Unes Law Review
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Articles
55 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 3 (2025)"
:
55 Documents
clear
<![CDATA[Pemberian Kuasa Menjual Objek Jaminan Berkaitan Dengan Perjanjian Hutang Piutang di Kabupaten Pelalawan ]]>
<![CDATA[Rizki, Muhammad]]>;
<![CDATA[Azheri, Busyra]]>;
<![CDATA[Syam, Misnar]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2381
<![CDATA[Pemberian kuasa menjual objek jaminan merupakan praktik hukum yang sering digunakan dalam perjanjian utang piutang untuk menjamin pelunasan utang oleh debitur. Namun, pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan bagi pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberian kuasa menjual objek jaminan serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi kuasa di Kabupaten Pelalawan. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan notaris setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian kuasa menjual kerap menimbulkan risiko hukum bagi pemberi kuasa, terutama jika kuasa tersebut disalahgunakan oleh penerima kuasa. Notaris sering kali menolak membuat akta kuasa menjual dalam konteks utang piutang karena dinilai melanggar prinsip kepastian hukum. Alternatif pelaksanaan melalui penjualan di bawah tangan sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan menawarkan solusi yang lebih aman secara hukum. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat tentang opsi ini serta biaya dan prosedur yang lebih kompleks menjadi kendala utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran notaris dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait pemberian kuasa menjual.]]>
<![CDATA[Penguasaan Tanah Dengan Hak Guna Bangunan oleh Persekutuan Komanditer (Comanditaire Vennootschap) di Kabupaten Kampar ]]>
<![CDATA[Berlyangga]]>;
<![CDATA[Yuliandri]]>;
<![CDATA[Andora, Hengki]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2382
<![CDATA[Penelitian ini membahas penguasaan tanah dengan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) di Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019. HGB secara hukum hanya diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum Indonesia. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan permasalahan hukum karena CV bukan merupakan badan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum CV sebagai pemegang HGB, proses pemberian HGB kepada CV, serta kepastian hukum atas kebijakan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan mengamati implementasi kebijakan di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian HGB kepada CV bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Kesimpulan penelitian ini menyarankan perlunya revisi peraturan agar kebijakan tersebut sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi.]]>
<![CDATA[Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dalam Keterlambatan Pemberitahuan Oleh Notaris Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Sakti, Julio Omega]]>;
<![CDATA[Setiawan, Dian Bakti]]>;
<![CDATA[Mannas, Yussy Adelina]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2383
<![CDATA[Permohonan persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan tersebut. Jika melewati jangka waktu tersebut, maka perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Namun, regulasi ini hanya mengatur ketidakberlakuan perubahan anggaran dasar yang terlambat dilaporkan, tanpa menjelaskan konsekuensi hukum yang lebih mendalam terhadap perusahaan atau langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder dan primer melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akta perubahan yang terlambat tetap bersifat autentik, namun tidak memenuhi prinsip publikasi sehingga dapat berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, pembuatan akta penegasan diperlukan dengan memperhatikan tanggung jawab penuh pihak terkait atas segala tindakan hukum yang terjadi sejak akta dibuat hingga akta penegasan ditandatangani.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Mahasiswa atas Kerja Sama Perguruan Tinggi dengan Perusahaan Pinjaman Online ]]>
<![CDATA[Fadila, Cucu Nazwa]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Shelly]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2384
<![CDATA[Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah bermitra dengan perusahaan pinjaman online untuk memfasilitasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Untuk mendukung mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi risiko yang dihadapi mahasiswa ketika perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online, mengetahui perlindungan hukum bagi mahasiswa apabila perguruan tinggi bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online, dan memberikan beberapa contoh peran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi ketika menghadapi mahasiswa yang kesulitan membayar UKT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan meguraikan secara deskriptif analisis. Mahasiswa memiliki hak atas pendidikan yang dimuat dalam 28C UUD 1945 dalam Hak Asasi Manusia. Perguruan Tinggi berbadan PTN BH diperbolehkan bekerja sama dengan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan mengenai sumber ppendanaan di luar dana pemerintah, tetapi tidak diperbolehkan melanggar peraturan yang berlaaku. Kerja sama ini dapat memberikan kerugian berupa bunga yang terdapat pada pinjaman online. Perlindungan hukum mahasiswa masuk ke dalam Hak Asasi Manusia pada bagian mendapatkan Hak atas Pendidikan.]]>
<![CDATA[Perjanjian Sewa Menyewa Pemanfaatan Tanah Grondkart PT Kereta Api Indonesia (PERSERO) Dengan Masyarakat Di Batu Palano Sungai Pua ]]>
<![CDATA[Yolanda, Nadiya]]>;
<![CDATA[Fendri, Azmi]]>;
<![CDATA[Delfianti]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2385
<![CDATA[Bagi pembangunan untuk kelangsungan hidup masyarakat, tanah dibutuhkan baik oleh Instansi Pemerintah dan juga Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta. Begitu juga perusahaan PT Kereta Api Indonesia (persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang khususnya bergerak di bidang transportasi angkutan umum sangat memerlukan tanah dalam menjalankan usahanya. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang terbilang tua, Aset yang dimilki oleh PT Kereta Api Indonesia (persero) telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini yang masih terus dilakukan pembangunan perluasan infrastruktur kereta api. Aset PT Kereta Api Indonesia (persero) tersebar di Daerah Operasi (DAOP) di Pulau Jawa dan Divisi Regional (Divre) di Pulau Sumatera. Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi: “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” maka jelas kiranya bahwa tanah atau bumi harus digunakan dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. Saat ini masih banyak terdapat pemanfaatan aset tanah PT KAI (Persero) yang tidak difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Salah satunya adalah jalur kereta yang terletak di daerah Batu Palano, Nagari Sungai Pua. Bangunan yang dibangun di sepanjang jalur kereta api tersebut seharusnya dilakukan sesuai prosedur PT KAI (Persero) yaitu dengan membuat surat perjanjian sewa menyewa saat akan menggunakan aset tanah milik PT KAI (Persero) tersebut. Rumusan Masalah adalah : 1.Bagaimana pemanfaatan tanah grondkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) oleh masyarakat Batu Palano?, 2.Bagaimana akibat hukum pemanfaatan tanah grondkaart PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui perjanjian sewa menyewa dengan masyarakat di Batu Palano sungai Pua?. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (Empiris). Hasil penelitian menyebutkan perjanjian sewanya tidak dilakukan oleh organ PT Persero tersebut atau kuasanya. Apabila perjanjian sewa dilakukan oleh subjek yang tidak berwenang untuk itu maka akibat perjanjian adalah dapat dibatalkan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Rumah Secara Lisan ]]>
<![CDATA[Kamila, Fina Nafisa]]>;
<![CDATA[Ismail, Isti Komala]]>;
<![CDATA[Natasya Rizky]]>;
<![CDATA[Pratika, Ossy Ayunda]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2386
<![CDATA[Perjanjian adalah suatu tindakan hukum dimana satu pihak atau lebih berkomitmen untuk sepakat dan terikat dengan pihak lainnya. Penelitian ini didasarkan dari sering terjadinya perjanjian lisan, padahal perjanjian lisan memiliki resiko tinggi apabila terjadinya wanprestasi, apalagi dalam kontek pembangunan rumah. Sehingga perjanjian lisan yang dibuat perlu dibarengi dengan pengetahuan mengenai pengaturan dan akibat hukum dari perjanjian pembangunan rumah secara lisan, serta upaya-upaya yang dapat ditempuh jika terjadinya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembangunan rumah secara lisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian lisan dapat dianggap sah secara hukum asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 tersebut. Namun, perjanjian lisan rentan terhadap permasalahan pembuktian jika terjadi permasalahan dan menimbulkan kibat hukum dari perjanjian ini antara lain ketidakpastian hukum, risiko wanprestasi, dan kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan. Dalam mengatasi hal tersebut perlu dilakukannya upaya-upaya, seperti pengakhiran kontrak, upaya hukum non-litigasi dan/atau upaya hukum litigasi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Ganja Demi Terpenuhinya Rasa Keadilan Masyarakat Indonesia di Bidang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Kristiawan, Vissilius Geraldi]]>;
<![CDATA[Trihastuti, Nanik]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2387
<![CDATA[Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Namun pada aktualnya ada beberapa penyakit yang disebabkan karena faktor keturunan. Salah satu contoh penyakit turunan yang familiar dimasyarakat adalah penyakit epilepsi. Pada tahun 1971, Medical World News melaporkan bahwa mariyuana atau ganja mungkin adalah obat anti epilepsi paling kuat yang dikenal dunia kedokteran sekarang. Namun di sisi lain, terdapatnya peraturan dalam UU No 35/2009 yang melarang penggunaan Narkotika Golongan I, kemudian tentu saja karena di Indonesia belum adanya kesiapan mengenai sarana dan prasarana yaitu penelitian dalam hal penggunaan ganja dalam pengobatan. Penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan ini dapat dimungkinkan karena dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan Pasal 8 ayat (2) dengan melakukan penelitian dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam hal menyiapkan sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk membuat ganja dalam pengobatan ini dapat terlaksana.]]>
<![CDATA[Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Apostille Secara Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik ]]>
<![CDATA[Anwar, Rizky Ananda]]>;
<![CDATA[Mayana, Ranti Fauza]]>;
<![CDATA[Safiranita, Tasya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2391
<![CDATA[Indonesia mulai mengikatkan diri pada konvensi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) untuk selanjutnya cukup disingkat dengan (Perpres Apostille) Sebagai akibat dari pengesahan atas konvensi Apostille, Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kesepahaman dalam hal legalisasi dokumen publik. Metode Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui engumpulan dari studi kepustakaan dan mengaitkan data yang diperoleh dengan peraturan perundang-undangan yang berikaitan ataupun teori serta asas hukum. Berdasarkan hasil analisis bahwa Notaris terdapat peran terhadap legalisasi Apostille dalam menerbitkan dokumen yang dilegalisasi dan mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggal dalam untuk didaftarkan dalam buku khusus Notaris, namun dalam realitanya perlu adanya harmonisasi terkait peraturan yang berkenaan dengan legalisasi Apostille dalam pembentukan kaidah hukum yang baru dengan peraturan UUJN serta peraturan terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris.]]>
<![CDATA[Mekanisme Yang Dilakukan PPAT Untuk Mencegah Tidak Diketahuinya Perjanjian Sewa Menyewa atas Tanah Objek Jual Beli Oleh Pembeli Dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Hadapan PPAT ]]>
<![CDATA[Rosa, Nirmala]]>;
<![CDATA[Lukman, Arsin]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2399
<![CDATA[Perbuatan hukum terhadap tanah tidak terlepas dari peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT diberikan kewenangan untuk membuat akta sebagai alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Namun demikian, PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dalam peralihan hak atas tanah, yaitu memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. PPAT tidak memeriksa kebenaran materiil terkait kondisi tanah. Keterbatasan ini dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi pembeli karena risiko ketidaktahuan terhadap beban yang melekat pada tanah yang diperjualbelikan. Penelitian ini mengkaji mengenai peran PPAT dalam memastikan beban atas tanah objek jual beli dalam hal dilakukan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT; dan mekanisme yang dilakukan PPAT untuk mencegah tidak diketahuinya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual oleh pembeli. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran PPAT dalam memastikan beban atas tanah objek jual beli dalam hal dilakukan peralihan hak atas tanah terbagi menjadi tiga tahap utama, yakni sebelum, saat, dan sesudah pembuatan akta. Sementara itu, mekanisme yang dapat dilakukan PPAT untuk mencegah tidak diketahuinya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual oleh pembeli adalah dengan PPAT melakukan pemeriksaan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan, memberikan saran untuk menambahkan klausul dalam akta jual beli terkait kondisi khusus tanah, mengajukan permohonan SKPT ke Kantor Pertanahan, dan melakukan konfirmasi kepada penjual untuk memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan, termasuk perjanjian terkait tanah seperti perjanjian sewa menyewa.]]>
<![CDATA[Penerapan Skema Cessie Atas Piutang Untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah X Cabang Krian ]]>
<![CDATA[Elmi, Arini Aghniya]]>;
<![CDATA[Kartika, Adhitya Widya]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2400
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Penerapan Skema Cessie Atas Piutang Untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS X Cabang Krian. Objek dari penelitian ini adalah proses pengalihan piutang dan perjanjian pengalihan piutang antara BPRS X Cabang Krian dengan PT APS. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian penerapan skema cessie di BPRS X Cabang Krian dengan Pasal 613 KUHPerdata dan akibat hukumnya setelah terjadinya cessie kepada para pihak yaitu kreditur lama (BPRS X Cabang Krian), kreditur baru (PT APS),dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan data primer bersumber dari wawancara yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan cessie pada BPRS X Cabang Krian merupakan upaya yang efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah apabila upaya penyelesaian persuasif oleh perbankan tidak memberikan solusi bagi para pihak.]]>
