cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Sapta
Contact Email
saptaandy@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppm_stmik@royal.ac.id
Editorial Address
-
Location
,
INDONESIA
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH
Published by Smart Education
ISSN : 26154307     EISSN : 26153262     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Education, Social,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
Journal of Science and Social Research is accepts research works from academicians in their respective expertise of studies. Journal of Science and Social Research is platform to disclose the research abilities and promote quality and excellence of young researchers and experienced thoughts towards Change for Development. The journal releases on February and July.
Arjuna Subject : -
Articles 1,307 Documents
 54   55   56   57   58 
KETEPATAN PENGODEAN DIAGNOSIS TURBERKULOSIS DI RSUD KOTA TANGERANG Darmawan, Lusiana; Temesvari, Nauri Anggita; Hosizah, Hosizah
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2313

Abstract

Abstract: Disease coding is one of the important things in providing health information. Coding is used to code diseases according to WHO regulations regarding diagnosis codes consisting of letters and numbers, thereby facilitating the disease reporting process. Coding relies heavily on the clarity of the diagnosis written by the doctor to provide quality information. Inaccuracy of the codes given during the coding process will affect the hospital's reporting activities and decision making. The aim of this research is to determine the relationship between the clarity of writing a diagnosis and the accuracy of coding a diagnosis of tuberculosis at the Tangerang City Regional Hospital. This type of research is quantitative research using a cross sectional research design. The sample consisted of 72 inpatient medical records of tuberculosis patients using a purposive sampling technique. Data analysis was carried out using univariate analysis and bivariate analysis with the Chi-Square test. The results of the study showed that the clarity of writing a clear diagnosis was 49 (68.1%) and the writing of a tuberculosis diagnosis was unclear in 23 (31.9%) of the inpatient medical records of tuberculosis patients. Meanwhile, the accuracy of coding a diagnosis of tuberculosis was 38 (52.8%), and the accuracy of coding an incorrect diagnosis was 34 (47.2%) from 72 medical records. The p-Value = 0.000 (0.000<0.05) so that there is a significant relationship between the clarity of writing a diagnosis and the accuracy of coding a diagnosis of tuberculosis. Keywords: Clarity, Coding Accuracy, Tuberculosis Abstrak: Pengodean penyakit merupakan satu diantara hal penting dalam penyediaan informasi kesehatan. Pengodean digunakan untuk memberi kode penyakit sesuai aturan WHO tentang kode diagnosis yang terdiri dari huruf angka sehingga memudahkan proses pelaporan penyakit. Pengodean sangat bergantung pada kejelasan penulisan diagnosis yang ditulis dokter guna menyediakan informasi yang berkualiktas. Ketidaktepatan kode yang diberikan pada proses pengodean akan berpengaruh terhadap legiatan pembuatan pelaporan dan pengambilan keputusan rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kejelasan penulisan diagnosis dengan ketepatan pengodean diagnosis penyakit tuberkulosis di RSUD Kota Tangerang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian Cross Sectional. Sampel terdiri dari 72 rekam medis rawat inap pasien tuberkulosis dengan teknik pengambilan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan penulisan diagnosis yang jelas sebanyak 49 (68,1%) dan penulisan diagnosis tuberkulosis yang tidak jelas sebanyak 23 (31,9%) rekam medis rawat inap pasien tuberkulosis. Sedangkan ketepatan pengodean diagnosis penyakit tuberkulosis sebanyak 38 (52,8%), dan ketepatan pengodean diagnosis yang tidak tepat sebanyak 34 (47,2%) dari 72 rekam medis. Nilai p-Value = 0,000 (0,000<0,05) sehingga ada hubungan bermaksa antara kejelasan penulisan diagnosis dengan ketepatan pengodean diagnosis penyakit tuberkulosis. Kata kunci: Kejelasan, Ketepatan Pengodean, Tuberkulosis 
PENERAPAN METODE K-MEDOIDS DALAM CLUSTERING BARANG BERDASARKAN PENJUALAN BARANG DI TOKO AMANAH PLAFON Sulastari, Ezy; Sari, Herlina Latipa; Alinse, Rizka Tri
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2183

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan barang menggunakan metode K-Medoids berdasarkan hasil penjualan pada Toko Amanah Plafon. Pengelompokan barang yang efektif dapat membantu Toko Amanah Plafon dalam mengidentifikasi pola penjualan, mengoptimalkan manajemen stok, serta merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Metode K-Medoids digunakan untuk membagi barang-barang yang dijual oleh Toko Amanah Plafon menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Metode K- Medoids menggunakan pusat kluster rata-rata sebagai representasi kluster, sedangkan K-Medoids menggunakan medoid, yaitu sampel data aktual yang mewakili kluster tersebut data penjualan Toko Amanah Plafon digunakan sebagai input dalam penelitian ini. Data ini mencakup informasi tentang barang- barang yang dijual dan jumlah penjualan yang terkait. Melalui analisis clustering, barang-barang tersebut akan dikelompokkan ke dalam kluster berdasarkan kesamaan pola penjualan. Dengan menggunakan metode K-Medoids, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengelompokan barang yang lebih efektif dan membantu pihak Toko Amanah Plafon dalam meningkatkan efisiensi operasional serta pengambilan Keputusan yang lebih baik berdasarkan hasil penjualan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Pasaribu, Yusuf Hanafi; Erma, Zetria
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2301

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan pengasuh, orang tua, pasangan. Pokok permasalahannya yaitu, pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, faktor-faktor penyebab terjadinya perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga Tindak kekerasan rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dikaji menyeluruh mengikuti hukum pidana umum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi, faktor sosial budaya, politik, ekonomi, pendidikan secara langsung mempengaruhi individu dalam masyarakat dan keluarga, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa hukuman kurungan yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam bahwa Undang-Undang tersebut menjadi landasan utama dalam pemberian hukuman bagi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak pidana kekerasan
KOMPETENSI PERADILAN UMUM DALAM MENGADILI SENGKETA PARTAI POLITIK PRA PEMILU (STUDI KASUS SENGKETA PARTAI POLITIK PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR (PRIMA) MELAWAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) TAHUN 2022) Mahara, Suci; Nasution, Mirza; Nasution, Abd Harris
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2363

Abstract

Abstract: The dynamics and development of society in Indonesia which is pluralistic in the constitutional system, is known for the existence of political parties as a component in the implementation of democratic life in a rule of law state as a system that we all recognize. The verification stage for political parties before becoming election participants is the most important process to ensure that the eligibility requirements for participating in the election are met. At this stage, disputes often occur between parties that do not pass verification and the General Election Commission (KPU). The presence of the General Court in adjudicating political party verification disputes raises pros and cons in society. The aim of this research is to find out the mechanism for resolving pre-election political party disputes and the competence of the General Court in adjudicating pre-election political party disputes. The method used in this research is normative juridical with a literature study approach. Based on Article 24 of Bawaslu Regulation Number 9 of 2022, the stages of resolving election process disputes start from receiving the application, reviewing the application through formal verification and material verification, conducting mediation between the disputing parties, carrying out adjudication between the parties and deciding the dispute. Based on the Election Law, the Judicial Power Law and the General Courts Law, there is not a single article which confirms that the General Court is competent in adjudicating election process disputes that occur between political parties and the KPU. Keywords: Competence, General Justice, Political Party Disputes Abstrak: Dinamika dan perkembangan masyarakat di Indonesia yang majemuk dalam sistem ketatanegaraan, dikenal adanya partai politik sebagai suatu komponen dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi dalam negara hukum sebagai sebuah sistem yang kita akui bersama. Tahapan verifikasi bagi partai politik sebelum menjadi peserta pemilu merupakan proses terpenting guna memastikan syarat-syarat kelayakan mengikuti pemilu terpenuhi. Pada tahapan ini sering terjadi sengketa antara partai yang tidak lolos verifikasi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hadirnya Peradilan Umum dalam mengadili sengketa verifikasi partai politik menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa partai politik pra pemilu dan bagaimana kompetensi Peradilan Umum dalam mengadili sengketa partai politik pra pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu dimulai dari menerima permohonan, mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materil, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa, melakukan adjufikasi antar pihak dan memutus sengketa. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum, tidak ada satu pasal pun yang menegaskan bahwa Peradilan Umum berkompeten dalam mengadili sengketa proses pemilu yang terjadi antara partai politik dan KPU. Kata kunci: Kompetensi, Peradilan Umum, Sengketa Partai Politik
DECISION SUPPORT SYSTEM FOR SELECTING HEALTHY TODDLERS USING THE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING METHOD AT UPTD PUSKESMAS IPUH Pradila, Lara; Suranti, Dewi; Fredricka, Jhoanne
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2185

Abstract

Pemilihan Balita Sehat di UPTD Puskesmas Ipuh dapat di katakan masih kurang efektif dan efisien. Karena proses pemilihan Balita Sehat masih mengunakan blangko sebagai media penilaian Balita Sehat. Tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan balita sehat pada UPTD Puskesmas Ipuh. Penelitian yang dilakukan membuat sebuah sistem yang dapat memberikan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan pemilihan untuk pemilihan Balita Sehat di UPTD Puskesmas Ipuh dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) sebagai basis dalam pengolahan data untuk perengkingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Sistem pendukung keputusan ini dirancang menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Databse MySQL. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, dengan sample data yang digunakan maka didapatkan hasil bahwa aplikasi ini dapat digunakan untuk mempermudah dalam melakukan penilaian balita sehat. Hasil rata-rata jawaban responden yang mencapai 53% menjawab sangat setuju, 26% menjawab setuju, 14 % menjawab kurang setuju dan hanya 14% responden yang menjawab tidak setuju. Maka dari hasil pengolahan data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya sistem ini sudah layak untuk digunakan. Karena lebih dari setengah responden menyetujui sistem ini untuk layak digunakan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA Sofian Sofian; Raskiansyah Sinaga; Siti Maharani
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 2 (2024): May 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i2.1949

Abstract

Perdagangan orang, atau istilah human trafficking adalah merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan modern yang tentunya melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang maha Esa. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum didalam peraturan perundang-undangan terhadap anak korban perdagangan orang, bagaimana penyebab terjadinya korban perdagangan orang terhadap anak, serta bagaimana bentuk kebijakan perlindungan hokum terhadap anak korban perdagangan orang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan memakai metode Penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis yaitu menganalisis penerapan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan orang yang menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, dan Pemberian Informasi. Hambatan ditemui berdasarkan perspektif viktimologi bahwa desain hukum pidana masih belum berorientasi kepada perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang tetapi masih untuk kepentingan pelaku sebagaimana Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
PENEREPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI TINJAU DARI QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 5/JN/2019/MS.LSM) Sinurat, Asri Vivi Yanti
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2292

Abstract

Tindak Pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah hukum yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang menjadi korban adalah anak, maka perlu ditinjau kembali terkait proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak ditinjau dari Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kasus pelecehan seksual terhadap anak pada putusan Nomor 5/JN/2019/MS.LSM. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan yang menjadi pertimbangan hakim bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak pada putusan Nomor 5/JN/2019/MS.LSM hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan jarimah pemerkosaan, karena perbuatannya terdakwa dijatuhkan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerkosaan dengan uqubat penjara 190 bulan. Selain itu terhadap terdakwa diharuskan membayar restitusi masing-masing kepada para korban. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 5/JN/2019/MS.LSM adalah hakim tidak melihat bagaimana posisi para korban setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa tersebut sangat menimbulkan dampak trauma berkepanjangan terhadap para korban yaitu anak yang masih dibawah umur.
ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 74/ PID.SUS-TPK/2022/PN.BNA) Delfiandi, Delfiandi; Mulyadi, Mahmud; Trisna, Wessy
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2305

Abstract

Abstract: Restoring state financial losses due to corruption is a reform step that needs to be implemented. The research formulation of this thesis is the concept of recovering state financial losses in cases of criminal acts of corruption based on the anti-corruption legal regime in Indonesia; whether the return of state financial losses in the criminal act of corruption in misappropriation of village funds by the Village Head can be considered as a reason to remove the corruption crime if it is carried out before the investigation; and what is the analysis of the judge's considerations and decisions that sentenced the accused Village Head even though he had recovered state financial losses in the Banda Aceh District Court decision Number 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. This type of research is normative legal research, descriptive in nature. The approaches used are the statutory approach and the case approach. The data used is secondary data, which was collected using library study data collection tools, using document study techniques. Methods of qualitative data analysis and deductive conclusion drawing. The research results concluded that the concept of returning state financial losses in the anti-corruption legal regime in Indonesia is an effort to uphold justice. Keywords: Corruption, Recovery Of State Financial Losses, Village Funds Abstrak: Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi merupakan langkah reformasi perlu diberlakukan. Rumusan penelitian tesis ini yaitu bagaimana konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan rezim hukum anti korupsi di Indonesia; apakah pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi penyelewenangan dana desa oleh Kepala Desa dapat dianggap sebagai alasan untuk menghapus pidana korupsi jika dilakukan sebelum penyidikan; dan bagaimana analisis pertimbangan dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Kepala Desa meskipun telah mengembalikan kerugian keuangan negara dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2022/PN-BNA. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan alat pengumpulan data studi pustaka, dengan teknik studi dokumen. Metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa konsep pengembalian kerugian keuangan negara dalam rezim hukum anti korupsi di Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan keadilan Kata kunci: Dana Desa, Korupsi, Pengembaian Kerugian Negara 
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DALAM SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA DAN TERTUTUP (STUDI PUTUSAN MK NO.114/PUU-XX/2022 TERKAIT UJI MATERIL UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) Irawan, Very; Nasution, Abd Harris; Nasution, Mirza
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2353

Abstract

Abstract: This study discusses the comparison between open and closed proportional systems in legislative elections, focusing on the analysis of the Constitutional Court (MK) Decision No. 114/PUU-XX/2022 which tests the material of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. In an open proportional system, voters have the freedom to directly elect legislative candidates, while in a closed proportional system, voters only elect political parties, and legislative candidates are determined by the party. This MK decision is important because it confirms the validity of the system used in Indonesian elections and its implications for democracy, political representation, and voter rights. This study aims to outline the legal basis, constitutional arguments, and socio-political impacts of the legislative election system regulated in the Election Law, by viewing the MK decision as a basis for strengthening the clarity of the election system in Indonesia. The results of the study show that the chosen election system affects political representation and public involvement in the election process. Keywords: general election, open proportional system, closed proportional system,                  constitutional court Abstrak: Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilihan umum legislatif, dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XX/2022 yang menguji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif secara langsung, sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, dan calon legislatif ditentukan oleh partai tersebut. Putusan MK ini penting karena menegaskan validitas sistem yang digunakan dalam pemilu Indonesia serta implikasinya terhadap demokrasi, representasi politik, dan hak pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar-dasar hukum, argumen konstitusional, serta dampak sosial-politik dari sistem pemilihan legislatif yang diatur dalam UU Pemilu, dengan melihat keputusan MK sebagai landasan dalam memperkuat kejelasan sistem pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu yang dipilih mempengaruhi keterwakilan politik serta keterlibatan publik dalam proses pemilihan. Kata kunci: pemilihan umum, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, mahkamah konstitusi
PENERAPAN SISTEM PENGGAJIAN TERINTEGRASI ABSENSI PADA PT. TELKOM INDONESIA MEDAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE AGILE BERBASIS WEB Dafa, Muhammad; Mayasari, Nova
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2237

Abstract

Abstract: The implementation of a contract employee payroll system integrated with attendance is an important step in improving the efficiency and accuracy of the payroll process at PT. Telkom Indonesia Medan. This system is designed web-based using the Agile method, which allows system development to be carried out iteratively and flexibly according to user needs. Integration between attendance and payroll data allows contract employee salary calculations to be carried out automatically, based on their attendance data. The Agile method was chosen because of its ability to support rapid development and adapt to change. The implementation of this system shows a significant increase in operational efficiency and accuracy of salary calculations, as well as reducing the potential for manual errors. It is hoped that with this system, PT. Telkom Indonesia Medan can manage contract employee payroll more transparently, accurately, and efficiently. Keywords: Payroll System, Contract Employees, Attendance, Agile, Web, PT. Telkom                  Indonesia Medan. Abstrak: Penerapan sistem penggajian karyawan kontrak yang terintegrasi dengan absensi merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penggajian di PT. Telkom Indonesia Medan. Sistem ini dirancang berbasis web dengan menggunakan metode Agile, yang memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara iteratif dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan pengguna. Integrasi antara data absensi dan penggajian memungkinkan perhitungan gaji karyawan kontrak dilakukan secara otomatis, berdasarkan data kehadiran mereka. Metode Agile dipilih karena kemampuannya untuk mendukung pengembangan yang cepat dan adaptif terhadap perubahan. Implementasi sistem ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan ketepatan perhitungan gaji, serta mengurangi potensi kesalahan manual. Diharapkan dengan adanya sistem ini, PT. Telkom Indonesia Medan dapat mengelola penggajian karyawan kontrak dengan lebih transparan, akurat, dan efisien. Kata kunci: Sistem Penggajian, Karyawan Kontrak, Absensi, Agile, Web, PT. Telkom Indonesia Medan.

Page 56 of 131 | Total Record : 1307

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): November 2025 Vol 8, No 3 (2025): August 2025 Vol 8, No 2 (2025): May 2025 Vol 8, No 1 (2025): February 2025 Vol 7, No 4 (2024): November 2024 Vol 7, No 3 (2024): August 2024 Vol 7, No 2 (2024): May 2024 Vol 7, No 1 (2024): February 2024 Vol 6, No 3 (2023): October 2023 Vol 6, No 2 (2023): June 2023 Vol 6, No 1 (2023): February 2023 Vol 5, No 3 (2022): October 2022 Vol 5, No 2 (2022): June 2022 Vol 5, No 1 (2022): February 2022 Vol 4, No 3 (2021): October 2021 Vol 4, No 2 (2021): June 2021 Vol 4, No 1 (2021): February 2021 Vol 3, No 2 (2020): August 2020 Vol 3, No 1 (2020): February 2020 Vol 2, No 2 (2019): August 2019 Vol 2, No 1 (2019): February 2019 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 2 (2018): August 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 Vol 1, No 1 (2018): February 2018 More Issue