Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAKAL CALON LEGISLATIF DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR. 15 TAHUN 2023 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Utama, Rizhanti Nadya; H. Sudi Fahmi; Ardiansah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18817

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penertiban alat peraga kampanye bakal calon legislatif di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu bagaimana implementasi penertiban alat peraga kampanye, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penertiban, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau socio-legal research, yang mengkaji hukum dalam praktiknya dengan memadukan pendekatan normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penertiban alat peraga kampanye di Kota Tanjungpinang telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan KPU, namun masih terdapat hambatan signifikan seperti kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran dan kepatuhan para calon terhadap aturan yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan edukasi kepada masyarakat dan bakal calon legislatif, serta pengawasan yang lebih intensif selama masa kampanye. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme penertiban alat peraga kampanye agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil.

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN T., Jefri; Irawan Harahap; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18819

Bank perlu memastikan keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur melalui penilaian yang mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yang bertujuan mengkaji praktik hukum dalam konteks sosial yang nyata. Namun, pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Pekanbaru masih menghadapi tantangan serius. Masih banyak kasus kredit macet yang merugikan bank, di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran angsuran secara tepat waktu. Kondisi usaha debitur yang tidak stabil menjadi salah satu penyebab utama terjadinya hal ini, sehingga meningkatkan risiko kredit macet yang berpengaruh negatif terhadap stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, penting bagi BPR untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kondisi usaha nasabah debitur serta memperbaiki mekanisme penilaian risiko kredit agar dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Selain itu, BPR juga perlu meningkatkan komunikasi yang efektif dengan debitur untuk memastikan kelancaran pembayaran angsuran, serta menciptakan program yang dapat membantu debitur mengelola usahanya dengan lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan dapat meningkat, sehingga menciptakan stabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan kredit di masa depan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA PRIBADI DALAM E-COMMERCE MELALUI APLIKASI ONLINE Ramon, Fhauzan; H. Iriansyah; Yeni Triana
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18865

Perkembangan teknologi digital khususnya e-commerce telah mengubah cara masyarakat dalam bertransaksi. Meskipun memberikan kemudahan, transaksi digital juga membawa risiko terhadap keamanan data pribadi pengguna. Maraknya kasus kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce menunjukkan pentingnya pengaturan dan perlindungan hukum yang komprehensif untuk melindungi hak privasi dan keamanan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan data pribadi dalam e-commerce pada aplikasi online, serta mengkaji penerapan dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik melalui aplikasi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam e-commerce di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui UUD 1945, UU ITE, PP PSTE, dan UU PDP. Penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme administratif oleh Kominfo dan BPDP, sanksi pidana, serta penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan implementasi regulasi yang ada melalui pembentukan BPDP, penyusunan aturan teknis, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan edukasi masyarakat. Diperlukan juga sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga peradilan, masyarakat, dan organisasi sipil dalam mengawal perlindungan data pribadi di Indonesia.

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMBUKUAN HAK DALAM KEGIATAN PTSL DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Eli Yusmi; Ardiansah; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18903

Penelitian ini membahas pelaksanaan tahapan pembukuan hak dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Indragiri Hilir. PTSL merupakan inisiatif pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum atas hak tanah melalui pendaftaran tanah secara menyeluruh dan sistematis di seluruh Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tahapan pembukuan hak dalam PTSL serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran program tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan metode deskriptif, yang berfokus pada pengumpulan data dari fenomena sosial melalui observasi, wawancara, dan survei. Penelitian ini tidak hanya menganalisis norma atau peraturan tertulis tetapi juga mempelajari praktik pelaksanaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PTSL di Kabupaten Indragiri Hilir telah menunjukkan kemajuan, masih terdapat tantangan, seperti ketidakakuratan data tanah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah, dan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat juga masih memerlukan penguatan untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan sosialisasi yang lebih efektif kepada masyarakat, serta perbaikan sistem administrasi guna mendukung keberhasilan program PTSL di masa mendatang.

PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR. 63 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NEGARA PADA PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PT. PHR) OLEH DIREKTORAT PAM OBVIT POLDA RIAU Mohd. Hendy Wismar Syahputra; Irawan Harahap; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18904

Objek Vital Nasional (Obvitnas) adalah kawasan, bangunan, atau usaha strategis yang berkaitan dengan kepentingan negara dan hajat hidup masyarakat luas. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan pengamanan Obvitnas, termasuk PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengamanan Obvitnas di PT PHR oleh Direktorat Pam Obvit Polda Riau serta faktor penghambat efektivitasnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan di PT PHR dilakukan melalui kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Pedoman Kerja Teknis. Pelaksanaan pengamanan mencakup penjagaan aset, operasional wilayah kerja, fasilitas produksi, dan patroli gabungan dengan pihak keamanan perusahaan. Meskipun pengamanan telah diupayakan secara maksimal, beberapa kendala tetap terjadi, seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengamanan, serta minimnya sarana prasarana. Kasus pencurian dan perusakan masih ditemukan, yang juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat sekitar. Kesimpulannya, pengamanan Obvitnas di PT PHR memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan sarana pendukung, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan Obvitnas demi kepentingan bersama.

IMPLEMENTASI PASAL 162 UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI MARXIST DAN POSMODERN Perpetua, Sepania Immanuella Magdalena; Wulandari, Widati; Sulistyani, Wanodyo
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.18985

Abstrak Pro-kontra akibat janji ganti rugi, penolakan kegiatan tambang oleh masyarakat di areal tambang, dan lainnya kerap terjadi di bidang pertambangan. Pasal 162 UU Minerba secara spesifik mengatur mengenai ancaman pidana bagi orang-orang yang “merintangi atau mengganggu” kegiatan usaha pertambangan yang memiliki izin dan telah melaksanakan kewajiban pembebasan lahan. Pada kenyataannya, tindakan merintangi atau mengganggu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki latar belakang yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, Pasal 162 UU Minerba dan implementasinya melalui pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan menggunakan teori kriminologi posmodern dan marxis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ekonomi dan penguasaan bahasa yang kental dalam pembentukan dan penerapan pasal ini yang menyebabkan tendensi penerapan pasal yang menyudutkan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar area pertambangan.

IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PENGGANTIAN KERUGIAN BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS RINGAN OLEH PELAKU DI LUAR PENGADILAN PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Iqbal Maulana Syafei; M. Yusuf DM; Rudi Pardede
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19050

Pasal 236 ayat (2) Jo. Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 Jo. Pasal 10 huruf a Perpol No. 8 Tahun 2021 mengatur kewajiban ganti rugi oleh pelaku kepada korban kecelakaan lalu lintas ringan sebagai penyelesaian di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggantian kerugian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, hambatan yang dihadapi, serta upaya mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan kesimpulan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban ganti rugi belum berjalan optimal. Dari tahun 2021 hingga 2023, tercatat 21 kasus di mana pelaku belum mengganti kerugian korban. Hambatan utama dalam implementasi ini meliputi faktor regulasi, yaitu tidak adanya sanksi bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajibannya; faktor aparat penegak hukum, yakni minimnya peran polisi dalam memastikan ganti rugi serta kurangnya penilaian terhadap kemampuan dan karakter pelaku; serta faktor masyarakat, seperti permintaan ganti rugi yang berlebihan, ketidakmampuan ekonomi pelaku, pelaku yang hanya ingin menghindari pidana, proses yang terlalu lama sehingga memungkinkan pelaku melarikan diri, serta rendahnya kesadaran dan tanggung jawab pelaku. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan aturan turunan yang mengatur secara khusus kewajiban ganti rugi beserta sanksinya. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan dan memperoleh pelatihan khusus dalam menangani kasus ini. Dari sisi masyarakat, penyelesaian di luar pengadilan harus mempertimbangkan nilai ganti rugi yang wajar, diskresi kepolisian yang bijak dalam menentukan keputusan, serta edukasi terkait hak dan kewajiban korban maupun pelaku kecelakaan lalu lintas. Selain itu, keluarga pelaku juga diharapkan berperan dalam membantu penyelesaian pembayaran ganti rugi.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DALAM APLIKASI MICHAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Dela Rahma Disa Lubis; Irawan Harahap; Bagio Kadaryanto
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19062

Pasal 2 ayat (1) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur adanya sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Tujuan penelitian ialah menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual dalam aplikasi Michat di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan regulasi itu; Untuk menganalisis hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Metode penelitiaan yaitu penelitian hukum sosiologis, pendekatan perundang–undangan, kasus dan analitis; lokasi penelitian yaitu Polda Riau; populasi dan sampel dari narasumber–narasumber relevan; sumber data ialah primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara terstruktur dan studi dokumen/kepustakaan; analisis datanya kualitatif dengan kesimpulan: induktif. Hasil penelitian yaitu penegakan hukumnya di wilayah hukum Polda Riau belum terlaksana dengan baik. Kesimpulannya yaitu Pertama, penegakan hukum terrhadap pelaku kejahatan seksual dalam aplikasi Michat di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan regulasi itu belum terlaksana dengan baik disebabkan terhadap kasus yang terjadi tahun 2021 sampai 2023 masih terjadi hambatan penegakan hukum. Kedua, hambatan penegakan hukumnya ialah Faktor perundang-undangan, upaya mengatasi hambatan ini ialah melakukan usulan perubahan Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO supaya juga diatur larangan dan sanksi bagi PSK dan para pengguna jasa layanannya. Faktor aparat penegak hukum, upaya mengatasi hambatan ini ialah menambah jumlah anggota Unit ini; dilaksanakan Dikjur bagi penyidik Unit TPPO Dit Reskrium Polda Riau. Faktor sarana/fasilitas upaya mengatasi hambatan ini ialah mengajukan kenaikan jumlah anggaran; pemerintah memblokir aplikasi ini. Faktor masyarakat, upaya mengatasi hambatan ini ialah Dit Reskrimum Polda Riau melakukan kerjasama dengan tempat-tempat tersebut; pelaku kooperatif, menyerahkan diri serta mengikuti proses hukum; upaya mengatasi hambatan ini ialah Polda Riau melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat.

IMPLEMENTASI PERSALINAN NORMAL PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KLINIK PRATAMA DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PERMEN KESEHATAN RI NO. 97 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN, PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONTRASEPSI, SERTA PELAYANAN KESEHATAN SEKSUAL Fuchia Yulivel Asneldy; Ardiansah; Yelia Nathassa Winstar
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19082

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan kebijakan pemerintah untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) No. 97 Tahun 2014 dan Permenkes No. 39 Tahun 2016. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ibu melahirkan di fasilitas yang aman dengan tenaga kesehatan yang kompeten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan persalinan normal di Klinik Pratama Kabupaten Kampar berdasarkan regulasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, dengan sumber data yang mencakup data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klinik Pratama di Kabupaten Kampar telah menerapkan kebijakan persalinan normal sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Permenkes No. 97 Tahun 2014. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan antenatal, deteksi dini risiko persalinan, serta penanganan komplikasi selama dan setelah persalinan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan fasilitas medis, alat kesehatan yang belum memadai, serta kurangnya tenaga medis yang terlatih secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat kendala dalam koordinasi rujukan antara Klinik Pratama, Puskesmas, dan rumah sakit yang dapat mempengaruhi kelancaran proses persalinan, terutama dalam kasus-kasus komplikasi yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan persalinan normal, diperlukan dukungan dalam pengadaan fasilitas dan alat medis yang memadai, termasuk peralatan untuk deteksi dini risiko komplikasi. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan perlu diperkuat guna meningkatkan kompetensi dalam menangani persalinan normal maupun kondisi darurat. Sistem informasi yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan juga menjadi kebutuhan mendesak guna mempercepat proses rujukan dan memastikan tindak lanjut pasca persalinan berjalan optimal. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan persalinan normal sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR MELALUI SBSN BERDASARKAN STUDI SEKTOR PERKERETAAPIAN Wibowo, Hardo; Budiman, Anwar; Saefullah
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19106

Langkah yang ditempuh pemerintah adalah membuat suatu terobosan baru dalam pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian. Dan yang menjadi terobosan baru tersebut adalah dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) untuk pembiayaan infrastruktur. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana bentuk pembiayaan proyek infrastruktur di Sektor Perkeretaapian menurut Undang-Undang dari aspek Kepastian Hukum? Bagaimana implementasi serta kendala dan tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan proyek infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN? Metode Penelitian yuridis normatif. Kesimpulannya Terdapat beberapa bentuk pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian diantaranya dengan menggunakan pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (Public Private Partnership/PPP), Surat Berharga Negara Syariah (SBSN), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Penyertaan Modal Pemerintah (PMN). Pembiayaan Proyek Infrastruktur di Sektor Perkeretaapian Melalui SBSN telah dilaksakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian di berbagai daerah meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Lalu, yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan infrastruktur di sektor perkeretaapian melalui SBSN sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan SBSN pada Ditjen Perkeretaapian, ialah lamanya proses administrasi dalam tahap penyiapan proyek SBSN dan mengenai pembebasan lahan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA