Articles
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Beritikad Baik Dalam Perjanjian Apabila Terdapat Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) ]]>
<![CDATA[Dian Dwi Jayanti]]>;
<![CDATA[Artaji Artaji]]>;
<![CDATA[Pupung Faisal]]>
<![CDATA[ Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Syntax Corporation ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.469 KB)
|
DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.9751
<![CDATA[Suatu perikatan timbul dengan adanya pihak-pihak yang saling mengikatkan diri maka dari itu suatu perjanjian merupakan sebuah kesepakatan antara para pihak. Namun terdapat juga perjanjian yang didalamnya mengandung penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan adalah dimana pihak yang lemah secara sosial ekonomi dimanfaatkan oleh pihak lainnya sehingga terbujuk untuk melakukan suatu perjanjian dan hal tersebut melanggar asas itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik apabila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur penyalahgunaan keadaan, karena perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk melindungi hak warga negaranya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder menjadi sumber data dalam penelitian ini dengan bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan hukum di Indonesia sudah memberikan perlindungan hukum secara umum melalui KUHPerdata dan berupa yurisprudensi bagi pihak yang beritikad baik apabila dalam suatu perjanjian terdapat penyalahgunaan keadaan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung ]]>
<![CDATA[Keysha Salma Naylla]]>;
<![CDATA[Efa Laela Fakhrian]]>;
<![CDATA[Artaji]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 4 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i4.918
<![CDATA[Panggilan sidang secara elektronik (e-Summons) memiliki tata cara pelaksanaan yang berbeda dengan panggilan sidang secara konvensional karena e-Summons merupakan inovasi baru di Peradilan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengimplementasian sistem e-Summons pada Pengadilan Agama Bandung dan cara mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan e-Summons di Pengadilan Agama Kota Bandung. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis yang didukung oleh data sekunder dan data primer, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya analisis masalah dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Pelaksanaan Pemanggilan secara elektronik (e-Summons) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Bandung sudah terlaksana dengan efektif, dan berhasil mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan namun belum bisa dibilang sudah efektif dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang terdapat pada Pelaksanaan e-Summons di Pengadilan Agama Bandung. Kedua, Panggilan sidang secara elektronik memiliki berbagai hambatan dari hambatan faktor masyarakat, prasarana, dan penegak hukumnya, oleh karenanya perlu Inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung melalui persidangan secara elektronik agar dapat menanggulangi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pemanggilan secara elektronik (e-Summons).]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM MEDIASI PENYELESAIAN SECARA ISLAM DI DESA SAYANG KABUPATEN SUMEDANG ]]>
<![CDATA[Hazar Kusmayanti]]>;
<![CDATA[Elisantris Gultom]]>;
<![CDATA[Artaji Artaji]]>
<![CDATA[ Midang Vol 1, No 2 (2023): Midang: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Unpad Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/midang.v1i2.46833
<![CDATA[Hukum Islam mengatur beberapa cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketanya, pertama ada yang disebut dengan Al sulh (perdamaian). Al-Qur’an dan hadis dalam Islam menawarkan cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) melalui pembuktian fakta hukum maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) melalui perdamaian.Tim Penyuluh RKDU mengadakan penyuluhan Mediasi Hukum Islam di Desa Sayang Kabupaten Jatinangor dengan bertujuan warga masyarakat dapat meningkat kesadaran hukumnya. Metode yang digunakan adalah penyuluhan secara langsung melalui ceramah, diskusi terarah antara tim penyuluh dan warga masyarakat. Setelah penyuluhan hukum dilakukan maka didapat kesimpulan, pada tahap pengetahuan hukum, warga masyarakat Desa Sayang mengetahui sejumlah bagaimana mekanisme mediasi Islam secara non litigasi dan litigasi. Selain itu warga masyarakat Desa Sayang menjadi kesadaran hukum menjadi setelah tim penyuluh memberikan paparan mengenai materi penyelesaian sengketa melalui mediasi hukum Islam.]]>
<![CDATA[Pembatalan Perkawinan Disebabkan Orientasi Seksual Terhadap Sesama Jenis Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 72/Pdt.G/2021/Pa.Btl) ]]>
<![CDATA[Priscila Rotua Caroline Br Panjaitan]]>;
<![CDATA[Renny Supriyatni]]>;
<![CDATA[Artaji Artaji]]>
<![CDATA[ Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.478
<![CDATA[Marriage is a sacred bond between a man and a woman to build a happy and eternal household. Legal marriages are carried out based on the provisions stipulated in laws and regulations, namely the Religious Law of each party and Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriages that do not fulfill or violate these provisions can be annulled by applying for an annulment of marriage, such as the case in the Bantul Religious Court Decision Number 72/Pdt.G/2021/PA.Btl. The petitioner is a wife who filed for annulment of her marriage because her husband likes the same sex.The purpose of this study is to find out and analyze the judge's considerations regarding the reasons used by the Petitioner and the legal consequences of the judge's decision granting the request for annulment of the marriage.This research is a normative juridical research with secondary data through library research accompanied by the results of interviews which are only as supporting data. The results of the study found that the judge's consideration regarding the reasons put forward by the Petitioner was by the provisions in the statutory regulations. The judge considered that the reason the Petitioner filed an annulment request against her husband who liked the same sex was a misunderstanding of the husband because the Petitioner only found out about this after the marriage was implemented. The legal consequences of the decision granted by the judge regarding the annulment of a marriage do not apply retroactively to children, joint assets, and third parties.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL ]]>
<![CDATA[Nabila Nariswari]]>;
<![CDATA[Artaji Artaji]]>;
<![CDATA[Betty Rubiati]]>
<![CDATA[ Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1228
<![CDATA[Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, mengingat adanya tiga hukum waris yang berlaku. Berdasarkan hukum waris perdata dan hukum waris Islam, baik anak perempuan maupun anak laki-laki merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya. Berdasarkan hukum waris adat patrilineal hanyalah anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari ayahnya. Sedikit perbedaan ini terkadang menimbulkan perdebatan, khususnya apabila salah satu pihak merasa bahwa peraturan yang satu kurang adil baginya daripada aturan lain yang juga dapat mereka gunakan seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel dan 580/Pdt.G/2015/PN Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat adat patrilineal; serta bagaimana penyelesaian sengketanya terhadap warisan yang belum terbagi terkait dengan pilihan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif berdasarkan konsep dan teori hukum yang berlaku. Setelah melakukan penelitian, didapat dua kesimpulan. Pertama, berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang menjadi ahli waris. Anak perempuan bisa mendapatkan harta dari keluarganya, tetapi tetap bukan sebagai ahli waris. Kedua, penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat patrilineal karena tidak adanya kesepakatan para ahli waris mengenai pilihan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah keluarga dan melalui lembaga adat, lalu yang kedua, melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum tentang Pembatalan Perkawinan Paksa Disbebakan Adanya Hubungan di Luar Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Bestari Prahastani Intan Sekarwangi]]>;
<![CDATA[Artaji Artaji]]>;
<![CDATA[Sherly Ayuna Putri]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1089
<![CDATA[Perkawinan paksa menjadi permasalahan global dikarenakan tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan harus dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak. Objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1114/Pdt.G/PA.Bi/2018 dan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 950/Pdt.G/PA.Pwt/2023. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui keabsahan dan akibat hukum pembatalan paksa disebabkan adanya hubungan di luar nikah ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk studi dokumen dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pertama bagi pihak yang merasa dirugikan atas perkawinan paksa dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan paksa berlaku sejak putusnya Putusan Pengadilan, sedangkan batalnya suatu perkawinan paksa yang terdapat unsur larangan perkawinan berlaku sejak akad atau awal perkawinan. Kedua, akibat hukum pembatalan perkawinan adalah putusnya kedudukan suami dan istri dan perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Jangka waktu pembatalan perkawinan adalah 6 (enam) bulan dan bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan pembatalan perkawinan dapat mengajukan upaya hukum kasasi tanpa upaya hukum banding. Pembatalan perkawinan paksa tidak berlaku surut terhadap kedudukan anak, harta bersama, dan pihak ketiga.]]>
<![CDATA[Eksepsi Error in Persona terhadap Gugatan Hak Waris Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia pada Pengadilan Tinggi Agama ]]>
<![CDATA[Rosena Amelia Musnadi]]>;
<![CDATA[Artaji Artaji]]>
<![CDATA[ COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1222
<![CDATA[Praktek pada proses beracara perdata sesuai dengan aturan formil yang berlaku dimungkinkan terjadi cacat hukum dalam proses pelaksanaannya seperti adanya error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat pada surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan seperti dalam Putusan Nomor 142/Pdt.G/202/1PT A.MKS Jo. Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini, yakni mengenai eksepsi error in persona yang diajukan oleh Para Pembanding dalam gugatan hak waris Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/202/1PT A.MKS ditinjau berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Kompilasi Hukum Islam serta bagaiman pertimbangan hakim dalam memutus eksepsi error in persona yang berdasarkan Hukum Acara Perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian termasuk penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan gambaran analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 142/Pdt.G/202/1PT A.MKS dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan yakni pertama Putusan MA Nomor 142/Pdt.G/202/1PT A.MKS jo Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Skg merupakan putusan sengketa waris. Eksepsi error in persona yang diajukan oleh Para Tergugat terkait penetapan salah Turut Tergugat ditolak oleh Hakim dengan pertimbangan status Turut Tergugat termasuk ahli waris menurut hukum Islam. Kedua, alasan hakim menolak eksepsi error in persona para pembanding yakni karena hakim akan memeriksanya dalam pokok perkara, seharusnya eksepsi error in persona sebagai eksepsi prosesual diperiksa terlebih dahulu terkait syarat formil gugatan sebelum pokok perkara. Apabila gugatan dinyatakan cacat formil termasuk error in persona, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak boleh diperiksa lebih lanjut.]]>
<![CDATA[CONTEMPT OF COURT: PENEGAKAN HUKUM DAN MODEL PENGATURAN DI INDONESIA / CONTEMPT OF COURT: LAW ENFORCEMENT AND RULE MODELS IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anita Afriana]]>;
<![CDATA[Artaji Artaji]]>;
<![CDATA[Elis Rusmiati]]>;
<![CDATA[Efa Laela Fakhriah]]>;
<![CDATA[Sherly Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 7, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25216/jhp.7.3.2018.441-458
<![CDATA[Di Indonesia sesungguhnya banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan pelecehan terhadap pengadilan dan aparat penegak hukum. Hal tersebut berpengaruh terhadap integritas dan kewibawaan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang pranata Contempt of Court. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian yang telah selesai dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder dengan dilengkapi data primer berupa penelitian lapangan yang dilakukan pada beberapa pengadilan negeri yang ada di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada permasalahan eksistensi pengaturan dan penegakan hukum Contempt of Court serta menentukan model pengaturannya di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Contempt of Court secara khusus sampai saat ini masih belum ada. Akan tetapi, pengaturannya telah tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, dari sekian kasus terkait dengan Contempt of Court baik berupa tindakan maupun perbuatan yang sesungguhnya mengganggu keselamatan, ketenangan psikis maupun fisik, serta apa pun yang pada prinsipnya merupakan bentuk penghinaan terhadap pengadilan belum diberikan sanksi yang tegas tetapi hanya sekedar dikeluarkan dari ruang persidangan. Contempt of Court dapat terjadi baik di dalam ruang persidangan maupun di luar persidangan baik pada perkara pidana, perdata, maupun hubungan industrial. Semakin meluaskan berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai contempt of court maka perlu untuk mengatur Contempt of Court dalam bentuk aturan tersendiri.This crisis of public confidence greatly affects the integrity and authority of the judiciary as the last defence for justice. Many things happened related to the harassment of the courts and law enforcement agencies but until now in Indonesia there has been no provision specifically about contempt for the court. This article is a part of research that its used normative judicial method which gave priority to primary data with secondary and primary data. Therefore, field research was conducted by interviewing judge in some district court in Indonesia. The purpose of this research is to know the existence of regulation and law enforcement of Contempt of Court in Indonesia and to determine the model of Contempt of Court arrangement that is in accordance with the judiciary in Indonesia, and the summary is the laws and regulations governing the Contempt of Court in particular have so far not existed, but are scattered in the Criminal Code (Criminal Code), therefore in many cases both actions and deeds which in principle interfere with safety, psychic and physical calm which in principle is a form of humiliation to the court has not been given strict sanctions but only just removed from the courtroom. Contempt of Court can take place both within the courtroom and outside the court so that by extending the various actions that can be categorized as contempt of court, it is deemed necessary to regulate the Contempt of Court in the form of a separate rule.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terkait Ketidakabsahan Perkawinan Kedua yang Fasid Karena Tidak Ada Izin Poligami dari Pengadilan Agama ditinjau dari Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Kinata Kinar Andreas Perangin – Angin]]>;
<![CDATA[Artaji Artaji]]>;
<![CDATA[Fatmi Utarie Nasution]]>
<![CDATA[ Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 1 (2025): Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/federalisme.v2i1.469
<![CDATA[This study is motivated by the high rate of marriage in Indonesia. Marriage is a sacred activity because through marriage there will be new family relationships and the consequences that arise from the marriage. The validity of a marriage in Indonesia is highly dependent on the provisions of each religion recognized in the Unitary State of the Republic of Indonesia. In Islam, a man can practice polygamy if he has met the existing conditions. Polygamy will have an impact on the validity of a marriage if the existing conditions are not met by the couple. Therefore, the validity of a marriage is very necessary in the system of the state of law.]]>
<![CDATA[Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 183/PDT/2023/PT MTR tentang Pemeriksaan Setempat Gugatan Kurang Pihak dan Implikasi Putusan terhadap Objek Sengketa ]]>
<![CDATA[Soraya Firmansjah]]>;
<![CDATA[Artaji Artaji]]>;
<![CDATA[Rai Mantili]]>
<![CDATA[ Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 5 (2025): September : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/aliansi.v2i5.1251
<![CDATA[The Mataram High Court Decision Number 183/PDT/2023/PT MTR, which upheld the Selong District Court Decision Number 59/PDT/2023/PN SEL, stated that the Appellants' (formerly the Plaintiffs) lawsuit was inadmissible because there were parties who had not been involved in the case (lack of parties). The legal fact regarding this lack of parties had actually emerged since the on-site examination stage conducted by the Panel of Judges at the first instance. In fact, this had also been expressly conveyed by the Appellees (formerly the Defendants) through an exception. However, the Panel of Judges rejected the exception and ultimately contradictorily declared the lawsuit inadmissible. This study emphasizes the urgency of considering the results of the on-site examination in relation to the lack of parties and its implications for the ownership status of the disputed object after the decision. The research method used is a normative juridical approach, with analysis referring to statutory provisions, legal doctrine, and civil law principles. Specifically, this study highlights the law of evidence and the position of on-site examination in the judicial process. The research results show that on-site inspections actually play a crucial role in assessing evidence and witness statements related to the existence of parties who should be called into the lawsuit. However, this urgency is lost because the panel of judges' considerations are inconsistent with the provisions regarding the strength of evidence as stipulated in Article 284 of the RBg. Furthermore, the exception regarding the lack of parties whose substance is similar to the results of the on-site inspection is actually set aside. A further implication of this decision is that the ownership status of the disputed object does not change. After the decision is rendered, the object remains in the possession of the Respondents, without legal clarity regarding who the party legally has authority over it.]]>
