Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial

am
Website

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

ISSN : 23392800 EISSN : 25812666 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.

Arjuna Subject : -

Articles 284 Documents

9 10 11 12 13

PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUM MEMBERI UPAH DENGAN MAKANAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH Muhammad Syukri Albani Nasution
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

The essence of the employment relationship is wages, the rewards given by the employer to workers in an employment agreement. The work egreement contains the amount of wages and the time the wages were paid. If the wages are late paid at the specified time, then the right of workers to receive wages is not fulfilled well by the employer. The purpose of this research is to find out the views of wahbah az-zuhaili about the law of giving wages with food perspective of the related maqasid sharia in the case. The type of research, is research conducted in the field or norms in positive and sharia law that apply. Law number 13 of 2003 concerning manpower in article 1number 3 provides the meaning of work of labor is “every person who works for a wage or other forms of remuneration,” assertion of compensation in any form is necessary because wages have been given with money, even though there are also workers or workers who receive compensation in the form of goods.

KONSEP DARURAT DALAM HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Agus Nurhakim
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v8i1.689

Konsep darurat dalam hukum Islam menjadi kajian yang penting dalam pembahasannya. Darurat mempunyai kajian yang sangat luas karena objek kajian hukum Islam mencakup ibadah dan mu’amalah. Penulis menggali konsep darurat dalam hukum ketatanegaraan Islam. Jenis penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan conceptual approach. Sumber-sumber informasi diperoleh dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan konsep darurat dan hukum tata negara. Informasi menunjukan bahwa darurat merupakan suatu kondisi yang datang, baik bersifat individu maupun kelembagaan, sehingga memungkinkan melakukan hal-hal yang dilarang dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya dan kewenangan yang dimiliki dalam sebuah lembaga negara.

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN PIDANA ISLAM Ali Maulida; Didin Hafidhuddin; Ulil Amri Syafri; Abas Mansur Tamam
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Kultur korupsi telah mendarah daging dan menjadi penyakit akut di bangsa Indonesia. Telah banyak regulasi yang dibuat pemerintah untuk merealisasikan tekad pemberantasan korupsi. Pranata hukum yang ada telah menjelaskan jenis dan sanksi hukum atas berbagai perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi. Dalam wacana hukum Islam terdapat pedoman hukum yang menjelaskan berbagai tindak kezaliman dan pengkhianatan amanah yang termasuk kategori korupsi. Penelitian ini menyimpulkan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam sebagai berikut: Pertama, jenis perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana korupsi dalam perpektif hukum Indonesia adalah penyalahgunaan kewenangan pejabat negara berupa: terkait dengan kerugian keuangan negara; terkait dengan suap-menyuap; terkait dengan penggelapan dalam jabatan; terkait dengan perbuatan pemerasan; terkait dengan perbuatan curang; terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; dan terkait dengan gratifikasi. Kedua, beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam pidana Islam yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang antara lain adalah: ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, dan al-maks (pungutan liar).

PENGARUH POLA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA USAHA PEDAGANG KECIL (Penelitian pada Koperasi Jasa keuangan Syariah BMT El-Tazkiyah Bandung) Nurrohman Syarif
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

ABSTRACK This article describes the effect of installment payment and supervision patterns on murabahah financing on the profit of small traders in the Islamic Financial Services Cooperative BMT El-Tazkiyah Bandung. In this research the method used is descriptive analytic method with survey techniques. The survey was conducted by taking a sample from the population and using a questionnaire as a measurement tool for data. Descriptive method is used to describe the results of the analysis of the pattern of murabahah financing installments made by traders and financial supervision conducted by management. The installment pattern is a pattern of repayment of principal loans from members to Sharia cooperatives carried out in three ways namely daily, weekly, or monthly repayments. This pattern is thought to affect their business profits due to the capital cycle used. In addition to the choice of installment payment patterns, what influences the addition of financing is financing supervision conducted by BMT management itself. As an institution that is in direct contact with the capital requirements of small traders, management efforts in the selection of installment payment patterns and financing supervision should not only be in the interests of profitability and security of the BMT, but can also increase the profitability of small traders.

WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Gisca Nur Assyafira
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Masuknya ajaran Islam ke Indonesia melalui para saudagar dan pedagang dari Arab serta peran dakwah para wali turut memberi pengaturan kepada masyarakat mengenai berbagai syariat dalam kehidupannya, termasuk tata cara pewarisan menurut ajaran Islam. Pewarisan menurut Hukum Islam mengatur mengenai asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, ahli waris, dan pengaturan mengenai besaran bagian warisan yang diterima ahli waris. Bersumber dari al-Quran, hadist, ijma’ dan ijtihad, pewarisan menurut Hukum Islam kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga diundangkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai suatu penerapan hukum Islam di Indonesia, tidak terkecuali mengenai perwarisan. Dalam hal diterapkannya hukum Islam dan HKI, masyarakat memiliki pilihan hukum yang dapat diberlakukan dalam suatu urusan perdata diantara mereka, dalam hal ini urusan pewarisan dalam lingkup keperdataan

REPRESENTASI TRADISI LEMPAR NASI DI DESA JLEPER TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fela Izzul Islamiyah; Ashif Az Zhafi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Sedekah bumi merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jleper setelah panen hasil bumi secara serentak. Tujuan dilakukannya acara Sedekah Bumi ini adalah untuk menghormati leluhur dan bentuk rasa syukur kepada Allah atas karunia yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Jleper. Berdasarkan tradisi tersebut akan dikaitkan dengan perspektif hukum islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui representasi bentuk kesyukuran atas karunia hasil bumi di Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Sedekah Bumi dan dilakukan dengan metode etnografi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literatur dan penelitian lapangan, dimana penulis mencari berbagai referensi dari beberapa buku, skripsi, jurnal, ataupun dokumen yang mempunyai tema yang serupa dengan permasalahan yang dikaji dan penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat setempat. Dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi sedekah bumi dengan tawur nasi merupakan salah satu kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan hukum islam serta terdapat beberapa dalil yang menguatkan.

HAK PEMBERIAN NAMA ANAK DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM Ujang Andi Yusuf
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Aturan itu mencakup perkara duniawi, ukhrawi, masyarakat, dan juga individu. Di antara perkara yang di atur dalam Islam yang banyak di kalangan masyarakat muslim Indonesia secara umum adalah masalah penamaan anak yang pada realitanya belum mendapat porsi perhatian yang lebih dari mereka. Padahal di dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah tersendiri dalam hal menamai buah hati sehingga penamaan ini tidak bertentangan dengan aturan Islam baik itu ditinjau dari sisi makna, aturan, dan bahkan berkenaan dengan nama-nama tertentu yang dilarang untuk digunakan seperti unsur tasyabbuh, nama-nama yang hanya milik Allah, dan lainnya. Tulisan ini menggunakan metode studi pustaka, yang bertujuan agar mengetahui apa yang dimaksud dengan hak pemberian nama kepada anak dalam tinjauan sayariat islam, sejauh mana Islam mengatur hal ini, apa saja nama-nama yang tidak sesuai atau layak diberikan kepada anak, dan hal-hal lainnya. Dengan studi masalah yang diharapkan akan menjadi tambahan maklumat bagi keluarga muslim yang senantiasa memberikan terbaik untuk para buah hati mereka dalam hal mengawal mereka dengan asuhan islami dari sejak dini. Karena dalam hal apapun seorang yang berkomitmen dengan pranata islami, sudah selayaknya untuk memperhatikan poin ini yang pada realitanya masih banyak sekali di kalangan masyarakat yang belum memhami tentang urgensi penamaan islami untuk para buah hati mereka.

MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM PERSPEKTIF AL-THUFI DAN AL-QARADHAWI Moh Usman
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Penlitian ini berjudul “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaradhawi”. Penelitian menyimpulkan bahwa maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum yang penerapannya terdapat perbedaan di kalangan ulama, baik klasik atau pun kontemporer. Beberapa ulama menerapkan syarat yang cukup ketat untuk menerapkan metode ini, demikian sebaliknya. Al-Thufi merupakan salah satu ulama yang cukup longgar dalam penerapan maslahah mursalah sebagai istimbath hukum. Dalam pandangan Al-Thufi, maslahah merupakan salah satu metode kuat dalam hukum Islam. Bahkan kemaslahatan yang ada bisa menggantikan posisi nash, namun dengan jalan takhsis dan bayan. Hal ini tidak sejalan dengan pandangan Al-Qaradhawi. Menurut Al-Qaradhawi, maslahah mursalah tidak bisa menggantikan posisi nash sebagai hujjah sebagaimana pendapat Al-Thufi, kecuali dalam keadaan dharurat.

Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac dalam Fatwa MUI dan Implementasi Vaksinasinya Pada Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanjung Morawa, Deli Serdang (Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah) Ibnu Radwan Siddik
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i01.1250

AbstractThis study aims to find out how the fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI) on the halalness of the covid-19 vaccine produced by Sinovac, the fiqh rules used in the fatwa and the level of accuracy and relevance of the rules used. This study also aims to find out how to implement the use of the covid-19 vaccine produced by Sinovac among health workers of Tanjung Morawa Health Center, Deli Serdang Regency. The research method used is qualitative research using sociological approach and qawaidh al-fiqhiyyah. The results showed that the halal fatwa of covid-19 vaccine produced by Sinovac based on MUI fatwa no. 2 Year 2021 by using three fiqh rules namely al-dhararu yuzal (harm must be eliminated), al-daf'u awla min al-raf'i (preventing more important than eliminating) and yahtamil al-dharar al-khos lidaf'iy al-dhorar al-'am (shouldering / bear certain harms in order to prevent the onset of harm that is evenly distributed). The implementation of this fatwa is strongly felt by health workers in the Tanjung Morawa Health Center, Deli Serdang Regency. The halal covid-19 vaccine produced by Sinovac adds to the readiness of health workers to receive vaccines. Health workers who are Muslims are also aware of the consideration of fiqh rules in the MUI fatwa. side effects of vaccines that have been feared by some people turned out not to be experienced significantly by health workers who have been vaccinated, this adds to the level of accuracy of the fiqh rules used by MUI in consideration of the evidence in its fatwa.

PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH (W 751 H/1350 M) TENTANG PERUBAHAN FATWA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Haris Muslim Zaelani
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 8, No 02 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v8i02.809

ABSTRACKThis paper explores the thoughts of Ibn Qayyim al-Jauziyyah (W 751 H / 1350 AD) on the changes the fatwa contained in his book I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin. The aim is to analyze the rules of change in Ibn Qayyim's fatwa which are five factors; place, time, condition, motivation and tradition, and the relevance of the theory to the application of Islamic law in Indonesia. This type of research is qualitative, using library research method with the book 'Ilam al-Muwaqqiin as the main reference supported by other related literature and delivered using descriptive analytical methods. The research concludes that the theory of Ibn Qayyim's change in fatwa is a methodology that not only applies to his time, but well received by mayority of scholars during his time and continues to be developed by the scholars thereafter. In the context of the application of islamic law in indonesia, the legal materials used for shariah law procedure and DSN MUI Fatwa are not smeiliar nor in parallel with the traditional classical fiqh. This is to adjust to the local norms of Indonesia on the basis of the principles of maslahah that do not conflict with the text of the qath’i. This proves there is relevance in Ibn Qayyim's theory with the application of islamic law in Indonesia. So this theory provides foundation and guidelines for the application of Islamic law, especially in Indonesia. ABSTRAKTulisan ini mengupas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (W 751 H/1350 M) tentang perubahan fatwa yang termaktub dalam kitabnya I’lam al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Tujuannya adalah untuk menganalisa kaidah perubahan fatwa Ibnu Qayyim yang disebabkan oleh lima faktor ; tempat, waktu, kondisi, motivasi dan tradisi, dan sejauh mana relevasi dari teori tersebut dengan penerapan hukum Islam di Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif, menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan kitab I’lam al-Muwaqqiin sebagai rujukan utama didukung oleh literatur lain yang berkaitan dan disampaikan dengan metode deskriptif analitis. Penelitian menyimpulkan bahwa teori perubahan fatwa Ibnu Qayyim adalah sebuah metodologi yang tidak hanya berlaku pada zamannya saja, tetapi mendapatkan respon positif dan terus dikembangkan oleh para ulama setelahnya. Dalam konteks penerapan hukum di Indonesia secara aplikatif ditermukan perubahan-perubahan materi hukum dalam produk perundang-undangan Syariah dan fatwa DSN MUI yang tidak sama dengan tradisi fiqih klasik. Menyesuaikan dengan kondisi ke Indonesiaan atas dasar asas maslahah yang tidak bertentangan dengan nash yang qath’i. Ini membuktikan adanya relevansi antara teori Ibnu Qayyim dengan penerapan hukum di Indonesia. Sehingga teori ini memberikan manfaat secara metologis dan praktis untuk penerapan hukum Islam, khususnya di Indonesia. Keyword: Ibnu Qayyim, Perubahan Fatwa, Hukum Islam.

Page 11 of 29 | Total Record : 284

9 10 11 12 13

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 02 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 10 (2017) Vol 5, No 09 (2017) Vol 4, No 08 (2016) Vol 4, No 07 (2016) Vol 3, No 06 (2015) Vol 3, No 05 (2015) Vol 2, No 04 (2014) Vol 2, No 03 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA