Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

jkse
Website

Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

ISSN : 20896980 EISSN : 25273280 DOI : -

Core Subject : Agriculture, Social,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi

Arjuna Subject : -

Articles 210 Documents

5 6 7 8 9

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM Hertria Maharani Putri; Radityo Pramoda; Maulana Firdaus
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan. Title : Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in IndonesiaThe depth of loss from illegal fishing within Indonesian waters has forced the Indonesian (Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP) to take strategic measures, such as scuttling. This study aimed at analyzing scuttling through a juridicial point of view. The analysis was conducted using a juridicial normative method with a qualitative approach and descriptively elaborated. The study showed that scuttling is not in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheriesto keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintan its sovereignty and fish resource.

PRIORITAS KAJIAN HUKUM DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Bayu Vita Indah Yanti; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan bidang yang memiliki sumber daya potensial untukmenghasilkan devisa negara. Belum adanya perumusan kebijakan yang integral dan implementasidalam bentuk peraturan perundangan yang baik, telah menyebabkan bidang kelautan dan perikanan(KP) tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendekatan dan upaya terpadu perlu dilakukan, gunamenilai kondisi peraturan perundangan atau hukum yang mengawal pembangunan KP, semantaraitu sosialisasinya pada pemangku kepentingan belum/tidak optimal. Dari perspektif konstruksi hukumterhadap pembangunan KP harus selaras/harmoni dengan peraturan perundangan sector terkaitdan ketentuan-ketentuan hokum dan sinkron dengan ketentuan-ketentuan hokum internasional.Tulisan ini bertujuan menentukan prioritas kajian aspek hukum atau perundangan dalam mendukungpembangunan KP. Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan dan perundangundangan(legal approach study). Hasil studi mengisyaratkan perlunya empat prioritas kajian hukunyang perlu dilakukan, yaitu terkait dengan (1) perencanaan pembangunan nasional, (2) pengelolaansumber daya kelautan dan perikanan, (3) pemerintahan daerah dan otonomi daerah, (4) penataan ruangdan bisnis kelautan dan perikanan.Title: Priorities Study on Laws To Support The Development of Marineand Fisheries SectorMarine and fisheries sector is an area that has the potential to generate foreign exchange.The absence of an integrated policy formulation and implemented properly, has led the field of marineand fisheries have not been used optimally. Efforts in an integrated approach is needed to assess thecondition of the law on which the development policies of marine and fisheries sector. Legal materialsof marine and fisheries sector requires the formulation of a comprehensive policy, in order to function asa main political for countries that strengthen instistution economic development of marine and fisheries.Construction of marine and fisheries sector, by law, also need to pay attention to issues that have strongrelationships with international law. This paper aims to determine the priority review of the legal aspectsand legislation in support of the development of marine and fisheries sector. The study was conductedby using a legal approach study. The results shows there are at least five priority review of the law thatneed to be done, in relation to national development planning, management of marine resources andfisheries, local government and regional autonomy, spatial planning and marine and fisheries bussiness.

ANALISIS PREFERENSI KONSUMSI IKAN MENGHADAPI NATAL 2015 DAN TAHUN BARU 2016 Siti Hajar Suryawati; Subhechanis Saptanto; Hertria Maharani Putri
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji preferensi konsumen terhadap ikan menjelang hari natal dan tahun baru. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pelaksanaannya dengan teknik survey. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive) yaitu di Kota Medan dan Kota Manado berdasarkan dominasi penduduk kristiani dan dominasi produksi perikanan serta aksesibilitas menuju lokasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pilihan konsumsi ikan dalam bentuk segar mengalami pergeseran menjadi bentuk olahan seiring dengan meningkatnya pendidikan konsumen. Preferensi masyarakat terhadap ikan secara umum menunjukkan pola preferensi yang homogen.Title: Analysis Of Fish Consumption Preference to Face Christmas 2015 and The New Year 2016This study aims to assess the fish consumer preferences towards the Christmas and New Year days. The method in this research use descriptive method and its implementation by survey techniques. Locations were selected intentionally (purposive) that is in the city of Medan and Manado based on dominance of the Christians population, fish production and accessibility to the location. The data used are primary data and secondary data. Preference of fish consumption was shifted from fresh to processed along with increasing of the consumer education. Public preference to fish demand generally show the homogeneous preference pattern.

GAMBARAN, KARAKTERISTIK PENGGUNA DAN PERSEPSI NELAYAN TERHADAP KEMANFAATAN SISTEM APLIKASI NELAYAN PINTAR (SINP) DI PELABUHAN PERIKANAN INDONESIA Umi Muawanah; Penny Diah Kusumaningrum; Hadhi Nugroho; Donald Daniel
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Sistem Informasi Nelayan Pintar (SINP) adalah sebuah aplikasi android yang menampikaninformasi-informasi penting untuk para nelayan dalam melaut. Informasi SINP terdiri dari informasidaerah penangkapan ikan, cuaca, harga ikan, dan dinamika laut. Makalah ini bertujuan mengulasbeberapa hal tentang sistem Nelayan Pintar di Indonesia yaitu: (1) deskripsi sistem kerja sisten SINP,(2) gambaran demografi nelayan calon pengguna NISP dan (3) persepsi nelayan terhadap kemanfaatanbeberapa informasi yang ditampilkan dalam perangkat SIN. Penelitian ini menemukan bahwa menurutnelayan, informasi yang dirasa sangat bermanfaat adalah peta DPI dan prakiraan cuaca sebelummelaut. Prakiraan cuaca ini penting untuk keselamatan nelayan. Dalam pertanyaan lanjutan tentangmanfaat informasi Daerah Penangkapan Ikan ini, responden 84,1 % menyatakan bawah informasi ataupeta DPI meningkatkan hasil tangkapan dibanding tidak membaca peta DPI. Peta DPI dapat diperoleholeh nelayan di setiap pelabuhan perikanan seluruh Indonesia. Para nelayan juga merasa bahwa sistemSINP cukup mudah untuk dioperasikan.Title: Overview, Characteristics of Users and Fisher Perception for Usefulness of Smart Fisher Application System (SINP) in Indonesia Fishing PortSmart Fishers Information system (called SINP in Bahasa) is an android based applicationdisplaying important information for fishers to go fishing. The system has information on fishing groundlocation and coordinates, weather, fish price, and ocean dynamics. This paper elaborates the SINPsystem, some demographic characteristics of its users and fisher’s perception on SINP. According to theusers, the most important information is the fishing ground location and their coordinates. Almost 84.1% respondents claim that the fishing ground location does help increase the catch. The map of fishingground can be obtained from the office of provincial or district fishing port. The fishers feel that the SINPis user friendly and easy to operates.

ANALISIS BIOEKONOMI SUMBER DAYA IKAN TENGGIRI (Scomberomorus commerson) DI PERAIRAN KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT) Lugas Lukmanul Hakim; Zuzy Anna; Junianto Junianto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini memaparkan analisis bioekonomi pemanfaatan sumber daya ikan tenggiri pada berbagai rezim melalui Model Gordon Schaefer dengan model estimasi parameter biologi CYP serta arah kebijakan pengelolaannya di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari-Juli 2014 dengan metode survey melalui analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan laju pertumbuhan intrinsik (r) adalah 10,291 ton/tahun, koefisien daya tangkap (q) adalah 0,001673 ton/trip, daya dukung lingkungan adalah 250,028 ton/tahun, biaya (c) adalah 1,762 Rp/trip dan harga (p) adalah 30,750 Rp/ton. Upaya maksimum lestari (EMSY) yaitu 3076 trip/tahun dengan nilai produksi maksimum lestari (hMSY) sebesar 643,260 ton/tahun. Upaya MEY (EMEY) sebesar 2654 trip/tahun dengan produksi (hMEY) sebesar 631,141 ton/tahun. Upaya penangkapan perikanan terbuka (Eoa) adalah 5.308 trip/tahun dengan produksi (hOA) sebesar 304,689 ton/tahun. Kegiatan pemanfaatan menunjukkan tangkap lebih secara biologi dan ekonomi. Implementasi kebijakan dari penelitian ini adalah pembatasan upayasebesar 314-736 trip, pengaturan armada alat tangkap jaring insang hanyut adalah 353-409 unit, payang 0-5 GT adalah 409-474 unit, payang > 5-10 GT adalah 73-85 unit, Jumlah tangkapan diperbolehkan ikantenggiri sebesar 514,608 ton dengan kuota jaring insang hanyut sebesar 485,680 ton, payang 0-5 GT sebesar 5,772 ton, payang > 5-10 GT sebesar 23,156 ton, pengaturan teknis lainnya (perlindungan SDAdan DPI, pengawasan pemanfaatan sumber daya dan pungutan perikanan tangkap).Title: Bioeconomic Analysis of Narrow-barred Spanish Mackerel (Scomberomorus commerson) in The Water of Indramayu Regency West JavaThis research analyzed bioeconomic modelling of narrow-barred spanish mackerel in every fisheries management regime through Gordon Schaefer Model and CYP Parameter Estimation model, also a direction of its management policy in Indramayu Region. This research was conducted from February to July 2014, survey method and descriptive quantitative analysis were used in carrying out this research. The results of this research indicated that intrinsic growth parameter (r) of narrow-barredspanish mackerel approximately 10,291 ton/year, catchability coefficient (q) was about 0,001673 ton/trip, carrying capacity (K) reached at 250,028 ton/year, cost (c) was 1,762 Rp/trip and price (p) was 30,750Rp/ton. Maximum sustainable yield fishing effort (EMSY) reached at 3,076 trip/year with productionof MSY (hMSY) approximately 643,260 ton/year. MEY fishing effort (EMEY) reached 2,654 trip/year with MEY production (hMEY) Approximately 631,141 ton/year. Open access fishing effort (Eoa) reached about 5.308 trip/year with production (hOA) approximately 304,689 ton/year. Harvesting of narrow-barred spanish mackerel indicated biological and economic overfishing. The implementation from this research results were conducting limited entry for 314-736 trip; controlling fishing fleet for each fishing gear: gill net (< 5 GT) was about 353-409 unit, seine net (< 5 GT) was about 409-474 unit, others seine net (>5- 10GT) was 73-85 unit; Total Allowable catch of narrow-barred spanish mackerel was about 514,608 ton with quote for every fishing gear: gill net was about 485,680 ton, seine net (<5GT) approximately 5,772 ton,others seine net (>5-10GT) was about 23,156 ton; and others in technical control (natural resources and fishing ground conservation, controlling of natural resources harvesting and fishing fee aplication).

NERACA EKONOMI SUMBER DAYA PERIKANAN PANTAI UTARA JAWA Zuzy Anna; Akhmad Fauzi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Industri perikanan tangkap yang optimal dan berkelanjutan hanya dapat dicapai denganperencanaan yang tepat melalui penerapan instrumen pengelolaan yang tepat pula.Neraca EkonomiSumber daya ikan (NESI) adalah salah satu instrumen perencanaan yang selayaknya digunakansebagai basis pengelolaan sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaandan Perlindungan Lingkungan Hidup. NESI dapat menjadi acuan utama dari Rencana PengelolaanPerikanan (RPP).Secara umum NESI memberikan pemahaman bagi pengambil kebijakan mengenaibagaimana aliran stok sumber daya ikan dan kaitannya dengan perubahan dinamika alamiah dan jugakegiatan ekonomi perikanan tangkap. Paper ini akan membahas mengenai NESI untuk perikanantangkap di Pantai Utara jawa, khususnya pada perikanan pelagik, demersal dan udang. Metode yangdigunakan adalah analisis bioekonomi standard dan estimasi parameter dengan CYP dan Fox, sertaperhitungan neraca dengan metode System of National Account dari FAO (2004) yang disesuaikandengan kondisi data yang ada. Hasil analisis meliputi pengukuran neraca aset standing stock (physicalasset account) ikan ekonomis penting beserta perubahannya, pengukuran sumber daya ikan yangdapat dimanfaatkan (fishable biomass) deplesi dan neraca moneter. Paper juga memberikan solusirekomendasi kebijakan bagi pengelolaan perikanan di wilayah kajian.Title: North Coast of Java Fisheries Resource AccountingOptimal and sustainable fisheries Industries, can only be achieved by proper planning throughimplementation of appropriate management instruments. FRA consider an instruments of planning, whichshould be used as a basis for management, as mandated by Law No.32/ 2009, regarding the Managementand Protection of the Environment. FRA could be the main reference of Fisheries Management Plan(FMP). In general FRA provides insights understanding for policy makers on how the flow of the stock offish and its relation to the changes in natural dynamics. This paper discusses the North Coast of Java’sFRA, especially on the pelagic, demersal, and shrimp Fisheries. Standard bioeconomic analysis, usingCYP and Fox models for parameter estimation, were used in this study. As parameters were estimated,FRA was calculated using the System of National Accounts of FAO (2004), modified to the conditions ofexisting data. The results of the analysis include the measurement of standing stock assets accounting(physical asset account), and its amendment on economically important fish, fishable biomass, depletionand monetary accounting. Paper also provides a solution for management of the fisheries, through policyrecommendations in that particular study area.

PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kehadiran nelayan asing pelaku Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal, perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan menangkap pelaku IUU Fishingpada perairan itu, seharusnya mendorong pelaku usaha perikanan Natuna memanfaatkan peluang itu. Namun, hal itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengukur: kemampuan pemupukan modal, kemampuan akses potensi ikan, membangun industri pengolahan, membangun akses pasar dan jaringan perdagangan ikan, serta perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran entitas bisnis perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. SKPT yang dimulai sejak tahun 2016. Lokasi ini dipilih karena kontruksi sosialnya masih premature sehingga perlu strategi untuk memfungsikannya. Assessmentosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk operasionalisasi SKPT tersebut. Informasi tulisan ini diperoleh melalui Focus Group Discussion(FGD) di Ranai. Informasi FGD itu, diperkaya dengan mewawancara 50 nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha yang melakukan bisnis perikanan di Natuna. Informasi dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah pedagang tersebut berperan di SKPT Selat Lampa.Social Assessment on The Development of The Fishery Business Entity in SKPT Selat Lampa, NatunaThe presence of foreign fishermen committing Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) in North Natuna Sea indicates that the sea is highly potential. The arrest of IUU-Fishing actors is supposed to encourage the local businessmen to take the opportunities. However, the role has not been established yet due to lack of capacity mapping of social structure and social networking for the fishing business outside SKPT Lampa Strait. The mapping was required to measure the ability of capital accumulation, access to fish resources, development of processing industry, development of market access and fish trading network, and behaviour of fish businessmen in Natuna. The Integrated Centre of Marine and Fisheries (SKPT) in Lampa Strait, which has been initiated since 2016, is developed to empower the role of fish business in Natuna. This location was chosen due to the prematurity social construction, therefore, a particular strategy is necessary to function it. This social assessment aimed to inform social structure and social networking of fish business outside SKPT Lampa Strait as a subject to operate the SKPT. The information of this article were collected through Focus Group Discussion (FGD) in Ranai, as well as interview with 50 fishermen, 5 traders, and 3 businessmen doing fish business in Natuna. The information was collected on July and October 2017. The result of the analysis recommended that fish wholesaler in Natuna network business should be integrated in joint venture to encourage their engagement in business activities at SKPT Lampa strait.

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP SEKTOR USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KOTA BITUNG Nurlaili Nurlaili; Rizky Muhartono; Yayan Hikmayani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Kebjakan penghentian perizinan sementara (moratorium) kapal kapal yang pembuatannya di luar negeri (kapal eks asing) berdampak langsung pada nelayan yang bekerja pada kapal-kapal eks asing berupa penurunan pendapatan hingga hilangnya mata pencaharian. Di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut dirasakan memberikan dampak positif bagi usaha perikanan tangkap skala kecil khususnya di Kota Bitung. Tulisan ini bertujuan menggambarkan dampak kebijakan moratorium pada pelaku usaha perikanan tangkap skala kecil di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini merupakan bagian dari Kegiatan Kajian Khusus yang dilakukan secara cepat pada bulan Maret 2015. Penelitian tentang hal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi terhadap para pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium telah memberikan dampak negatif terhadap usaha perikanan tangkap berupa penurunan pendapatan sampai hilangnya mata pencaharian, dalam usaha pengolahan berdampak pada berkurangnya bahan baku sampai berhentinya produksi ikan olahan, dalam usaha pemasaran berdampak pada berkurangnya ikan untuk dipasarkan. Meskipun demikian, kebijakan ini berdampak positif pada usaha perikanan tangkap skala kecil yaitu peningkatan produksi, makin seringnya melaut, makin dekatnya fishing ground, peningkatan harga ikan, mudahnya akses memperoleh BBM dan peningkatan pendapatan.Title: Policy Impact moratorium on Business fisheries sector in BitungTermination of the licensing policy (moratorium) ships whose creation abroad (foreign ex ship) have a direct impact on the fishermen who work on the ships of foreign ex a decrease in revenue to the loss of livelihood. On the other hand, policy moratorium perceived a positive impact on small scale fishery business, especially in the city of Bitung. This paper aims to describe the impact of the moratorium on the perpetrators of small-scale fishery business in the city of Bitung in North Sulawesi province. This paper is part of a Special Assessment activities undertaken quickly on 18-20 March 2015. Findings of study used a qualitative approach, with data collection techniques are in-depth interviews and observations of the perpetrators of fisheries, both capture fisheries, processing and marketing fish. The results showed that the moratorium had a negative impact on fishery business as a decrease in revenue to loss of livelihood, the business processing time reduces the raw materials to the cessation of production of processed fish, the marketing efforts led to a reduction of fish to be marketed. However, these policies have a positive impact on the fishery business, the small scale of production increases, more and more often at sea, the nearby fishing ground, the increase in the price of fish, easy access to obtain fuel and increased revenue.

DAMPAK KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING TERHADAP KONDISI PERIKANAN TUNA: STUDI KASUS DI DKI JAKARTA Freshty Yulia Arthatiani; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan mendeskripsikan dampakkebijakan moratorium kapal eks asing yang tercantum dalam Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentangPenghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia terhadap kondisi perikanan tuna terutama di wilayah DKIJakarta sebagai salah satu daerah ekspor tuna. Penelitian dilakukan dengan pendekatan retrospektifdimana analisis kebijakan dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah suatu kebijakandiimplementasikan dan biasanya disebut sebagai model analisis evaluatif sehingga diharapkan dapatmenghasilkan informasi yang dapat meningkatkan kualitas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKI Jakarta sebagai salah satu daerah ekspor utama tunaIndonesia dengan komoditas dominanya adalah tuna beku tidak mengalami dampak secara langsungterhadap pemberlakuan kebijakan moratorium kapal eks asing. Data yang diperoleh menunjukkan bahwauntuk periode bulan Oktober-Maret sebelum dilaksanakanya moratorium kapal eks asing dibandingkandengan periode yang sama sesudah dilaksanakanya moratorium kapal eks asing menunjukkan adanyapenurunan volume produksi sebesar 5%. Namun hal ini lebih disebabkan karena dampak kebijakanmoratorium kapal transshipment. Hal ini sangat jelas terlihat pada terjadinya perubahan (shifting) produktuna yang dihasilkan setelah adanya kebijakan dimana ekspor tuna segar mengalami penurunan sebesar24%, disisi lain ekspor tuna beku justru mengalami kenaikan sebesar 8%. Rekomendasi yang dihasilkandari analisis ini adalah perlu untuk disiapkan armada penangkapan ikan dari lokal dan penguatanSDM, kemudian perlu adanya evaluasi terhadap pelarangan kapal eks asing, verifikasi secara benardan pengawasan melekat terhadap kepemilikan kapal sangat penting untuk dilakukan, serta perlunyapemberlakuan pelaporan SHTI bagi semua pelaku usaha penangkapan ikan untuk menjamin asalusulkapal tidak hanya terbatas bagi pelaku usaha dengan tujuan ekspor uni eropa. Selain itu jugaperlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan moratorium kapal eks asingsehingga tepat sasaran.Title: Impact of Policy Moratorium For The Licensing of Ex-Foreign FishingVessels on Tuna Fishing: Case Study on DKI JakartaThe aim of this study is to provide information and describe the impact of the policy moratoriumfor the licensing of ex-foreign fishing vessels contained in Regulation of the Minister of Marine Affairsand Fisheries No. 56 Year 2014 about Business Licensing moratorium Fishing in Regional FisheriesManagement of the Republic of Indonesia on the condition of tuna fisheries, especially in the areaof Jakarta as one of the tuna exports. The study was conducted by a retrospective approach, policyanalysis carried out on the consequences of the policy after a policy is implemented and is usuallyreferred to as an evaluative analysis model that is expected to yield information that can improve thequality of the policies implemented by the government. The results showed that Jakarta as one of themain export of tuna Indonesia with main commodities are frozen tuna does not affect direct impact onthe implementation of the moratorium policy. The data obtained show that for the period from October toMarch months before the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels compared tothe same period after the implementation of the moratorium showed a decrease in production volume by 5%. However this is mainly due to the impact of the moratorium ship transshipment. It can be explainedby the change (shifting) tuna products produced after the policy whereby fresh tuna exports decreasedby 24%, on the other hand frozen tuna exports actually increased by 8%. The recommendations fromthis analysis is the need to increase the readiness of the local fishing vessels and human resourcescapacity building, and the need for an evaluation of the banning of ex-foreign fishing vessels, verifyproper and oversight attached to the ownership of the vessel is very important to do, as well as theneed for enforcement of reporting SHTI for all fishing businesses to guarantee the origin of the ship isnot limited to businesses with the aim of European Union exports. There was also a need to increasesupervision of the implementation of the moratorium on ex-foreign fishing vessels right on target inaccordance with policy objectives.

PENINGKATAN KAPASITAS NELAYAN TERKAIT UPAYA PERTAHANAN NEGARA DI WILAYAH PERBATASAN Bayu Vita Indah Yanti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Posisi centre of gravity kawasan asia pasifik menyebabkan Indonesia memiliki tingkat kerawananyang tinggi terhadap ancaman dari luar. Hal inimuncul karena terbukanya dan tersebarnya wilayahwilayahIndonesia yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan yang dapat mengancamkedaulatan Indonesia.Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) merupakan sistempertahanan keamanan yang dilaksanakan Indonesia dengan melibatkan semua komponen bangsadalam menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk wilayah perbatasan, nelayan memiliki peranstrategis sebagai komponen pendukung dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Bagaimana upayapeningkatan kapasitas nelayan di wilayah perbatasan sebagai komponen pendukung sishankamrataselama ini? Pembahasan dilakukan berdasarkan pada studi literatur dan analisis dilakukan berdasarkanteori argumentasi. Berdasarkan hasil pembahasan upaya peningkatan kapasitas nelayan sebagaikomponen pendukung sishankamrata seharusnya dilakukan secara komprehensif karena keterkaitanantar institusi pembinaan nelayan yang melibatkan tidak hanya pada institusi pertahanan.Title: Human Resource Capacity Fishermen Related Efforts inThe Defense of The BorderIndonesia has the position of center of gravity in Asia Pasific, and it caused Indonesia hasa high degree of vulnerability to external threats.This arises because of the opening and spread ofsovereign territory of Indonesia. It also resulted in disruption of security and stability that can threatenthe sovereignty of Indonesia. People’s security and defense systems (Sishankamrata) is a defensesystem that is implemented Indonesian security by involving all regions of the nation to maintain thesovereignty of Indonesia. In the border areas, fishermen have a strategic role as a supporting componentin maintaining the state’s territorial sovereignty. How efforts to increase fishing capacity in the borderregion as a supporting component of people’s security defense system for this? The discussion is basedon a literature study and analysis carried out based on the theory of argumentation. Based on theresultsof the discussion, an effort to increase fishing capacity as a supporting component of people’s securitydefense system should be done in a comprehensive manner, as the relationship between institutionaldevelopment that involves not only the fishermen on defense institutions.

Page 7 of 21 | Total Record : 210

5 6 7 8 9

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Zahri Nasution

Contact Email kebijakan.sosek@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Zahri Nasution

Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA