cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 48   49   50   51   52 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK ASLI DI PONTIANAK BARAT NIM. A1012151236, MARIA VERDINANDA PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini mengambil judul tentang ?Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Parfum Isi Ulang Yang Tidak Asli di Pontianak Barat?. Tujuan dalam penelitian ini adalah  (1) untuk mengetahui sejauh mana pelaku usaha melaksanakan kewajibannya terhadap konsumen,  (2) untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan maupun bentuk tanggungjawab yang di berikan oleh pelaku usaha, dan  (3) untuk memberikan kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen dalam usaha parfum isi ulang. Populasi dalam penelitian ini adalah  5 toko parfum isi ulang yang berada di daerah Pontianak Barat dan 10 orang konsumen pengguna parfum  isi ulang. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 3 toko parfum isi ulang dan 10 orang konsumen pengguna parfum isi ulang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan disajikan kedalam  laporan  penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa  (1) pelaksanaan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen belum terlaksana dengan baik, (2) tingkat kepuasan konsumen atas tanggungjawab pelayanan oleh pelaku usaha parfum isi ulang konsumen merasa belum cukup puas terhadap bentuk tanggungjawab tersebut, dan (3)  pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna parfum isi ulang juga masih belum terlaksana dengan baik  Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN KENDARAAN RODA DUA OLEH ANAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI KOTA PONTIANAK NIM. A01111115, TEODORUS KRISTOPH RIKHIE
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Kejahatan saat sekarang ini semakin hari semakin bertambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan modus operasi yang digunakan juga semakin canggih, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya. Dengan berkembangnya kejahatan pecurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian, salah satunya yang sering dilakukan adalah pencurian disertai kekerasan. Pelaku kejahatan saat ini pun tidakmengenal usia dan yang sangat meresahkan masyarakat adalah pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak.Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah asset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu berbanding lurus dengan realitas yang ada. Sebagai kertas putih dan bersih, seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari lingkup di lingkungan sekitar rumahnya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.Karena seringnya kejahatan ini terjadi diharapkan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dibuatlah aturan hukum mengenai kejahatan pencurian disertai kekerasaan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II pasal 365 (2) KUHP yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahunDalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan secara deskriptif analisis, dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian menganalisa fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan.Bahwa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan karena lingkungan dan pergaulan yang buruk sehingga mendorong anak melakukan kejahatan pencurian kendaraan roda dua dengan disertai kekerasan serta kurangnya bimbingan dari pihak keluarga  sehingga anak menjadi pelaku kejahatan.Bahwa akibat hukum terhadap anak yang melakukan pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan ditinjau dari sudut kriminologi di Kota Pontianak adalah dapat dikenakan sanksi yang berat.  upaya hukum terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan ditinjau dari sudut kriminologi di Kota Pontianak adalah dengan cara meningkatkan patroli oleh penegak hukum dan bagi masyarakat untuk meningkatkan kehati – hatian serta kewaspadaan  Keyword: Kejahatan, Pencurian Dengan Kekerasan, Anak 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN PADA PERADILAN PIDANA(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST) NIM. A1011141032, BUDI ARI DARMAWANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini menunjukan bahwa adanya hal yang baru atau suatu pandangan berbeda terhadap majelis hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST.dalam melihat kedudukan rekaman CCTV yang dihadirkan dalam persidangan kasus ini. Dalam kasus ini, dihadirkannya rekaman CCTV pada dasarnya bertujuan memberi terang akan tindak pidana yang terjadi. Pihak penuntut umum memiliki kemudahan dalam pembuktiannya dikarenakan hadirnya rekaman CCTV ini yang mana telah berhasil merekam keseluruhan kejadian perkara. Penuntut umum pun tidak tanggung-tanggung menghadirkan seluruh saksi maupun ahlinya yang dengan rekaman CCTV ini mampu memperkuat keterangan saksi maupun ahlinya. Ditambah lagi rekaman CCTV ini sebelumnya telah terdata sebagai barang bukti pada proses penyidikan yang telah dilakukan verifikasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh pihak penyidik dalam hal ini digital forensik puslabfor Polri bersama INAFIS Polri. Namun dalam kasus ini pihak terdakwa bersama dengan penasehat hukumnya menemukan adanya indikasi telah dilakukannya ?tempering? atau terjadinya pengubahan terhadap rekaman CCTV sehingga terdakwa terlihat seperti melakukan apa yang dituduhkan oleh penuntut umum. Indikasi ini pun merupakan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang kemudian oleh penasehat hukum dihadirkannya saksi ahli yang kompeten dalam bidang video dan gambar. Rekaman CCTV yang sejatinya hadir untuk menjadi titik terang demi memudahkan pembuktian dalam persidangan namun kehadirannya menjadi perdebatan hukum yang mempertanyakan kedudukan rekaman CCTV yang tidak lepas pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.
HAMBATAN KEPOLISIAN DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KELURAHAN DALAM BUGIS PONTIANAK TIMUR NIM. A01112297, I MADE BAYU AMBARA PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks yang membuat pola perilaku masyarakat semakin tidak terkendali yang menandakan bahwa suatu gejala sosial telah terjadi, salah satunya kejahatan yang dari dulu hingga sekaran tidak ada kata akhir, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan yang bersifat luar biasa. Kejahatan-kejahatan khusus yang sering dilakukan ialah narkotika, dengan efek atau akibat yang dirasakan bagi para pengguna yang membuat indonesia menjadi darurat narkotika dikarenakan semakin banyaknya pecandu-pecandu narkotika yang disebabkan oleh perbuatan pengedar narkotika yang tidak bertanggung jawab.          Skripsi ini berjudul “Faktor Faktor Penghambat Yang Dihadapi Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Terkait Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kelurahan Dalam Bugis, Pontianak Timur , adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah “ berusaha mencari faktor penyebab peredaran narkotika di Kampung Beting, Pontianak timur”. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitiannya Deskriptif analisis, dalam hal ini terjadinya peredaran narkotika di Kelurahan Dalam Bugis, Pontianak Timur masih menjadi permasalahan yang pelik, masih susah nya aparat penegak hukum untuk menangani sepenuhnya permasalahan narkotika di daerah tersebut          Sulitnya Pengungkapan yang dilakukan oleh aparat Penegak Hukum yang menjadi alasan utama terbentuknya penulisan ini, hal itu dikarenakan banyak hambatan yang dialami oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak didalam mengungkapkan kejahatan narkotika di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak           Pendekatan kriminologi dan pengumpulan fakta di lapangan diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk menuntaskan kejahatan narkotika yang telah membudaya di kawasan Kelurahan Dalam Bugis ( kampung beting ), Pontianak Timur tersebut. Kata Kunci : Narkotika, Kejahatan, Peredaran, Faktor penyebab,Pengungkapan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH ASURANSI AKIBAT AGEN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PONTIANAK NIM. A11112083, REZA DANIYALA SITORUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Nasabah Asusransi Akibat Agen Yang Tidak Bertanggung Jawab Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen  Di Kota Pontianak” bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan tanggung jawab agen terhadap nasabah asuransi di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab tidak dilaksanakannya tanggung jawab oleh agen kepada nasabah asuransi. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah asuransi terhadap kerugian yang disebabkan oleh agen yang tidak bertanggung jawab.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi di Kota Pontianak belum berjalan sebagaimana amanat UU Perlindungan Konsumen, hal ini dapat dilihat dalam prakteknya masih terdapat persoalan bagi nasabah atau tertanggung untuk mendapatkan haknya, klaim asuransi menjadi tidak jelas karena agen melepaskan tanggung jawab dari membantu nasabah untuk mengajukan klaim asuransi yang telah jatuh tempo atau yang ingin diakhiri oleh nasabah. Bahwa tanggung jawab agen terhadap nasabah asuransi di Kota Pontianak terhadap nasabah tidak dilaksanakan sebagaimana janji yang diberikan oleh agen, karena agen merasa tanggung jawab ada ditangan perusahaan asuransi yang meanungi mereka sehingga mereka tidak merasa harus bertanggung jawab terhadap nasabah asuransi yang telah membeli produk asuransi dengan agen. Bahwa faktor penyebab tidak dilaksanakannya tanggung jawab oleh agen kepada nasabah asuransi disebabkan oleh berbagai faktor yaitu agen tidak lagi bekerja pada perusahaan asuransi yang diikuti oleh tertanggung, agen hanya berusaha mendapatkan bonus pada saat menawarkan asuramsi sehingga tidak memikirkan dampak bagi tertanggung. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah asuransi terhadap kerugian yang disebabkan oleh agen yang tidak bertanggung jawab adalah dengan melakukan pengajuan permohonan kepada perusahaan asuransi untuk memberikan hak-hak tertanggung secara musyawarah dan mupakat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kerugian, Nasabah Asuransi
UPAYA HUKUM TERHADAP PARA PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU DI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN 1 MILIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT KOTA PONTIANAK NIM. A1011151090, MUHAMMAD YOGA WAHYU ALDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Tanah merupakan bagian dari bumi yang sangat penting untuk mendukung aktivitas dan kehidupan manusia serta kepadatan penduduk yang sangat tinggi menyebabkan bagitu banyak orang yang membutuhkan tanah, baik untuk tinggal, berusaha dan juga salah satu investasi untuk meraih keuntungan. Permasalahan yang timbul pada saat para pemegang Hak Guna Bangunan di kelurahan Benua Melayu Darat kota Pontianak diketahui ada beberapa pemegang Hak Guna Bangunan tersebut tidak memperpanjang Hak Guna Bangunan miliknya dikarenakan para pemegang Hak Guna Bangunan merasa keberatan dengan adanya pembayaran uang pemasukan dan disertai proses pada saat mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan tersebut.                        Tujuan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Hukum Terhadap para Pemegang Hak Guna Bangunan yang telah berakhir masa berlakunya di atas Tanah Hak Pengelolaan 1 milik Provinsi Kalimantan Barat di kelurahan Benua Melayu Darat kota Pontianak” adalah untuk mengetahui data dan informasi tentang Hak Guna Bangunan di kelurahan Benua Melayu Darat kota Pontianak, faktor yang menyebabkan para pemegang Hak guna bangunan tidak memperpanjang Hak Guna Bangunan serta upaya yang dilakukan pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap para pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak memperpanjang Hak Guna Bangunan yang telah berakhir masa berlakunya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah Eksploratif deskriptif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah Total sampling. Penulis mengambil sampel : Biro Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan para pemegang Hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya sebanyak 23 orang di atas tanah Hak Pengelolaan 1 milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di kelurahan Benua Melayu Darat kota Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan bahwa banyak pemegang Hak Guna Bangunan di kelurahan Benua Melayu Darat kota Pontianak tidak memperpanjang Hak Guna Bangunan miliknya dikarenakan faktor biaya perpanjangan dan proses perpanjangan. Terlebih lagi dari pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang belum ada melakukan upaya hukum terhadap para pemegang Hak Guna Bangunan di kelurahan Benua Melayu Darat kota Pontianak yang belum memperpanjang masa berlaku Hak guna bangunan tersebut. Maka dari itu jika pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum melakukan upaya berupa memberikan sanksi membayar denda yang sudah ditetapkan nilainya atau meminta kepada pemegang Hak Guna Bangunan untuk membongkar bangunan di atas tanah tersebut. Jika tidak diperpanjang maka tanah tersebut dapat dianggap Ilegal dan berdampak pada kurangnya pendapatan daerah.Kata kunci: Pemegang, Hak Guna Bangunan ,dan Hak Pengelolaan.
PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 236 UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANGLALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Di kabupaten Mempawah) NIM. A11111224, YOANFEBRIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Hukum bukanlah satu-satunya alat dalam menyelesaikan suatu permasalaha yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Namun hukum tetap diperlukan dalam menyelesaikan setiap permasalah yang terjadi baik dikalang pemerintahan maupun dikalangan masyarakat sendiri.Karena tanpa hukum maka ibarat sayur tanpa garam, dan dalam hubungannya dengan pengganti rugian yang ditimbulakan sebagai akibat terjadinya kecelakaan maka tanggung jawab tersebut ada pada di pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan.Ganti rugi dimaksud sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 236 Undang Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana penyelesaian diluar pengadilan dapat dilakukan berdasarkan yang dimaksud dalam pasal tersebut dan pihak Kepolisian juga dapat terlibat dalam penyelesaian diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan penyelesian jalan kekeluargaan.Dalam prakteknya ternyata penerapan Pasal 236 ini sangatlah tidak mudah untuk dilakukan, ini dikarenakan adanya sifat egoisme dari para pihak yang bermasalah.Oleh sebab itu diperlukan kesadan hukum agar dalam menyelesaikan permasalah dimaksud kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Kata kunci ; hukum, egoisme dan kesadaran masyarakat.
WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULAMM) KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG NIM. A1011141137, ZULHAIDAH PAJARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Dalam rangka meneruskan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum pastinya berhubungan dengan pendanaan. Pemerintah berupaya menyediakan fasilitas pembiayaan melalui lembaga pembiayaan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang merupakan lembaga pembiayaan yang produk dan layanannya saat ini cukup diminati oleh pelaku usaha karena dirasa mampu menjangkau pelosok daerah dan dengan persyaratan yang ringan. Jasa pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan secara langsung kepada usaha mikro kecil melalui kantor-kantor Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menelaan, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik komunikasi langsung dengan cara wawancara kepada Kepala Unit PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dan teknik komunikasi tidak langsung dengan cara penyebaran angket/kuesioner kepada debitur PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.Dalam perjanjian pembiayaan antara debitur dengan pihak PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dibuat oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Namun seiring berjalannya waktu timbul hambatan dikarenakan debitur tidak melaksanakan isi dari surat perjanjian pembiayaan tersebut.Faktor penyebab debitur tidak melaksanakan isi dari perjanjian pembiayaan tersebut dikarenakan usaha yang didirikan debitur dengan fasilitas pinjaman pembiayaan tersebut mengalami penurunan yaitu debitur tidak membayar angsuran setiap bulannya. Akibat hukum yang timbul dari tidak dilaksankannya kewajiban oleh debitur yaitu diberikan perpanjangan waktu pembayaran sampai lunas. Upaya hukum yang di tempuh oleh pihak kreditur yaitu menyita dan menjual barang jaminan. Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Pembayaran, Wanprestasi
EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERKAIT PENGELOLAAN SAMPAH YANG BAIK DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KOTA PONTIANAK. NIM. A1011141121, THOMAS GUNAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Pontianak merupakan ibukota daerah Kalimantan Barat yang memiliki jumlah penduduk sekitar 655.432 jiwa (Dukcapil, 2017) dimana setiap jiwanya menghasilkan 2,75 liter sampah setiap harinya. Jadi jika di totalkan maka setiap harinya Kota Pontianak menghasilkan 1.802.438 liter perhari. Sedangkan sampah yang dapat diangkut ataupun di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berjumlah 1.547.000 liter sampah, hal ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana TPS dan Kendaraan pengangkut sampah agar bisa dibawa semuanya ke TPA Batulayang. Serta di ketahui juga ada sebagian masyarakat yang membakar sampahnya sendiri dengan total 255.823 m3 sampah setiap harinya sehingga tidak di sampai ke TPS. Selain itu sampah-sampah yang sudah tiba di TPA Batulayang hanya dikelola sebatas penataan saja dengan sistem landfill (timbun), belum dapat diolah menjadi energi yang terbarukan.Penelitian ini merupakan penelitain hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penulis peroleh dari lapangan dari hasil wawancara dengan pihak terkait serta data-data pengelolaan sampah yang diperoleh langsung dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Serta sumber data sekunder penulis dapat dari penggunaan buku-buku, jurnal, arsip, literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan ke obyek penelitian serta studi kepustakaan untuk mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, teknik analisis dengan menggelompokkan, dan menyeleksi data-data yang diperoleh dari lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa Pengelolaan sampah yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak belum dapat dikatakan maksimal karena pengelolaan sampah hanya sebatas penataan saja dan belum bisa diubah menjadi energi yang terbarukan dalam skala besar. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi yaitu mulai dari belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan sampah di kota pontianak, kurangnya tenaga pekerja ahli dan non ahli, Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai, Anggaran yang masih kecil untuk memenuhi biaya operasional pengelolaan sampah dan belum memiliki teknologi yang mampu mengubah sampah menjadi energi yang terbarukan dalam jumlah besar, juga dikarenakan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih kurang terutama dalam menjalankan prinsip Pengelolaan Sampah 3R karena masih minimnya informasi dan pengetahuan masyarakatKata Kunci : Efektifitas, Pengelolaan, Sampah, Wewenang, Berwawasan Lingkungan.
PERSEPSI HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TERHADAP PEMBEBASAN TERSANGKA BUDI GUNAWAN OLEH HAKIM SARPIN DALAM PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NIM. A1011151127, JONATHAN HIERO TAMBUNAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Judul Skripsi ini adalah Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Terhadap Pembebasan Tersangka Budi Gunawan Oleh Hakim Sarpin dalam Praperadilan Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. dengan rumusan masalah (1). Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Praperadilan? (Studi Kasus : Budi Gunawan) (2) Apakah Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dengan Alasan Tidak Tidak Sahnya Penetapan Tersangka di Praperadilan Dibenarkan Secara Hukum?. Yang dalam metode penulisannya menggunkan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis. Dari penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada rumusan masalah pertama, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpersepsi bahwa apa yang telah diputuskan hakim sarpin adalah telah sesuai prosedur hukum, sedangkan pada rumusan masalah yang kedua ialah pertimbangan Hakim Sarpin dalam memutuskan perkara Budi Gunawan adalah keliru karna Hakim Sarpin menggunakan metode Rechfinding dalam memutuskan sidang praperadilan berdasarkan penetapan tersangka yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kata Kunci : Hakim Sarpin, Berpersepsi, Rechtfinding

Page 50 of 309 | Total Record : 3081

 48   49   50   51   52 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue