kepada anak buahnya sebagai imbalan tutup mulut.]]>
<![CDATA[Implikasi Pengurangan Pemakaian Plastik Sekali Pakai Terhadap Volume Sampah di TPA Suwung ]]>
<![CDATA[I Gusti Made Yudha Pramana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Sugiartha]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The waste problem in Indonesia is getting worse, including the problem of landfills in Bali getting full every day. The waste problem is not only a matter for the government, but also for the community. The use of single-use plastics is an important thing that must be considered to find the best solution. This research aims to find out the legal policies that can help overcome the waste problem in Indonesia in general and Bali in particular. Based on this, this research will discuss how the impact of reducing the use of single-use plastics on the environment, society and its relation to storage in Suwung landfill and how the government's efforts as a policy maker in overcoming the problem of single-use plastic waste in Suwung landfill. The research method used is an empirical legal research method that uses a fact-based approach and analyzes legal concepts through social problems. The results obtained from this research are that the reduction in the use of single-use plastics provides a solution to the waste problem at Suwung Landfill so that less waste enters and if the reduction in the use of single-use plastics is applied more widely, plastic waste generation can be minimized, and regulations made by the government emphasize solutions from various aspects of the waste problem. However, many people still violate the regulations in the field.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Dalam Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tabanan ]]>
<![CDATA[I Putu Yudi Setiawan]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Putu Widiati]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The increase in population has led to a rapid increase in motor vehicle ownership. Motorized vehicles have become a basic necessity for some people. Ownership of motorized vehicles will be followed by obligations as taxpayers who must make tax payments. However, increasing the number of motor vehicle ownership does not necessarily increase public awareness to be obedient and aware of the obligation to pay taxes. This can lead to legal consequences for both the community and the government. This research aims to find out the regulation in the field of taxes responding to the lack of public awareness of tax payments. With the main problems that will be discussed in this study, namely 1) how is law enforcement in late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency, 2) What are the inhibiting factors in the enforcement of late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency. The research method used is an empirical research method, with a fact approach and legal concept analysis approach. The results of law enforcement in late payment of motor vehicle tax in Tabanan Regency are given a PKB notification letter given a notification letter of STNK validation and a late notice of tax payment, if it has not been replied to from the taxpayer, UPTD PPRD Bali Province in Tabanan Regency will impose penalties on taxpayers such as administrative penalties for interest / fines and inhibiting factors are the lack of awareness of taxpayers in paying motor vehicle taxes, transferring motorized vehicles without transferring names, vehicle owners moving residence.]]>
<![CDATA[Efektifitas Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tabanan ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Made Ariskayanti]]>;
<![CDATA[I Ketut Kasta Arya Wijaya]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Warmadewa Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The problem of waste is a problem that never ends from year to year. The volume of waste always increases every year and causes various negative impacts on the environment and the sustainability of people's lives. The population is affected by the increase in waste volume. With this background, the problem formulation raised is how the implementation of Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Waste Management in Tabanan City, and how the effectiveness of Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 in Tabanan City. This research uses empirical legal research type, data collection techniques in this research are by conducting interviews and document studies. The results of the study found that Tabanan Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste has been implemented quite well but has not been fully effective because there are still several obstacles in the implementation of the regulation, namely low awareness and knowledge of waste management and lack of facilities and infrastructure in managing waste. Sanctions against waste violators are subject to administrative sanctions in the form of verbal and / or written warnings, as well as fines.]]>
