cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,918 Documents
 161   162   163   164   165 
Dinamika Permasalahan Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia Yulian, Fransisca Chatharina; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2042

Abstract

Notaris secara yuridis dilandasii berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 35 ayat (1) yang mengharuskan keluarga notaris yang meninggal untuk memberitahukan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, prosedur penyerahan protokol notaris tidak diatur rinci, menyebabkan kekosongan hukum dan potensi masalah seperti kerusakan atau penyalahgunaan dokumen. Ahli waris seringkali kurang memahami kewajiban mereka, sehingga dapat mengakibatkan kerugian hukum dan administrasi. Ketentuan ini perlu diperjelas untuk memastikan keamanan dan kelancaran penyerahan protokol notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu kepada aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggungjawab ahli waris menurut Pasal 35 ayat (1) UUJN wajib memberitahukan MPD tentang meninggalnya notaris, sehingga ahli waris mengambil alih tanggung jawab notaris. Ini berarti ahli waris tidak hanya mewarisi harta benda tetapi juga tanggung jawab dan kewajiban profesi notaris. Pasal 63 ayat (2) UUJN mengatur penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk MPD. Ahli waris bertanggung jawab menjaga kelangsungan praktek notaris, memastikan aksesibilitas dokumen, dan menjamin keamanan dokumen Protokol Notaris. Penyerahan protokol harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Ahli waris bekerja sama dengan MPD dan notaris baru untuk menjaga keutuhan dan aksesibilitas dokumen penting ini, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Protokol Notaris harus disimpan dengan baik meskipun notaris pensiun atau meninggal dunia, sesuai Pasal 65 UUJN. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya seumur hidup, bahkan setelah protokol diserahkan ke penerima protokol. Penyerahan protokol oleh ahli waris wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam 7 hari kerja. Protokol harus diserahkan ke notaris penerima dalam 30 hari dengan berita acara. Jika notaris meninggal saat cuti, Pejabat Sementara Notaris menyerahkan protokol dalam 60 hari. Prosedur ini memastikan tanggung jawab beralih ke notaris penerima protokol, melibatkan ahli waris, MPD, dan pejabat sementara notaris, serta menghindari masalah hukum dan administrasi terkait dokumen notaris.
Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan di Ruang Publik Kreatif Jakarta Tiara Rainpina Putri Hutasoit; Nadia Utami Larasati
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2043

Abstract

Anak sebagai pedagang asongan menjadi salah satu fenomena yang paling sering ditemui di beberapa lokasi Ruang Publik Kreatif (RPK) di Jakarta. Mayoritas mereka memilih untuk bekerja sebagai pedagang asongan dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi yang mencapai tahap kemiskinan, sehingga bekerja dengan berdagang diharapkan dapat membantu mereka untuk memenuhi kehidupan diri sendiri dan keluarga. Meskipun dilatar belakangi kondisi ekonomi, namun perilaku anak sebagai pedagang asongan merupakan hal yang melanggar hukum dan peraturan, terutama peraturan daerah DKI Jakarta karena dianggap tidak memenuhi kriteria kesejahteraan anak. Anak menjadi pedagang asongan dapat dikategorikan dalam viktimisasi struktural jika mengalami penyalahgunaan kekuasaan seperti eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dalam melakukan analisis, peneliti menggunakan konsep viktimisasi struktural oleh Ezzat Fattah yang berasa dari teori viktimologi. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan, keempat subjek dalam penelitian ini mengalami viktimisasi struktural sebagai anak yang menjadi pedagang asongan di RPK Jakarta dengan analisis menggunakan empat faktor struktural yang diidentifikasi oleh Cameron dan Newmann yaitu, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ideologi, dan faktor geopolitik. Faktor-faktor ini turut menjadikan anak sebagai posisi rentan untuk dapat dieksploitasi oleh orang dewasa sebagai pekerja, salah satunya dengan menjadi pedagang asongan.
Antisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang Berkaitan Dengan Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Elrika, Elrika; Djaja, Benny
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2044

Abstract

The mode of Money Laundering Crime (TPPU) that often occurs in Indonesia is by utilizing the role of Notary and PPAT in performing their duties. Notaries and Land Deed Officials ("PPAT") become co-suspects in criminal cases, because they are suspected of assisting in the implementation of money laundering crimes, or other criminal acts involving deeds made. The research method used in writing this article is normative juridical research with a research approach using statutory regulations and using a theoretical or conceptual approach. The results of the analysis of the Notary and PPAT in carrying out their duties to anticipate money laundering apply the principle of Recognizing Service Users, if the Notary or PPAT finds suspicious transactions, they can report it to the Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK). In addition, Notary and PPAT are not responsible for the criminal act of money laundering committed by the parties or their clients who use the services of Notary or PPAT who require their services based on their authority. The position of the Notary and PPAT in exercising their authority to make authentic deeds is only as a recorder that is poured into a deed that gives rise to legal acts and has perfect evidentiary power. Notaries and PPAT are only obliged to report to PPATK if there are indications of money laundering committed by the parties or their clients through their services as Notaries or PPAT.
Tanggung Jawab Penyedia Layanan Perbankan Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 UU PDP (Kasus Putusan 615/Pdt.G/2023/Pn surabaya) Arif Rivaldo; Moody R Syailendra
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2045

Abstract

The relationship between banks and customers is based on two most related elements, namely law and trust. Banks as processors of customer personal data are required to maintain the confidentiality of customer personal data. The government's role in protecting personal data is manifested in the establishment of the Financial Services Authority (OJK) and the ratification of the Personal Data Protection Law (UU PDP), as well as other laws relating to regulations in the banking sector. Regardless of the regulations made by the government and the principles/principles implemented by banking services, cases of personal data leakage still occur. To study this paper, the author used normative legal research with analytical descriptive methods. The author uses secondary data obtained by means of library research to examine some of the documents connected to this writing using a statutory approach, a historical approach and a case approach. The research data discusses the responsibility of banking services for leaking customer data through Decision Case no. 615/Pdt.G/2023/PN Sby.
Tanggung Jawab Hukum Pengembang Properti Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pemenuhan Kewajiban Kepada Konsumen Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum Evelyn Millechen; Rasji, Rasji
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2046

Abstract

The need for adequate housing is a mandate of the Constitution. This is what encourages the growth of the house development industry and ready-to-live buildings in Indonesia. However, in its implementation, the community is often faced with the problem of developer companies being declared bankrupt, causing legal uncertainty for consumers. This is what makes researchers interested in examining these legal issues. This research uses normative juridical research with a statutory approach through secondary data searches. The result of this research is that when the developer enters PKPU and is even declared bankrupt, it is the consumers who suffer great losses. Because, if the developer is declared bankrupt and the Deed of Sale and Purchase (AJB) has not yet belonged to the consumer, the consumer's assets will also be confiscated and auctioned, and the consumer does not necessarily get a share of the proceeds from the auction because it is not certain that the results are sufficient to pay off his share. In this case, it can be seen that in bankruptcy cases, consumers are the most vulnerable. In the absence of AJB in addition to being the last creditor, the consumer is not the owner of the land and the land will be auctioned and divided by the separatist creditor. There needs to be an effort from the government to form a specific regulation governing further provisions and the position of creditors in bankruptcy, PPJB, reservation agreements, Pre-Project Selling obligations of developers, as well as sanctions if it is found that the development company has defaulted or broken promises. Because the Bankruptcy Law and GCPL have different solutions from each other, it is necessary to have clearer arrangements between bankruptcy and consumer protection to create legal certainty.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST) Muhammad Ramdhan Hananto; Gunardi Lie
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2047

Abstract

This research aims to analyze the legal protection of workers' rights in terminating employment relationships unilaterally by companies, with a focus on the case tried in Decision Number 361/PDT.SUS-PHI/2023/PN.JKT.PST. The research method used is normative juridical using Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes, and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number Per.31/MEN/XII/ 2008 as the main data source, supported by legal opinions in books and articles as secondary data sources. The results of the analysis show that legal protection for workers' rights in unilateral termination of employment has been clearly regulated in the applicable laws and regulations. However, in practice there are still violations committed by companies, such as not providing severance pay according to the provisions or not going through the regulated settlement procedures. Therefore, further efforts are needed to increase legal understanding for companies and workers, as well as more effective law enforcement to ensure better legal protection for workers' rights in situations of unilateral termination of employment. It is hoped that the results of this research can provide input for related parties in improving legal protection for workers in Indonesia.
Akibat Hukum Terhadap Warisan Yang dialihkan Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 107/PDT.G/2019/PN. PLK) Chaterina, Carren; Djaja, Benny
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2048

Abstract

Penelitian ini mengkaji akibat hukum peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam Putusan Penelitian Nomor: 107/Pdt.G/2019/Pn. Tolong. Didalami juga tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam tata cara ini, dan sistem pewarisan di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum peralihan harta warisan tanpa persetujuan ahli waris, serta kewajiban PPAT (pejabat yang berwenang melakukan peralihan harta) sehubungan dengan akta yang dibuat, dan sistem pewarisan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPAT, serta memberikan pemahaman mengenai sistem pewarisan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kesimpulan menunjukkan bahwa pengalihan warisan tanpa persetujuan semua ahli waris adalah tidak sah dan dapat dibatalkan oleh pengadilan, dengan PPAT memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan legalitas proses peralihan hak. Saran diberikan agar semua pihak memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum untuk melindungi hak ahli waris dan mencegah sengketa hukum.
Legalitas dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Blockchain Terhadap Smart Contract Pada Perjanjian Bisnis di Masa Depan Martinelli, Imelda; Mahva Tsabita, Nabilla; Eka Putri, Amanda Fitriani; Novela, Devina
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2049

Abstract

Perkembangan teknologi sangat marak terjadi di era digitalisasi, banyak perusahaan yang mengembangkan bisnisnya dengan mengikuti trend zaman salah satunya dengan menerapkan teknologi blockchain pada smart contract. Teknologi ini merupakan turunan dari Cryptocurrency yang saat ini menjadi trend mata uang dalam bidang perdagangan aset. Sistem blockchain pada Cryptocurrency tersebutlah yang menarik smart contract untuk dapat dirancang bekerja sendiri melalui teknologi blockchain dengan menggunakan bahasa pemrograman yang diterjemahkan kedalam bahasa hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Legalitas Penggunaan Teknologi blockchain Terhadap smart contract Sebagai Produk hukum di Era Digital dan mengetahui Efektivitas Teknologi blockchain Terhadap smart contract pada Perjanjian Bisnis Antar Perusahaan Indonesia. Pada penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada aturan-aturan hukum yang berlaku terkait dengan legalitas dan efektivitas dari penggunaan Teknologi blockchain pada smart contract. Sehingga, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi blockchain terhadap smart contract sangat besar mengingat efisiensi dan kepraktisan teknologi ini juga dapat menghemat biaya transaksi. Namun dalam penerapannya teknologi ini masih perlu beradaptasi agar dapat berjalan beriringan dengan teknologi yang ada dan dapat mudah diterima langsung oleh masyarakat serta mempunyai jaminan lebih secara hukum dalam penerapannya.
Konstruksi Hukum Pembubaran Partai Politik Yang Menerima Hasil Korupsi Dan Pencucian Uang Puspitasari, Nur Endah; Santoso, Hendradi Imam; Hilyatusshoimah, Hilyatusshoimah; Zulfitrah, Zulfitrah
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2050

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan serius yang masuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menjerat banyak aktor penyelenggara negara sebagai pelakunya. Perbuatan ini biasanya tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun sekelompok orang yang bekerjasama, bahkan banyak diantaranya yang juga melibatkan partai politik. Jika dilihat dari kasus-kasus korupsi yang telah ditangani, tidak sedikit yang mengindikasikan adanya aliran dana yang berasal dari korupsi masuk ke dalam Partai Politik. Namun, belum pernah ada proses hukum yang dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban partai politik dalam kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Vicarious Criminal Liability Partai Politik yang mendapatkan aliran dana atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kadernya. Metode penelitian yang digunakan adalah Legal Research dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan sebagai badan hukum partai politik merupakan ‘subjek hukum’ sehingga partai politik yang menerima aliran dana dari tindak pidana korupsi dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut atau yang dikenal dengan doktrin Vicarious Criminal Liability. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhi adalah dengan pembubaran terhadap partai politik
Konsekuensi Hak Tanggungan Perjanjian Kredit Antara Kreditor dan Debitor Martinus Al Ibrani Giga Taufano; Wilma Silalahi
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2055

Abstract

An agreement is the basis for the implementation of activities that bind the parties with an orientation towards the goals to be achieved. In the agreement, the parties agree to comply with the contents of the agreement, which gives birth to a legal relationship, this can be reformulated as, "Therefore, if one party fails to fulfill its responsibilities, the other party has the right to demand the performance of these obligations. In Indonesia, credit agreements are expressly regulated in Law no. 10/1998, which describes a loan facility as a loan that must be repaid after a certain period of time with interest. The creditor, who facilitates the loan, and the debtor, who borrows, are bound parties. Credit agreements generally have collateral, such as security rights, which are closely related to the repayment of the debt. Nonetheless, cases of default still occur frequently, indicating the need for clearer legal protection for both parties. This research uses a normative legal approach and descriptive analysis to understand the consequences of disputes in credit agreements and the role of mortgage rights in them.

Page 163 of 392 | Total Record : 3918

 161   162   163   164   165 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 4 (2026) Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue