Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
10.837
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
Suryani, Luh Putu
Universitas Warmadewa
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 91 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 91 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara Andy Gunawan; I Wayan Arthanaya; Luh Putu suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.28-33

Abstract

Abstract General Principles Good governance can be a claim in the State Administrative Court even though the existence of AAUPB can be said to be juridical and not formal as described in Article 53 Paragraph 2 of Act Number 51 of 2009 concerning State Administrative Courts. In the life of the AAUPB community can be used as a basis for seeking justice, where if the community feels aggrieved by a State Administrative Decree that does not at all refer to the AAUPB and burdensome the community in making decisions or regulations applied in community life. The problems studied are: Application and how the functions that should be played by AAUPB in the decision and form of legal logic from the side of PTUN judges. If you look at the concept of a Dutch country that implements good governance, in Indonesia the entry into force of AAUPB by looking at the theoretical basis applied in the AAUPB, State Administrative Courts, and Article 53 Paragraph 2 of Law Number 51 of 2009. Results of the study: 1) In the research 06 / G / 2017 / PTUN.DPS the role of AAUPB can be seen in the principle of accuracy, the principle of legal certainty and the principle of professionalism in which officials who are authorized to make decisions regardless of the prevailing historical value. Because in terms of the principle of legal certainty, the principle of professionalism, and the principle of accuracy the decisions issued are burdensome, in this case the community is given the decision issued by the competent authority, 2) in the implementation of the AAUPB to decide a case or dispute that occurs in the Administrative Court The AAUPB country acts as a test tool used by PTUN judges to decide on a case. Conclusions from this study: 1) In the decision No. 06 / G / 2017 / PTUN.DPS implementation or AAUPB function has been running to see from the logic of the panel of judges in implementing AAUPB to decide on a dispute, 2) The judge has acted actively in searching for causes and what which becomes a case by applying AAUPB in a consideration to decide on disputes that occur, without forgetting Emersonfraise that can be used by the government in making a decision that applies to the community. Suggestions from researchers: 1) AAUPB that is used or as a basis for testing instruments for PTUN judges in deciding a case should always be accompanied by regulations that apply in accordance with legislation, 2) the panel of judges must clearly use the legal logic by applying AAUPB as Test equipment decides on a dispute that occurs in the realm of the State Administrative Court. Keywords: Article 53 paragraph (2) law number 51 of 2009; disputes; general principles of good governance; PTUN Abstrak Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dapat menjadi suatu gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara meskipun keberadaan AAUPB dapat dikatakan masih secara yuridis dan belum bersifat formal seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam kehidupan masyarakat AAUPB dapat dijadikan dasar untuk mencari keadilan, dimana jika masyarakat merasa dirugikan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak Sama sekali mengacu pada AAUPB dan memberatkan masyarakat dalam membuat keputusan atau peraturan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan yang dikaji yaitu: Penerapan dan bagaimana fungsi yang seharusnya diperankan AAUPB dalam putusan dan bentuk logika hukum dari sisi hakim PTUN. Jika melihat dari konsep negara belanda yang menerapkan good governance, di Indonesia berlakunya AAUPB dengan melihat landasan teori yang diterapkan dalam AAUPB, Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Hasil penelitian: 1) Dalam penelitian Putusan Nomor 06/G/2017/PTUN.DPS peran AAUPB dapat terlihat di dalam asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas profesionalitas yang dimana pejabat yang berwenang membuat keputusan tanpa melihat nilai historis yang berlaku. Karena ditinjau dari asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas kecermatan putusan yang dikeluarkan memberatkan, dalam hal ini masyarakatlah yang diberatkan oleh putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, 2) dalam penerapan AAUPB untuk memutus suatu perkara atau sengketa yang terjadi di Peradilan Tata Usaha Negara AAUPB berperan sebagai alat uji yang digunakan oleh hakim PTUN untuk memutus seuatu perkara. Simpulan dari penelitian ini: 1) Dalam putusan No 06/G/2017/PTUN.DPS penerpan atau fungsi AAUPB sudah berjalan melihat dari sisi logika majelis hakim dalam menerapkan AAUPB untuk memutus suatu sengketa, 2) Hakim sudah bertindak aktif dalam mencari sebab dan apa yang menjadi perkara dengan menerapkan AAUPB dalam suatu pertimbangan untuk memutus sengketa yang terjadi, tanpa melupakan freies emerssen yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam membuat suatu keputusan yang berlaku bagi masyarakat. Saran dari peneliti: 1) AAUPB yang dijadikan atau sebagai dasar alat uji bagi majelis hakim PTUN dalam memutus suatu perkara harusnya selalu didampingi dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan, 2) majelis hakim harus secara jelas dalam menggunakan logika hukum dengan menerapkan AAUPB sebagai alat uji memutus suatu sengketa yang terjadi di ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Pasal 53 ayat (2) undang-undang nomor 51 tahun 2009; sengketa; asas-asas umum pemerintahan yang baik; PTUN,
Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penataan Toko Swalayan Ayu Putu Putri Shinta Dewi; I Gusti Bagus Suryawan; Ni Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.46-51

Abstract

Abstract Representative Council (DPRD) is an element of regional government administering that is equal to the local government in making regional regulations in implementing regional autonomy, so that a good performance is needed between the executive and the legislative to create good governance. This study examines the mechanism of the implementation of the supervisory function, the follow-up to violations of a Regional Regulation, obstacles and efforts to overcome the obstacles that arise in carrying out the supervisory function carried out by the Tabanan Regency DPRD on the implementation of Regional Regulations. Approach to the problem used in empirical legal research is the legal sociology approach where legal research is taken from the facts in a society, legal entities or government, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the supervisory function of DPRD Tabanan Regency on the implementation of local regulations has been carried out properly in accordance with applicable regulations and mechanisms, and supervision of these regulations is carried out with the following mechanism: DPRD Conducts work meetings, field visits, hearings. The follow-up action of DPRD Tabanan Regency on violations in Regional Regulation number 14 in 2018 concerning the Arrangement of Supermarkets is by sending recommendations to the relevant OPD to provide shopkeepers with a warning letter that violates the provisions and if it is not heeded the shop must be closed. The obstacles that are often faced are the lack of understanding among council members about the limitations and scope of conducting supervision of the Perda and the lack of participation from the community. The step of the Tabanan Regency DPRD to overcome obstacles is by providing experts in order to support the smooth functioning of the DPRD in carrying out the oversight function. Keywords: Local Regulation ; Representative Council Tabanan Regency; Supervision Function Abstrak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan merupakan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang sejajar dengan pemrintah daerah dalam membuat peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga diperlukan sebuah kinerja yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan, upaya hukum terhadap pelanggaran sebuah Perda, hambatan-hmbatan serta upaya mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam melakukan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tabanan terhada pelaksanaan Peraturan Daerah. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Perda dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat. Tindak lanjut DPRD Kabupaten Tabanan terhadap pelanggaran dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan adalah dengan cara mengirimkan rekomendasi kepada OPD terkait untuk memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada pemilik toko yang melanggar ketentuan dan apabila tidak diindahkan maka toko tersebut wajib untuk ditutup. Sedangkanyang menjadi hambatan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan adalah kurangnya pemahaman anggota dewan terhadap ruang lingkup dan batasan-batasan dalam melakukan fungsi pengawasan dan kurangnya pasrtisipasi dari masyarakat. Langkah DPRD Kabupaten Tabanan dalam mengatasi hambatan adalah dengan cara menyediakan tenaga ahli khusus dalam rangka mendukung kelancaran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kata Kunci: Perda; DPRD Kabupaten Tabanan; fungsi Pengawasan
Pemeriksaan Persiapan Dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Putusan No 4/G/2017/Ptun.Dps) Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sonbai; Ni Made Sukaryati Karma; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.57-61

Abstract

Abstract Examination of preparations is the first step in resolving State Administrative disputes. Preparatory examination has a very important role, as the gateway to a state administrative dispute to be examined at the State Administrative Court. Before entering into an examination of the subject matter at an ordinary session that is open to the public, the Plaintiff is given the opportunity to perfect his lawsuit that is not perfect and to the Defendant can be asked for information or explanation regarding the State Administrative Decision that has been sued. Preparatory checks are held because remembering the Plaintiff in the State Administrative Court is generally a citizen who has a weak position, when compared to the Defendant as a State Administration Officer. The results of this study are seen in the case of decision no. 4 / G / 2017 / PTUN.DPS according to the rules contained in Article 63 of Act No. 5 of 1986 the plaintiff's claim must be declared not accepted by the Panel of Judges. So from that it can be concluded (1) Existence of preparatory checks in resolving disputes in the State Administrative Court? (2) The legal consequences of preparatory examinations in resolving disputes in decision no. 4 / G / 2017 / PTUN.DPS in the State Administrative Court? The problems that will be discussed will be reviewed based on the normative point of view; the approach used in this study is the legislative approach and the case approach, namely the approach used by reading the applicable literature and legislation. Keywords: Disputes; examination; preparation; state administrative court Abstrak Pemeriksaan persiapan adalah langkah awal dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Pemeriksaan persiapan memiliki peranan yang sangat penting, sebagai pintu gerbang suatu sengketa tata usaha negara untuk diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara pada sidang acara biasa yang terbuka untuk umum, Penggugat diberikan kesempatan untuk menyempurnakan gugatannya yang belum sempurna dan kepada Tergugat dapat dimintai keterangan atau penjelasan yang berkenaan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang telah di gugat. Diadakannya pemeriksaan persiapan dikarenakan mengingat Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lemah, apabila dibandingkan dengan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Hasil penelitian ini dilihat dalam perkara putusan no 4/G/2017/PTUN.DPS sesuai aturannya yang terdapat dalam Pasal 63 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.Maka dari itu dapat disimpulkan (1) Eksistensi pemeriksaan persiapan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara? (2) Akibat hukum dari pemeriksaan persiapan dalam penyelesaian sengketa putusan no 4/G/2017/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang digunakan dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Sengketa; pemeriksaan; persiapan; pengadilan tata usaha negara
Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Ni Nyoman Ayu Paramitari; Ida Ayu Putu Widiati; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.114-119

Abstract

The development of the internet in the business world, especially trade, provides many benefits but also provides losses for both sellers and buyers. E-Commerce is an activity to sell and buy goods and / or services through the internet network (Online). The rapid development of E-Commerce in Indonesia raises questions about the taxes imposed on this E-Commerce transaction. The government also began to consider tax regulation that was in accordance with E-Commerce transactions in Indonesia. This research was analyze the scope of E-Commerce transactions in Indonesia and how the tax base applies in E-Commerce transactions in Indonesia. The research method used in this paper is the normative research method, where the author uses literature in accordance with the laws and regulations. The results of the thesis research that I get is the imposition of tax on E-Commerce transactions similar to conventional trade transactions in accordance with the laws and regulations governing the provisions of E-Commerce tax, namely the Director General of Tax Circular Number.SE-62 / PJ / 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms For E-Commerce Transactions. Perkembangan internet dalam dunia bisnis khusunya perdagangan, memberikan banyak keuntungan namun juga memberikan kerugian baik bagi penjual maupun pembeli.E-Commerce merupakan kegiatan menjual dan membeli barang dan/ atau jasa melalui jaringan internet (Online). Pesatnya perkembangan E-Commerce di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai pajak yang dikenakan dalam transaksi E-Commerce ini. Pemerintah juga mulai menimbang mengenai pengaturan pajak yang sesuai dengan transaksi E-Commerce di Indonesia. Penelitian ini menganalisis ruang lingkup transaksi E-Commerce di Indonesia dan bagaimana dasar pengenaan pajak dalam transaksi E-commercedi Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penellitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwapengenaan pajak atas transaksi E-Commerce sama dengan transakssi perdagangan konvensional yang sesuai dengan peraturan perundangan mengatur ketentuan pajak E-Commerce yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor. SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.
Akibat Hukum Kredit Macet di Lembaga Perkreditan Desa yang Debiturnya Non Krama I Gusti Agung Satrya Wiguna S; Desak Gde Dwi Arini; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.37-41

Abstract

Abstract-In the governance of the Adat Village in Bali, it has a credit institution, namely the Village Credit Institution, which is a movement of the community of Pakraman Village to improve the economic standard of Pakraman Village. However, if it is not properly mobilized, it will cause new problems and the problems that are most often expressed, one of which is bad credit. If bad credit is carried out by village officials, this can be solved by a rerem or regulations made jointly by the indigenous villagers. But if this bad credit is carried out by non-village officials, according to Bali Provincial Regulation Number 3 of 2017 concerning Village Credit Institutions (LPD), explain; (LPD) may not give credit to non-village officials. However, in some traditional villages, there are also those in the perarem which are allowed by non-village officials to conduct credit in (LPD) but there must be representatives from the traditional village krama. For this reason, there is no legal certainty for non-village officials who commit bad credit. The problems in this research are: 1. How legitimate is the credit agreement at the LPD that the debtor is non-Village Village ?. 2. What are the legal consequences if there is a bad credit, the debtor is a non-village official? The research method used is the Empirical research method and data collection techniques through interviews and observations. The results of this study are in the implementation if the LPD allows non-village manners to do credit in their LPD, then there must be a village regulation that regulates the credit process carried out by non-manners of the village. In addition, the settlement of bad loans must also be regulated by regulations in the customary village. Keywords: Bad Credit, Non-Villagers Courtesy, Village Credit Institution. Abstrak-Dalam pemerintahan Desa Adat di Bali, memiliki suatu lembaga perkreditan yaitu Lembaga Perkreditan Desa yang mana merupakan gerakan masyarakat Desa Pakraman guna meningkatkan taraf hidup ekonomi Desa pakraman. Namun, jika tidak di mobilitasi dengan baik, justru akan menimbulkan masalah baru dan masalah yang paling sering diungkapkan salah satunya Kredit Macet. Jika kredit macet yang dilakukan oleh krama desa, hal ini bisa diselesaikan dengan perarem atau peraturan yang dibuat bersama - sama oleh warga Desa adat. Tetapi jika kredit macet ini dilakukan oleh non krama desa, sesuai dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menerangkan; (LPD) tidak boleh memberikan kredit kepada non krama desa. Namun didalam beberapa desa adat, ada pula yang dalam peraremnya dibolehkan non krama desa untuk melakukan kredit di (LPD) namun harus ada perwakilan dari krama desa adat setempat. Atas dari hal ini, belumlah adanya kepastian hukum bagi non krama desa yang melakukan kredit macet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana sahnya perjanjian kredit di LPD yang debiturnya non krama Desa?. 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi kredit macet yang debiturnya non krama Desa?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris serta teknik pengumpulam data melalui wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaanya apabila LPD mengijinkan orang non krama desa untuk melakukan kredit pada LPDnya maka harus ada perarem desa yang mengatur mengenai proses perkreditan yang dilakukan oleh non krama desa. Selain itu penyelesaian kredit macet pun juga harus diatur dengan perarem pada desa adat. Kata Kunci: Kredit Macet, Non Krama Desa, Lembaga Perkreditan Desa.
Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar) Ni Made Intan Maharani; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.119-123

Abstract

Aside from going through the courts, there are alternatives that can be passed through the dispute, namely negotiation, mediation and arbitration. Arbitration institutions are bodies chosen by the parties to the dispute to provide decisions regarding certain disputes, these institutions can also provide a binding opinion of a legal relationship from matters that have not arisen yet. The formulation of the problem raised in this study is how this arrangement for dispute resolution of parties who have been bound in an arbitration agreement, as well as how the judges' legal considerations in resolving disputes in an arbitration agreement. This research is a normative legal research. Arrangement for dispute resolution of parties that have been bound in the arbitration agreement is contained in law number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution, in which the dispute resolution is handed over by professional Arbitrators who will act as judges or private courts who will apply the procedure the way the peace law has been mutually agreed upon by the parties to arrive at a final and binding decision. Judge's Legal Considerations in the Case Verdict of the Denpasar District Court Class I A Number 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. that is based on Article 3 of Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which states that the District Court is not authorized to adjudicate disputes of parties who have been bound in an arbitration agreement Selain melalui pengadilan, teruntuk mengatasi kasus sengketa ada suatu alternatif yang dapat dilalui, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat dari sebuah keterkaitan hukum dari hal yang belum timbul sengketa. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ini pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase yaitu terdapat pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitarse dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimana penyelesaian sengketa tersebut diserahkan Arbiter yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. yaitu didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa I Ketut Gede Rudiarta; I Wayan Arthanaya; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.63-67

Abstract

Abstract-Village or what is called by another name or an area that is thick with tradition and relatively independent. Based on this, the village must be recognized and understood as a legal community unit that has rights and authority in managing and managing village funding and the community to achieve village welfare. Related to the expansion of the village, formulation of the problem can be made as follows: what are the local government policies on managing village fund allocation and how is community participation in managing village fund allocation. This paper was made to find at local govermmeny policies and community participation in the management of village fund allocations based on statutory regulations. Management of village fund allocation, namely the overall activities which include planning, implementation, administration, reporting, and accountability of The village funds. The type of research used is normative research. The village fund allocation has been regulated in article 72 paragraph 1 latter C and article 72 paragraph 3 of law number 6 of 2014 concerning village states that one source of village income is part of the results of regional taxes and retribution of the regency / city and regional tax and retribution. City at least 10% (ten percent) of regional taxes and levies. Therefore, there is a need for local government policies and community participation to oversee the implementation of village funds. Keywords: Management, village funds, village management. Abstrak-Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan suatu daerah yang kental akan tradisi serta relatif mandiri. Desa harus diakui keberadaannya dan disadari sebagai satuan masyarakat hukum yang mempunyai hak serta kekuasaan dalam mengatur dan mengurus pendanaan desa serta masyarakat guna meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan desa. Dalam hal ini maka dapat dirumuskan masalah yaitu: bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan alokasi dana desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan peraturan perundang undangan. Pengelolaan alokasi dana desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Alokasi dana desa diatur didalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c dan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan ada bagian sumber pendapatan desa adalah bagian dari hasil pajak daerah serta retribusi daerah kabupaten/kota dan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya alokasi dana desa. Kata kunci: Pengelolaan, dana desa, pemerintah desa.
Akibat Hukum Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Tidak Melaporkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dalamperalihan Hak Atas Tanah I Nyoman Agung Mas Dinata; I Putu Gede Seputra; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.104-108

Abstract

Development is essentially a process of continuous change in order to improve and progress toward the goals to be achieved. Fees for the acquisition of land and building rights, namely a tax on land / building rights, which in this case is referred to as a tax. In doing so, the PPAT can neglect by not reporting BPHTB in a transfer of land rights. Based on this, the title was raised. Then the problems arising from this study are: 1. How is the reporting arrangement for the acquisition of rights to land and buildings by the official land deed maker in the transfer of land rights? 2. What are the legal consequences for officials who make land certificates that do not submit reports on the acquisition of land and building rights? The method in this paper is a normative legal method, with literature study sourced from legal and secondary legal materials. The results obtained are the result of not carrying out an obligation in reporting taxes on land and building rights is the imposition of sanctions in the form of tax penalties and administrative sanctions in the form of fines. Pembangunaan pada hakekatnya merupakan proses perubahan terus menerus guna menuju perbaikan dan kemajuan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yakni suatu pajak terhadap hak atas tanah/bangunan dimana dalam hal ini disebut sebagai pajak. Dalam pelaksanaanya, PPAT dapat melakukan kelalaian dengan tidak melaporkan BPHTB dalam suatu peralihan hak atas tanah. Berdasarkan atas hal tersebut maka diangkat judul. Maka timbul persoalan dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan pelaporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam peralihan hak atas tanah? 2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pejabat pembuat akta tanah yang tidak menyampaikan laporan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan? Metode dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif, dengan studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukumprimer serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil yang didapat adalah akibat dari tidak dilaksanakannya suatu kewajiban dalam melaporkan pajak dari hak atas tanah dan bangunan adalah dikenakannya sanksi berupa sanksi perpajakan serta sanksi administrasi yang berupa denda.Dimana kedepannya diharapkan agar PPAT rutin melaksanakan kewibannya dalam hal melaporkan wajib pajaknya.
Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia I Putu Gede Bayu Sudarmawan; I Gusti Bagus Suryawan; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.88-92

Abstract

In many societies, marriage customs, who married her partner of different nationality for example a man citizen of Indonesia who married women foreign nationals or otherwise. It is caused due to the influence of globalization today. Of course, the marriage will having problems in the determination of citizenship status if they have children, especially if they settled in Indonesia. This research intended to find answers about the determination of the status of citizenship of children born of mixed marriages and the legal protection of children of mixed marriages that result. This research uses research methods through a conceptual approach to normative. The author uses primary law binding and also secondary legal material as a reference. The results of this research is the child of a mixed marriage deserve the status of dual citizenship is limited and is also entitled to preventive legal protection to guarantee the certainty of the law as a citizen of Indonesia. Dalam melangsungkan perkawinan, banyak masyarakat yang menikah dengan pasangannya yang berbeda kewarganegaraan misalnya seorang pria warga negara Indonesia yang menikah dengan wanita warga negara asing ataupun sebaliknya. Itu disebabkan karena pengaruh globalisasi saat ini. Tentu saja perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah dalam penentuan status kewarganegaraan apabila pasangan tersebut memiliki anak, terutama apabila pasangan tersebut menetap di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban tentang penentuan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran terserbut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan juga bahan hukum sekunder sebagai referensi. Hasil penelitian ini adalah anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda terbatas dan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum preventif untuk menjamin kepastian hukumnya sebagai warga negara Indonesia.
Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Resor Bangli I Gede Arimastanaya; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.2.2019.169-174

Abstract

The level of discipline and understanding of the rules and low courtesy of road users are things that need special attention in their efforts to solve problems in the field of traffic. Various efforts have been carried out by the government to improve traffic conditions in Indonesia but still have not been able to keep up with the rapid development of traffic. Based on the background of the problem above, the problem can be formulated as follows: how are the legal consequences for the perpetrator in a traffic accident whose victims died and how are the legal considerations for the perpetrators in criminal liability for traffic accidents. The type of research used is juridical empirical legal research because in this study, besides based on existing theories, it is also compared with research based on interviews and data in the field. The results of the discussion in this study: The legal consequences for the perpetrators in traffic accidents whose victims died were punished with a minimum prison sentence of 5 years. In accordance with Article 359 of the Criminal Code. Legal considerations for perpetrators in criminal liability against traffic accidents include elements of accident (negligence), never been punished, there is peace between the parties, giving information is not complicated, there are witnesses who lighten, then the threat of punishment can be lighter.
Co-Authors A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi A.A. Ngr. Dwi Dananjaya Agus Trijana Agus Trijana Amelia Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula Anak Agung Istri Wirastuti Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta Anak Agung Nia Listiari Anak Agung Putu Eka Putra Warmadewa Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi ,SH.,MH. Andy Gunawan Anom Bagus Sanjaya Arini, Desak Gde Dwi Ayu Putu Putri Shinta Dewi Dewa Ayu Adhika Saraswati Dewa Ayu Adinda Ray Fiyanti Dewa Gede Agung Semarabawa Dewa Gede Satya Pradnyana Putra Dewa Krisna Putra Dewa Putu Ade Wicaksana Dewi, A.A Sagung Laksmi Dhania Bagus Fajar Trianti Elisabeth Ayustina Putri Korassa Sonbai Gede Arjun Setiawan Gilbert Adytia Rohi Gusti Ayu Erlin Widyaningsih Gusti Ayu Nyoman Jassya Novasari I Dw Md Suryawan Wira Kesuma I Gede Agus Marta Dinata I Gede Arimastanaya I Gede Arya Agus Pratama I Gede Herry Budikusuma I Gusti Agung Ngurah Diego Arimbawa I Gusti Agung Ngurah Klaustra Adhipermana I Gusti Agung Satrya Wiguna S I Gusti Ayu Agung Kosalya I Gusti Bagus Suryawan I Gusti Made Yudha Pramana I Kadek Arya Wiryawan I Kadek Denny Harta Dwipayana I Ketut Adi Wira Wijaya Kesuma Atmaja I Ketut Gede Rudiarta I Ketut Kasta Arya Wijaya I Ketut Sukadana I Komang Adi Setyawan I Made Andi Putra Mahardika I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Mudana Adi Putra I Made Prama Wianta I Made Setiana Sanjaya I Made Yudhiantara I Nyoman Agung Mas Dinata I Nyoman Putu Budiartha I Putu Aditya Putra Bahari I Putu Dony Setiawan I Putu Gede Anom Purnacandrama I Putu Gede Bayu Sudarmawan I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Gede Seputra I Putu Surya Wadi Putra I Putu Vibhu Surya Pratama I Putu Yudi Setiawan I Wayan Agus Susila I Wayan Arthanaya I Wayan Ary Setiawan I Wayan Govinda Tantra I Wayan Rideng I Wayan Sunarta Ida Ayu Kartika Indrawan Ida Ayu Made Ariskayanti Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Putu Widiati Ida Ayu Sintya Wulandari Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra Indah Permatasari Intan Dian Vitaloka Kadek Agus Darsana Budi Kadek Edo Septian Wiradharma Kadek Krisna Amacya Kadek Puspayoga Kadek Rizky Aditya Indrabuana Karma, Ni Made Sukaryati Komang Agus Budiyasa Luh Putu Sudini Made Kusuma Wardana Made Minggu Widiantara Made Sadhu Arta Kori Mahadewi Mulia Gangga Marthen Lazarus Laning Meysin Liston Sinaga Ni Kadek Dewi Agustina Ni Kadek Sintia Dewi Ni Kadek Yunika Pramesti Ni Ketut Risya Dewi Calista Ni Komang Dewik Ary Susanti Ni Komang Evic Triani Ni Luh Mahendrawati Ni Luh Putu Eka Kusumawati Ni Made Intan Maharani Ni Made Noviana Ruth Yolanda Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Septyawati Ni Made Silvia Gayatri Ni Made Wahyuni Ni Nyoman Ayu Paramitari Ni Putu Damayanthi Ni Putu Diah Agustini Devi Ni Putu Laksmi Krisnina Maharani Ni Putu Reina Mahargita Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Ngurah Angga Darmawan Rizky Agus Sucipto Senastri, Ni Made Jaya Shalomoan Shalomoan Sienny Karmana Sugiartha, I Nyoman Gede Theo Sukardi Wibawa Timothy Reinaldi Winata Tri Sakti Mandala Putra Hanes Wayan Ananta Adiwijaya Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi Widiati, Ida Ayu Putu