cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 119   120   121   122   123 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERAHAN PELAKU KEJAHATAN TANPA PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SERBIA (STUDI KASUS MARIA PAULINE LUMOWA) NIM. A1011171127, YAKIN DAPOT SIMANJUNTAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berfokus pada keabsahan penyerahan pelaku kejahatan tanpa perjanjian ekstradisi serta peran/fungsi yang dilakukan perwakilan diplomatik dalam proses pelaksaannya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pelaksanaan penyerahan pelaku kejahatan tanpa perjanjian ekstradisi berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1979, United Nations Convention Against Corruption 2003, dan Model Treaty on Extradition 1990 dalam kasus pembobolan kas Bank Nasional Indonesia cabang Kebayoran Baru yang melibatkan Maria Pauline Lumowa serta untuk mengetahui bagaimana peran/fungsi perwakilan diplomatik dalam pelaksanaan penyerahan pelaku kejahatan tanpa perjanjian ekstradisi.Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan mengklarifikasi data dan setelah itu akan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data deskripsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan pelaku kejahatan tanpa perjanjian ekstradisi yang melibatkan Maria Pauline Lumowa antara Indonesia dan Serbia adalah sah ditinjau dari Undang-Undang No. 1 tahun 1979 berdasarkan Pasal 2 Ayat 2, United Nations Convention Against Corruption 2003 berdasarkan Article 43 Paragraph 1 karena Indonesia dan Serbia sama-sama meratifikasi konvensi ini, dan Model Treaty on Extradition 1990 dimana tidak adanya unsur-unsur yang dilanggar. Perwakilan diplomatik yang berperan dalam proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa, menjalankan peran/fungsinya yaitu perlindungan (protection) karena Indonesia merupakan tempat kejadian (locus delicti) terjadinya kejahatan dan juga demi kepastian hukum agar Maria Pauline Lumowa  mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta peran negosiasi (negotiation) karena adanya lobi-lobi dari negara lain yang berusaha menggagalkan proses ekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. Kata Kunci : Ekstradisi, Perwakilan Diplomatik, Hubungan Diplomatik
PUNGUTAN LIAR TERHADAP SOPIR TRUK DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI WILAYAH KOTA PONTIANAK NIM. A1012171012, SUKIMAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yang menjadi masalah bagi para pengemudi pada saat sekarang ini, khususnya pengemudi angkutan kota antar daerah ialah maraknya praktek-praktek pungutan liar atau yang sering disebut pungli yang tidak jelas aturan hukumnya. Tentu saja praktek-praktek tersebut sangat merugikan bagi para pengemudi truk tersebut.Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :Bagaimanakah pelaksanaan pungutan liar terhadap pelaku usaha sopir truk di Stasiun Pengisian Bahan  Bakar Umum wilayah Kota Pontianak ?Faktor- faktor apa sajakah terjadnya pungutan liar terhadap pelaku usaha sopir truk di Stasiun Pengisian Bahan  Bakar Umum wilayah Kota Pontianak ?Bagaimana upaya hukum pelaku usaha sopir truk di Stasiun Pengisian Bahan  Bakar Umum wilayah Kota Pontianak ?Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang di pergunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa faktor yang mengakibatkan adanya pungutan liar karena tidak adanya pihak berwenang yang melakukan pengamanan terhadap pelaku pungutan liar tersebut, kemudian terhadap para pelaku pengantri yang dikenal dengan pengantri siluman yang dapat melakukan pengantrian berkali-kali dan dijual kembali kepada para penampung gelap, namun dalam hal ini tidak adanya pengawasan dan tidak ada yang berani membatasi. Pengantri siluman membeli dengan harga di SPBU Rp. 5.150,- kemudian di jual dengan harga Rp. 6.000,- sampai Rp. 8.500,- per liter, ini lah yang menjadi dasar bagi para pengantri siluman untuk menguasai SPBU khususnya BBM solar dan bila dibandingkan dengan harga solar industri Rp. 11.050,- maka bagi para pelaku pasar gelap sangat menguntungkan dapat bermain dengan pihak industri yang nakal. Kata kunci :pungli, supir, SPBU
PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAZHIR UNTUK MENGURUS DAN MENGAWASI KEKAYAAN WAKAF DI DESA TEMPURUKAN KECAMATAN MUARA PAWAN KABUPATEN KETAPANG NIM. A1011151050, TIFANNY MELINDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wakaf merupakan ibadah yang berkaitan erat dengan pembangunan kesejahteraan umat, wakaf juga ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Tercapainya tujuan wakaf tidak luput dari peran nazhir dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya. Dalam mencapai tujuan ini perlu adanya keseimbangan antara hak yang didapat dan kewajiban yang dilaksanakan oleh nazhir terhadap harta wakaf. Tugas nazhir disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Begitu juga dengan hak dan kewajiban nazhir yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 sebagai dasar nazhir dalam mengawas dan mengatur kekayaan wakaf. Realita yang terjadi hak dan kewajiban ini tidak banyak yang menyadari keberadaanya sehingga berimbas pada perkembangan harta wakaf. Kurangnya pengetahuan nazhir dikarenakan belum adanya BWI di Kabupaten Ketapang dalam hal ini hanya melalui KUA Kecamatan Muara Pawan. Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Muara Pawan belum melaksanakan pelatihan maupun sosialisasi terhadap Nazhir di Kecamatan Muara Pawan. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kewajiban nazhir dalam mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf di Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang.Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan nazhir, Kepala Desa Tempurukan dan Kepala Kantor urusan Agama (KUA). Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir terhadap aset tanah wakaf di Desa Tempurukan Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang belum sesuai dengan Undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Karena minimnya pengetahuan nazhir terhadap hak dan kewajiban yang ada pada dirinya. Sehingga beberapa tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh nazhir tidak dapat direalisasikan dengan baik, dikarenakan permintaan masyarakat setempat agar memilih nazhir yang bertempat tinggal berdekatan dengan lokasi tanah wakaf yang dipertanggungjawabkan kepada nazhir untuk diurus dan diawasi. Kata Kunci: Wakaf, Nazhir, Mengurus dan Mengawasi
STUDI KOMPARATIF KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT ELEKTRNONIK (E-MAIL) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN KUHPERDATA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NIM. A1012151226, LYSA RAHAYU PEBRIYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembuktian pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri bersifat Lex Specialis dari KUHAP karena mengatur keberlakuan pembuktian tindak pidana di dunia maya. Berkaitan dengan tujuan dari hukum acara adalah mencari kebenaran materiil maka proses pembuktian merupakan suatu tahap yang sangat menentukan bagi hakim untuk memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan.Bertitik tolak dari uraian-uraian dalam latar belakang penelitian di atas, Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif  Kekuatan  Alat  Bukti  Surat  Elektrnonik (E-MAIL) Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Berdasarkan Kuhperdata  Dengan  Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: bagaimana kekuatan pembuktian Surat Elektrnonik (E-mail) sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara perdata berdasarkan KUHPerdata pasal 1866 dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif-Analisis. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan penelitian Hukum Normatif yang menelaah data sekunder, penulis disini menggunakan analisis logis, sistematis, dan yuridis untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan, guna mencapai tujuan dari penelitian yaitu untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.Berdasakan uraian-uraian pada skripsi ini, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 telah mengatur tentang bukti elektronik yang merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan; dan 2) Kekuatan bukti elektronik pada perkara perdata di Pengadilan Agama terdapat multi tafsir karena belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara bukti elektronik, namun berdasarkan asas ius curia novit maka Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Undang–Undang ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk mejadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dipersidangan. Kunci : Kekuatan Alat Bukti Surat Elektrnonik (E-mail) , Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
KEDUDUKAN HUKUM ISTERI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DI LAKUKAN TANPA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA PONTIANAK NIM. A1012181201, INDAH SETIANINGRUM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasangan suami isteri melakukan perkawinan secara resmi dan dicatatkan. Namun ketika suami ingin mengakhiri perkawinannya, suami hanya menceraikan isterinya dengan mengucapkan kata cerai dengan lisan. Kasus ini dialami oleh seorang Ibu Sari, terjadi perselisihan yang menyebabkan suami menjatuhkan talak kepadanya. Suami meninggalkan istreinya selama kurang lebih 1tahun dari suami mengucap talak tersebut tanpa adanya proses perceraian secara hukm pengadilan agama.Bagaimana Kedudukan Hukum Isteri Dan  Anak  Akibat Perceraian Yang Dilakukan Tanpa Putusan Hakim Pengadilan  Agama Kota Pontianak ?” Penelitian ini mengunakan metode empiris dengan sifat pendekatan deskriptif Analisa yaitu: suatu gejala empiris yang dapat diamati dari sutu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Dengan tujuan Untuk mendapatkan data informasi,faktor, akibat dan upaya yang dapat dilakukan isteri dan anak untuk mendapatkan kedudukan setelah berceria tanpa putusan pengadilan agama.Dalam penyelesaian ini Perceraian tanpa putusan hakim pengadila agama tidak memiliki akibat hukum, karena secara hukum perceraian tersebut tidak diakui, dan suami isteri tetap bersetatus sah suami isteri.Adanya faktor yang menyebabkan perceraian tanpa putusan hakim pengadilan agama karena kurangnya pemahaman tentang hukum, suami yang melarikan diri dari tanggung jawabnya dalam menafkahi keluarga, dan menurut keduanya sudah tidak ada kecocok kan juga melalui perceraian ini tidak perlu nya anterian.Menurut hakim upaya yang dapat dilakukan isteri untuk medapatkan hak serta perlindungn hukum dapat di lakukan isteri dalam perceraian tanpa putusan pengadilan agama adalah tidak ada karena secara hukum kedua nya masih sah bersetatus suami isteri Adapun uapanya kedua adalah dengan cara sang isteri megajukan cerai gugat ke pengadilan agama agar mendapatkan hak hak nya setelah bercerai atau pun sang suami yang segara mengajukan perceraian kepengadilan agama.Kata Kunci: Percerian, Tanpa putusan Hakim, Kedudukan isteri dan anak
ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGUNG JAWAB PELAYANAN MEDIK TERHADAP PASIEN DI KOTA PONTIANAK DALAM PERSFEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1012161026, DIAN ANGRIDAYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Analisis Hukum Terhadap Tangung Jawab Pelayanan Medik Terhadap Pasien Di Kota Pontianak Dalam Persfektif Hukum Perlindungan Konsumen” bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelayanan medik terhadap pasien di Kota Pontianak dalam persfektif hukum perlindungan konsumen. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelayanan medik terhadap pasien belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan dalam persfektif hukum perlindungan konsumen. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh pasien dalam mendapatkan pelayanan medik yang sesuai dengan persfektif hukum perlindungan konsumenPenelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa tanggung jawab pelayanan medik terhadap pasien di Kota Pontianak dalam persfektif hukum perlindungan konsumen belum sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana amanat UUPK dikarenakan masih terdapat perbedaan pelayanan terhadap pasien satu dengan lainnya, apalagi dimasa pandemic banyak pasien yang tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal termasuk dalam segi penyajian makanan yang belum sesuai dengan harapan akan nilai gizi yang dibutuhkan oleh pasien. Bahwa faktor penyebab pelayanan medik terhadap pasien belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan dalam persfektif hukum perlindungan konsumen adalah karena berbagai faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor ilmu pengetahuan dan teknologi baru, pergeseran nilai masyarakat, aspek legal dan etik, ekonomi dan politik, dimana masing-masing faktor memberikan pengaruh yang cukup besar pada pelayanan medic terhadap pasien. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh pasien dalam mendapatkan pelayanan medik yang sesuai dengan persfektif hukum perlindungan konsumen dengan meminta informasi yang jelas terhadap pilihan pelayanan yang diinginkan serta dapat memilih rumah sakit yang menjadi rujukan sesuai dengan kemampuan sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari, dan jika terjadi persoalan upaya yang dilakukan adalah dengan cara musyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik.  Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelayanan Medik, Pasien 
PENERTIBAN BANGUNAN DI ATAS PARIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI DI KECAMATAN TELUK KERAMAT) NIM. A1011161114, SUMARNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul PENERTIBAN BANGUNAN DI ATAS PARIT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM (STUDI DI KECAMATAN TELUK KERAMAT) berdasarkan judul diatas permasalahan yang timbul yaitu faktor apa yang mempengaruhi kurang efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum terhadap bangunan yang berdiri di atas parit serta bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan efektivitas penegakan implementasi Perda tersebut. Pada penelitian ini Penulis menggunakan jenis pendekatan yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan kemudian mengolah data dan fakta untuk memperoleh kesimpulan akhir.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum serta kurangnya fasilitas tempat untuk berdagang atau berjualan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap aturan hukum sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum belum terlaksana secara efektif, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan fungsi pengawasan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menyiapkan fasilitas tempat untuk masyarakat berjualan atau berdagang. Saran yang dapat Penulis ajukan yaitu pemerintah daerah diharapkan dapat mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap penegakan Perda, meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi Perda, serta menyiapkan fasilitas bagi masyarakat untuk berdagang atau berjualan sehingga masyarakat tidak lagi mendirikan bangunan di atas parit untuk berjualan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah mengenai Ketertiban Umum tersebut.Kata kunci : Ketertiban Umum, Penertiban, Pedagang, Peraturan Daerah
PELAKSANAAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA OLEH APARAT KEPOLISIAN DI LINGKUNGAN POLDA KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERKAP NO 1 TAHUN 2009 MENGENAI KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN NIM. A1011131112, RINE OLIVIA GISKA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Didalam Kepolisian Negara Republik Indonesia ada wewenang yang melegalkan kekerasan dalam proses penegakan keadilan, wewenang itu tercantum didalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dn standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 juga di jelaskan mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polisi Negara Republik Indonesia, yaitu dimana dalam situasi tertentu yang dapat mengancam warga masyarakat maupun anggota Polri yang sedang bertugas dapat dilakukan tembak di tempat.Akan tetapi kewenangan tembak di tempat harus dilakukan pada saat yang benar-benar genting dan harus melaalui prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Prosedur penggunaan senjata api terhadap tersangka tindak pidana pada proses penangkapan telah diatur di dalam perundang-undangan, baik secara umum maupun secara khusus. Akan tetapi masih terdapat oknum polisis yang tidak mengikuti tahapan-tahapan menembak di tempat seperti pada prosedur tersebut. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan dalam tema ini adalah bagaimana prosedur-prosedur dalam melaksanakan tembak di tempat? Sudahkah aparat kepolisisan dalam melepaskan peluru kepada tersangka sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah di tetapkan. Bahwa pelaksanaan prosedur tembak di tempat kepada tersangka tindak pidana dalam penyelenggaraanya masih belum dilaksanakan oleh bebereapa oknum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kata Kunci : Prosedur Tembak di Tempat
TANGGUNG JAWAB PEMILIK JASA TITIP ONLINE JENNY TOUR ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI KEPADA KONSUMEN NIM. A1011161004, AURELIA YUNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa Titip merupakan pekerjaan dibidang jasa dimana orang yang menawarkan jasa tersebut membelikan barang sesuai dengan permintaan dari konsumen atau pengguna jasa. Jenny Tour merupakan usaha penyedia jasa titip online yang menargetkan penggemar K-Pop sebagai target usahanya. Namun semangkin banyaknya jumlah pengguna jasa menimbulkan masalah kelebihan jumlah barang titipan yang berlanjut menimbulkan permaslahan antara pihak Jenny Tour selaku penyedia jasa dengan konsumen atau pengguna jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban penyedia jasa titip online Jenny Tour atas ketidaksesuaian informasi kepada konsumennya, ketidakseusaian informasi tersebut menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian pihak pengguna jasanya dan upaya konsumen dalam memenuhi haknya.Di dalam penulisan skripsi ini dikaji menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini dengan melakukan wawancara terhadap pihak penyedia jasa titip online yaitu Jenny Tour dan dengan memberikan angket kepada para pengguna jasa titip online Jenny Tour.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Jenny Tour telah melakukan kewajibannya dalam bertanggungjawab terhadap konsumennya yang merasa dirugikan dengan memberikan ganti rugi, mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan dan dengan memberikan bonus untuk konsumennya. Penyebab permasalah yang terjadi dikarenakan kelebihan jumlah dan berat barang titipan sehingga prosesnya menggunakan cara lain yang ternyata menimbulkan permasalahan lain untuk pihak penyedia jasa itu sendiri dikarenakan ada pekerja yang tidak jujur dalam menyelesaikan kewajibannya. Akibatnya pihak penyedia jasa titip online Jenny Tour mendapat kerugian dan mendapat komplain dari pengguna jasanya dan memperburuk citra Jenny Tour di media social. Kemudian, dipihak pengguna jasa sudah meminta pertanggungjawaban atas kerugian mereka namun ada beberapa yang pasrah atas kerugian yang dialaminya. Dari kesimpulan tersebut penulis memberikan saran kepada kedua belah pihak untuk lebih teliti lagi dalam melakukan hal apapun, termasuk dalam menghitung perkiraan jumlah banyak dan berat barang titipan dan untuk pengguna jasa titip untuk lebih teliti dalam menentukan jasa yang akan digunakan.  Kata Kunci: Jasa Titip Online, Ketidaksesuaian Informasi, Upaya Konsumen, Tanggung Jawab Penyedia Jasa.
WANPRESTASI PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PEMILIK RENTAL MOBIL CV. RUDI TANJUNG DI DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA KOTA PONTIANAK NIM. A1012151201, THE DICKY SETIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sewa-menyewa merupakan hal yang lumrah atau umum dilakukan oleh masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sangat sering dilakukan. Sewa mnyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antara masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. CV. Rudi Tanjung Di Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya adalah salah satu badan usaha yang cukup besar ,yang menyediakan jasa berupa sewa menyewa mobil dan terpecaya di Kalimantan Barat yang beralamatkan di Desa Kapur komplek Gading Garden Blok C No.17. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan penyewa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa  pada pemilik mobil CV. Rudi Tanjung.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum Sosiologis Empiris yaitu dengan melakukan penelitian lapangan, selanjutnya menganalisa fakta-fakta secara nyata diperoleh atau dilihat pada saar penelitian ini dilaksanakan atau dilakukan dilapangan sehingga mendapat kesimpulan akhir.Bahwa hubungan hukum sewa menyewa antara pemilik rental mobil CV. Rudi Tanjung dengan penyewa, yang tertuang dalam perjanjian sewa menyewa secara lisan. Dalam pelaksanaannya penyewa tidak menjalankan kewajiban untuk mengembalikan kendaraan yang disewa tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan. Faktor penyebab penyewa melakukan wanprestasi dalam pengembalian kendaraan yang disewa yaitu karena faktor kesengajaan dan kelalaian penyewa. Akibat hukum dari keterlambatan pengembalian mobil, pihak pemilik rental menuntut tambahan pembayaran. Upaya yang dilakukan pemilik rental dalam  keterlambatan pengembalian mobil sewa penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan. Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Rental Mobil, Sewa Menyewa

Page 121 of 319 | Total Record : 3190

 119   120   121   122   123 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue