cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 165   166   167   168   169 
PENENEGAKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PEMAIN LAYANG-LAYANG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA PONTIANAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permainan layang-layang merupakan permainan yang dilarang di Kota Pontianak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Perda Nomor 11 Tahun 2019. Namun demikian, Penegakan hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh ketentraman,ketertiban dan perlindungan hukum. Penulis mengangkat skripsi ini dengan tujuan,untuk mengetahui penegakan perda oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pemain Layang-layang di Kota Pontianak,serta mengungkapkan hambatan dan upaya pemerintah dalam menertibkan pemain layang-layang. Untuk membahas persoalan diatas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis,yakni metode penelitian hukum yang berfungsi mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi didalam masyarakat.            Rumusan masalah Berdasarkan penjelasan pada latar belakang,maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Mengapa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang ketertiban Umum Mengenai Larangan Permainan Layang-Layang di Kota Pontianak Belum di Tegakan Hukumnya. Adapun menjadi  tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas mengenai permainan layang-layang di Kota pontianak yang mendapat luka atau kehilangan nyawa akibat dari benang gelasan dan tali kawat layangan.            Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa benar penegakan perda terhadap pemain layang-layang belum ditegakan karena Sat Pol PP Kesulitan dalam melakukan razia karena pemain layang-layang berpindah-pindah lokasi. KATA KUNCI : Penegakan Perda,Sat Pol PP,Layang-layang
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ORANG YANG MEMBANTU MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL KORUPSI (PELAKU PASIF) BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PONTIANAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana korupsi, dimana hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut pada umumnya tidak langsung digunakan namun berusaha disamarkan melalui sistem keuangan, terutama sistem perbankan agar tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.Dalam pada Pasal 5 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU telah diatur mengenai orang yang membantu melakukan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi (pelaku pasif) dan sanksi pidana yang dapat dikenakan, akan tetapi masih belum dilakukan penegakan hukum pidana terhadap orang yang membantu melakukan tindak pidana pencucian uang hasil dan sejauh ini pula upaya penegakan hukum hanya terbatas pada orang yang mengalrkan dana hasil tindak pidana korupsi saja / pelaku aktif saja.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hambatan yang dialami aparat penegakan hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi ini terkendalam dalam pembuktian terhadap unsur tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Pasif, Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Korupsi.
“ASPEK HUKUM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)”
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah telah merevisi aturan baru tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) UU Nomor 20 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 9 tahun 2018 yang disahkan pada bulan Juli. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu instrumen pendapatan negara selain pajak dan cukai. Berbagai contoh bentuk PNBP yaitu berupa dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan biaya-biaya administrasi yang dikenakan kepada publik dalam kepengurusan di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sumber daya alam dan pemerintahan. pengelolaan PNBP sebagai pendapatan negara selama ini dianggap masih belum maksimal. Salah satu sektor yang mendapat perhatian terkait PNBP adalah pertambangan, industri pertambangan merupakan salah satu subsektor yang masih banyak menunggak PNBP dalam jumlah besar. Adapun masalah yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :Bagaimanakah penerapan tarif bagi wilayah perizinan bagi batuan dan non logam menunggak PNBP yang sudah mati masa kerjanya, atas pemberlakuan PP No. 9 tahun 2012 perubahan terhadap PP No 81 Tahun 2019 yang di terbitkan?Bagaimanakah aspek hukum penunggak pembayaran kewajiban pnbp bagi pemegang iup mineral logam dan batubara, atas pemberlakuan PP No. 9 tahun 2012 perubahan terhadap PP No 81 Tahun 2019 yang di terbitkan?  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memiliki kontribusi penting bagi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peranan PNBP SDA masih mendominasi khususnya yang berasal dari SDA minyak dan gas bumi serta SDA non migas. Kementerian ESDM selaku instansi pemerintah mempunyai tugas mengelola PNBP di bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM).Data dari Laporan Keuangan KESDM menunjukan realisasi PNBP dari tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu meningkat dari Rp31,65 triliun (59,49% dari target) pada Tahun 2015 menjadi Rp65,22 triliun (195% dari target) pada Tahun 2018. Dalam rangka upaya pengoptimalisasian Penerimaan Negara Bukan Pajak, salah satu langkah yang dapat dilakukan Kementerian ESDM adalah memaksimalkan upaya penagihan piutang PNBP. Kata kunci : parfum, replika, perlindungan konsumen
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA WANPRESTASI ANTARA PEMILIK TANAH DAN PEMBANGUN RUKO DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BAGI BANGUN RUKO (PUTUSAN NOMOR 79/PDT.G/2017/PN.PTK)
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian bagi bangun merupakan perjanjian yang lahir dari kebiasaan masyarakat dalam bekerjasama untuk pemenuhan keperluan bersama yang saling menguntungkan. Perjanjian bagi bangun timbul dari adanya keinginan dua pihak atau lebih saling bekerjasama untuk membangun rumah yang tanahnya milik orang lain yang hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam kasus ini, perjanjian kerjasama telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama bagi bangun ruko tersebut, namun pihak pemilik tanah telah melakukan wanprestasi.Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan perjanjian bagi bangun tersebut dan juga untuk mengetahui apakah hasil dari putusan pengadilan tersebut sudah dilakukan atau belum.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan, ternyata pemilik tanah merasa dirugikan oleh hasil pengadilan yang telah ditetapkan dan belum melakukan hasil yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Pihak pemilik tanah juga merasa hak nya sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian juga tidak dipenuhi dengan baik oleh pihak pengembang.  Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Bagi Bangun, Wanprestasi, Ruko
PELAKSANAAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH OLEH UNIT PENGUMPULAN ZAKAT DI DESA SUNGAI RAMBAH KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama islam pada bulan ramadhan dengan tujuan mensucikan jiwa dan menolong orang yang tidak mampu agar dapat merasakan kebahagian pada hari raya idul fitri. Oleh karena itu dalam penyalurannya harus tepat sasaran kepada mustahiq agar tujuan dan cita-cita dari zakat fitrah dapat terpenuhi. Dalam praktek zakat fitrah oleh Unit Pengumpulan Zakat di Desa Sungain Rambah belum sesuai dengan pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Penyalurannya dilakukan secara tidak merata dan salah sasaran tidak mempertimbangkan apakah orang tersebut memenuhi syarat sebagai penerima zakat sesuai dengan Hukum Islam.Adapun rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah Pelaksanaan Pembagian Zakat Fitrah Oleh Unit Pengumpul Zakat di Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Sesuai Dengan Hukum Islam”. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah metode empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang terkumpul pada saat penelitiandan kemudian dianalisis. Sifat penelitian ini adalah deskriftif yaitu menggambarkan keadaan bagaimana adanya pada saat penelitian dan kemudian dianalisis sehingga dapat kesimpulan akhir.Faktor penyebab pelaksanaan pembagian zakat fitrah di Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam adalah fakir dan miskin atau penerima zakat fitrah belum sepenuhnya terdaftar sebagai mustahiq sehingga fakir  miskin yang belum terdata tidak mendapatkan haknya serta pembagian yang salah sasaran kepada orang-orang yang tergolong mampu.Akibat hukum penyaluran zakat fitrah oleh UPZ yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam berlaku ketentuan pasal 56 Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan tertulis dan sanksi berat berupa penghentian sementara dari kepengurusan  sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Upaya yang dilakukan BAZNAS terhadap UPZ  yang menyalurkan zakat fitrah tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam  adalah dengan sosialisasi, himbauan dan pendekatan kepada UPZ Desa agar dalam pelaksanaan pembagian zakat fitrah harus mendata dengan teliti para mustahiq agar harta zakat fitrah dapat dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat.Kata Kunci : Zakat Fitrah, Mustahiq,muzakki, UPZ
PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS PENGAWAS NOTARIS KOTA PONTIANAK TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jabatan Notaris dalam Perkembangan semakin memiliki peranpenting ditengan kehidupan Masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dengan diberikannya sebuah Akta yang dibuatg opleh seorang Notaris bahwa di era globalisasi peran serta Notaris sebagai Pejabat Umum menempati posisi yang penting di tengah kehidupan bisnis yang makin maju, untuk itu Notaris dalam melakukan peran di dalam pembuatan akta dan dalam tugas-tugas lain yang dijalankan memerlukan pengawasan agar Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Notaris sesuai dengan seluruh peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris, tugastugas pengawasan terhadap kinerja Notaris oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu pelaksnaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak yang tidak dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Para Notaris yang ada di Kota Pontianak, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris dengan melihat gambaran pelaksanaan pengawasan yang selama ini telah dilakukan dan sekaligus melihat faktor-faktor penghambat pengawasan tersebut, serta mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis, adalah metode pendekatan empiris, dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak belum dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris karena terbatasnya dana, waktu, dan sarana prasarana yang digunakan dalam pengawasan terhadap Para Notaris. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak adalah dengan menghimpun dana dan mendapatkan bantuan dari Kanwil Menkum Ham Provinsi Kalimantan Barat dan menghimpun Dana dari Para Notaris yang ada di Kota Pontianak, Para Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak harus menyediakan waktu untuk mengadakan rapat secara periodik untuk membahas visi , program pengawasan, hambatan-hambatan dalam pengawasan serta langkah-langkah yang akan dicapai di kemudian hari. Sarana prasarana dalam pengawasan dapat dilengkapi melalui iuran yang terkumpul dari para Notaris yang dipungut setiap bulan. Kata Kunci: Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pontianak
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA BERDASARKAN DOKUMEN PALSU DISAMPAIKAN OLEH PENGHADAP
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Sudah menjadi keharusan bagi Notaris maupun para penghadap yang terlibat dalam pembuatan akta notaris harus didasarkan pada syarat-syarat atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sering kali ditemukan pada saat pembuatan akta otentik para pihak yang menghadap kepada notaris bertindak tidak jujur yaitu dengan membawa dokumen palsu. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari akibat daripada akta yang dibuat oleh notaris. Agar nantinya Notaris tidak disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun secara pidana oleh pihak yang merasa dirugikan akibat daripada akta yang dibuat notaris maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap notaris oleh Undang Undang Jabatan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris tentang bagaimana pembuatan akta yang didasarkan kesalahan penghadap dengan membawa dokumen palsu.Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 7 Tahun 2016. Penelitian ini bersifat menganalisis secara deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan atau mengungkapkan fakta yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris dan Majelis Kehormatan serta menganalisis pertanggungjawaban perdata maupun pidana dari notaris.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris berhak mendapatkan perlindungan hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris berupa penolakan terhadap pemeriksaan maupun pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim sebagai saksi maupun terdakwa selama notaris tidak melanggar prosedural dalam pembuatan akta menurut Undang-Undang Jabatan Notaris maupun peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku. Apabila ditemukan dalam pembuatan akta notaris terbukti didalam pengadilan melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun atas kelalaiannya melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris atau perundang-undangan yang lainnya wajib memberikan pertanggungjawaban hukum baik itu secara perdata maupun pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Kata kunci : Notaris, Pelindungan Hukum, Pemalsuan Dokumen
PENERAPAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (STUDI PADA PERUM DAMRI PONTIANAK)
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah transportasi selama pandemi Covid-19. Perum Damri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi menjadi tanggung jawab besar baginya untuk menerapkan kebijakan tersebut. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah diterapkan oleh Perum Damri di Kota Pontianak, apakah kendala dalam penerapan kebijakan ini, dan bagaimana upaya dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak terhadap penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di Perum Damri Kota Pontianak.            Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam arti nyata dan menelaah bagaimana kerja hukum dalam kehidupan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap pimpinan Perum Damri, pegawai lapangan, supir, penumpang dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data selain melakukan wawancara dilakukan juga observasi atau pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian. Dan sumber data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan atau studi dokumentasi dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang kemudian hasil dari pengumpulan data tersebut dianalisa secara kualitatif yang bersifat deskriptif.            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut bahwa kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 telah diterapkan oleh Perum Damri di Kota Pontianak, dimana penerapannya telah dilakukan dengan baik dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada agar penumpang merasa aman dan nyaman menggunakan transportasi bus selama pandemi Covid-19. Dan dalam penerapan kebijakan ini ditemukan kendala dalam penerapannya yaitu masih kurang atau rendahnya kesadaran dari penumpang seperti penumpang tidak menerapkan jaga jarak fisik dan tidak memakai masker, serta masih adanya ketidakpatuhan dari petugas Damri sendiri sebagai pelaksana kebijakan ini. Terkait upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penerapan kebijakan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 adalah dengan melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan keberangkatan bus. Setiap bus akan berangkat selalu ada tim atau petugas dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang melakukan pengawasan di terminal bus seperti petugas melakukan pengecekan dokumen syarat perjalanan penumpang. Untuk sanksi dari Dinas Perhubungan apabila adanya pelanggar dari kebijakan ini hanya diberi sanksi berupa teguran.Kata kunci: Penerapan, Kebijakan, Pencegahan Covid-19, Transportasi
TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM INDONESIA DALAM MENUNTUT HAK ATAS KERUGIAN AKIBAT LEDAKAN KILANG MINYAK MONTARA BERDASARKAN PASAL 194 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laut merupakan jalur lalu lintas yang dapat menghubungkan antar negara, antar benua bahkan seluruh penjuru bumi. Selain sebagai jalur lalu lintas yang, laut juga memiliki sumber daya alam terkandung di dalamnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dewasa ini, semakin marak peristiwa akibat adanya aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan laut. Salah satu kasus terkait dengan pencemaran terhadap lingkungan laut yaitu pencemaran lingkungan laut akibat meledaknya kilang minyak Montara yang kemudian mengalir dan memasuki perairan wilayah Indonesia. Sejak kasus ini terjadi pada tanggal 21 Agustus 2009 Hingga hari ini, pihak pemerintah Australia masih belum melakukan kegiatan ganti kerugian ataupun melakukan tindakan untuk menanggulangi pencemaran di laut Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa upaya hukum Indonesia dalam menuntut hak atas kerugian pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari ledakan kilang minyak di Montara dan mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian kasus ini. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Pembahasan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu merupakan penelitian yang difokuskan terhadap analisis permasalahan hukum yang harus diselesaikan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, penyelesaian sengketa yang ditempuh sampai saat ini adalah jalur litigasi antara pihak petani rumput laut Indonesia dan perusahaan PTTEP. Namun, jalur litigasi yang diambil pihak Indonesia dinilai kurang tepat karena Indonesia seharusnya menuntut Australia atas dasar teori tanggung jawab negara berdasarkan pasal 194 UNCLOS 1982. Kedua, terdapat solusi dalam penyelesaian kasus Montara ini yaitu menggunakan jalur negosiasi. Ketiga, diharapkan adanya pembentukan hukum internasional yang mengatur secara detail terkait penyelesaian kasus pencemaran akibat eksploitasi minyak lepas pantai.Kata kunci: Ledakan Kilang Minyak Montara, Tanggung Jawab Negara, UNCLOS 1982
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 15/G/2021/ PTUN.PTK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA PONTIANAK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaku kekuasaankehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara. Salah satu kasus tentang sengketa Tata UsahaNegara di bidang pertanahan adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak dengan Nomor Perkara 15/G/2021/PTUN.PTK. Objek dalamsengketa ini adalah Surat Keputusan (Beschikking) Tergugat berupa SuratKeterangan Tanah Nomor : 200/KB/KPTH/20/80 tertanggal 1 April 1980atas nama Saad Bin Yasen. Para pihak dalam perkara tersebut adalah PT.Aneka Tambang, Tbk sebagai Penggugat melawan Kepala Desa Bukit Batusebagai Tergugat. Selain menggugat Surat Keterangan Tanah dalam PerkaraNomor 15/G/2021/PTUN.PTK, Penggugat juga melakukan Gugatanterhadap Surat Pernyataan Tanah yang akhirnya dicabut oleh Penguggat dandikabulkan pencabutannya oleh Majelis hakim yaitu dalam Putusan Nomor16/G/2021/PTUN.PTK,17/G/2021/PTUN.PTK dan 18/G/2021/PTUN.PTK.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus sengketa tanah dalamPutusan 15/G/2021/PTUN.PTK dilihat dari kompetensi absolut PeradilanTata Usaha Negara, dan untuk menggambarkan dan menganalisa terkaitdengan mekanisme Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negaraserta untuk menggambarkan dan menganalisa terkait dengan Gugatan denganPerkara Nomor : 15/G/2021/PTUN.PTK yang di ajukan di Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak dan menganalisa serta menjelaskan mengapaGugatan dalam Perkara Nomor : 16/G/2021/PTUN.PTK, Nomor :17/G/2021/PTUN.PTK dan Nomor : 18/G/2021/PTUN.PTK di cabut olehPihak Penggugat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah1.Sebelum mengajukan gugatan di PTUN, pihak Penggugat harusmengajukan Upaya Administratif, tetapi jika KTUN tersebut tidak tebukakesempatan melalui upaya administratif,ataupun orang/badan hukum perdatamerasa tidak puas dengan hasil upaya administratif, maka dalam hal itupenyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dimulaidari Proses Pra Persidangan hingga Persidangan yang dimulai dariPembacaan Gugatan, Jawaban Gugatan, Replik, Duplik, Pembuktian,Kesimpulan sampai Putusan. 2. Alasan penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara karena merasa kepentingannya dirugikandengan adanya terbitnya Surat Keterangan Tanah tersebut oleh Tergugat,tetapi gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim dikarenakanpermasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Para TergugatII Intervensi, bukanlah permasalahan hukum administrasi melainkanberkaitan dengan peristiwa hukum di bidang keperdataan yang menyangkutperselisihan hak. Sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan oleh lembagaPeradilan yang berwenang untuk itu, yaitu Peradilan Umum dalam sengketakeperdataan (kepemilikan). Selanjutnya alasan Pengggugat mencabutgugatan Nomor : 16/G/2021/PTUN.PTK, : 17/G/2021/PTUN.PTK dangugatan Nomor : 18/G/2021/PTUN.PTK karena Surat Pernyataan Tanahyang menjadi objek sengketa bukan merupakan suatu Surat Keputusan(Beschikking). Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan metodepenelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan kasus dan pendekatananalisis konsep.Kata Kunci : Perjanjian, Pembayaran, Wanprestas

Page 167 of 319 | Total Record : 3190

 165   166   167   168   169 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue