cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 36   37   38   39   40 
PENEMPATAN NARAPIDANA ANAK DENGAN NARAPIDANA DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LHOKNGA Muhammad Qamarul Akhyar; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak–Pasal 3 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah memastikan anak-anak yang sedang menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti dipisahkan dari orang dewasa, bebas penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam. Perlindungan yang dapat diberikan dengan cara memindahkan tahanan anak agar terpisah dari tahanan dewasa dalam LAPAS. Namun pada pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Tujuan Penulisan Skripsi ini ialah menjelaskan faktor penempatan narapidana anak dengan narapidana dewasa, mengetahui dampak yang timbul akibat pencampuran penempatan Narapidana Anak dan Narapidana Dewasa, serta menjelaskan proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan terori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden informan dan data sekunder meliputi Perundang-undangan, tinjauan kepustakaan, serta karya ilmiah. Hasil penelitian bahwa faktor penempatan narapidana anak dengan narapidana dewasa di sebabkan faktor putusan pengadilan serta faktor permintaan orang tua. Dampak timbul akibat pencampuran antara narapidana Anak dengan narapidana dewasa adanya dampak positif (mudah diakses oleh orang tua, terpenuhinya pendidikan dan dampak Negatif (berpengaruh terhadap psikologi, social dan biologis). Upaya Pembinaan yang dilakukan oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga Terhadap Narapidana Anak yaitu melakukan pembinaan kesadaran beragama serta melakukan pembinaan kecerdasan. Disarankan kepada LAPAS ada tahanan anak yang diletakkan seharusnya menambah fasilitas yang harus diberikan kepada tahanan anak dan harus menempatkan tahanan anak berbeda atau terpisah dengan tahanan dewasa, agar tidak bisa saling komunikasi.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penempatan Narapidana, Anak
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TAKENGON) Desi Rahmadani; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan ringan serta kendala dan  upaya penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pembakaran hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan  hakim dalam memutuskan putusan ringan adalah dikarenakan luas lahan yang terbakar, faktor usia dari pelaku, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum. Kendala yang ditempuh oleh penyidik dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pembakaran hutan adalah lokasi kebakaran hutan yang terlalu jauh, sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya saksi, dan tradisi masyarakat. Upaya yang ditempuh oleh penyidik adalah melakukan upaya preventif yaitu, patroli terpadu pencegahan karhutla, penyuluhan seperti sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar dan pemasangan spanduk serta melakukan pemetaan wilayah, sedangkan upaya represif dari kepolisian adalah memastikan setiap para pelaku pembakaran hutan dijatuhi hukuman semaksimal mungkin agar pelaku tidak melakukan lagi tindak pidana pembakaran hutan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Disarankan kepada pemerintah daerah agar menggunakan teknologi citra satelit agar bisa mempermudah upaya mendeteksi persebaran kebakaran hutan dan lahan di wilayah Aceh Tengah. Teknologi citra satelit juga bisa melakukan upaya pemantauan areal bekas kebakaran hutan dengan cepat dan memiliki akurasi yang tinggi.Kata Kunci : Tindak Pidana, Hutan, Pembakaran Hutan
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 04/JN/2019/MS.ACEH TENTANG JARIMAH ZINA TERHADAP ANAK Faradiba Ummami Kamaruzzaman; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan adanya ketidaktepatan Penuntut Umum dalam memilih Pasal yang didakwakan dan menganalisis putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dakwaan penuntut umum kurang tepat dalam menetukan tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa dalam perkara tersebut lebih tepat didakwa dengan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jarimah Zina Terhadap Anak. Majelis hakim dalam memutuskan perkara dinilai tidak memperhatikan fakta di persidangan dan kurang memperhatikan asas proporsionalitas dalam mengambil keputusan. Sehingga putusan pengadilan tersebut tidak mencapai unsur keadilan karena tidak memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban yang merupakan anak. Disaranan kepada penuntut umum untuk lebih memperhatikan secara teliti dan cermat dalam pembuatan surat dakwaan dan disarankan kepada majelis hakim untuk lebih memperhatikan hak-hak dan kepentingan korban yang merupakan anak dibawah umur dan memiliki kondisi keterbelakangan mental dan selalu memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan agar terpenuhinya asas keadilan, kemanfaatan, kepastian. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan agar memperhatikan ketentutan perundang-undangan yang berlaku.Kata Kunci: Studi Kasus, Mahkamah Syar’iyah, Jarimah, Anak
TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Said Hafidz Mahya; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor terjadinya tindak pidana melakukan penyimpanan bahan bakar minyak Tanpa Izin, upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya penyimpanan bahan bakar tanpa izin adalah faktor ekonomi dan minimnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyimpanan bahan bakar minyak adalah upaya preventif yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi dan upaya represif yaitu dengan cara melakukan penindakan pidana secara cepat. Hambatan bagi penyidik adalah menetapkan tersangka utama yang berlindung dibalik jabatan dan memanfaatkan hukum dan lamanya masyarakat melapor. Disarankan kepada pihak Dinas ESDM untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat agar mendaftarkan izin usaha penyimpanan minyak dan juga diperlukan upaya penyerdahanaan perizinan agar mempermudah masyarakat dalam memperpanjang izin usaha penyimpanan bahan bakar minyak.Kata Kunci: Tindak Pidana, Bahan Bakar, Tanpa Izin
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN OLEH KARYAWAN TIDAK MENYETOR HASIL PENJUALAN TOKO (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Agustian Putra; Dahlan Ali
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan unsur-unsur penggelapan pada perbuatan tindak pidana tidak menyetor hasil penjualan toko oleh karyawan, bentuk pertanggungjawaban pidana hasil penjualan toko oleh karyawan dan kendala dalam upaya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana hasil penjualan toko oleh karyawan. Data yang diperoleh dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dari unsur-unsur pada perbuatan tindak pidana penggelapan oleh karyawan diantaranya semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok pasal 372 KUHP dan unsur-unsur khusus yang memberatkan. Bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang meliputi tanggungjawab pidana dan perdata. Kendala dalam upaya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana hasil penjualan toko oleh karyawan yaitu kurangnya sarana prasarana, kurangnya pengawasan tempat usaha oleh penegak hukum, saksi yang kurang tepat dalam memberikan keterangan di kepolisian dan regulasi dengan sanksi pidana yang relatif singkat.  Disarankan aparat penegak hukum termasuk penyidik tepat dalam menentukan pasal pada pelaku, memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat dengan cara memperbanyak membuat sosialisasi penyuluhan hukum supaya masyarakat memahami bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan oleh karyawan dan kepada pemerintah responsif dan memfasilitasi terhadap kendala yang dihadapi aparat penegak hukum.Kata Kunci : penggelapan dalam jabatan, pertanggungjawaban, Karyawan
TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA DALAM MELINDUNGI GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK (Kasus Penurunan Bendera Kedutaan Besar Iran Di London) Mela Yunita; Lily Husny Putri
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 2: Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Tanggung jawab negara penerima dalam melindungi gedung perwakilan diplomatik telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Namun dalam prakteknya, gangguan dan perusakan terhadap gedung perwakilan diplomatik masih sering terjadi. Salah satunya yaitu kasus penyusupan yang dilakukan oleh pengikut al Shirazi terhadap gedung kedutaan Iran di London pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh negara penerima terhadap gedung perwakilan diplomatik di negaranya tidak boleh melebihi kapasitas ancaman maupun kurang dari ancaman tersebut. Dalam kasus penurunan bendera kedutaan besar Iran di London ini bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh Inggris selaku negara penerima yaitu dengan menangkap para penyusup tersebut setelah kejadian. Namun, tindakan para penyusup tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Pasal 22 Konvensi Wina 1961.Kata Kunci: Gangguan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Konvensi Wina 1961
DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Ghina Sausan Nabilah Nofal; Ida Keumala Jempa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan tindak pidana peredaran uang palsu, dampak disparitas pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana peredaran uang palsu dan upaya meminimalisir terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan. Faktor Penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu adalah pelaku merupakan sumber peredaran uang palsu (pencetak uang palsu) sehingga hakim memberikan sanksi hukuman pidana penjara dengan jumlah 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pelaku lainnya merupakan pelaku peredaran uang palsu dengan jumlah yang kecil, dampak terhadap disparitas pidana adalah timbul rasa diperlakukan tidak adil dan munculnya pandangan negatif pada lembaga peradilan serta upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana adalah dengan melihat putusan hakim terdahulu serta menilai seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Saran kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah membuat suatu pedoman tertulis untuk menentukan sanksi pidana yang tepat terhadap tindak pidana peredaran uang palsu, sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan meminimalisir terjadinya disparitas pidana.Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Peredaran, Uang Palsu.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLIANDRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya) Martunis Martunis; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Poliandri merupakan bagian dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “dihukum penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang kawin sedang diketahuinya, bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi. Dalam praktiknya. terjadi tindak pidana poliandri di berbagai daerah khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor/Polres Aceh Jaya. Penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana poliandri dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana poliandri. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana poliandri di wilayah hukum Kepolisian Resor Aceh Jaya diantaranya adalah faktor rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi, faktor keluarga yang kurang harmonis, dan faktor lingkungan tempat tinggal. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana poliandri belum berjalan dengan efektif diantaranya adalah faktor subtansi hukum berupa ketentuan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku maupun anggota masyarakat yang lain. Selain itu faktor budaya hukum dan struktur sosial yang belum mampu melakukan kontrol sosial kepada individu masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut.  Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Poliandri
Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/PID.B/2020/PN.YYK Tentang Tindak Pidana Memaksa Masuk Ke Rumah Orang Lain Dengan Melawan Hukum Husnul Rizal; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1996, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.Burhan Bungin, 2007, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Nina Maulany Herlan, Rahaditya, R., 2020, “Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 451/Pid/2019/PT.DKI)“ Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, Desember.Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, 2018, Dekonsentrasi Putusan Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Suatu Penelitian Di Wilayah Pengadilan Negeri Banda Aceh) Haidar Naufal Zakky; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –  Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana terhadap pelaku yang menjadi perantara jual beli Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sanksi pada putusan nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Banda Aceh masih belum sesuai dengan prosedur hukum dimana jaksa dan hakim belum tepat mendakwa dan memutus pelaku sesuai dengan putusan yang diatur di Undang Undang yang berlaku dan Dasar pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana Narkotika didasarkan pada 2 hal yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk lebih teliti dalam mendakwa dan memutus perkara pelaku perantara narkotika dan diharapkan juga untuk untuk dilakukannya penanganan yang lebih serius dalam penerapan sanksi bagi pelaku agar dapat terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarkat yang taat akan hukum dan bebas dari narkotika sehingga dapat untuk memutus sumber dari perantara narkotika agar tidak terus berkembang menjadi lebih besar.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Perantara, Jual Beli, Narkotika.

Page 38 of 44 | Total Record : 434

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue