Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL GRATIS DI PROVINSI DKI JAKARTA Rahaditya Afif Sedjati
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.22960

Kebijakan pemberian layanan angkutan umum massal gratis bagi kelompok masyarakat tertentu di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin aksesibilitas dan perlindungan sosial melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan gubernur dalam menetapkan kebijakan layanan transportasi gratis, mengkaji kesenjangan normatif dalam pengaturan yang berlaku, serta menilai Peraturan Gubernur tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis dengan berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada mengalami fragmentasi dan perluasan materi muatan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan pembentukan peraturan baru yang lebih komprehensif dan sistematis untuk menjamin kepastian hukum serta legitimasi kebijakan transportasi publik lintas moda di Provinsi DKI Jakarta.

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT MANDALLE TERHADAP PERNIKAHAN ANAK ANALISIS YURIDIS DAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Haerul; Sudirman L; M. Ali Rusydi; Fikri; Agus Muchsin; Nur Hazmi Asyikin
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.23626

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum masyarakat Mandalle terhadap praktik pernikahan anak serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif yuridis dan hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Mandalle masih cenderung permisif terhadap praktik pernikahan anak, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, pertimbangan ekonomi, serta tekanan lingkungan. Dalam perspektif yuridis, praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun tetap berlangsung melalui mekanisme dispensasi dan lemahnya penegakan hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan anak tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan, karena kurang mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pernikahan anak di Mandalle merupakan hasil interaksi antara budaya hukum, hukum positif, dan pemahaman hukum Islam yang belum sepenuhnya selaras. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif melalui penguatan kesadaran hukum, edukasi masyarakat, serta peran aktif tokoh agama dan tokoh sosial guna menekan praktik pernikahan anak.

REKONSILIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN TEORI SISTEM EKONOMI SYARIAH retno nurul
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.23700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sengketa ekonomi syariah, mekanisme penyelesaiannya, serta relevansi konsep shulh dalam pengembangan teori sistem ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui metode library research. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa Al-Qur’an, hadis, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, putusan pengadilan, buku ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi, namun pendekatan shulh memiliki efektivitas lebih tinggi karena menekankan prinsip perdamaian, keadilan restoratif, dan kemaslahatan para pihak. Integrasi shulh dengan mediasi, arbitrase syariah, dan sistem hukum positif Indonesia dinilai mampu memperkuat penyelesaian sengketa yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada win-win solution. Penelitian ini untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah melalui model penyelesaian sengketa yang integratif dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Kata kunci: sengketa ekonomi syariah; shulh; rekonsiliasi.

ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEADILAN SUBSTANTIF Moh. Bahrul Ulum; Ermanto Fahamsyah; Fendi Setyawan
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.23912

Penelitian ini mengkaji asas keseimbangan dalam hukum perlindungan konsumen dengan menyoroti ketidaksesuaian antara konstruksi normatif dan realitas empiris hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Secara normatif, asas keseimbangan berakar pada kebebasan berkontrak dan mengandaikan adanya kesetaraan para pihak. Namun, dalam praktik, hubungan tersebut ditandai oleh ketimpangan struktural yang tercermin dalam penggunaan klausula baku yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kritis dengan analisis filosofis untuk mengevaluasi validitas konseptual asas keseimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan lebih bersifat idealisasi normatif yang tidak operasional dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma hukum perlindungan konsumen yang berorientasi pada keadilan substantif melalui intervensi negara dan pengujian validitas kontrak secara substantif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam mengkritisi fondasi konseptual hukum perlindungan konsumen serta menawarkan arah pengembangan yang lebih responsif terhadap ketimpangan struktural.

TANGGUNG JAWAB PEMILIK TERNAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI DESA PEURA, SULAWESI TENGAH delimafh delima
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.23947

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban ganti rugi pemilik hewan ternak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di Desa Peura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normatif tanggung jawab pemilik hewan ternak telah diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak. Namun, dalam praktik di Desa Peura, pelaksanaan ganti rugi lebih banyak diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku. Akibatnya, pemulihan kerugian korban belum mencerminkan kepatuhan hukum yang bersifat memaksa. Adapun kendala utama dalam pelaksanaan ganti rugi meliputi faktor ekonomi pemilik ternak, budaya hukum masyarakat yang lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan, lemahnya kesadaran hukum, serta belum adanya regulasi teknis di tingkat desa yang perlu mengatur secara spesifik penertiban ternak. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan regulasi di tingkat desa serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat hewan ternak dapat terwujud secara optimal.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KORUPSI PENGADAAN ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA (NO. 43/PID.SUS-TPK/2024/PN PAL) nadifa
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.23948

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan alat Teknologi Tepat Guna (TTG) sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan aspek yuridis yang meliputi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, alat bukti yang sah, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek non-yuridis seperti latar belakang terdakwa, sikap terdakwa selama persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan yang dianggap memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun demikian, dalam putusan tersebut masih terdapat beberapa hal yang dapat dikritisi, khususnya terkait konsistensi dalam penerapan unsur-unsur hukum serta proporsionalitas pidana yang dijatuhkan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan ketelitian dan kehati-hatian hakim dalam menilai setiap aspek perkara. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal telah mencerminkan penerapan aspek yuridis dan non-yuridis, namun masih perlu penyempurnaan agar putusan yang dihasilkan lebih optimal dalam mewujudkan keadilan.

KONSEP PERSYARATAN DIVERSI SESUAI PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD Aby Isnain Naafie Waasinas; Lucky Endrawati
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24159

Diversi merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi penerapan diversi hanya terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut menimbulkan persoalan karena belum tentu sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar filosofis dan yuridis pembatasan syarat diversi, menilai kesesuaiannya dengan prinsip the best interests of the child, serta merumuskan konsep pembaruan syarat diversi yang lebih adaptif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, instrumen internasional hak anak, literatur, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan diversi berdasarkan ancaman pidana dan status residivisme masih berorientasi pada karakteristik tindak pidana, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan perlindungan anak. Maka syarat diversi perlu direformulasi melalui asesmen individual yang mempertimbangkan kondisi psikologis, tingkat kematangan, risiko residivisme, dukungan keluarga dan lingkungan sosial, kepentingan korban, serta prospek rehabilitasi anak guna mewujudkan sistem diversi yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan anak. Kata kunci: diversi; sistem peradilan pidana anak; kepentingan terbaik bagi anak; keadilan restoratif; reformulasi hukum.

ANALISIS KESEJAHTERAAN ANAK DISABILITAS FISIK DALAM PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) INKLUSIF DI WILAYAH KOTA TANGERANG Anasthacia Sumalo; Maya Indrasti Notoprayitno
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24203

Pemerintah Kota Tangerang memiliki program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Inklusif yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah inklusif guna menyuksekan kebijakan pendidikan inklusif yakni pendidikan bagi semua tanpa hambatan dan diskriminasi. Salah satu aspek dari program ini adalah sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana prasarana pada sekolah inklusif bagi penyandang disabilitas terkadang mengalami hambatan dan menyisakan permasalahan dalam implementasinya, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaturan kesejahteraan anak disabilitas fisik dalam pemenuhan sarana dan prasarana di Sekolah Menengah Pertama Negeri Inklusif (SMPN) menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan peraturan terkait lainnya dan apakah kesejahteraan anak disabilitas fisik dalam pemenuhan sarana dan prasarana di SMPN Inklusif di wilayah Kota Tangerang sudah terwujud. Jenis penelitian ini adalah sosio-legal, dengan sifat penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Hasilnya, dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak masih menggunakan istilah cacat dan tidak mengatur secara eksplisit mengenai kesejahteraan anak disabilitas fisik, namun di beberapa peraturan terkait, pemenuhan sarana dan prasarana bagi peserta didik disabilitas fisik dijelaskan secara rinci sehingga kesejahteraan anak disabilitas fisik dalam pemenuhan sarana dan prasarana di SMPN Inklusif di wilayah Kota Tangerang sudah terwujud.

PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS DALAM MENANGGULANGI KASUS JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS Muhammad azhar
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24241

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepolisian Resor Kota Banyumas dalam menanggulangi kasus judi online di wilayah hukum Polresta Banyumas, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Polresta Banyumas melaksanakan upaya preventif melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, edukasi kepada masyarakat, dan melakukan patroli siber untuk memantau aktivitas judi online. Selain itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, pelacakan transaksi digital, analisis forensik digital, serta penegakan hukum terhadap pelaku judi online berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini juga menunjukan bahwa faktor ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, kemudahan akses internet, dan lemahnya pengawasan keluarga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam judi online. Kendala yang dihadapi meliputi penggunaan identitas palsu, server di luar negeri, VPN, aplikasi terenskripsi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung di bidang siber.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA YANG MELIBATKAN APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI TERDAKWA PADA KASUS MENINGGALNYA TAHANAN OK DI BANYUMAS Ikbar Syambas Hibatulloh; Ika Ariani Kartini; Rahtami Susanti; Marsitiningsih
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.24336

Meninggalnya tahanan berinisial OK di Banyumas yang melibatkan anggota kepolisian sebagai pelaku menimbulkan perhatian publik karena terjadi ketika korban berada dalam penguasaan negara yang seharusnya menjamin keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia. Perkara tersebut telah diputus melalui Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt dan kemudian diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG serta menelaah kesesuaian putusan tersebut dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang mengarah pada terbuktinya unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lama. Putusan Nomor 134/PID/2024/PT SMG tersebut telah mencerminkan nilai kepastian hukum dan keadilan formal melalui pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa. Pengurangan pidana dari tujuh tahun menjadi lima tahun masih menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, khususnya terkait perlindungan hak korban serta efek pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA