cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 786 Documents
 3   4   5   6   7 
KEBERDAYAAN MASYARAKAT PETERNAK : SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGI BERPARADIGMA FAKTA SOSIAL Nugraha Setiawan
Sosiohumaniora Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v10i1.5390

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memahami gejala keberdayaan masyarakat peternak di wilayah pedesaan Indonesia melalui pendekatan sosiologis. Analisis dilakukan dengan memakai paradigma “fakta sosial” yang memandang masyarakat sebagai kenyataan atau fakta yang berdiri sendiri terpisah dari individu, namun mempengaruhi individu tersebut, kemudian dikaji lebih jauh melalui pemahaman mengenai force relations dengan memakai teori kekuasaan Foucault. Hasil studi menunjukkan, telah sejak lama bahkan hingga saat ini, masyarakat peternak di pedesaan masih menjadi objek dan sasaran kekuasaan dari masyarakat kota maupun pranata-pranata dari luar wilayah pedesaan. Keadaan tersebut menyebabkan mereka makin terkungkung dalam kondisi tidak berdaya dalam kehidupan sosial-ekonominya. Kata Kunci: keberdayaan, peternak, pedesaan, fakta sosial.
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN MANAJEMEN PENGETAHUAN TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING Dian Indiyati
Sosiohumaniora Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.105 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v16i2.5732

Abstract

Persaingan yang sangat ketat pada bidang pendidikan, menuntut setiap Perguruan Tinggi Swasta (PTS)untuk mempunyai keunggulan bersaing. PTS harus memberikan perhatian yang lebih serius pada manajemenpengetahuan dan budaya organisasi. Dengan adanya manajemen pengetahuan, PTS dapat menyimpan, meng-updatedan menyempurnakan terus menerus secara detail tentang pengetahuan praktis dari semua lapisan profesional danpekerja. Melalui manajemen pengetahuan, dengan didukung adanya penerapan budaya organisasi yang kuat, parapemimpin, dosen dan staf pada PTS tidak hanya berbagi pengalaman dan pengetahuan, tetapi anggota organisasiPTS akan selalu menularkan cara berpikir kepada orang lain dengan ide-ide nya sehingga menjadi lebih kreatifdan inovatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi danmanajemen pengetahuan, baik secara simultan maupun parsial terhadap keunggulan bersaing pada PTS KopertisWilayah IV. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu explanatory survey. Unit Analisis padapenelitian ini adalah organisasi, populasinya adalah PTS Kopertis Wilayah IV, dan sampel yang digunakan adalahprobability sampling, yang berjumlah 157 PTS. Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknikobservasi, wawancara dan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data yang digunakanadalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan pendekatan second order. Hasil penelitian menyimpulkanbahwa budaya organisasi dan manajemen pengetahuan berpengaruh secara simultan terhadap keunggulan bersaingpada PTS Kopertis Wilayah IV, kemudian secara parsial, budaya organisasi memberikan pengaruh positif terhadapkeunggulan bersaing, sedangkan manajemen pengetahuan, tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadapkeunggulan bersaing pada PTS Kopertis Wilayah IV.Kata Kunci : Budaya Organisasi, Manajemen Pengetahuan, Keunggulan Bersaing
PERDAGANGAN GULA ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN ENTIKONG INDONESIA DAN MALAYSIA Elyta Elyta
Sosiohumaniora Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.761 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v19i1.10747

Abstract

Tujuan penelitian ingin menganalisa penyebab terjadinya perdagangan gula ilegal antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan Entikong  Indonesia dan  Malaysia. Jumlah produksi gula di Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan masyarakat menimbulkan terjadinya aktivitas impor gula dari negara Malaysia. Aktivitas impor dalam jangka panjang mengakibatkan negara Indonesia mengalami kerugian dan membuka peluang terjadinya perdagangan gula ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan library research dan wawancara. Library research dilakukan dengan mengambil data dari buku, jurnal, koran dan laporan dari instansi terkait,  sedangkan wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang mengetahui dan menangan kasus gula ilegal di perbatasan Entikong Indonesia Dan  Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian perdagangan ilegal terjadi dikarenakan: 1) penyalahgunaan legislasi Border Trade Agreement  (BTA) dengan tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya; 2) harga gula Malaysia lebih murah dibandingkan dengan harga gula Indonesia sehingga terjadi disparasi.
POWER RELATIONS IN CONSERVATION DISCOURSE: The Production of Politically-informed Environmental Anthropology Rimbo Gunawan
Sosiohumaniora Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v8i1.5358

Abstract

Sebagai tanggapan atas laju kerusakan hutan yang semakin mengkhawatirkan, Pemerintah Indonesia menetapkan hutan-hutan yang tersisa menjadi kawasan lindung seperti taman nasional. Penetapan kawasan yang cukup luas seperti itu memberikan banyak implikasi pada peluang kehidupan masyarakat lokal di sekitar kawasan lindung tersebut. Salah satu kawasan lindung ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun seluar 40.000 hektar yang terletak di kawasan Barat Daya Propinsi Jawa Barat tempat masyarakat adat, seperti Orang Kasepuhan, tinggal. Tidaklah mengherankan bila masyarakat menentang perubahan tersebut. Melalui kajian politik budaya (cultural politics), tulisan ini menegaskan bahwa bentuk-bentuk ekspresi budaya berkaitan dengan pengelolaan hutan secara sosial merupakan sesuatu yang penuh dengan pertentangan dan persaingan (contested): hutan merupakan contested resources—sebuah arena sosial tempat makna-makna dan praktek-praktek dibentuk melalui serangkaian proses interaksi. Tulisan ini memusatkan perhatian pada pertentangan dan persaingan antara masyarakat local dan negara, dengan menekankan isu-isu: (1) konsepsi dan praktik mengenai pengelolaan hutan baik bagi masyarakat lokal maupun bagi negara; (2) dinamika kuasa dalam kampanye pelestarian hutan yang mencakup proses pertentangan dan persaingan, dominasi, marginalisasi, negosiasi, dan perlawanan ketika berbagai konsepsi berbeda mengenai hutan bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Kata kunci: pelestarian hutan, politik budaya, relasi kuasa, masyarakat adat, dan negara
KINERJA PERGURUAN TINGGI DENGAN PENDEKATAN STRATEGIC MAP BALANCED SCORECARD (Studi pada 6 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Kota Bandung) Yoyo Sudaryo
Sosiohumaniora Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2030.424 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5666

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kinerja perguruan tinggi berdasarkan pendekatan Strategic MapBalanced Scorecard yang diaplikasikan secara kasuistik pada enam STIE di Bandung. Hasil analisis pembobotanantar perspektif menunjukkan bahwa bobot kepentingan perspektif proses internal (0,2578) relatif sedikit lebih tinggidaripada bobot kepentingan perspektif pelanggan (0,2548). Kedua perspektif ini memiliki bobot kepentingan yanglebih tinggi daripada perspektif inovasi dan pembelajaran (0,2505) serta perspektif finansial (0,2370). Hasil pemetaanstrategi antar perspektif dalam penelitian ini dapat menjadi dasar keputusan strategik untuk memposisikan perspektifproses internal yang kuat sebagai pengungkit atau leverage bagi meningkatnya kinerja Balanced Scorecard secarakeseluruhan, sementara perspektif pelanggan diposisikan sebagai perspektif kunci sasaran kinerja. Adapun perspektiffinansial serta perspektif inovasi dan pembelajaran diposisikan sebagai tumpuan kinerja. Direkomendasikan agarSTIE di Bandung memperbaiki asimetri informasi antara pemilik sebagai principal dengan pengelola sebagai agentmelalui pengembangan good corporate governance serta memfungsikan motif masing-masing stakeholders sebagaipenggerak manajemen kinerja.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Diah Fatma Sjoraida
Sosiohumaniora Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.608 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8338

Abstract

Dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi public (UU Nomor 14 tahun 2008), Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, masyarakat tidak puas atas pelayanan informasi yang diberikan, hal ini terlihat dari tingginya sengketa informasi publik di Jawa Barat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor lemahnya implementasi kebijakan tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksplanatif. Dari hasil penelitian diperoleh temuanmengenai faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KIP tidak berjalan efektif,yaitu : (1) struktur organisasi dan kewenangan pelaksana yang tidak memadai; (2) sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepada target sasaran (masyarakat) tidak terlaksana dengan baik dan luas; (3) Program aksi yang tidak menyeluruh dan lengkap sesuai dengan UU; (4) Sumber daya yang tidak cukup membiayai kegiatan operasional; serta (5) pemahaman kebijakan keterbukaan informasi publik belum membuka mindset ketertutupan sehingga atmosfer keterbukaan menjadi tidak terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Saran yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah (1) perlu dibentuk struktur organisasi khusus dengan membentuk PPID utama, sekretaris PPID, dan PPID pembantu sehingga pelayanan informasi public lebih sistematis, terkoordinasi dan sinergis; (2) melakukan sosialisasi efektif kepada masyarakat mengenai mekanisme dan tata cara permohonan informasi public; (3)Meningkatkan sumber daya seperti melengkapi dan memperbaharui sarana dan prasarana dan pemanfaatan TIK, serta penyediaan anggaran khusus pelaksanaan fungsi PPID diantaranya biaya koordinasi, pelayanan informasi dan sosialisasi; (4) pentingnya menanamkan kesamaan faham tentang pentingnya keterbukaan informasi publik dalam benak aparat, sehingga transparasi dan akuntabilitas dapat terwujud.
39 ANALISIS PEMERATAAN PENDAPATAN PADA USAHA TERNAK SAPI PERAH RAKYAT (Survey pada Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kabupaten Bandung) Sri Rahayu; Dadi Suryadi; Sondi Kuswaryan
Sosiohumaniora Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v4i1.5256

Abstract

Usahaternak sapi perah adalah salah satu bidang usaha pada sub sektor peternakan yang sangat potensial untuk terus dipacu perkembangannya. Namun demikian, karena adanya perbedaan penguasaan sumberdaya produktif diantara peternak, diduga menyebabkan terjadinya ketidak merataan perolehan pendapatan diantara mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran ketidak merataan perolehan pendapatan pada usahaternak sapi perah rakyat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Obyek penelitian ini adalah peternak sapi perah rakyat sebanyak 122 orang peternak yang merupakan anggota dari KUD Tani Mukti Kecamatan Ciwidey sebanyak 57 orang, KPSBU Kecamatan Lembang sebanyak 38 orang dan KUD Sarwa Mukti Kecamatan Cisarua sebanyak 27 orang, yang dipilih dengan cara acak berstrata (Stratified Random Sampling), berdasarkan tingkat kepemilikan sapi produktif. Data yang dihimpun dianalisis dengan menggunakan ukuran koefisien Gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Mayoritas peternak memiliki ternak sapi perah dengan skala pemilikan sedikit (2-3 ekor induk). 2. Rata-rata pendapatan peternak per bulan di Kecamatan Ciwidey strata I Rp. 624.226 , strata II Rp. 1.049.700 dan strata III Rp. 1.288.284. Rata-rata pendapatan peternak per bulan di Kecamatan Lembang Strata I Rp. 409.555 , strata II Rp. 847.456 dan strata III Rp. 1.447.343. Rata-rata pendapatan peternak per bulan di Kecamatan Cisarua Strata I Rp. 598.458, strata II Rp. 1.320.394 dan strata III Rp. 1.886.296. 3. Ukuran Koefisien Gini usahaternak sapi perah rakyat di Kecamatan Ciwidey sebesar 0,0787 ; di Kecamatan Lembang 0,2472 dan di Keca-matan Cisarua 0,2398. Untuk mengurangi/menahan ketimpangan pendapatan, kebijakan penyebaran ternak sebaiknya diberikan kepada peternak dengan skala pemilikan kecil. Kata kunci : Pemerataan pendapatan, Usaha ternak sapi perah
ASAS-ASAS HUKUM BAGI ORANG TERKENAL DALAM MENGGUGAT CYBERSQUATER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA Muhamad Amirulloh; Helitha Novianty Muchtar; Rika Ratna Permata
Sosiohumaniora Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.231 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v20i3.13915

Abstract

Pengaturan tentang hak menggugat bagi orang terkenal pada UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap pendaftar serta penggunaan nama sebagai nama laman domain internet tanpa ijin (cybersquatter) belum ada, padahal materi ini telah diamanahkan atau diperintahkan oleh Pasal 27 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016. Melalui metode yurisdis normatif dan metode komparatif dengan Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999 of USA, artikel ini mencoba memberikan landasan pemikiran perlunya perubahan terhadap ketentuan UU Merek terkait kewenangan atau hak orang terkenal dalam menggugat para cybersquatters, apabila nama orang terkenal tersebut telah didaftarkan dan dilindungi pula sebagai merek. Asas hukum legitima persona stands in judicio dapat digunakan untuk merevisi UU Merek dengan menambahkan ketentuan hak menggugat bagi orang terkenal terhadap pelaku yang menggunakan namanya sebagai nama domain internet. 
PENINGKATAN PEMASARAN SUSU KEDELAI BUBUK MELALUI STRATEGI BAURAN: Studi Kasus Pada Pabrik Susu Kedelai Kadungora di Desa Kadungora, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut Dini Rochdiani; Hesty Nurul Utami
Sosiohumaniora Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.173 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v11i2.5415

Abstract

Susu kedelai sebagai alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan susu bagi masyarakat sebagai pengganti susu sapi belum tersosialisasi dengan baik. Pabrik Susu Kedelai Kadungora dalam pengembangan usahanya melakukan strategi integrasi ke depan dan strategi penetrasi pasar. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertahankan kualitas produk dan tingkat harga, memperbaiki sistem kerja sama dengan agen distributor, mengangkat tenaga penjual dalam perusahaan, mengorganisasi tugas dan wewenang staf manajemen perusahaan lebih spesifik dan segera mendapatkan investor baru. Selain itu, perusahaan perlu melakukan strategi perbaikan manajemen organisasi perusahaan terutama yang berkaitan dengan jalinan kerja dengan investor atau menggunakan jasa perbankan untuk menyelesaikan masalah keuangan yang berdampak negatif pada sistem pemasaran produk.
ASPEK INTERPRETASI PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO William Agustinus Areros
Sosiohumaniora Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.075 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5756

Abstract

Penelitian ini diarahkan pada pengungkapan makna dibalik permasalahan pemahaman aspekinterpretasi dalam implementasi kebijakan pemberian izin mendirikan bangunan yang dilakukanoleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado guna memperkaya khasana keilmuankhususnya konsep teori implementasi kebijakan serta menjadi rekomendasi kepada stackholder dalamimplementasi kebiajakan pemberian izin mendirikan bangunan.dengan menggunakan metode penelitiankualitatif ditemukan bahwa aspek interpretasi dalam implementasi pemberian izin mendrikan bangunanpada Badan Pelayanan Perizinan TerpaduKota Manado berkaitan dengan indikator pemaknaan ataskebijakan, program dan kegiatan. Kemudahan aparatur menginterpretasi isi kebijakan sangat berkaitandengan kualitas sumber daya yang dimiliki baik dari pendidikan, pengalaman maupun keahlian olehpara implementor.

Page 5 of 79 | Total Record : 786

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2001 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue