cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 163   164   165   166   167 
ANALISIS SEBAB TERDAKWA TIDAK MENGGUNAKAN HAK TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PENAHANAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan Nomor 250/Pid. B/LH/2019/PN.Stg)
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada bulan Agustus 2019, telah terjadi fenomena hukum yang sempat menggemparkan masyarakat  di Kabupaten Sintang, di mana salah satu warga Dusun Sengkuang Kebiau Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang yakni MAGAN Anak dari NGEBI telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dijadikan Tersangka dalam kasus pembakaran ladang. Dalam menangani perkara Terdakwa MAGAN Anak dari NGEBI, Penyidik Kepolisian tidak melakukan penahanan.Setelah perkara selesai dilakukan penyidikan, maka Penyidik Kepolisian melimpahkan perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum.Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan terhadap Terdakwa MAGAN Anakdari NGEBI yang didakwakan sebagai pelaku pembakaran ladang sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 (20 hari). BerdasarkanKUHAP, Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk melakukanpenahanan, akan tetapi apabila pada tahap penyidikan Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Kepolisian, Maka umumnya Jaksa Penuntut Umum juga tidakmelakukan penahanan.Setelah perkara tersebut diajukan ke persidangan, ternyataMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang mengadili dan memutuskan bahwaMAGAN anak dari NGEBI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pembakaran lahan. Berdasarkan Putusan Nomor 250IPid.BILHI2019IPN.StgLokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten sintang. Tujuan nya adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi dalam perkara pidana , untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor penyebab terdakwa tidak menggunakan hak tuntutan ganti rugi terhadap penuntut umum atas adanya penahanan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.Penelitian yang dipilih adalah bersifat deskriptif analisis dengan teknik analisis data secara kualitatif. Adapun pengertian dari metode deskriptif merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel.Adapun hasilnya dari pada penelitian ini adalah yaitu terdapat Faktor penyebab Terdakwa MAGAN anak dari NGEBI tidak menggunakan hak tuntutan ganti rugi terhadap Penuntut Umum atas adanya penahanan dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi dan tidak memiliki biaya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui badan peradilan. Kata kunci : Analisis Sebab, Hak, Tuntutan, Ganti Rugi, Penahanan.
TANGGUNG JAWAB PENYEWA ATAS KERUSAKAN GAUN PENGANTIN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA PADA PENGUSAHA TATA RIAS FATIMAH DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada saat ini berkembangnya Acara pernikahan di Kota Pontianak dan sekitarnya, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan perlengkapan pernikahan seperti gaun pengantin. Meningkatnya kebutuhan gaun pengantin tersebut menimbulkan meningkatnya kegiatan sewa menyewa gaun pengantin dan memberikan nilai positif bagi Pengusaha Tata Rias Fatimah yang bergerak dalam bidang sewa menyewa gaun pengantin di kota pontianak.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Tanggung Jawab Penyewa Atas Kerusakan Gaun Pengantin Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Pada Pengusaha Tata Rias Fatimah. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan Deskritif Analisis,yakni melakukan penelitian dan menganalisis data berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian.Dalam hasil penulisan skripsi ini bahwa perjanjian sewa menyewa antara penyewa dan Pengusaha Tata Rias Fatimah dilaksanakan dengan perjanjian lisan dan dibuktikan dengan nota pembayaran dalam pelaksanaanya.Penyewa tidak melakukan                                  perjanjian       sewa      menyewa      (wanprestasi)       yaitu      Penyewa menggembalikan gaun pengantin yang ia sewa dari pengusaha Tata Rias Fatimah dengan keadaan rusak, hal ini membuat piahak Pengusaha Tata Rias Fatimah dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ini, dan Pihak Penyewa hanya mengganti kerugian semampunya saja atas kerusakan gaun pengantin yang telah mereka sewa atas musyawarah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Faktor penyebab Penyewa melakukan wanprestasi terhadap pelanggaran perjanjian sewa menyewa adalah faktor kelalaian dan ketidak segajaan terhadap gaun yang telah rusak dan pihak penyewa tidak melaksanakan ganti rugi yang sesuai dikarenakan ganti rugi yang terlalu mahal terhadap gaun yang rusak pada saat ia sewa dengan pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah.Akibat Hukum yang diterima oleh Penyewa adalah mengganti rugi yang sesuai terhadap rusaknya gaun pengantin yang telah ia sewa dari Pengusaha Tata Rias Fatimah dan upaya hukum yang dapat dilakukan pihak Pengusaha Tata Rias Fatimah adalah meminta ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita.Kata Kunci : Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PERDA TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini dilatar belakangi dengan judul efektivitas pengawasan pajak sarang burung walet di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan masalah yang terjadi adalah bahwa masih sulitnya dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam menarik pajak sarang burung walet, dikarenakan berbagai faktor salah satunya masih minimnya pemilik bangunan sarang burung walet yang meiliki izin mendirikan bangunan sarang burung walet, pendapatan dari sarang burung yang tidak menentu juga dikarenakan tempat yang tidak memadai, Terlebih bangunan sarang burung walet yang ada di kecamatan simpang hilir kabupaten kayong utara. Dalam hal ini dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah selaku dinas pendapatan yang menarik dibidang pajak juga sebagai pengawas dari suatu peraturan daerah yang mana telah diterbitkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode normatif sosiologi dengan pendekatan deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.Hasil peneliti yang diperoleh bahwasannya masih lemah tingkat kesadaran pemilik sarang atau pengusa sarang burung walet untuk membayar pajak sarang burung walet, juga masih lemah penerapan peraturan yang dilakukan oleh dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Terlebih kurangnya sosialisasi tentang perda nomor 12 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet terutama sosialisasi ditingkat kecamatan hingga ketingkat desa, sosialisasi dilakukan dengan bekerja sama pada pada pihak kecamatan maupun pada pihak desa, sehingga sosialisai dapat berjalan dengan efektif. Dinas pendapatan pengeloaan keuang dan aset daerah berupaya melakukan sosialisasi secara berkala mengenai peraturan daerah tentang pajak sarang burung walet supaya terciptanya suatu efektivitas hukum.Satuan polisi pamong praja kabupaten kayong utara selaku penegak peraturan daerah belum melakukan kewajibannya memberikan sanksi berupa penyegelan maupun penggusuran terhadap bangunan yang tidak memiliki izin, terutama pada bangunan sarang burung walet yang ada dikabupaten kayong utara, tindakan yang tegas belum sama sekali dilakukan, sanksi sampai saat ini hanya berupa teguran dan surat pemanggilan kepada pemilik bangunan yang tidak memliki IMB. Kata kunci : pengawasan, izin mendirikan bangunan (IMB), sanksi. Peraturan daerah
PENERAPAN SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adanya aturan mengenai presidential threshold yang diberlakukan sebagai salah satu syarat pencalonan terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden menuai  banyak kontrovesi. Selama ini, Presidential threshold yang dipahami yaitu syarat dukungan minimal berdasarkan jumlah kursi atau suara hasil pemilihan legislatif nasional terhadap pemilu presiden dan wakil presiden. Pemberlakuan yang di mulai sejak pemilihan umum tahun 2004 disertai dengan banyaknya permohonan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak. Sejauh ini, penulis mencatat mahkamah memutus total 21 perkara uji materi syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold selama lima tahun, yaitu sejak 2017 sampai 2022. Total dalam lima tahun, sebanyak 17 permohonan tak dapat diterima, sedangkan tiga lainnya ditolak dan satu perkara dihentikan karena pemohon meninggal serta terdapat 6 permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima karena legal standing. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya yang menyatakan bahwa presidential threshold adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan dinyatakan konstitusional. Sehingga pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 dengan adanya presidential threshold dan dilaksanakan secara serentak menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti.Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian kepustakaan (library research) serta dikombinasikan wawancara untuk memperkaya analisis dengan untuk mengkonfirmasi terhadap data sekunder yang di dapatkan. Selain menggunakan bahan-bahan kepustakaan, penulis juga melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberlakuan presidential threshold telah bertentangan dengan logika sistem pemerintahan presidensial, bertentangan dengan konstitusi, rentan terhadap politik transaksional, mencederai kedaulatan rakyat serta menimbulkan polarisasi dan disharmoni di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena pembentukannya sarat akan kepentingan-kepentingan politik pembentuk undang-undang yang kebanyakan merupakan anggota partai politik yang diuntungkan oleh adanya aturan tersebut. Dengan demikian, presidential threshold sudah selayaknya dihapuskan sebab banyak menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian, dan menjadi tidak relevan dengan model pemilu serentak. Selain itu, penerapan presidential threshold tidak sejalan dengan semangat amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ingin memperkuat sistem pemerintahan presidensial.Kata Kunci :Pemilihan Umum Tahun 2019, Presidential Threshold, Syarat Pengusungan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setelah diundangkan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014   tentang Pemerintahan   Daerah,   mengalami   tolak-tarik   kewenangan   penyelenggaraan investasi  dibidang  pertambangan  antara  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah provinsi  dan  pemerintah  daerah  kabupaten/kota.  Adapun  yang  permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan kegiatan penanaman modal dalam bidang usaha pertambangan.    Eksistensi    pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral.Kewenangan    pemerintah    kabupaten/kota    dalam penyelenggaraan investasi di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian   bersifat   deskriptif   dan   menggunakan   pendekatan   yuridis normatif.  Data  sekunder  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  (Library Research) dan dianalisis secara kualitatif. Undang-undang  Nomor   23   tahun   2014   tentang  Pemerintah  Daerah memberikan porsi kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dalam mengelola  sumber  daya  alam  yang  ada  di  wilayahnya.  Eksistensi  pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang   Pemerintahan   Daerah   tidak   sebagai   penentu   apakah   suatu   izin pertambangan  mineral  dan  batubara  diterbitkan  atau  tidak  melainkan  sebagai penyelesaian  masalah  yang  timbul  dari  pertambangan  mineral  dan  batubara. Eksistensi pemerintah daerah dalam mengelola tambang mineral dan batubara dihapuskan.  Hal  ini  mengakibatkan  terhambatnya  pemerintah  daerah  dalam mengurus urusan rumah tangga sendiri dalam konteks asas otonom. Kewenangan pemerintah  kabupaten/kota  dalam  penerbitan  izin  pertambangan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  dibagi antara   pemerintah   dan   pemerintah   daerah   provinsi.   Kewenangan   dalam menerbitkan izin pertambangan berdasarkan konsep otonomi daerah lebih tepat apabila dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebab pemerintah daerah kabupaten/kota lah yang mengetahui lebih jelas daerahnya. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mengetahui suatu izin pertambangan dapat diberikan kepada seseorang   dan/atau   badan   usaha   atau   tidak,   karena   pemerintah   daerah kabupaten/kota lebih gampang meninjau ke lapangan, karena jaraknya tidak jauh. Kata Kunci :  Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan, Otonomi Daerah.
PELAKSANAAN PASAL 60 AYAT (4) PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. (Studi Desa Sunggur Kecil Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya)
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan suatu pemenuhan akan nilai ekonomis bagi masyarakat, oleh sebab itu peran pemerintah membawa arti penting untuk memberi jaminan kepastian obyek bidang tanah bagi pemiliknya. Guna mewujudkan maksud tersebut, maka oleh pemerintah dilakukan serangkaian kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah oleh pemerintah ditujukan untuk memberikan informasi tentang batas-batas pada obyek bidang sebagai jaminan kepastian bidang yang terbatas di permukaan bumi. Mengingat bidang tanah merupakan satuan bidang yang terbatas, maka kegiatan pengumpulan data fisik melalui pengukuran dan pemetaan bidang tanah pemilik obyek bidang tanah diwajibkan memasang tanda batas pada setiap sudut tanah yang dimiliki. Sehubungan dengan maksud tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang mendapat target pelaksanaan pendaftaran tanah sitematik melalui legalisasi aset dengan jumlah 20.000 bidang tanah yang ditargetkan pada 60 desa. Penelitian dan kajian ini dutujukan pada Desa Tawang yang menjadi salah satu target dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik dengan tujuan mengetahui kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban memasang tanda batas pada setiap sudut bidang tanah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian di Desa Tawang adalah hasil wawancara dan studi pustaka. Sumber informasi wawancara didapatkan dari masyarakat Desa Tawang sebagai responden, Sebagai penunjang data untuk kelengkapan informasi studi pustaka didapatkan dengan mempelajari pelaksanaan penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang kemudian penyajian data dilakukan dengan metode deskriptif pada studi kasus menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan fakta-fakta bahwa kewajiban memasang tanda batas tidak dilaksanakan masyarakat di Desa Tawang karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu budaya setempat, ekonomi, pendidikan, dan kesadaran hukum pertanahan masyarakat rendah dikarenakan penyuluhan hukum pertanahan tidak dilakukan secara rutin, akibatnya masyarakat tidak mengerti adanya peraturan tentang kewajiban memasang dan memelihara tanda batas pada setiap sudut obyek tanah yang dimiliki.Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematik, Kewajiban Pemasangan Tanda Batas, Kepastian Obyek Bidang Tanah
ANALISIS PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN”
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan kredit sepeda motor PT. Federal International Finance terhadap perlindungan konsumen berdasarkan asas-asal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perjanjian pembiayaan yang ditawarkan menggunakan perjanjian baku yang dibuat oleh satu pihak saja yaitu pihak pelaku usaha, sehingga dapat memberatkan konsumen sebagai debitur dikemudian hari apabila tidak diterapkannya asas keseimbangan di dalam perjanjian tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif-yuridis. Penelitian yang dilakukan selain melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal (library research) yang berhubungan dengan skripsi ini,Hasil analisis dalam penelitian menunjukan bahwa di dalam perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua pada Perusahaan Pembiayaan PT. Federal International Finance terdapat 4 (empat) pasal yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan- PKSJK, namun 2 (dua) dari pasal yang bertentangan tersebut pada aplikasinya menerapkan asas keseimbangan dimana konsumen mendapatkan hak untuk bernegosiasi dan meminta keringanan denda kepada pelaku usaha. Sedangkan, dua pasal lainnya bertentangan dengan UUPK dan POJK-PKSJK dan juga tidak menerapkan asas keseimbangan dimana konsumen tidak mendapatkan kejelasan mengenai pengenaan denda dikemudian hari dan tidak diberikannya hak untuk menuntut dan mengajukan keberatan terkait jumlah kewajiban konsumen.                                                                                            Kata Kunci: Perjanjian Pembiayaan, Asas  Keseimbangan, Perlindungan Konsumen.
WANPRESTASI PENGUSAHA PT. KALIMANTAN ESTETIKA MANDIRI TERHADAP PEMBAYARAN UPAH PEKERJA YANG DIRUMAHKAN SEMENTARA AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA PONTIANAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mendapatkan upah merupakan salah satu tujuan utama dari seseorang yang bekerja. Upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar kehidupannya sejahtera. Salah satu bentuk hubungan hukum yang timbul dalam suatu perjanjian kerja adalah sistem pengupahan yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Namun masalah pengupahan pekerja masih menjadi problematika hingga saat ini. Seperti yang terjadi di PT. Kalimantan Estetika Mandiri Kota Pontianak melakukan keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja yang dirumahkan sementara akibat COVID-19.Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: “Faktor apa yang menyebabkan Pengusaha PT. Kalimantan Estetika Mandiri Kota Pontianak Wanprestasi Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Yang Dirumahkan Sementara Akibat COVID-19?”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan gambaran utuh atau fakta yang diperoleh dari lapangan pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembayaran upah pada PT. Kalimantan Estetika Mandiri Kota Pontianak, mengungkapkan faktor penyebab PT. Kalimantan Estetika Mandiri Kota Pontianak wanprestasi terhadap pembayaran upah pekerja yang dirumahkan sementara, mengungkapkan akibat hukum bagi PT. Kalimantan Estetika Mandiri Kota Pontianak dan upaya hukum perkerja terhadap PT. Kalimantan Estetika Mandiri Kota Pontianak yang Wanprestastasi dalam membayar upah pekerja yang dirumahkan sesuai perjanjian kerja.Hasil dari penelitian ini PT. Kalimantan Estetika Mandiri Kota Pontianak dinyatakan belum sepenuhnya bertanggung jawab dalam pembayaran upah pekerja kerena melakukan keterlambatan pembayaran upah. Faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran upah pekerja di PT. Kalimantan Estetika Mandiri Kota Pontianak adalah faktor keuangan, dimana karena adanya pandemi COVID-19 pendapatan yang diterima perusahaan tidak sesuai sehingga anggaran untuk pembayaran upah pun berkurang. Sebagai akibat hukum yang diterima oleh PT. Kalimantan Estetika Mandiri Kota Pontianak yang wanprestasi adalah pihak perusahaan mendapat teguran dari para pekerja yang dirumahkan sementara untuk membayarkan upah yang ditunda tersebut. Atas kelalaian yang dilakukan oleh PT. Kalimantan Estetika Mandiri  upaya yang dilakukan oleh pekerja untuk mendapatkan hak nya adalah dengan melakukan mediasi atau musyawarah kekeluargaan untuk pembayaran upahnya. Kata Kunci : Pembayaran Upah, Pekerja, Wanprestasi
KEWAJIBAN PEDAGANG IKAN TERHADAP TERA ULANG TIMBANGAN DI PASAR BERINGIN KOTA SINGKAWANG
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai “Kewajiban Pedagang Ikan Terhadap Tera Ulang Timbangan di Pasar Beringin Kota Singkawang”. Dilatar belakangi oleh terdapatnya pedagang ikan di Pasar Beringin Kota Singkawang yang timbangannya tidak memiliki tanda tera sah yang seharusnya setiap timbangan wajib ditera atau tera ulang setiap tahunnya.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat pedagang ikan di Pasar Beringin Kota Singkawang belum menerakan timbangannya serta solusi terhadap pedagang ikan di Pasar Beringin Kota Singkawang yang belum menerakan timbangannya. Metode penelitian menggunakan hukum empiris yang bersumber dari bahan hukum data primer dan data sekunder yang didapat melalui penelitian lapangan dan wawancara.Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui bahwa terdapat pedagang ikan di Pasar Beringin Kota Singkawang yang belum melakukan tera atau tera ulang pada tahun 2020 dikarenakan faktor dari pedagang ikan tersebut menggunakan timbangan pegas yang tidak tahan dengan air asin sehingga menyebabkan timbangan cepat rusak, faktor dari UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang dikarenakan data pedagang berbeda dengan yang berjualan sehingga sulit ditemui ketika sidang tera, dan faktor terakhir dari masyarakat yang sulit bekerja sama ketika dilakukan sidang tera. Diketahui pula bahwa tidak ada upaya yang dilakukan dari pedagang, UPT Metrologi Legal dan Pasar Kota Singkawang beserta masyarakt terhadap pedagang ikan yang tidak melakukan tera ulang. Kata Kunci: Kewajiban Pedagang, Pedagang Ikan,  Tera Ulang, Timbangan
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PELAKU PENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN YANG KADALUWARSA DI KOTA PONTIANAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kadaluwarsa adalah lewatnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa tidak layak dijual kepada konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya penjual yang kedapatan menjual makanan dan minuman dalam kemasan yang kadaluwarsa di Kota Pontianak. Pelaku penjual yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelaku penjual yang memiliki usaha pribadi. Pihak yang berwenang untuk memeriksa dan difokuskan dalam penelitian skripsi ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pontianak.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dimana suatu teori yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat dan sebagainya dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penjual makanan dan minuman dalam kemasan yang kadaluwarsa tidak berjalan karena pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pontianak hanya memberikan sanksi administratif. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kadaluwarsa, Sanksi

Page 165 of 319 | Total Record : 3190

 163   164   165   166   167 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue