cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. jepara,
Jawa tengah
INDONESIA
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
ISSN : 23560150     EISSN : 26146878     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam is a journal published by the Faculty of Sharia and Law, Islam Nahdlatul Ulama University, Jepara Indonesia. The journal focuses on Islamic law studies, such as Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic political law, Islamic economic law, Islamic astronomy (falak studies), with various approaches of normative, philosophy, history, sociology, anthropology, theology, psychology, economics and is intended to communicate the original researches and current issues on the subject.
Arjuna Subject : -
Articles 170 Documents
 13   14   15   16   17 
Aplikasi Maslahah Mursalah dan Sadd Adz-dzari'ah dalam Kebijakan Bayi Tabung: Tantangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Hidayati, ST Nor; Haidar, Alwi
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i2.6696

Abstract

Artikel ini bertujuan menyajikan informasi tentang maslahah mursalah dan sadd adz-dzariah sebagai salah satu hujjah yang diperselisihkan Ulama dan Aplikasi dari maslahah mursalah dan sadd adz-dzariah terhadap praktik inseminasi buatan atau bayi tabung serta menjelaskan tantangan pembaharuan hukum islam di era kontemporer. Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan studi pustaka atau penelitian perpustakaan . Studi pustaka adalah cara yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang atau akan diteliti. Penulisan artikel ini menghasilkan kesimpulan Hukum inseminasi buatan atau bayi tabung adalah boleh (halal) apabila sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah, dan rahim yang digunakan juga rahim istri. Hukum ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kaidah-kaidah ushul fiqih, dan fatwa-fatwa ulama. Namun jika sperma berasal dari orang lain (donor) atau dari bank sperma yang bercampur baur, maka hukumnya haram. Tantangan pembaharuan hukum keluarga Islam yang terakhir adalah diperlukannya analisis yang tajam dan mempertimbangkan segala aspek, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang kompleks. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu melahirkan penelitian-penelitian lanjutan lainnya yang mampu mengkaji tentang pembaharuan hukum keluarga Islam.Kata Kunci : Maslahah Mursalah, Sadd adz-dzariah, Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung
The Role of Married Couples in Realizing the Vision of Brunei Darussalam Natasha, Saizatul; Muda, Zulkifly
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i2.7073

Abstract

Brunei Darussalam, in its pursuit of the national vision of Melayu Islam Beraja (MIB), the Brunei Vision 2035, and the Sustainable Development Goals (SDGs), necessitates effective implementation supported by robust contributions from household couples. In this context, couples play a crucial role in maintaining family harmony and well-being. However, current realities indicate that not all couples fully embrace their responsibilities in fostering harmonious and enduring domestic relationships. The primary focus of this study is to enhance awareness and understanding among couples regarding their roles within marriage, employing a qualitative approach. This awareness and understanding are essential for ensuring the stability of families. The anticipated outcomes of this research include providing guidelines on the rights and responsibilities of both spouses in achieving the nation's aspirations and the government's objectives to establish Brunei Darussalam as a peaceful, prosperous, and exemplary nation.
Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam Frahma, Elen Anedya
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i2.7078

Abstract

Artikel ini mengkaji perkembangan hukum perkawinan campuran di Indonesia dengan membandingkan perspektif hukum perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara konsep perkawinan campuran dalam hukum perdata Barat dan KHI, terutama dalam hal definisi, syarat, dan akibat hukumnya. Hukum perdata Barat cenderung lebih fleksibel dalam mengatur perkawinan campuran, sementara KHI memiliki batasan yang lebih ketat berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Perkembangan hukum perkawinan campuran di Indonesia menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi hukum yang komprehensif untuk mengakomodasi kompleksitas perkawinan campuran di era globalisasi, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religius dan kearifan lokal.
Paradigma Hukum Perkawinan Kontemporer: Studi Atas Konsep Fikih Administratif Bidang Perkawinan Shofiyulloh, Shofiyulloh; Rufaida, Arini
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i2.7145

Abstract

Many Muslims continue to practice marital law according to traditional jurisprudence, which leads to inconsistencies with laws and rules that uphold administrative norms. The significance of Muslims comprehending the framework of current Islamic marital law is underscored by this research. The practice of classical Islamic marital jurisprudence, which solely examines the legal procedure, has given way to a modern paradigm that also takes the process' effects into account. This is evident in issues pertaining to divorce, polygamy, marriage registration, age at marriage, and other administrative matters covered by statutory regulations but not previously addressed by classical jurisprudence guidelines. This study, which is part of the literature review, employs a qualitative approach to content analysis while examining different marriage administrations via the lenses of the contextual paradigm and maqa>s}id asy-syari>'ah. The purpose of this study is to highlight how Islamic marriage law is evolving in light of benefits and current trends. This study draws three conclusions. Firstly, the modern paradigm views marital law as so complicated that it requires specific regulation, including well-established administration. Second, it is believed that the administrative provisions of the legislation support the benefits of marriage by fulfilling the elements of maqa>s}id asy-syari>'ah and conforming to the contextual paradigm. Third, provided there are no obstacles in the way of the procedure or the associated expenses, Muslims can adopt marriage administration.
Analisis Perlindungan HAM Terhadap Korban KDRT dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Maulana sari, Shella ainun Aulia
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i2.6476

Abstract

Munculnya problematika dalam masyarakat tentang pernikahan yang teratat dan tidak tercatat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan siri adalah salah satu jenis perkawinan yang diadakan di luar legalitas Negara. Namun faktanya ada 25% masyarakat Indonesia melakukan nikah siri dan nikah secara adat. Pada tahun 2023 ada 5.526 kasus KDRT di Indonesia. Penelitian ini mengungkapkan kedudukan Undamg- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi pernikahan siri dan Bagaimana Negara memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pada pernikahan siri? Merode yang digunakan adalah kualitatif dengan yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan tafsir para hakim dalam mengambil keputusan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di pernikahan siri. Sebagian hakim berpedoman pada UU PKDRT dan sebagian lainnya pada KUHP. Perkawinan siri bisa mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agar mendapat penetapan menjadi pernikahan yang sah dan mendapat perlindungan hukum.
Tinjauan Kritis Baligh Wali Nasab dalam Pernikahan pada Analisis PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan Implikasinya Rosyada, Amrina; Islamiyah, Inayatul
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i2.7168

Abstract

Baligh untuk wali nasab menjadi penentu sahnya suatu pernikahan. Dalam melaksanakan perbuatuan hukum, seorang bisa dikatakan dewasa dilihat dari kecakapan dalam melaksanakan hukum. Menurut Pasal 12 Ayat 2 Butir C (Peraturan Menteri Agama) PMA No. 20 Tahun 2019, tidak menjelaskan secara spesifik mengenai baligh wali nasab. Namun, dalam Pasal 18 Ayat 2 Butir C PMA No. 11 Tahun 2007, yang memiliki status masih berlaku, menjelaskan baligh yang berumur sekurang-kurangnya 19 Tahun. Penelitian ini menggunakan penelitian kulaitatif, metode yang digunakan studi pustaka, dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Berdasarkan fakta yang terjadi banyak sekali manipulasi usia mengenai wali nasab. Seharusnya dengan adanya asas lex posterior derogat legi priori, bahwa peraturan yang baru meniadakan peraturan yang lama jika sederajat. Maka PMA yang seharusnya dipakai yaitu PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, dengan tidak dicantumkannya usia baligh, hal itu sudah bisa mengatasi pemahaman yang berbeda-beda mengenai baligh wali nasab, sehingga bisa menghindari terjadinya manipulasi usia wali nasab. Di sisi lain jika dilihat dari hierarki Undang-Undang dengan menggunakan Asas lex superior derogat legi inferiori berlakunya peraturan yang lebih tinggi dari pada peraturan yang lebih rendah, tidak ada peraturan lebih tinggi yang menjelaskan usia baligh wali nasab secara spesifik
Pewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Suroaji, Ahmad; Hudi, Hudi; Munasir, Munasir
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6458

Abstract

This research was motivated by the large number of children born outside of legal marriage or adultery. According to the Syafi'i School, children born out of wedlock cannot inherit from each other because the status of the father and the child's lineage has been absolutely severed, and the child only inherits from the mother and the mother's relatives. Meanwhile, in the Constitutional Court decision Number 46/PUU-VIII/2010 Children born out of wedlock only have a civil relationship with their mother and relatives of their mother and a man as their father who can be proven based on science and technology or other evidence according to the law to have a blood relationship, including a civil relationship with their father's family. The aim of this research is to find out the inheritance rights and position of illegitimate children from the perspective of the Syafi'i School and the perspective of the Constitutional Court. The method in this research uses qualitative research through literature study. The data used is primary and secondary data, this type of research is a descriptive analytical literature study, namely research that includes the process of collecting data, compiling and explaining the data and is related to the inheritance of children outside of marriage from the perspective of the Syafi'i School and the perspective of the Constitutional Court. Number 46/PUU-VIII/2010.
Pelarangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah Ramadhani, Salmaa Al Zahra
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6117

Abstract

Maqashid Sharia is the realization of the maker of sharia and law that can be taken from the value or meaning of sharia texts that have been studied by scholars and find the meaning and wisdom of sharia law that applies to get the benefits and benefits of the regulations that have been carried out. This research method uses normative legal research by finding an answer to various kinds of problems based on normative logic which is not only based on statutory regulations. This study discusses the prohibition of women who are civil servants to become second / third / and fourth wives in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants as a control of the lives of civil servants in the midst of society with the needs and demands of life faced and a way to prevent family problems among State officials such as divorce, infidelity and polygamy, so this regulation will help the State in controlling the behavior of its employees.
Tinjauan KHI dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Batas Usia Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Afendi, Muhammad; Choeri, Imron
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6296

Abstract

       Hadhanah merupakan salah satu hak bagi seorang anak. Hadhanah merupakan kekuasaan hak asuh kepada diri anak meskipun kedua orang tuanya bercerai. Dalam aturan Undang-undang dan hukum islam terdapat beberapa hal yang menyatakan tentang hadhanah yang salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam atau di singkat KHI. Dalam pasal 105 KHI menyatakan bahwa apabila anak belum mumayyiz atau sebelum usia 12 tahun maka yang berhak mengasuh adalah ibu. Peraturan ini juga di jadikan patokan para hakim dalam memutuskan persoalan hadhanah. Namun terdapat perbedaan dengan Hukum Islam. Hal ini yang akan di kaji oleh peneliti adalah terkait batas usia hak asuh anak pasca perceraian. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifar analisis deskriptif yang akan menelaah lebih lanjut KHI pasal 105. Hasil penelitian menyatakan bahwa usia 12 tahun merupakan usia yang ideal bagi anak untuk memilih yang baik dan buruk terhadap dirinya. Karena anak akandi suruh memilih siapa yang lebih berhak mengasuh kedepannya.   Selain itu juga para hakim melakukan pertimbangan mana yang lebih baik bagi kepentingan anak. Seperti pendidikan moral, kasih sayang serta lingkuagan yang positif.  
Status Istri dan Hukum Pernikahan pada Kasus Tindak Pidana dalam Pernikahan Aulia, Annisa Rachma; Vachruddin, Vrisko
Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW
Publisher : Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Nahdlatul Ulama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34001/ijshi.v11i1.6203

Abstract

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang laki-laki yang berperan sebagai suami dan seorang wanita yang berperan sebagai istri guna membentuk keluarga yang kekal berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peran suami pada dasarnya ialah memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak serta nafkah batin. Beberapa kasus terjadi Ketika suami terkena hukum pidana maka akan terputus penghasilan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri. Maka akan muncul permasalahan terkait status istri serta hak nafkah yang tidak diterimakan kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak nafkah istri dalam kasus suami yang terpidana. Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan melalui tahapan planning, conducting, dan reporting.  Suami yang terpidana masih berkewajiban untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah istri dapat membantu untuk mencari nafkah. Namun seorang istri yang sudah merasa tidak nyaman dan tidak mampu untuk menunggu suaminya bebas dari hukumannya, istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai

Page 16 of 17 | Total Record : 170

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): Islamic Law Vol 11, No 2 (2024): Islamic Law Vol 11, No 1 (2024): ISLAMIC LAW Vol 10, No 2 (2023): ISLAMIC LAW Vol 10, No 1 (2023): Islamic Law Vol 9, No 2 (2022): Islamic Law Vol 9, No 1 (2022): Islamic Law Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue