Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Articles
284 Documents
<![CDATA[PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI EKSEKUSI PADA PERKARA HAK ASUH ANAK ]]>
<![CDATA[Harly, Agustian]]>;
<![CDATA[Darmawan Saputra, Kurniadi]]>;
<![CDATA[Maryani, Maryani]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v12i02.7469
<![CDATA[This study examines the implementation of the execution of Religious Court decisions regarding child custody (hadhanah) after divorce. The main focus is on the procedures, challenges, and efforts of the court in ensuring the best interests of the child during the execution process. The methods used are literature review and normative legal analysis of related court regulations and decisions. The results of the study indicate that the execution of hadhanah decisions has a special complexity because it involves the psychological aspects of the child. The main challenges include the child's refusal, the uncooperativeness of the losing party, and the risk of hiding the child. Religious Courts must apply a wise approach, including persuasive efforts, before coercive action. Coordination between the court, law enforcement officers, and related parties is essential for effective execution. In conclusion, the execution of hadhanah decisions must always prioritize the best interests of the child, considering the involvement of child psychologists if necessary. This study recommends the development of specific guidelines for the execution of hadhanah decisions that focus on the protection and welfare of children.]]>
<![CDATA[KRITIK FEMINIS TERHADAP REPRESENTASI GENDER DALAM MEDIA ]]>
<![CDATA[Tanjung, Riska Tanjung]]>;
<![CDATA[Lubis, Muhammad Rafki]]>;
<![CDATA[Hasibuan, Sumardan]]>;
<![CDATA[Dasopang, Nursania]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v13i01.8011
<![CDATA[Kritik feminisme memfokuskan kajian pada pembentukan kesadaran akan persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam semua bidang. Perkembangan teori ini dilatarbelakangi oleh adanya reaksi konflik gender yang terjadi di masyarakat. Selama ini, di masyarakat terdapat bias makna antara jenis kelamin dan gender. Padahal kedua istilah tersebut memiliki makna yang bertolak belakang. Konsep jenis kelamin mengacu pada pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang tidak dapat dipertukarkan secara kodrati (laki- laki atau perempuan). Sementara itu, gender mengacu pada suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dapat dipertukarkan. Permasalahan representasi gender di media di Indonesia saat ini masihmenjadi sorotan para aktivis perempuan, organisasi media maupun para pakar gender di Indonesia. Masalah gender adalah isu kompleks yang melibatkan aspek-aspek fundamental kehidupan manusia. Ketika kita membahas masalah gender, kita menyoroti ketidaksetaraan, diskriminasi, dan stereotip yang masih ada di banyak masyarakat. Wanita seringkali menghadapi batasan-batasan yang menghambat potensi penuh mereka dalam berbagaibidang, seperti pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial.]]>
<![CDATA[PERGESERAN TUJUAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI ERA DIGITAL ]]>
<![CDATA[Hidayat, Muhammad]]>;
<![CDATA[Yuspiain, Agus]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v13i01.8232
<![CDATA[Indonesia berupaya mengadopsi tren negara maju menyelesaikan perkara melalui non-litigasi dengan mengintegrasikan proses mediasi dengan tahapan pengadilan, dikarenakan angka penumpukan perkara masih begitu tinggi. Namun, tingkat keberhasilan masih sangat kecil. Di era digital saat ini yang diawali dengan pandemi covid-19, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi begitu cepat, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi peradilan menyikapi untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan mediasi dalam PERMA yang berubah-ubah. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisa data kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa tujuan integrasi prosedur mediasi ke dalam proses pengadilan memiliki landasan yang kuat. Namun, dalam perumusan PERMA Mediasi Elektronik masih berfokus pada aspek teknis, dan belum memperhatikan aspek sosiologis.]]>
<![CDATA[EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF KEBUDAYAAN DOMINAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Tanuri, Tanuri]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v13i01.8249
<![CDATA[This study aims to explore the epistemology of Islamic law in the perspective of dominant culture, focusing on the boundaries of compromise between the basic principles of Sharia and local culture in the application of Islamic law. The background of this research is the fact that Muslim communities spread across different regions of Indonesia often have strong local traditions, which naturally influence their religious practices, including the application of Islamic law. This study examines the extent to which local traditions can influence the application of Sharia without undermining the essence of Islamic teachings, as well as how the boundaries accepted in such compromises are defined by Islamic scholars and practitioners. In relation to the dominant culture theory by Jerome Bruner, this study tries to understand how the dominant culture in a community can affect the meaning of Islamic law. Bruner stated that dominant culture shapes the perspective and behavior of individuals in a community, so in the context of Islamic law, there is a need to find a balance between the universal principles of Sharia and the need for local adaptation.]]>
<![CDATA[QIYAS DALAM USHUL FIQH: Definisi, Signifikansi, Dan Aplikasi Kontemporer ]]>
<![CDATA[Yogie, Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Azren Qadraini, Said]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v13i01.8438
<![CDATA[Artikel ini membahas secara mendalam konsep Qiyas dalam Ushul Fiqh sebagai metode analogi hukum Islam yang esensial untuk menghadapi permasalahan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dimulai dengan definisi teknis dan penjelasan maknanya berdasarkan terminologi Ushul Fiqh, selanjutnya mengupas signifikansi Qiyas sebagai sumber hukum keempat dalam Islam Sunni setelah Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Selain itu, artikel ini menelaah pilar-pilar utama Qiyas, syarat-syarat keabsahannya, berbagai macam jenis Qiyas, dan perbedaan perspektif ulama serta sejarah perkembangan penerimaannya. Aplikasi kontemporer Qiyas juga dibahas secara rinci termasuk dalam isu narkoba, transaksi keuangan modern, etika kedokteran, dan teknologi seperti mata uang digital. Artikel ini menyoroti pentingnya Qiyas dalam evolusi yurisprudensi Islam yang dinamis dan relevan menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar ajaran Islam. Akhirnya, kritik dan keterbatasan Qiyas juga diuraikan sebagai bagian dari pemahaman komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen dan wawancara ahli dalam bidang Ushul Fiqh. Metode tersebut memungkinkan pengumpulan data yang mendalam terkait aplikasi Qiyas dalam konteks hukum modern. Penelitian ini bertujuan memberikan panduan sistematis dan menyeluruh bagi akademisi, praktisi, dan umat Islam dalam memahami serta mengaplikasikan Qiyas secara tepat di era modern.]]>
<![CDATA[KAIDAH USHULIYAH (‘AMM DAN KHASH, AMR DAN NAHYI) ]]>
<![CDATA[Ilham Maulana, Hafizh]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v13i01.8439
<![CDATA[Penelitian ini membahas pentingnya pemahaman kaidah-kaidah Ushul Fiqh, khususnya kaidah al-Am, al-Khas, al-Amr, dan an-Nahyi, dalam menggali dan memahami hukum Islam. Dalam konteks ini, Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum utama memerlukan kajian mendalam untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap berbagai literatur terkait Ushul Fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat untuk memahami makna dan hukum yang terkandung dalam nash, serta memberikan panduan dalam penerapan hukum Islam yang relevan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, umat Islam diharapkan dapat mengambil keputusan hukum yang tepat dan bertanggung jawab, serta mengamalkan ajaran agama dengan lebih komprehensif. Penelitian ini menegaskan bahwa penguasaan kaidah Ushul Fiqh sangat penting untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM PEMBATASAN PELAKSANAAN SENI MUSIK ORGEN TUNGGAL PADA PESTA PERKAWINAN DI MASYARAKAT NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK ]]>
<![CDATA[Afiqah, Siti Salma]]>;
<![CDATA[Ikhwan, Ikhwan]]>;
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v13i02.7067
<![CDATA[Penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana pandangan Islam terhadap budaya seni musik orgen dalam acara perkawinan dan bagaimana proses dan faktor pembatasan budaya orgen dalam pesta perkawinan pada masyarakat Nagari Sulit Air Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode Etnografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam ajaran Islam, tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan musik, sehingga musik dianggap mubah selama tidak mengandung unsur-unsur negatif yang mendorong perbuatan maksiat. Dengan demikian, penggunaan kesenian orgen sebagai hiburan dalam acara perkawinan diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam sebagai bagian dari perayaan perkawinan. Namun, perubahan pelaksanaan orgen belakangan ini sering kali mengandung unsur-unsur negatif, sehingga tentu mengubah ketentuan hukum yang sebelumnya mubah menjadi haram. Berbeda dengan masyarakat Nagari Sulit Air dalam mengadakan orgen pada pesta perkawinan masih memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang disyariatkan dalam Islam agar tidak keluar dari batas-batas yang diperbolehkan]]>
<![CDATA[AKULTURASI NILAI-NILAI ISLAM DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF SEJARAH ]]>
<![CDATA[Mahyuzi, Indra]]>;
<![CDATA[Firdaus, Beni]]>;
<![CDATA[Endriyenti , Endriyenti]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v13i02.7139
<![CDATA[Indonesia merupakan negara berbhinneka, beragam agama, suku, adat dan budaya, bahasa. Setiap daerah mempunyai ciri khas budaya dan bahasa yang berbeda satu sama lain. Keberagaman itulah yang membuat Indonesia menjadi indah, bukan sebaliknya membuat kita menjadi terpecah. Setiap suku dan adat mempunyai sejarah ciri khas tersendiri. Minangkabau yang merupakan salah satu suku bangsa mempunyai budaya dan bahasa yang berbeda dari daerah lainnya. Minangkabau dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang kental dengan keIslamannya. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Islam mempengaruhi adat di Minangkabau ditinjau dari perspektif sejarah. Hal ini penting supaya tidak ada kesalahpahaman dalam mengenal Islam dan adat Minangkabau. Metode pencarian data yang digunakan adalah studi kepustakaan serta diuraikan dengan cara deskriptif analitis. Inti dari gagasan penelitian ini adalah jangan sampai ada yang gagal paham dalam memahami sejarah.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA SOESILO BAMBANG YUDHOYONO (SBY) ]]>
<![CDATA[Syaflin, Syaflin]]>;
<![CDATA[Amin, Saiful]]>;
<![CDATA[Fahmi, Khairul]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v13i02.7164
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji politik hukum Islam di Indonesia pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan fokus pada kebijakan yang mengakomodasi ajaran Islam dalam sistem hukum nasional. Pada masa SBY, Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam penerapan hukum Islam, terutama terkait dengan hukum keluarga Islam dan hukum pidana Islam. Salah satu kebijakan penting adalah penguatan lembaga-lembaga Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama, yang berperan dalam merumuskan kebijakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Penelitian juga mencakup wawancara dengan pakar hukum dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengembangan kebijakan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBY berupaya menciptakan keseimbangan antara hukum Islam dan hukum negara, meskipun ada ketegangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan pengaruh MUI dan Kementerian Agama dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran politik hukum Islam dalam konteks negara hukum yang pluralistik di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat Muslim.]]>
<![CDATA[AKSIOLOGI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG TIPIKOR DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Anisa, Lina Nur]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v13i02.7305
<![CDATA[Artikel ini mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan nilai-nilai Hukum Islam ke dalam sistem hukum positif di Indonesia, dengan fokus khusus pada upaya pemberantasan korupsi. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana nilai-nilai dasar Hukum Islam, seperti keadilan, tanggung jawab, dan transparansi, dapat diterapkan secara efektif dalam konteks hukum nasional yang sekuler. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi kolaborasi antara Hukum Islam dan hukum negara dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif berbasis literatur yang mengacu pada sumber-sumber terpercaya dan terakreditasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti perbedaan prinsip dan hambatan struktural, terdapat peluang besar untuk integrasi nilai-nilai Hukum Islam dalam hukum positif. Kesimpulannya, integrasi ini dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum di Indonesia dan berkontribusi pada penciptaan sistem hukum yang lebih responsif dalam memberantas korupsi]]>
