cover
Contact Name
Andes Fuady
Contact Email
andes@um-tapsel.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.nusantara@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
ISSN : 2541657X     EISSN : 25500813     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Arjuna Subject : -
Articles 4,201 Documents
PENGARUH KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA TAHUN ANGGARAN 2025 DIPESANTREN Resti Amanda Siregar; Ali Nurdin; Rajab Ansari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i8.2026.2059-2062

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota di Pesantren Mangaraja Panusunan Ahir Hasibuan Tahun Anggaran 2025. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berperan dalam memenuhi kebutuhan anggota, meningkatkan partisipasi ekonomi, serta memberikan manfaat melalui pelayanan usaha dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Kesejahteraan anggota diukur melalui aspek pendapatan, pemenuhan kebutuhan, kondisi ekonomi, kepuasan anggota, serta rasa aman dan nyaman sebagai anggota koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi yang berjumlah 42 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan angket dengan skala Likert. Analisis data menggunakan rumus korelasi Product Moment untuk mengetahui pengaruh antara variabel koperasi (X) dan kesejahteraan anggota (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan anggota. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat persetujuan responden terhadap pelayanan koperasi, partisipasi anggota, serta manfaat yang diperoleh dari keberadaan koperasi. Dengan demikian, semakin baik peran dan pengelolaan koperasi, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan anggota di Pesantren Mangaraja Panusunan Ahir Hasibuan. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DARI TINDAKAN DEBTCOLLECTOR BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Rahmatulloh Agung Prakoso; Fitria Nita Bella
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i8.2026.2341-2348

Abstract

            Kehidupan masyarakat yang terus berkembang, menyebabkan setiap orang harus berpacu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sehari-hari. Untuk menjalankan berbagai macam aktivitas, manusia sangat memerlukan kendaraan sebagai sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas atau pergerakan seseorang dalam menjalankan pekerjaan. Pada saat ini memiliki kendaraan bukan lagi dianggap sebagai sekedar hanya untuk memenuhhi gaya hidup namun kendaraan pada saat ini sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok. Secara konvensional kepemilikan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara jual beli secara kontan namun dalam realitanya tidak semua orang dapat membeli kendaraan bermotor dengan secara kontan. Oleh karena itu pada saat ini banyak sekali perusahaan pembiayaan yang menawarkan fasilitas kredit bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan. Dalam realitanya, pada masa kredit seringkali terjadi nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban angsuran kredit dikarenakan berbagai macam faktor, hal tersebut yang menyebabkan perusahaan pembiayaan menarik unit kendaraan bermotor dari nasabah secara paksa melalui debtcollector.            Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadu di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubunkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif.            Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa tindakan debtcollector yang merampas unit kendaraan bermotor dari nasabah yang menunggak angsuran merupakan tindakan illegal dikarenakan ahl tersebut telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
IMPLIKASI KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP DISKRESI PEJABAT TATA USAHA NEGARA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Hayatun Hamid; Sepranadja Sepranadja
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 4 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i4.2026.1066-1078

Abstract

Kewenangan penetapan kerugian keuangan negara merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena berimplikasi terhadap pertanggungjawaban pidana maupun administrasi pejabat pemerintahan. Permasalahan muncul ketika Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penyidikan dan penuntutan menggunakan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang ditetapkan secara internal atau berdasarkan alat bukti tertentu sebelum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang, sementara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan diskresi oleh Pejabat Tata Usaha Negara sepanjang dilakukan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan kerugian keuangan negara terhadap penggunaan diskresi pejabat tata usaha negara serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Penuntut Umum tidak bersifat atributif untuk menetapkan secara final adanya kerugian keuangan negara, melainkan hanya menggunakan hasil pembuktian yang diperoleh dari alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Di sisi lain, diskresi pejabat pemerintahan tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila masih memenuhi persyaratan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum administrasi pemerintahan dan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum, mencegah kriminalisasi kebijakan, serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berlandaskan prinsip negara hukum
AKIBAT HUKUM PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI CIBADAK TERHADAP SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Sadam Husein Putera
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i4.2024.%p

Abstract

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang menentukan ruang lingkup pembuktian dan menjadi landasan bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara. Oleh karena itu, penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktik peradilan, tidak jarang terdakwa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang kemudian diputus melalui putusan sela oleh majelis hakim, sebagaimana terjadi pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Cibadak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum Putusan Sela Pengadilan Negeri Cibadak terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan KUHAP dan prinsip kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan sela yang mengabulkan keberatan terhadap surat dakwaan menimbulkan akibat hukum berupa tidak dapat dilanjutkannya pemeriksaan pokok perkara sepanjang surat dakwaan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam keadaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk melakukan penyempurnaan atau penyusunan kembali surat dakwaan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana sepanjang masih dimungkinkan oleh hukum. Putusan sela juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap legalitas surat dakwaan guna menjamin perlindungan hak terdakwa, kepastian hukum, serta terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan menjadi faktor penting untuk menghindari cacat formil maupun materiil yang dapat menghambat proses penegakan hukum pidana.
RUANG SOSIAL DAN PEMANFAATAN FLORA MANGROVE DALAM PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI ETNO-MEDISIN DI DESA PANGKALAN JAMBI, BENGKALIS) Bagus Riadi Putra; Resdati Resdati; Yusmar Yusuf; T. Romi Marrnelly; Teguh Widodo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i5.2024.2018-2024

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dalam ruang sosial menggunakan flora mangrove estuari dalam pengobatan tradisinal dan makna dari pemanfaatan flora mangrove. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan subjek sebanyak 6 orang, menggunakan teknik purposive sampling dan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori orientasi nilai budaya dan teori makna. Hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan flora mangrove sebagai pengobatan diantaranya dengan membacakan doa dan shalawat saat menggunakan obat dari flora mangrove tersebut, dengan tujuan untuk meminta kesembuhan dari segala penyakit, tidak ada prosesi dan tradisi khusus yang dilakukan dalam pengobatan ini. Penggunaan obat juga dapat dilakukan diwaktu kapan saja dan dimana saja. Aktivitas yang dilakukan dalam pengobatan ini dapat digunakan dirumah dan di ekosistem mangrove, masyarakat meyakini bahwa flora mangrove memiliki sifat obat yang kuat dan bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit. Pengobatan ini sudah menjadi kearifan lokal didesa ini, serta menjadi warisan budaya dan tetap diteruskan hingga saat ini. Makna dari ekosistem mangrove tersebut dapat dijadikan ruang untuk bersoasialisasi dan wadah edukasi, juga mempertahankan tradisi pengobatan tradisional agar tetap turun-temurun serta pengolahan penggunaan flora mangrove untuk dijadikan produk UMKM.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAWASAN KONSERVASI GUNUNG GEDE PANGRANGO DARI PENCEMARAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Muhamad Dani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i4.2025.1757-1770

Abstract

Aktivitas wisata pendakian di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terus mengalami peningkatan. Tingginya jumlah kunjungan pendaki menimbulkan permasalahan sampah yang berpotensi mengganggu kelestarian ekosistem serta fungsi kawasan konservasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, serta penyebaran kuesioner kepada pendaki dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di jalur pendakian TNGGP telah memiliki landasan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di bidang konservasi, lingkungan hidup, kehutanan, maupun pengelolaan sampah. Akan tetapi, implementasinya belum berjalan optimal. Kendala perlindungan hukum dipengaruhi oleh lima faktor efektivitas hukum, yaitu faktor hukum yang belum mengatur secara spesifik pengelolaan sampah wisatawan, keterbatasan personel pengawas, rendahnya kepatuhan sebagian pendaki, serta budaya hukum yang masih mentoleransi perilaku meninggalkan sampah dan pendakian ilegal. Solusi yang dapat dilakukan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan dan pengelolaan kawasan, optimalisasi pendaftaran secara online, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan konservasi dari dampak sampah akibat aktivitas wisata pendakian di TNGGP telah dilaksanakan melalui berbagai instrumen hukum, namun efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan penguatan regulasi, pengelolaan kawasan, dan kesadaran masyarakat untuk mendukung kelestarian kawasan konservasi. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konservasi, Sampah, Pendakian Gunung, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI ATAS BAHAYA YANG MENGANCAM (STUDI KASUS HOGI MINAYA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA Sepranadja Sepranadja; Hayatun Hamid
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 4 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i4.2026.1055-1065

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Pada tanggal 2 Januari 2026 diwarnai dengan beberapa kasus-kasus kontroversial. Diantara kasus-kasus kontoversial tersebut adalah kasus Hogi Minaya seorang suami yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Sleman Yogyakarta dikarenakan Hogi Minaya mengejar pelaku jambret yang merampas tas milik istrinya. Dalam pengejaran tersebut dua orang jambret yang menggunakan sepeda motor mengalami kecelakaan sehigga keduanya meninggal dunia. Akibat peristiwa tersebut Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan pelanggaran Pasal 310 dan pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkuta jalan. Peristiwa tersebut menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat dikarenakan bagaimana mungkin seorang yang melakukan pembelaan diri tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Berdasarkan Ketentuan pasal 34 KUHP baru seseorang yang melakukan pembelaan diri dikarenakan adanya ancaman yang mengancam nyawa, harta beda atau kehormatan maka orang tersebut tidak dapat dipidana dikarenakan perbuatan tersebut termasuk dalam alasan pembenar.  Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analsiis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perudang undangan tertentu.Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu metode studi kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dikarenakan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI LUAR NIKAH BEDA AGAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Lena Ika Nurjanah
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i5.2024.2191-2205

Abstract

Fenomena anak di luar kawin saat ini semakin meningkat di masyarakat. Jika masyarakat dan pemerintah tidak segera mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi hal ini, niscaya akan menimbulkan permasalahan yang signifikan di masa depan terkait dengan dampak hukum kasus ini terhadap hak-hak anak terutama dalam hal pewarisannya. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan hak waris anak di luar perkawinan seagama berdasarkan Instruksi Presiden  Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pembuktian status anak di luar perkawinan seagama menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tanggung jawab hukum pria yang terbukti sebagai ayah biologis dari anak di luar perkawinan seagama.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan kedudukan hak waris anak di luar perkawinan seagama. Data yang dikumpulkan adalah data-data sekunder berupa bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier.  Data primer digunakan untuk menunjang data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut yaitu : Pertama, kedudukan hak waris anak di luar perkawinan seagama hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu kandungnya. Kedua, pembuktian anak luar kawin dengan bapak biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, yang mana pembuktian tersebut bisa dilakukan dengan cara tes DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) serta pengakuan. Ketiga, apabila seorang pria terbukti sebagai ayah biologis anak luar kawin maka dapat bertanggung jawab dengan jalan wasiat wajibah atau dengan hibah dan hanya mempunyai hubungan keperdataan sebatas memenuhi segala aspek yang berkaitan dengan hubungan perdata dengan anak biologisnya dan tidak mempunyai hubungan saling mewarisi
DAMPAK DIGITALISASI TERHADAP EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PAJAK DI KPP PRATAMA SEMARANG BARAT Rika Koriyah; Risma Dwi Febriani; Sintiya Ulfa; Afiya Sofiya Rani; Febriana Raisyiah Andani; Umi Kholifah; Irma Istiariani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i4.2025.1604-1613

Abstract

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam administrasi perpajakan, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan pajak. Dengan penerapan teknologi seperti sistem berbasis cloud, e-Filing, e-Billing, dan analitik data besar memungkinkan wajib pajak untuk lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digitalisasi terhadap efektivitas administrasi perpajakan, dengan studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan observasi langsung pelayanan perpajakan di KPP Semarang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan tidak hanya meningkatkan efisiensi proses administrasi, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui integrasi data dan teknologi analitik. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi digitalisasi administrasi perpajakan, seperti perlunya infrastruktur teknologi yang memadai, keamanan data, serta edukasi bagi wajib pajak dan petugas pajak mengenai sistem digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan inovasi, Peningkatan sistem keamanan, serta memberikan edukasi yang lebih luas kepada wajib pajak agar implementasi digitalisasi perpajakan berjalan dengan optimal.
GREEN MARKETING COMMUNICATION IN BUILDING AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY BRAND IMAGE IN THE LOCAL FASHION INDUSTRY Deden Ramdan; Yogi Muhammad Yusuf; Calvin Pangaritan; Tri Wagi Rasmianto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i8.2026.2372-2389

Abstract

The growing global concern for sustainability has encouraged the fashion industry to integrate environmental values into its marketing communication strategies. This study aims to analyze how green marketing communication is constructed by local fashion brands in building a green brand image through digital media. This study employs a qualitative approach with a constructivist perspective. Data were collected through observation and documentation of digital communication activities of local fashion brands, particularly on Instagram and TikTok. The research focuses on Sejauh Mata Memandang, Cottonink, Buttonscarves, and Kana Goods. The analysis focuses on the representation of sustainability messages, the use of digital symbols and narratives, communication consistency, and the formation of an environmentally responsible brand image. The findings indicate that green marketing communication functions not only as a promotional strategy but also as an instrument for constructing brand identity. Each brand develops a distinctive sustainability communication strategy according to its positioning. Sejauh Mata Memandang emphasizes environmental sustainability, Cottonink associates sustainability with product quality and durability, Buttonscarves integrates sustainability with social responsibility and product quality, while Kana Goods emphasizes natural materials and local production. The formation of a green brand image occurs through consistent messages, visual symbols, narratives, and product information that are subsequently interpreted by audiences. The study also finds that communication credibility is essential in preventing greenwashing. The findings propose a communication model linking brand sustainability values, green marketing communication, symbolic representation and digital narratives, audience interpretation, green brand image, and long-term brand–consumer relationships.

Filter by Year

2016 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 10 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 9 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 8 (2026): NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 7 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 6 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 13, No 5 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 4 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 3 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 13, No 2 (2026): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 7 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 3 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 1 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 4 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 1 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 4 (2020): (SI) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 3 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 1 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 3 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 1 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 4, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 3, No 1 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 2 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 1 (2016): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial More Issue