cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor
ISSN : 23392800     EISSN : 25812666     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Arjuna Subject : -
Articles 284 Documents
 25   26   27   28   29 
ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK: TINJAUAN FIKIH TERHADAP NASAB ANAK DI LUAR NIKAH Purnama, Deni; Tanjung, Dhiauddin
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i01.6085

Abstract

Anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, seringkali diabaikan dan tidak mendapat hak-haknya yang patut sebagai seorang anak. Padahal Undang-Undang mengamanatkan bahwa hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, tanpa kekerasan dan diskriminasi wajib dipenuhi dan dilindungi oleh masyarakat. Islam pun memandang sama, hak-hak anak, meskipun dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, tetap harus dipenuhi secara maksimal. Termasuk di dalamnya hak memiliki nasab seperti anak lainnya. Fikih memandang, dimungkinkan seorang anak di luar nikah dihubungkan nasabnya dengan ayah biologisnya jika ayahnya tersebut memintanya. Hal ini berdasarkan pendapat Urwah bin Zubair, Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, Ibrahim al-Nakha’i, Ishak bin Rahawaih, sebagaimana dinukilkan Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughni. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Dan dari pendapat ini dapat dimaknai bahwa seorang anak tetap dilahirkan dalam keadaan suci. Ia tidak diposisikan ikut menanggung beban akibat kesalahan kedua orang tuanya
PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL SYARIAH Anshari, Muhammad
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i01.6163

Abstract

Dalam hukum hak asasi manusia internasional, negara diposisikan sebagai pengemban tugas utama yang mempunyai tiga kewajiban utama, yaitu: menghormati, melindungi, dan memenuhi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memuat dua puluh satu hak penyandang disabilitas yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Tulisan ini merupakan kajian tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 dalam perspektif maslahah mursalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang yang merupakan penelitian normatif, tentunya harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah melindungi dan memenuhi 22 hak penyandang disabilitas oleh negara, serta diamanatkan undang-undang untuk mencantumkannya dalam sejumlah peraturan turunan di bawahnya. Berdasarkan gradasinya (marātib), maslahah tergolong al-ḍaruriyyāt (primer), yaitu kebijakan yang wajib dilaksanakan dalam rangka menjaga kemaslahatan penyandang disabilitas, serta menjaga tujuan syariat sebagaimana tercantum. di Qawid al Khaomsah, jika tidak dilaksanakan seluruh atau sebagiannya maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas.
KETERSEDIAAN SUMBER BAHAN BACAAN FIKIH PADA PERPUSTAKAAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PRODI HKI DI IAIN MADURA Samheri, Samheri; Raharjo, Raharjo; Rasyid, Abdul; Ludfi, Ludfi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i01.6472

Abstract

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pertanyaan esensial mengenai pengaruh ketersediaan sumber bahan bacaan fikih pada perpustakaan IAIN Madura terhadap penyelesaian tugas akhir skripsi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian lapangan ini, dengan melibatkan 58 responden mahasiswa yang sedang dalam proses pengerjaan skripsi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui instrumen angket, sementara analisis data memanfaatkan teknik regresi linier sederhana. Hasil penelitian menyoroti adanya hubungan yang bermakna antara ketersediaan koleksi sumber bahan bacaan fikih dan penyelasaan skripsi. Meskipun tingkat pengaruhnya relatif rendah, analisis regresi mencatat nilai sebesar 0,302, mengindikasikan adanya pengaruh positif. Validitas dan reliabilitas data penelitian telah teruji secara memadai. Uji regresi menyuguhkan nilai signifikan sebesar 247.491, dengan nilai thitung mencapai 5,634, menunjukkan korelasi positif yang tercatat sebesar 30%, sementara 70% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Penelitian ini menyumbangkan pandangan yang relevan terkait hubungan antara ketersediaan sumber bahan bacaan fikih dan penyelesaian skripsi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam. Sebagai rekomendasi, perluasan koleksi buku fikih serta peningkatan aksesibilitasnya menjadi langkah penting, sambil menjelajahi faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi penyelesaian skripsi mahasiswa prodi Hukum KeIuarga Islam
HUKUM RUJUK TALAK BA’IN KUBRA LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF MAZHAB FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Ferdiana, Navila; Nurhakim, Moh; Supriadi, Agus
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i01.6545

Abstract

Perceraian di Indonesia dianggap wajar oleh masyarakat sekitar, diatur dalam KHI Pasal 113 tentang putusnya perkawinan. Perceraian sah apabila dijatuhkannya talak suami, maka talak yang tidak dapat dirujuk yaitu talak ba’in, talak ba’in dibedakan menjadi dua yaitu sughra dan kubra. Keduanya memiliki perbedaan, ba’in sughra membolehkan rujuk, sedangkan ba’in kubra tidak membolehkan rujuk apabila rujuk kembali maka harus ada muhallil. Untuk mencapai maksud penelitian menggunakan metode kualitatif, yang mana didapatkan dari literatur yang relavan. Penelitian ini menghasilkan dua berspektif yaitu antara ulama mazhab fikih dan kompilasi hukum islam. Dalam perspektif ulama mazhab fikih mengharamkan rujuk talak ba’in kubra karna telah diatur dalam QS. Al-Baqarah 229 meskipun perucapannya di luar pengadilan. Berbeda dengan perspektif KHI mengenai rujuk talak ba'in kubra yang diputuskan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum di negaranya. Dari kedua hukum muncul beberapa konsekuensi apabila mempunyai keturunan dari rujuk tersebut yaitu mengenai status anak, wali anak dan ahli waris.
PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJAGA KONSISTENSI PUTUSAN PERKARA SYARIAH Jauhari, Muhammad Sofwan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i01.6562

Abstract

Peradilan agama di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi dengan pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) bidang Peradilan Agama pada tahun 2003. Meski demikian, konsistensi putusan perkara syariah masih menjadi isu yang perlu diperhatikan, dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi hukum Islam, keberagaman budaya, kualitas hakim, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi putusan, menganalisis peran MA dalam menjaga konsistensi putusan, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan perkara syariah di Indonesia disebabkan oleh faktor hukum seperti perbedaan interpretasi hukum Islam antar mazhab, keberagaman budaya, kualitas hakim yang bervariasi, dan keterbatasan sumber daya, serta faktor non-hukum seperti tekanan sosial dan politik, ketidakjelasan aturan dan prosedur, serta kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama. Untuk mengatasi masalah ini, diusulkan solusi berupa peningkatan kualitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga peradilan agama, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum Islam. Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah melalui mekanisme seperti pembinaan dan pengawasan hakim, memutus perkara kasasi, menetapkan pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan, serta koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait, yang didasarkan pada dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kualitas peradilan agama di Indonesia melalui peran MA dalam menjaga konsistensi putusan perkara syariah.
DINAMIKA POLIGAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Terhadap Perspektif Hukum, Kesejahteraan Keluarga, dan Kesetaraan Gender) Nurdin, Mochamad; Daris Salam, Asep Lukman; Abdurahman, Irfan; Acip, Acip; Rizal, Rizal
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i01.6584

Abstract

Poligami dalam hukum keluarga Islam telah menjadi topik yang kontroversial, menimbulkan pertanyaan tentang keadilan gender dan kesejahteraan keluarga. Artikel ini menganalisis dinamika poligami dari perspektif hukum, kesejahteraan keluarga, dan kesetaraan gender. Melalui pendekatan hukum perbandingan dan analisis kritis, artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik poligami, implikasi hukumnya terhadap kesejahteraan keluarga, dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Hasil analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam memahami, menafsirkan, dan mengelola praktik poligami dalam konteks hukum keluarga Islam. Penekanan pada keseimbangan antara keadilan gender, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama dalam mengevaluasi dan merumuskan solusi yang inklusif.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BEKAS ISTERI PADA PUTUSAN HAKIM WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG Yusdian, Desi; Al Ikhlas, Al Ikhlas; Firdaus, Firdaus
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i02.7453

Abstract

Researchers are interested in examining decisions as a comparison from year to year starting from 2020-2022 regarding the decisions of Religious Court judges which contain legal protection for wives and analyzing the role of judges in Religious Courts in protecting and determining husbands' responsibilities towards ex-wives after divorce. The aim achieved in this research is to analyze legal protection for ex-wives after divorce in the Padang City Religious Court area. This form of research is mixed method research. Meanwhile, the type of research is library research (library review). This research approach is normative juridical in nature. This research was conducted at the Padang Religious Court in the period 2020-2022. In analyzing the data that has been collected, the model used is an interactive model. The interactive model in question consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The findings of this research are that legal protection for ex-wives in the Padang City Religious Court area is still low. This is proven by the lack of decisions containing the rights of ex-wives after divorce, namely at 5.7%, 6.5% and 7.5%, which is below 10% of the total number of divorce decisions for talak and contested divorce in time span 2020-2022. The reason why there are so few decisions containing the rights of ex-wives after divorce is due to the existence of legal regulations which state that judges are not permitted to make dictums in rulings that exceed the demands (ultra petita) and the wife's lack of knowledge about the procedures for fulfilling her rights in the judicial process
MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM PROBLEMATIKA LEGALITAS NIKAH SIRI DI INDONESIA Asman, Asman
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i02.7457

Abstract

This study discusses the marginalization of women in unregistered marriages. Unregistered marriages can cause polemics in society. Unregistered marriages referred to here are marriages that are considered legitimate, on the other hand unregistered marriages are also debated in the eyes of the law both in Islamic law and national law, because unregistered marriages are not registered by the state and do not meet the requirements and pillars of marriage that have been determined in Islamic law and Indonesian marriage law. This research method uses a qualitative literature type while the approach in this study is a normative approach. The focus of this study is how marginalization occurs against women in unregistered marriages from an Islamic legal perspective. The results of this study are that unregistered marriages are clearly not legally administrative and not all husbands and wives have marriage certificates because they are not registered by the state. In the case of unregistered marriages, the government does not provide a copy of the marriage certificate for couples who are married unregistered, which is proof of marriage that is registered by the state by the KUA
PERBEDAAN PENAFSIRAN “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Kajian Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Kr dan Penetapan Nomor 0078//Pdt.P/2021/PA.Kr) Firman Nugraha , Rizky; Syahputra, Alfi
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i02.7459

Abstract

This research is motivated by the existence of two judges' decisions at the Krui Religious Court Class II, West Lampung regarding the marriage dispensation case. The type of research used in this study is library research which is descriptive analysis with a qualitative approach. The results of the study show that the judge in case Number 0034/Pdt.P/2020/Pa.Kr granted the marriage dispensation application using a systematic and grammatical interpretation method because the very urgent reasons had been met, namely formal and administrative requirements and by granting the marriage dispensation, it could minimize or even eliminate damage rather than allowing the relationship to continue without a marriage bond. Meanwhile, the judge in case Number 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr rejected the marriage dispensation application using the historical and comparative interpretation method. Although formally and administratively the application was fulfilled, materially the judge was of the opinion that the very urgent reasons for the marriage had not been fulfilled, due to physical unpreparedness, psychological immaturity and economic instability. In fact, there will be greater potential for harm if marriage is forced.
RELEVANSI LABORATORIUM HUKUM DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA Lubis, Risyad Fakar; Budhiawan, Adlin
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i02.7467

Abstract

The law laboratory is an essential facility that provides students with practical experience in applying the legal theories learned in class. The aim of this research is to assess the extent to which the law laboratory contributes to the development of practical skills, such as case analysis, legal communication, and argumentative abilities, as well as non-technical skills, such as teamwork and conflict management. The research methodology employs a descriptive qualitative approach, with data collection conducted through in-depth interviews, observations, and focus group discussions (FGDs) involving students, lecturers, and legal practitioners. The findings indicate that the law laboratory plays a significant role in improving both the technical and non-technical skills of students. Those actively participating in laboratory activities, such as trial simulations and negotiation exercises, demonstrate substantial improvements in their understanding of procedural law and their preparedness for entering the professional world. The research also highlights several challenges, including limited laboratory facilities and resources, as well as the need for an increase in the number of lecturers with practical legal experience. Recommendations from this study include enhancing laboratory facilities, integrating the law laboratory more structurally into the curriculum, and developing external collaborations with legal institutions to provide students with a more diverse range of experiences. Thus, it is hoped that the law laboratory can serve as a more effective instrument in producing law graduates who are competent and ready to compete in the global job market

Page 27 of 29 | Total Record : 284

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 02 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 13 No 01 (2025): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 12 No 01 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 02 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11 No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 11, No 01 (2023): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 10, No 01 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022) Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 9, No 01 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 02 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 8, No 01 (2020): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 7, No 02 (2019) Vol 7, No 01 (2019): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol 6, No 02 (2018) Vol 6, No 01 (2018) Vol 5, No 10 (2017) Vol 5, No 09 (2017) Vol 4, No 08 (2016) Vol 4, No 07 (2016) Vol 3, No 06 (2015) Vol 3, No 05 (2015) Vol 2, No 04 (2014) Vol 2, No 03 (2014) Vol 1, No 02 (2013) Vol 1, No 01 (2013) More Issue