Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Assistance for Prisoners to Obtain Free Legal Aid at the Gianyar Detention Center Ni Made Sukaryati Karma; I Ketut Sukadana; I Made Aditya Mantara Putra; Kade Richa Mulyawati; Kadek Nadya Pramita Sari
Community Service Journal of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.4.1.2025.23-28

Abstract

Legal aid for the Indonesian people must be provided equally in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the principles of equality before the law and the right to be represented by a lawyer, which are fundamental human rights. This right must be provided fairly, including to those who are less fortunate. For the less fortunate, this right is the responsibility of the state, which provides legal aid free of charge (Prodeo). The issue in society is the lack of awareness about their right to receive free legal aid (Prodeo) from the government. Additionally, the public is also unaware that legal organizations also have the duty to provide legal aid to the community. The legal education program conducted by the Warmadewa University Community Service Team aims to increase legal awareness regarding free legal aid and the procedures for obtaining this right, using methods such as lectures and question-and-answer discussions. This program is expected to enhance public knowledge so that individuals facing legal issues can be assisted by lawyers in resolving the legal problems they encounter.
Pemulihan Hak Keperdataan Pemilih Akibat Hilangnya Hak Suara: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyelenggara Pemilu Ni Made Manik Trisna Rahayu; Joko Suriadi; Kade Richa Mulyawati; Kadek Nadya Pramita Sari; Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7244

Abstract

Hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, kelalaian administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya terhadap pemilih yang telah memiliki e-KTP namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak pilih sebagai hak konstitusional yang memiliki dimensi keperdataan, mekanisme penanganan pengaduan oleh Bawaslu, kedudukan Bawaslu dalam sengketa ganti rugi, serta prosedur eksekusi putusan pengadilan apabila KPU dihukum membayar kompensasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya hak pilih akibat kelalaian KPU dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang penyelesaiannya berada dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Bawaslu berperan pada tahap koreksi administratif melalui penanganan pelanggaran dan rekomendasi perbaikan, sedangkan tuntutan ganti rugi diproses melalui mekanisme peradilan. Pemulihan hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap martabat politik dan kepentingan perdata warga negara.