Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[REVITALISASI HUKUM ADAT LAOT SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENANGKAPAN IKAN DI LAUT ACEH BAGIAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Suriyani, Meta]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>;
<![CDATA[Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8183
<![CDATA[Akibat perkembangan zaman, hukum adat laot telah banyak dikesampingkan keberadaannya. Masyarakat nelayan telah sering melanggar hukum adat laut. Sehingga telah mengabaikan kearifan lokal yang seharusnya dipertahankan. Revitalisasi hukum adat laot terhadap masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laot Kabupaten Aceh Timur harus dilakukan untuk mencegah hilangnya nilai-nilai sebagai kearifan lokal yang ada pada masyarakat nelayan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran Panglima Laot, peran Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan hukum adat laut dan pengelolaan perikanan, kesadaran masyarakat nelayan untuk mempertahankan hukum adat laot sebagai ciri khas kearifan lokal. Metode penelitian dilakukan yaitu penelitian yuridis empiris]]>
<![CDATA[KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM KELUARGA DI ACEH ]]>
<![CDATA[Sahara, Siti]]>;
<![CDATA[Yuni Elisdawati]]>;
<![CDATA[Auliaurrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8184
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak wajar. Karena seorang istri juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami. Hak tersebut adalah hak untuk menikmati hidup bahagia. Korban kekerasan dalam rumah tanggga tidak banyak mendapat perlindungan hukum untuk memulihkan penyakit yang dia alami karena menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengatur Restitusi, berbeda dengan Aceh yang menjalankan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat Istiadat yang mengatur tetang Sayam Diat dan Ganti rugi bagi korban perselisihan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Restitusi Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penerapan Restitusi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aceh. Hasil penelitian bahwa Perlindungan Bagi korban Kekerasan belum mendapatkan rasa keadiilan yang bermartabat di karenakan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 belum mengatur tentang Restitusi, berbeda dengan Aceh yang meneraapkan Qanun nomor 9 tahun 2008 yang tencantumkan sanksi Sayam, Diyat Dan ganti kerugian yang bisa di jatuhkan bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL MENURUT PANDANGAN PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Aldino, Hanri]]>;
<![CDATA[Liza Agnesta Krisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8196
<![CDATA[Sistem peradilan pidana harus mencerminkan nilai keadilan dalam menghukum mereka yang melakukan kekerasan seksual. Dalam hal ini, tersangka melakukan tindak kekerasan sebagai pendidik yaitu. memaksa anak untuk berhubungan seks dengannya. Putusan hakim menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan pasal 81 pasal 1, 3 dan 5. Pasal 76D UU No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 sudah. Pasal 65 (1) KUHP. Rumusan masalah adalah: Bagaimana hubungan pemidanaan pelaku kekerasan seksual dalam sistem pidana dengan Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana fokus penelitiannya adalah pada data sekunder, sehingga terlihat pertimbangan hakim dalam putusannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual yang utamanya berupa hukuman mati dan hukuman lain seperti denda, restitusi, dan lain-lain, tidak melanggar hak asasi manusia menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28J(2) dan Pasal 28I(1), sehingga hak tersebut tidak mutlak (hak yang dapat dibatalkan). Hukuman terhadap pelaku harus ditegakkan, meski belum memberikan efek jera dan menyeluruh.Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan biaya kebiri kimia dan ganti rugi dibebankan kepada terdakwa yang melanggar Pasal 67 KUHP. Sinkronisasi antar subsistem peradilan pidana, khususnya pengadilan, yang didukung oleh kelembagaan yang memadai, diperlukan agar pemidanaan mencerminkan nilai keadilan, sesuai dengan ajaran hukum dan moral, untuk kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERNIKAHAN SIRI PADA KANTOR URUSAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Asiyah, Nur]]>;
<![CDATA[Fatimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8207
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Batee Puteh, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan pernikahan pada hukum di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dan normatif. Studi hukum empiris menggunakan informasi langsung yang diperoleh dari lapangan. Penelitian yang dihimpun melalui penelitian kepustakaan, atau lebih dikenal dengan data sekunder dari sumber- sumber seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, dikenal dengan penelitian yuridis normatif. Pelaksanaan pendaftaran akad nikah baru pada pelaku nikah siri di KUA Langsa Lama adalah melalui 3 tahapan diantaranya adalah pendaftaran, pelaksanaan screening pra nikah dan pelaksanaan pengulangan akad nikah. Pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah adalah pengulangan nikah secara teori hukumnya boleh berdasarkan pendapat qaulu shahih. Pengulangan akad nikah ini tidak mempengaruhi akad pada pernikahan pertama.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN TERHADAP PENGGUNA KENDARAAN DARI LUAR DAERAH TANPA SURAT IZIN ]]>
<![CDATA[Zuleha, Zuleha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8209
<![CDATA[Kebijakan pengguna kendaraan yang masuk tanpa izin dari luar daerah merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan di wilayahnya. Pelaksanaan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban serta mengoptimalkan penggunaan infrastruktur jalan yang terbatas. Kendaraan yang datang dari luar daerah tanpa izin dapat menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, konflik antara warga dan pengguna kendaraan, serta menambah beban infrastruktur jalan. Kebijakan ini biasanya dilakukan melalui sistem pemeriksaan kendaraan penyeberangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan efisien bagi masyarakat dan pengguna jalan lainnya]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLP2B) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN PENDEKATAN PARTICIPATORY ACTION RESEARCH (PAR) ]]>
<![CDATA[Agusmidah]]>;
<![CDATA[Iswan Kaputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.6804
<![CDATA[Declining agricultural land and poor conditions, as well as the impact of food shortages, are clearly contrary to Indonesia's commitment to the Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). SDGs goal number 2 is to end hunger, achieve food security, improve nutrition and promote sustainable agriculture, in line with Indonesia's development priorities. Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning PLP2B in Serdang Bedagai Regency has been enacted, but the fact is that paddy fields have decreased from 2017 to 2018, namely an area of 38,725 ha to 36,168 ha (a decrease of around 2,500 ha). The legal issue raised is whether the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2015 for The Protection Of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B) in Serdang Bedagai district has been effective so as to encourage the achievement of sustainable development goals (SDGs). The Participatory Action Research (PAR) approach is used because the respondents are farmers so that the methods of sharing stories, in-depth interviews and focus group discussions are more likely to be carried out, participants/informants have more opportunities large share their experiences, ideas, and reflections more openly. In general, Regional Regulation No. 1 of 2015 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land (PLP2B) in Serdang Bedagai has not been properly implemented. Formation of the Implementation Planning Team or Working Group has just been formed and at the time this report was prepared, the team only got to the first meeting.]]>
<![CDATA[Pelestarian Khazanah Adat Aceh Bagi Kawula Muda Menurut Qanun No. 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh ]]>
<![CDATA[Nur Anshari, Nur Anshari]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.7740
<![CDATA[Disaat zaman semakin canggih dan modern, Adat Aceh semakin memprihatinkan khususnya pada kawula muda yang semakin tidak mengenal adat dan budaya Aceh. Sejak adanya Qanun No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh, khususnya di kota Langsa membuat kita menyadari arti penting dari melestarikan dan mewariskan adat dan istiadat Aceh terhadap generasi muda di Kota Langsa. Maka, dalam masalah yang akan diteliti kali ini penulis merumuskan dua hal yakni bagaimana langkah-langkah dan hambatan Majelis Adat Aceh Kota Langsa dalam melestarikan dan mewariskan khazanah adat Aceh bagi kawula muda pada implementasi Qanun No. 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh di Kota Langsa. Adapun metode penelitian adalah menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil pembahasan dijelaskan dalam bentuk kualitatif yakni deskripsi terhadap gambaran-gambaran dan kejadian yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Majelis Adat Aceh kota Langsa dalam melestarikan dan mewariskan khazanah adat Aceh bagi kawula muda di kota langsa adalah masih pada tahap memperkenalkan dan mensosialisasikan adat istiadat Aceh untuk anak-anak sekolah. Sedangkan, hambatan yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh Kota Langsa selain dana operasional yang tidak ada, yakni MAA Kota Langsa hanya berfungsi menghimbau, bukan pada posisi menyuruh atau melarang terkait dengan adat-adat di kota Langsa. MAA focus menunggu terbentuknya Lembaga adat/ peradilan adat yang ada di gampong-gampong yang merupakan ujung tombak untuk berjalannya dan lestarinya adat Aceh di gampong.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI REHABILITASI VERSUS PENJARA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA SESUAI UU NOMOR 35 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[SRI WENI REVIANTI]]>;
<![CDATA[Mahzaniar]]>;
<![CDATA[Halimatul Mariyani]]>;
<![CDATA[Dani Sintara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8597
<![CDATA[Penyalahguna Narkotika pada lingkungan masyarakat sangat kerap dijuluki sebagai sampah masyarakat yang sangat merusak generasi bangsa. Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika salah satunya diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tentang Narkotika dengan penjatuhan Hukuman Rehabilitasi ataupun Pidana Penjara. Pasal 127 Undang-undangNomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan agar mereka yang merupakan pecandu dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hasil Penelitian menunjukkan di Pengadilan Negeri Langsa pada Tahun 2021 terregistrasi sebanyak 27 putusan perkara Narkotika dengan pasal 127 dalam penjatuhan hukuman pidana penjara hal ini menunjukkan adanya tanda tanya bagaimana seseorang penegak hukum mengimplikasikan suatu aturan. Penelitian ini dilakukan secara Kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, melalui pengambilan sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier]]>
<![CDATA[TANGGUNG GUGAT DOKTER BEDAH ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI TERHADAP KEGAGALAN IMPLAN PASCA OPERASI PASIEN ]]>
<![CDATA[Wibowo, Muhammad Andri]]>;
<![CDATA[Andika Persada Putera]]>;
<![CDATA[Agung Pramono]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8671
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik pelayanan bedah ortopedi dan traumatologi di rumah sakit serta menganalisis tanggung jawab dokter bedah ortopedi dan traumatologi terhadap kegagalan implan pasca operasi pada pasien. Dari penelitian ini diketahui bahwa kegagalan implan pasien pasca operasi merupakan salah satu risiko dari tindakan medis bedah. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu berusaha mencari kebenaran yang runtut berdasarkan asas dan falsafah dasar hukum positif serta berusaha mencari hukum yang tepat dalam menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Undang-Undang praktik kedokteran tidak mengatur secara tegas risiko medis, sehingga perlu adanya reformasi undang-undang yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter. Undang-Undang Praktik Kedokteran yang memuat perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan adalah Pasal 50 yang menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran berhak memperoleh perlindungan hukum dalam hal tenaga kesehatan melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus terlebih dahulu dilakukan, bisa melalui mediasi. Kata kunci: tanggung jawab, ortopedi dan traumatologi kegagalan implant.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Physical Sexual Harassment Yang Dialami Perempuan ]]>
<![CDATA[Shelvi Rusdiana]]>;
<![CDATA[Tantimin]]>;
<![CDATA[Ling, Suryani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8782
<![CDATA[Sexual harassment against women is an act that does not reflect an attitude of caring between humans. Sexual harassment predominantly occurs in women due to the stigma that makes women as beings who have a weaker and lower position than men. The law functions to accommodate the community in order to provide security in public spaces. The function of law is to define societal norms, that law follows developments in societal behavior. This article uses normative legal research methods because this research originates from existing legal norms. With the type of legal approach, statutory regulations (Statue Approach), conceptual approach (Conceptual Approach) and case approach (Case Approach). The data used uses secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in writing this article was through literature study (Library Research) and analyzed using descriptive qualitative methods. So the general aim of the characteristics of this article is to find out what forms of legal protection exist for victims of physical sexual harassment crimes experienced by women in Indonesia.]]>
