cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 118   119   120   121   122 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ANGKUTAN ORANG DENGAN BUS YANG JUGA MENGANGKUT KENDARAAN RODA DUA (MOTOR) DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012181241, MUHAMMAD ZULFADLI AZIMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK            Penelitian tentang “Analisis Yuridis Terhadap Angkutan Orang dengan Bus Yang juga Mengangkut Kendaraan Roda Dua (Motor) Di Kota Pontianak” bertujuan untuk menganalisis efektivitas aturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pelanggaran perizinan tepatnya pada undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan untuk mengetauhi penyebab angkutan bus mengangkut kendaraan roda dua (Motor), untuk mengungkapkan faktor apa saja yang menyebabkan kan pihak pelaku usaha/pengemudi mengangkut kendaraan roda dua (Motor) dan mengungkapkan upaya apa saja yang dapat di lakukan oleh Dinas Perhubungan Angkutan Darat di Kota Pontianak dalam menertibkan para pelaku usaha angkutan bus/pengemudi angkutan bus.            Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang melihat gejala – gejala atau fenomena – fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya tentang angkutan umum (bus) di tengah perkembangan bisnis transportasi ini, penelitian empiris mengidentifikasikan atau melihat bagaimana kerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : bahwa angkutan umum khususnya angkutan bus kini telah mengalami pengurangan mulai dari penumpang sampai pada armada angkutan bus, dimana konsumen kini telah jarang menaiki angkutan bus sebagai tempat tujuan mereka untuk berpergian akibatnya, angkutan bus yang khususnya melayani angkutan penumpang kini menerima jasa untuk angkutan barang seperti : box, karung, bahkan kendaraan roda dua (Motor). Hal ini tentunya melanggar peraturan perizinan angkutan orang dan juga dapat membahayakan keselamatan para penumpang dan juga pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha/pengemudi bus di akibatkan oleh faktor ekonomi kurangnya penumpang membuat pemasukan bagi pelaku usaha/pengemudi bus berkurang dan konsumen lebih menyukai naik kendaraan pribadi atau transportasi online. Upaya yang dapat dilakukan oleh dinas perhubungan angkutan darat di kota pontianak dengan meningatkan pengawasan dan memberikan edukasi hukum bagi para pelaku usaha/pengemudi bus. Kata Kunci : ANALISIS YURIDIS, ANGKUTAN BUS, KENDARAAN RODA DUA (MOTOR), PERKOTAAN.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 DAN PASAL 53 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 NIM. A1011161017, HAYATUN NUFUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik khususnya pada permohonan untuk mendapatkan keputusan/tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1986 yang selama ini menganut rezim hukum fiktif negatif yaitu apabila permohonan itu tidak ditanggapi maka sikap diam Badan/Pejabat disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) “penolakan”, mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Adiminstrasi Pemerintahan yang mana mengatur tentang permohonan yang menganut rezim fiktif positif apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak menanggapi suatu permohonan yang waktunya telah ditentukan oleh undang-undang maka permohonan itu dianggap dikabulkan.Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana konsep Keputusan Tata Usaha Negara di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; (2) Bagaimana konsep dari fiktif negatif dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 dan fiktif positif dalam UU Nomor 30 Tahun 2014; (3) Mengapa Terjadi Pergeseran Konsep KTUN dari Fiktif Negatif di dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Menjadi Fiktif Positif di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014.Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lahirnya UU Nomor 30 Tahun 2014 merupakan perwujudan kehendak masyarakat yang dalam hal ini pencari keadilan untuk mengikuti arus globalisasi yang semakin mengarah menuju pelayanan yang lebih prima. Diundangkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 dipandang sebagai langkah progresif dalam melakukan reformasi administrasi pemerintahan. Hal ini antara lain karena UU Nomor 30 Tahun 2014 dianggap makin menegaskan tanggung jawab negara dan pemerintah demi menjamin terselenggaranya pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, nyaman, dan murah. Kata Kunci : Keputusan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, Fiktif Negatif, Fiktif Positif
KEWAJIBAN PEMILIK TANGKI UKUR MOBIL BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK MELAKUKAN TERA/TERA ULANG DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1012171070, MUHAMMAD YUSUF ROIHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan telah diterbitnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pelayanan kemetrologian Tera/tera Ulang alat – alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTTP ) beralih dari kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu tugas pokok yang beralih dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan menjadi kewenangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak adalah melaksanakan pelayanan Tera/tera Ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tujuannya adalah guna melindungi kepentingan umum dengan memberikan kepastian hukum dan jaminan dalam kebenaran pengukuran guna terciptanya tertib niaga disegala bidang, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kewajiban pemilik tangki ukur mobil (TUM) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melakukan tera/ tera ulang dalam mewujudkan perlindungan konsumen?”Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa Konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal ini disebabkan karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Transaksi perdagangan bisa terjadi dimana saja, salah satunya berada pada Transportasi Tangki Ukur Mobil (TUM) Bahan Bakar Minyak (BBM). Tingginya jumlah kendaraan di kota Pontianak yang semakin hari semakin meningkat, menyebabkan transaksi perdagangan bahan bakar minyak (BBM) dan penggunaan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) semakin meningkat. sehingga Tangki Ukur Mobil tersebut akan menjamin kebenaran hasil pengukurannya ketika mendistribusikan BBM ke SPBU. Kata Kunci : Kewajiban Pemilik Tangki Ukur Mobil ,Tera/Tera Ulang, Konsumen.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE YANG TIDAK MENDAPAT GANTI KERUGIAN DI KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Ptk) NIM. A1011161117, PASKALIA SITI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 378 KUHP. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dinbuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain dan yang terjadi pada umumnya tindak pidana penipuan tersebut selalu dilakukan dengan cara membujuk dan menggerakan seseorang untuk menyerahkan barang dan perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong. Berdasarkan data putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Ptk yang telah peneliti dapat bahwa dalam putusan hakim terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online tidak diberikan ganti kerugian, terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dengan tuntutan jaksa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara. Judul dari skripsi ini adalah: Analisis Putusan Hakim Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan arisan Online Yang Tidak Mendapat Ganti Kerugian Di Kota Pontianak (Studi Kasus Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Ptk)Adapun rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa Dalam Putusan Hakim terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan arisan Online Tidak mencantumkan ganti kerugian Di kota pontianak (Studi Kasus Putusan Nomor: 85/Pid.Sus/2019/.PN.Ptk)?”.Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang putusan hakim yang tidak mencantumkan ganti kerugian terhadap korban penipuan arisan online perkara Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Ptk. di pengadilan Negri Pontianak, untuk mengetahui penyebab apa yang yang menjadi dasar putusan hakim yang tidak mencantumkan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online perkara Nomor: 85/Pid.Sus/2019/PN.Ptk.Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Metode penelitian Hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggambarkan dan menganalisa Berdasarkan fakta atau data yang ada terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim, Korban Yang Tidak Mendapat Ganti Kerugian Tindak Pidana Penipuan Arisan Online.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN AHLI WARIS UNTUK MENDAFTARKAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PONTIANAK NIM. A1012161206, AHAM AL AWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah adalah “Apakah Ahli Waris Yang Ditetapkan Dalam Penetapan Waris Oleh Pengadilan Agama Telah Melaksanakan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Waris Di Kantor Atr/Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak  ?”, dan tujuan penelitian ini adalah pertama : untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah waris oleh para ahli waris kepada Kantor Atr/Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, kedua untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris yang belum melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah waris pada Kantor Atr/Badan Pertanahan Nasionalk Kota Pontianak, ketiga: untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap ahli waris yang belum melaksanakan pendaftaran peralihan hak milik atas tanah waris pada  Kantor Atr/Badan Pertanahan Nasionalk Kota Pontianak, dan keempat untuk mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Atr/Badan Pertanahan Nasionalk Kota Pontianak dalam pendaftaran peralihan hak milik atas tanah warisan.Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat Deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perndaftaran tanah yang diperoleh secara warisan.Hasil penelitian ini adalah: pertama : belum ada kesadaran hukum ahli waris untuk mendaftarkan tanah yang diperoleh secara warisan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat meskipun telah ada Penetapan Waris dari Pengadilan Agama,  sehingga sertifikat hak milik atas tanah tersebut masih atas nama pewaris, kedua bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ahli waris belum melaksanakan pendaftaran tanah waris pada Kantor Badan Pertanahan Nasionalk (BPN) karena menurut ahli waris prosedur pendaftaran sangat lama, biaya relatif mahal, ada juga diantaranya yang tidak mengetahui cara mengurusnya, serta ada yang beranggapan bahwa Penetapan Waris dari Pengadilan Agama sudah cukup sebagai ketetapan untuk menguasai tanah warisan, bahwa akibat hukum terhadap ahli waris yang belum melaksanakan pendaftaran tanah waris pada Kantor Badan Pertanahan Nasionalk (BPN) Pontianak adalah tidak ada sertifikat hak milik atas nama ahli waris, sehingga tidak adanya kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BPN dalam hubungannya dengan pendaftaran tanah warisan, adalah memberikan penyuluhan hukum mengenai  prosedur, tata cara dan syarat-syarat pendaftaran tanah warisan guna mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah sehingga ahli waris memiliki kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Kata Kunci : Pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah, Penetapan waris.  
ANALISIS PENGGUNAAN KEPENTINGAN SEWAJARNYA (FAIR USE) PADA PASAL 44 UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA NIM. A1011161001, MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan yang sewajarnya merupakan salah satu hak cipta yang dalam kondisi tertentu, memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan materi berhak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuan penciptanya. Prinsip fair use telah diakui oleh banyak negara dan telah diterapkan dalam ketentuan hukum nasional negara, termasuk Indonesia. Namun dalam perkembangannya fair use belum mengatur secara jelas mengenai penggunaan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip fair use dalam hak cipta berdasarkan ketentuan hukum nasional, untuk mengetahui penerapan prinsip fair use dalam hak cipta di IndonesiaMetode yang digunakan dalam peneltian ini adalah metode normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan cara meneliti bahan pustaka dengan merupakan data sekunder yang memfokuskan pada asas hukum, dengan didukung dengan bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu juga buku, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian bahan huukjm tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah penerapan fair use berlaku dengan batasan , pertama tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal, kedua tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta. Tindakan fair use harus sesuai dengan UUHC serta tidak merugikan kepentingan yang wajar pencipta, jika dilihat penerapan fair use di Indonesia masih belum memiliki faktor yang tegas mengenai kualifikasi tindakan fair use.Kata kunci:  Penggunaan yang wajar
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TIMBULNYA MUCIKARI ANAK DI KOTA PONTIANAK. NIM. A1011171016, UTHAMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mucikari anak adalah ketika seorang anak mampu mengumpulkan beberapa wanita/pria di bawah umur yang bersedia bekerja menjadi bawahannya sebagai pemuas nafsu seks para pelanggannya, mucikari yang mengatur segala keperluan termasuk marketing untuk manjadikan aktivitas ini menghasilkan suatu pendapatan berupa uang dan keuntungan. Faktor lingkungan dan pertemanan masih menjadi penyebab utama berubahnya sifat dan perilaku masyarakat terutama pada anak-anak. Tak jarang anak-anak yang tadinya tergolong kategori positif, setelah lama berkecimpung dengan kawan-kawannya yang termasuk kategori negatif, lunturlah sifat-sifat positif yang tadinya melekat pada anak-anak tersebut. Apalagi pada kondisi pandemic yang sedang dialami sekarang ini membawa perubahan dari segi apapun. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai mucikari anak di kota Pontianak. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur yang menjadi mucikari di kota Pontianak. (3) Untuk mengetahui, menganalisis serta mengungkapkan upaya untuk mengatasi penyebab anak di bawah umur menjadi mucikari di kota Pontianak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sosiologis, yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah faktor yang melatarbelakangi seorang anak menjadi mucikari dalam praktik prostitusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor lingkungan dan pertemanan ditunjang dengan life style atau gaya hidup yang tinggi, pendidikan yang terbatas, tuntutan ekonomi atau berhentinya orang tua mendapat penghasilan yang disebabkan covid-19 sehingga anak pun berhenti mendapat uang saku, yang menyebabkan anak mencari kesibukan dengan bonus mendapat uang saku sendiri dengan cara negative  (prostitusi). Kata Kunci : Mucikari Anak, Prostitusi.
PELAKSANAAN PASAL 21 HURUF G PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 MENGENAI WAJIB LAPOR PEMILIK RUMAH KOST (STUDI KASUS DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA) NIM. A1011161067, NURUL ASTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penduduk musiman adalah penduduk sementara terdapat pula penduduk pendatang dari luar daerah (tamu) yang bersifat musiman untuk bertempat tinggal di Kota Pontianak dengan tujuan belajar, mencari nafkah/pekerjaan dan transit, dimana yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak, sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk meningkatkan manajeman informasi, tertib administrasi kependudukan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang dari luar yang tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak.Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Pasal 21 Ayat (1) Huruf G Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan Hotel dan Penginapan Di Kecamatan Pontianak Tenggara. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penulisan hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan ini, peneliti melakukan observasi non partisipan, wawancara, dan angket.Hasil penlitian menunjukan bahwa masih banyak penduduk musiman (mahasiswa) yang datang ke Kota Pontianak tidak mendapatkan arahan untuk melapor kepada pihak yang berwajib dan terlalu menyepelekan aturan yang telah dibuat Pemerintah Kota Pontianak.Saran-saran yang dapat peneliti kemukakan antara lain agar dilakukan sosialisiasi terhadap penduduk musiman dan pemilik Kost-kostan, mengenai peraturan tersebut, peringatan bagi pemilik Kost-kostan yang acuh tak acuh dan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku bagi para bagi pelanggar.Kata Kunci : Penduduk Musiman, Wajib Lapor.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2010 PASAL 10 AYAT (1) HURUF E TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PONTIANAK TERHADAP PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN (Studi Kasus Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pontianak Selatan Kota Pontianak ) NIM. A1011141009, SAMSUL
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul; Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2010 Ayat (1) Huruf E Tentang Pelayanan Publik Di Kota Pontianak Terhadap Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi Kasus Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pontianak Selatan, Kota Pontianak ). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan kebijakan pemerintah dibidang kesehatan dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi selturuh masyarakat Indonesia khususnya bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan bagaimana respon/tanggapan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terhadap pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pontianak Selatan Kota Pontianak Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif terhadap Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pontianak Selatan Kota Pontianak. Dalam penelitian ini pencarian data melalui wawancara dengan pertanyaan pertanyaan yang tidak terstruktur, pengamatan secara langsung (observasi) dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pontianak Selatan Kota Pontianak belum maksimal masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggraaan jaminan kesehatan nasional di PUSKESMAS tersebut.Namun pada pelaksanaannya, masih terdapat banyak kendala, terutama pada provider tingkat lanjutan (PUSKESMAS) yang masih sering dikeluhkan pelayanannya oleh masyarakat. Masalah yang diteliti adalah Bagaimana implementasi pelayanan kesehatan terhadap paseien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Pontianak Selatan.Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu seharusnya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merperhatikan keluhan-keluhan masyarakat dan meningkatkan lagi pelayanan-pelayan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan perlu adanya melakukan sosialisasi lebih inten kepada peserta BPJS kesehatan.Kata Kunci: Implementasi Jaminan Sosial (BPJS), Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
PERDAGANGAN PRODUK TAS IMITASI OLEH PELAKU USAHA DI KOTA PONTIANAK ( STUDI TERHADAP TAS IMITASI PRODUK DALAM NEGERI ) NIM. A1011151078, TASHYA PRICILLA ARMAYZA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada umumnya merek yang sudah dikenal di masyarakat dan barangnya tergolong laris di pasaran menjadi incaran pihak lain untuk ditiru. Selama ini sudah banyak barang-barang yang dijual di pasar tradisional dengan berbagai macam merek. Seperti pelaku usaha khususnya di Kota Pontianak yang menjual tas merek tiruan atau imitasi dengan berbagai macam merek. Motivasinya mereka ingin mendompleng ketenaran merek dan ikut serta meraih keuntungan. Barang yang dijual dengan merek tiruan kualitasnya lebih rendah dan harganya lebih murah. Adanya praktik tersebut, tidak hanya pemilik merek yang dirugikan tetapi juga masyarakat sebagai konsumen ikut merasakannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pendorong bagi pelaku usaha dalam perdagangan tas tiruan merek terkenal atau imitasi dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha khususnya di Kota Pontianak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif yaitu memberikan suatu gambaran mengenai obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta konkrit. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode analisis menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor internal pendorong bagi pelaku usaha dalam perdagangan tas tiruan merek terkenal atau imitasi terbatas pada modal usaha, selain itu pelaku usaha memilih menjual tas tiruan merek terkenal atau imitasi tersebut meliputi jenis dan karakteristik barang mudah didapat, harga barang yang terjangkau dan lebih menguntungkan. Sedangkan faktor eksternal karena banyaknya permintaan konsumen, adanya referensi kelompok atau orang lain yang digunakan sebagai pedoman dan acuan serta faktor sosial dan kebiasaan. Kata Kunci : Hak Merek Terkenal, Merek Barang, Perlindungan Hukum

Page 120 of 319 | Total Record : 3190

 118   119   120   121   122 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue