p-Index From 2021 - 2026
7.818
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia al-Afkar, Journal For Islamic Studies Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JURNAL CENDEKIA HUKUM Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Meta-Yuridis NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Jurnal Ilmiah Galuh Justisi DOKTRINA: JOURNAL OF LAW DIVERSI : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Positum Ilmu Hukum Prima Law, Development and Justice Review Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Trias Politika Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madaniya SELODANG MAYANG Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum JENTRE Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Collegium Studiosum Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau JENTRE: Journal of Education, Administration, Training and Religion jurnal administrasi politik dan sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Innovative: Journal Of Social Science Research ANDREW Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law NuCSJo : Nusantara Community Service Journal Mizan: Journal of Islamic Law
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Law, Development and Justice Review

Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 Rudi Erwin Kurniawan; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 2 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i2.17173

Abstract

This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic and to know the Ideal Concept of Implementing COVID-19 Vaccination Against Citizens in Indonesia This study uses a normative research method in juridical research. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community, there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore, Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic that someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed, which also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life.Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19 dan mengetahui konsep Ideal Pemberlakuan Vaksinasi COVID-19 Terhadap Warga Negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat.Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara
Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan Aristia Pradita Widasari Widodo; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16071

Abstract

This study aims to examine the problem of doctor identity counterfeiters and analyze law enforcement against doctor's identity counterfeiters according to positive law in force in Indonesia. This study uses a normative juridical research method using secondary data. The results of the study show that law enforcement against doctor's identity counterfeiters is based on RI Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, RI Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, RI Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the Book of the Republic of Indonesia. Criminal Law Act. In these laws and regulations there are regulations that prohibit the use of identities that give the impression of being a doctor as well as criminal threats for perpetrators of counterfeiting. Meanwhile, in law enforcement cases of falsification of doctors' identities in Indonesia, it is felt that it is not appropriate according to the perspective of justice. The conclusion of the study is that law enforcement against doctor's identity counterfeiters has been carried out based on the relevant legislation. However, the application of sanctions that are not fully based on the applicable laws and regulations and do not contain the principles of justice Keywords: Justice; Identity Forgers; Law enforcement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pemalsu identitas dokter dan menganalisa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat peraturan yang melarang penggunaan identitas yang menimbulkan kesan sebagai dokter serta ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan. Sedangkan dalam penegakan hukum kasus pemalsuan identitas dokter di Indonesia dirasakan belum sesuai menurut perspektif keadilan. Kesimpulan penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Akan tetapi penerapan sanksi yang belum sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan Kata kunci: Keadilan; Pemalsu Identitas; Penegakan Hukum.
Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 Rudi Erwin Kurniawan; Ardiansah Ardiansah; Sudi Fahmi
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16072

Abstract

This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia, through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore. Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic, someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life. Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara
Tanggung Jawab Dokter Gigi Atas Kelalaian Terhadap Pasien Dian Kristanti Budiastuti; Ardiansah Ardiansah; Yeni Triana
Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16213

Abstract

The purpose of this study was to analyze the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia and to analyze the legal consequences of the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia. This research method is normative legal research. Data analysis used descriptive qualitative analysis. Where to use library data sources. The conclusion shows that there are still medical dentists in the provision of health services that are not in accordance with standard operating procedures, minimum service standards and do not respect the rights of patients contained in the informed consent. So that dentists who make a mistake, negligence and even medical malpractice can be punished by criminal law, civil law or administrative law. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia serta menganalisis akibat hukum terhadap tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana menggunakan sumber data kepustakaan. Simpulan menunjukan masih ada tenaga medis dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal serta tidak menghargai hak-hak pasien yang terdapat dalam informed consent. Sehingga dokter gigi yang melakukan suatu kesalahan, kelalaian bahkan malpraktek medis dapat dihukum secara hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi.