cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor
ISSN : 23392800     EISSN : 25812666     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Arjuna Subject : -
Articles 284 Documents
 17   18   19   20   21 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI ORANG TUA PECANDU NARKOBA PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH Fitri Suryani Sihombing; Zulkarnain Zulkarnain; Imam Yazid
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3515

Abstract

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Karena perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Sebagai pendidik orang tua bertanggung jawab untuk memciptakan lingkungan pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak. Berdasarkan tanggung jawab tersebut maka orang tua harusnya menjadi suri tauladan yang baik untuk anaknya sendiri, namun tanggung jawab itu tidak akan bisa dipenuhi kalau orang tuanya menjadi pencuri, pejudi, pemabuk, dan melakukan tindakan-tindakan yang tercela salah satunya yaitu terlibat dengan narkoba misalnya menjadi pecandu narkoba. Jenis penelitian ini adalah Normatf Empiris dengan pendekan Statute Approach dan Comparative Approach. Pendekatan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Undang-undang perlindungan anak di Indonesia sudah berjalan sebagaimana mestinya, walaupun masih ada yang tidak sejala atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak dari orang tua pecandu narkoba. Orang tua yang pecandu narkoba memiliki dampak kepada anak, baik dari segi ekonomi keluarga, pendidikan anak, bahkan kesehatan anak baik fisik maupun psikis anak. Dalam maqashid syariah perlindungan anak dari orang tua pecandu narkoba ini masuk kedalam al-Daruriyyat al-Khams yang meliputi Agama (hifz ad-din), Jiwa (Hifz ad-nafs), Keluarga dan keterunan (an-nasabu wa al-aradu), Akal (hifz ‘aql), Harta (hifz al-mal). Kategori ad-Daruriyyah al Kham ini ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada (harus ada) demi tegaknya kebaikan dan kesejahteraan, baik yang menyangkut urusan ukhrawi maupun duniawi. Jika aspek ini  tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertib dan sejahtera, bahkan yang terwujud ialah kehidupan duniawi yang berantakan (chaos) dan kehidupan ukhrawi yang menderita dan celaka.  Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dari orang tua pecandu narkoba adalah dengan berupa pendampingan dan menentukan hak asuh anak agar tidak jatuh kepada orang tua yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlindungan yang dapat diberikan yaitu pengasuhan anak yang baik dan nafkah anak agar anak yang orang tuanya pecandu narkoba itu tidak terurus dan terlantar..
HUKUM KEWARISAN KAKEK MENURUT MAZHAB SYAFII DAN KHI Delti Hidayati; Muhammad Amar Adly; Imam Yazid
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3423

Abstract

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk Mendeskripsikan pandangan mazhab Syafii tentang kewarisan kakek kandung; untuk Mendeskripsikan interpretasi dan analisis terhadap norma Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan yang mengatur perihal kewarisan kakek; untuk Menemukan preskripsi yang relevan dan tepat sebagai usulan norma hukum yang mengatur kewarisan kakek dalam Kompilasi Hukum Islam. Jenis Penelitian ini ialah penelitian normatif atau doktrinal, bersifat eksplanatif analisis dengan tujuan menemukan norma hukum. Sumber-Sumber penelitian ini ialah sumber-sumber hukum primer, sumber-sumber hukum skunder dan sumber-sumber hukum tersier langkah-langkah penelitian yaitu(1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan bahan-bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukun; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Hasil penelitian ini pendapat Imam Syafi’I sejalan dengan  Zaid bin Ṡābit, Ali bin Abi Ṭālib, dan Abdullah bin Mas‘ūḍ  bahwa Kakek tetap diakui keberadaannya dan dapat memperoleh warisan; Kewarisan kakek tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
STATUS HUKUM DAN PENGELOLAAN DANA NON HALAL HOTEL SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Mugni Muhit; R Ruheli
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3601

Abstract

sharia backgrounds are now increasingly widespread, including in the hospitality sector which is run based on sharia economic law. In its development, sharia hotels can be the most sought-after alternative by foreign and domestic tourists and even become a separate requirement for Indonesia as a country with a quantitative population of Muslims. This study aims to find out the legal status and management strategies for sharia hotel non-halal funds in terms of sharia economic law. Based on its type, this study is in the qualitative category with descriptive analysis techniques through literature review (book research). The method used is empirical normative through a juridical approach. The results of the study show the significance of the full involvement of DSN and DPS to guarantee hotel services from the sharia aspect. The legal status of non-halal funds is halal, as long as they are intended for public needs. The strategy for managing non-halal funds is carried out by functionalizing PSAK 101 (separation and comparison function), Tafriq ash-shafqah, mashlahah 'ammah, aujuh al-khair, tashrif al-'ammah. As a recommendation, hotel management in this case must provide services that are impartial and friendly to the sharia economic law system which is internalized in infrastructure, accommodation, restaurants, personal needs, consumption, travel, transportation travel agencies, and human resources, and all service units are halal certified. ABSTRAKBertambah dan bertumbuhnya interaksi ekonomi, keuangan, dan bisnis dengan latar belakang syariah kini semakin marak, termasuk di bidang perhotelan yang dijalankan dengan berbasis hukum ekonomi syariah. Dalam perkembangannnya, hotel syariah dapat sebagai alternatif paling dicari oleh para turis asing dan domestik dan bahkan menjadi kebutuhan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara yang secara kuantitas penduduknya Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan status hukum dan strategi pengelolaan dana non halal hotel syariah ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Bedasarkan jenisnya, kajian ini kategori kualitatif dengan teknik analisis deskriftif melalui kajian literatur (book research). Metode yang digunakan adalah normatif empiris melalui pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukan signifikansi keterlibatan penuh DSN dan DPS untuk menjamin layanan hotel dari aspek syariahnya. Status hukum dana non halal adalah halal, selama diperuntukan bagi kebutuhan hajat umum. Strategi pengelolaan dana non halal dilakukan dengan fungsionalisasi PSAK 101 (fungsi pemisahan dan perbandingan), Tafriq ash-shafqah, mashlahah ‘ammah, aujuh al-khair, tashrif al-‘ammah. Sebagai rekomendasi, manajemen hotel dalam hal ini mesti menyediakan pelayanan yang berpihak dan bersahabat dengan sistem hukum ekonomi syariah yang terinternalisasi dalam infrastruktur, akomodasi, restoran, kebutuhan pribadi, konsumsi, travel, biro perjalanan transfortasi, serta sumber daya manusia (human resources), dan seluruh unit pelayanan tersertifikasi halal. 
KEWAJIBAN ORANG TUA JAMAAH TABLIGH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN LUMUT KABUPATEN TAPANULI TENGAH Muflika Gusliandari; Sahmiar Pulungan; Ramadhan Syahmedi Siregar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3517

Abstract

Di Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Kecamatan Lumut ada sebuah perdesaan dengan nama desa Sidomulyo terdapat beberapa kelompok yang dikenal sebagai Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah sekelompok aktifis dakwah yang berpergian selama tiga hari, tujuh hari, sepuluh hari, 30 hari hingga 120 hari yang dilakukan oleh para muballigh. Dengan meninggalkan keluarga baik istri dan anak maka bentuk pengawasan sebagai suami atau ayah berkurang, terlebih lagi jika kedua orang tua baik suami ataupun istri mengikuti kegiatan aktifis dakwah tersebut. Mereka rela meninggalkan anak mereka selama beberapa hari dan apabila seorang ayah yang pergi dakwah akan meninggalkan istri dan anak-anaknya lebih lama lagi hingga berbulan-bulan dengan lokasi yang cukup jauh demi berdakwah. terkait hal ini perlu adanya suatu pengawasabn lebih terhadap anak yang ditinggal pada saat khurj atau masturah sehingga anak yang ditinggal tidak terjun dalam kenakalan remaja dengan usaha memberikan suatu pemahaman nilai agama, niai sosial dan lain-lain.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA OBJEK SURAT BERHARGA STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL (ANALISIS YURIDIS-NORMATIF DAN TEORI KEADILAN) Azrim Karim; Mhd Yadi Harahap; Pagar Pagar
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3607

Abstract

Penelitian ini mempunyai pokok bahasan  yakni dasar pertimbangan yang dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. kemudian terkait mutan teori keadilan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. dan  Hambatan-hambatan apa yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan pembagian harta bersama objek surat berharga pada putusan No.86/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Jenis penelitiannya yaitu penelitian doktrinal atau dikenal dalam penelitian hukum sebagai penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (case sapproach) dan pendekatan undang-undang (statute sapproach). Adapun analisis yang digunakan kombinasi model analisis aspektual dan model analisis sistemik putusan dengan metode berfikir deduktif yaitu berasal dari situasi-situasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Nomor 86/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, merujuk terhadap ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, mencakup keseluruhan harta baik aktiva-pasiva ataupun barang  yang sedang dibebankan hak tanggungan (jaminan). Majelis hakim menggunakan dasar dalam putusannya berupa undang-undang sebagai acuan utama dan memberikan porsi seimbang 50% untuk istri dan 50% untuk suami berdasarkan keadilan kumulatif. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pembagian harta bersama objek surat berharga di pengadilan negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada, namun yang menjadi hambatan hakim yakni tidak terakomodirnya objek surat berharga berupa saham secara mutlak, disebabkan harus melalui mekanisme perusahaan yakni dengan pengadaan RUPS agar seluruhnya terakomodir dapat dilakukan pembagian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.
PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA AHLUL BAIT DALAM PERSEPKTIF TOKOH AGAMA DI KOTA JAMBI Muhammad Zhofir Rifqi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v9i02.1656

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman ulama Kota Jambi terhadap hukum zakat kepada ahlul bait, unttuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat kepada ahlul bait selama ini dan untuk mengetahui dampak perbedaan pandangan zakat kepada ahlul bait di kalangan Ulama di Kota Jambi .Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tempat penelitian di Rabithah Alawiyah Kota Jambi. Subjek penelitian terdiri dari Ketua Rabithah Alawiyah, Ulama, Habaib dan ahlul bait. Hasil penelitian terdiri dari: 1) Terdapat dua pendapat tentang zakat kepada ahlul bait menurut ulama di Kota Jambi, pertama mengungkapkan bahwa zakat kepada ahlul bait itu dilarang. Dan kedua mengungkapkan bahwa zakat kepada ahlul bait itu dibolehkan. 2) Mekanisme pendistribusian zakat kepada ahlul bait selama ini dalam bentuk uang dan beras yang sifatnya konsumtif. 3) Perbedaan pendapat yang ada diantara ulama membuat ahlul bait menjadi dua kelompok pemahaman. Kelompok yang setuju dengan dilarangnya zakat kepada ahlul bait dan kelompok yang tidak setuju dengan pelarangnya. Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa perlu diubah mekanisme pendistribusian zakat kepada ahlul bait yang awalnya bersifat konsumtif menjadi produktif. Sehingga tujuan dari pendistribusian zakat untuk kesejahteraan mustahīk dapat tercapai. 
ANALISIS MAQÂṢID ASY-SYARÎ’AH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS Fachri Rinaldy; Hasan Matsum; Hafsah Hafsah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3516

Abstract

Kondisi kepadatan penghuni Lapas/Rutan yang menyulitkan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Kepmenkumham Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berdasarkan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah terhadap kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan  Covid-19 di dalam Lapas ditinjau dari mafsadat yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (kepustakaan) dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa (1) Kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid-19 dilakukan pemerintah dengan pertimbangan dapat mengurangi kepadatan Lapas guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. (2) Pembebasan narapidana di masa Covid-19 menimbulkan berbagai maslahat dan mafsadat (3) Dalam tinjauan Maqâṣid asy-Syarî’ah tujuan yang melatarbelakangi pembebasan narapidana di masa Covid-19 telah sesuai, yaitu untuk memelihara jiwa (hifz an-nafs) orang-orang berada di dalam Lapas. (4) Ditinjau dari mafsadatnya antara membebaskan narapidana dengan tetap membiarkan narapidana berada di dalam Lapas juga sudah sesuai dan sejalan dengan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah, karena menimbang antara dua kemudharatan.  (5) solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah agar pemerintah menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada saat ini atau membangun kembali Lapas-lapas yang baru yang dapat menampung seluruh narapidana yang ada, sehingga tidak harus mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan naprapidana dengan kondisi Pandemi saat ini yang hanya akan menghadapkan pemerintah pada dua kemudharatan yaitu membebaskan narapidana dan membiarkan mereka tetap berada di dalam lapas dengan kondisi kepadatan Lapas dan Pandemi Covid-19.
TRADISI PEMINANGAN MELALAKEN MENURUT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DAN MAJELIS ADAT ACEH (MAA) KOTA SUBULUSSALAM Ismudin Ismudin; Muhammad Syukri Albani Nasution; Khalid Khalid
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3657

Abstract

Dalam syariat Islam sudah diatur secara rapi tentang pernikahan yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari pengenalan, memimang seorang wanita. Dan dalam meminang tidak boleh sembarangan, harus melalui proses yang benar, tidak boleh meninang seorang dalam pinangan orang lain dan sebagainya. Berdasarkan defenisinya Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “khithbah”. Menurut terminologi, peminangan ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah tengah masyarakat. Peminangan sejatinya sudah diatur dalam Islam bagaimana semestinya, begitupun dalam adat istiadat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu realita yang terjadi saat ini. Teknik yang dipakai dalam upaya memperoleh data-data yaitu dengan teknik field research (penelitian lapangan) sebagai data primer yaitu, dengan melakukan wawancara dengan pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam, Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam, Tokoh adat dan pihak yang terkait serta observasi dan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder yaitu, dengan cara menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, surat kabar, serta website yang berkenaan dengan ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam mengatakan Hukum Peminangan adat melalaken mubah (Boleh), jika dilakukan dengan membawa perempuan ditemani oleh seorang perempuan atau (penentuai) ketika melakukan melalaken. Akan tetapi jika praktek peminangan ini laki-laki yang melalaken tidak membawa wanita lain sebagai teman perempuan tersebut maka hukumnya haram
URGENSI OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN SOSIAL BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LIGKUNGAN PEKERJAAN DAN AKADEMIS Siti Ngainnur Rohmah; Imas Nur Jamillah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3665

Abstract

Kekerasan seksual sering terjadi pada siapa saja, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta kasus terjadinya kekerasan seksual di Indonesia, mengetahui penegakan hukum dan sosial yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual dan mengetahui urgensi optimalisasi perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan pekerjaan dan akademik. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data penelitian diambil dari kepustakaan, yaitu dari perundang-undangan, peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia relatif tinggi, pada tahun 2021 meskipun tercatat terjadi penurunan pengaduan korban ke berbagai  lembaga layanan di masa pandemi COVID-19 dengan sejumlah kendala sistem dan pembatasan sosial, akan tetapi Komnas Perempuan menerima kenaikan  pengaduan yaitu sebesar 3.838 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.134 kasus, atau terdapat peningkatan pengaduan 1.704 kasus (80%) di tahun 2021. Akan tetapi, perlindungan hukum dan sosial di Indonesia masih kurang efektif dengan melihat catatan tahunan Komnas Perempuan yang menunjukan tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekerasan seksual diantaranya adalah peningkatan komitmen Lembaga-lembaga penegak hukum, meningkatkan peran dan kepedulian dari Lembaga-lembaga bantuan hukum.
ANALISIS HUKUM PENGUASAAN TANAH NEGARA TANPA PERSETUJUAN PEMILIK TANAH DI KECAMATAN STM HILIR, KABUPATEN DELI SERDANG PERSPEKTIF WAHBAH AZ - ZUHAILI Aisyah Nasution; Tetty Marlina Tarigan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3652

Abstract

Berdasarkan permasalahan ini, peneliti menggunakan perspektif  Wahbah Az- Zuhaili atas hak kepemilikan tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan tanpa persetujuan. Menurut perspektif WahbahAz- Zuhaili kepemilikan yang sah harus ada syariat yang dijalankan untuk sah menjadi pemilik. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui hukum menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa persetujuan pemilik tanah perspektif Wahbah Az- Zuhaili Dikecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang dan untuk mengetahui kondisi dan hukum penguasaan tanah milik negara DiKecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian field reseach (penelitian lapangan). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Subjek penelitian adalah warga kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memanfaatkan tanah milik negara tanpa persetujuan pemilik tanah PTPN II yang digunakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab sebagai lokasi galian, pondasi tanah bangunan milik pribadi, dan tanah untuk berkebun. Suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencengah orang lain menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal ada penghalang syari .Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria. 

Page 19 of 29 | Total Record : 284

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 02 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 10 (2017) Vol 5, No 09 (2017) Vol 4, No 08 (2016) Vol 4, No 07 (2016) Vol 3, No 06 (2015) Vol 3, No 05 (2015) Vol 2, No 04 (2014) Vol 2, No 03 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue