cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 209 Documents
 15   16   17   18   19 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ANAK DALAM KANDUNGAN Herlina, Nina; Duana, Rima; Rusydi, Ibnu
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.13598

Abstract

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia berupa sistem hukum waris Islam, sistem hukum waris perdata barat (Burgerlijik Wetboek) dan sistem hukum waris adat. Kita dapat memilih hukum mana yang dianutnya bagi ahli waris apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan termasuk di dalamnya hutang piutang. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa  anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-Undang perkawinan in menjelaskan anak yang sahlah yang mendapat waris dari kedua orang tuanya, anak dalam kandungan pun merupakan ahli waris yang sah walaupun ayahnya sudah meninggal. Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menekankan bagi bayi yang ada dalam kandungan ibunya sebagai ahli waris yang dipandang beragama Islam, sedangkan yang tidak beragama Islam, maka ia tidak memperoleh warisan. Di dalam Pasal 2 Ayat (1) BW yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila anak mati sewaktu dilahirkan diangap dia tidak pernah ada sebagai ahli waris (Pasal 2 Ayat (2) BW). Seorang anak yang baru lahir ketika ayahnya meninggal sebelum ia lahir, maka ia berhak mendapatkan warisan ayahnya (Pasal 836 BW). Anak sewaktu masih dalam kandungan, dalam Hukum Adat dinyatakan juga mempunyai hak waris, karena dalam Hukum Adat menganut asas sistim keturunan artinya anak yang akan dilahirkan hidup mewakili kelangsungan generasi ayahnya. Sehingga asas keadilan dalam Hukum Adat tetap dijunjung tinggi, maksudnya ialah anak masih di dalam kandungan berhak menjadi ahli waris sepanjang sistim pewaris adat itu mengatur.
PENEGAKAN HUKUM DAN HAMBATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN PATI Danifulhaq, Ahmad Jaelani; Listyarini, Dyah; Faozi, Safik
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.13381

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum dan hambatan terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 mengenai pengendalian, pengawasan, dan penertiban minuman beralkohol di Kabupaten Pati. Fokus utama adalah pada upaya menegakkan ketentuan hukum yang dihadapi oleh petugas Kepolisian Daerah dan Satuan Patroli Polisi Pamong Praja. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan Yuridis dan Empiris. Sumber data meliputi wawancara dengan pejabat penegak hukum yang ahli dalam penanganan minuman beralkohol di Kabupaten Pati, serta data pendukung seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa minuman beralkohol membahayakan tidak hanya bagi konsumennya tetapi juga bagi penjualnya. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Daerah menjadi krusial untuk mengurangi risiko dan mengatur berbagai aspek penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, termasuk pembatasan usia, lokasi penjualan, jam operasional, serta promosi dan iklan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 melalui pembentukan tim gabungan, termasuk Kepolisian Daerah Pati (Samapta Polresta Pati), Satuan Patroli Polisi Pamong Praja, dan lembaga penegak hukum lainnya. Upaya ini melibatkan penyitaan puluhan botol minuman beralkohol selama operasi kepolisian, khususnya dalam rangka mengurangi masalah masyarakat di berbagai lokasi. Meskipun langkah-langkah tersebut diambil untuk meminimalkan potensi tindak kejahatan di Kabupaten Pati, penelitian juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pemerintah baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran di kalangan petugas penegak hukum, maupun faktor eksternal seperti resistensi sebagian masyarakat dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran minuman beralkohol.
KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERKARA: IMPLIKASI PADA HAK PRIVASI DAN KEAMANAN DATA Agustini, Shenti; Fitri, Winda; Sitorus, Yohannes DS
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.12749

Abstract

Memperoleh data penting bagi kebebasan bersama yang dijamin oleh konstitusi negara sebagaimana diatur dalam Pasal “28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang pada dasarnya bermakna bahwa negara memberikan sertifikasi kepada setiap individu sebagai komponen keistimewaan yang mereka perlukan. menyampaikan dan memperoleh data untuk menumbuhkan iklim individu dan sosial, serta mempunyai pilihan untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, dengan tetap memperhatikan keamanan informasi individu. 1Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam2Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam3Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional BatamInti dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana data diungkapkan dalam kasus-kasus umum dan dampaknya terhadap hak perlindungan dan keamanan informasi. Teknik eksplorasi ini menggunakan strategi pemeriksaan yang teratur dan sah dengan strategi yang jelas. Pengaturan pemeriksaan halal adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis perpustakaan (informasi tambahan) atau eksplorasi perpustakaan yang sah. Konsekuensi dari pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pengungkapan data dalam kasus-kasus umum dapat dilakukan dengan mengaburkan informasi kepribadian individu. Pentingnya kamuflase atau penggelapan informasi individu sebagaimana diatur dalam “Peraturan Nomor 27 Tahun 2022” bertujuan untuk menjamin data informasi individu tidak mudah diakses oleh masyarakat luas. Dalam tinjauan para ilmuwan, tindakan eksekusi di pengadilan tingkat dasar tidak cukup mempertimbangkan pengaturan dalam “(Pilihan Pengadilan Tinggi) KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.” Hal ini harus terlihat dalam salah satu kasus demonstrasi kriminal yang berkualitas etis, baik nama pelaku maupun korbannya masih diungkapkan secara gamblang dan tidak dikaburkan atau digelapkan dalam kerangka berpikir pilihan tersebut. Benturan standar terjadi dalam penggunaan “Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No. 27 Tahun 2022”, lebih spesifiknya terdapat intrik-intrik negara yang berebut kepentingan perseorangan sehingga bisa dikatakan di dalam aturan tersebut terdapat potensi pemutusan hubungan kerja yang sah. poin, hak istimewa yang ditetapkan tidak bersifat langsung.
SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSFEKTIF FIQH SIYASAH Mulyana, Indra; Solehudin, Ending; Setiawan, Iwan; Rusydi, Ibnu
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.14168

Abstract

Pemilu di Indonesia yang dijadwalkan pada tahun 2024 sedang menjadi perbincangan hangat. Namun, perdebatan mengenai perspektif Islam terhadap pemilu masih kurang dibahas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu di Indonesia memiliki relevansi dengan fiqh siyasah, yaitu sistem ahlul halli wal aqdi. Sejarah pemilu di Indonesia berkembang seiring dengan pemahaman demokrasi. Konsep pemilihan pemimpin pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin tidak sama dengan pemilu saat ini. Namun, konsep ahlul halli wal aqdi atau syura dalam Islam memiliki kesamaan dengan pemilihan umum di Indonesia. Dalam fiqh siyasah, metode pengisian jabatan kepala negara termasuk pemilihan langsung oleh rakyat dan ahlul halli wal aqdi. Di Indonesia, pemilu menggunakan sistem pemilihan langsung oleh rakyat, sesuai dengan prinsip fiqh siyasah. Penelitian ini juga menyoroti sengketa pemilu yang terjadi setelah pemilihan umum. Dalam Islam, ahlul halli wal aqdi memiliki peran dalam mengadili sengketa pemilihan kepala pemerintahan, di Indonesia sengketa pemilu diajukan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk berlaku adil dan sesuai dengan ajaran Islam dalam pemerintahan. Masyarakat juga diingatkan untuk mempelajari pemerintahan baik dalam berpolitik maupun bermasyarakat. Jika konsep negara Islam tercapai, masyarakat akan sejahtera dan pemerintahan akan bijak dan adil dalam semua aspek. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan memotivasi masyarakat dalam menghadapi politik di Indonesia.
ANALISIS IMPLEMENTASI PBB DI DESA BAREGBEG KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS Nursolih, Enjang; Puspitasari, Endah; Suhendi, Roni Marsiana; Rustendi, Endang
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.13775

Abstract

Bahwa pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk itu dalam pemungutan pajak harus jelas apa yang menjadi dasar yuridisnya karena negara Indonesia merupakan negara hukum. Pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang - Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum sedangkan PBB merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan dimana bumi merupakan permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dipedalaman serta laut wilayah Indonesia dan bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam secara tetap pada tanah dan perairan. Untuk mengetahui implementasi kendala dan solusi pemungutan PBB dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis pada kenyataanya dapat diketahui bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Ciamis mengalami fluktuatif dalam pembayaran PBB sehingga peningkatannya melalui upaya memperkuat regulasi, insentifikasi dan pertumbuhan pembangunan
MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI SISTEM MERIT DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Effendy, Muhammad Amin; Sukarman, Hendra; Budiaman, Hendi; Perdana, Meisha Poetri; Rahayu, Listia Putri
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.13597

Abstract

Penelitian ini merupakan perwujudan dari kepedulian terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara atau yang sering dikenal dengan sebutan ASN. Penulis memandang bahwa ASN masih belum sepenuhnya berkinerja baik, hal tersebut tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor mulai dari kehadiran, keluar masuk kantor pada jam kerja tanpa adanya kepentingan pekerjaan, pulang disaat jam kantor belum selesai, ketidak telitian saat bekerja dan berbagai kebiasaan kerja yang kurang baik yang akhirnya menjadi sebuah budaya kerja yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya perbaikan dengan cara peningkatan kinerja ASN dan perubahan pada budaya kerja ASN supaya tercipta kinerja yang baik sehingga melahirkan lingkungan kerja yang sehat, pemerintah dapat menerapkan sistem merit dalam peningkatan kinerja ASN dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2023  Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimana salah satu didalamnya mencakup penguatan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Pada pembahasan kali ini akan membatasi sebuah penelitian dengan pendekatan deskriptif, sehingga hanya memaparkan tentang kinerja, faktor-faktor kinerja, Manfaat penilaian kinerja, pengukuran kinerja, indikator kinerja, serta peningkatan kinerja melalui sistem merit berkaitan dengan penerapan Undang-Undang No.20 Tahun 2023 Tentang ASN.
PENEGAKAN HUKUM, SANKSI, DAN HAMBATAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME Pratiwi, Ratnadila; Listyarini, Dyah; Andriani, Fitika
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.13382

Abstract

Penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum, Sanksi, dan Hambatan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Reklame" bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekalongan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dan dianalisis secara kualitatif. Adanya perkembangan ekonomi meningkatkan kebutuhan penggunaan reklame sebagai sarana komunikasi, informasi, serta edukasi. Penyelenggaraan reklame merupakan hak warga negara, namun dalam pelaksanaannya harus memerhatikan berbagai aspek agar sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya, estetika, Rencana Tata Ruang Kota, kepastian hukum, serta kemanfaatannya. Kota Pekalongan memiliki peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan reklame yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame. Penegakan kebijakan penataan reklame di Kota Pekalongan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan serta menciptakan tampilan lingkungan yang bersih dan estetis. Proses penataan reklame melibatkan upaya penanganan dan pengelolaan iklan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraannya. Reklame yang tidak mematuhi kewajibannya dan dipasang tanpa izin dapat dicabut izinnya sesuai peraturan. Salah satu faktor penghambat penataan reklame di Kota Pekalongan adalah kurangnya kesadaran dari penyelenggara reklame. Banyak penyelenggara reklame yang memasang iklan tanpa mengurus perizinan terlebih dahulu, meskipun perizinan tersebut bertujuan untuk mengatur ketertiban pemasangan reklame. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu menjaga estetika lingkungan dan menjaga ketertiban umum.
LEGAL PROTECTION AND LOCAL POLICY SUPPORT ON THE COMMERCIALIZATION OF EXPORT PRODUCTS AND INNOVATIVE ADVANTAGES OF MSME PRODUCTS Purwaningsih, Endang; Muslikh, Muslikh; Suhaeri, Suhaeri; Basrowi, Basrowi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.12745

Abstract

The purpose of this study is to describe the direct and indirect effects of legal protection and local policy support on the commercialization of export products and their implications for the innovative advantages of MSME products. The problems explained are (1) the influence of legal protection support and regional policy support on product commercialization, and (2) the role of stakeholders in increasing innovative excellence for product commercialization.The method used in this research is a juridical approach combined with a quantitative approach, sociological especially correlational. This research was conducted in Yogyakarta and Semarang, Central Java, Indonesia. The research population is MSME actors in the two cities, totaling 300 people with a sample of 76 people. Data collection techniques using questionnaires, observation, interviews, and documentation. The quantitative data that has been collected was analyzed using a structural equational modeling (SEM) approach, used Smart PLS software. Qualitative data only used as complementary analysis. The results showed legal protection support and local policy support significantly influenced product commercialization and innovative advantage. Theoretically, this research provides insight into the product commercialization as a mediator variable. With these findings, it is expected that significant support will emerge from the government as a regulator, academics as a educator, the private sector as a catalyst, and the community as a driver for the development of law literacy as MSMEs in Indonesia.
PROBLEMATIKA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS (KAJIAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DI BANTEN) Anggraeni, Nita; Istiqomah, Istiqomah; Danu, Danu
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.15273

Abstract

Penelitian ini melihat bahwa Banten memiliki potensi indikasi geografis yang besar, namun produk yang terindikasi geografis dari Banten masih rendah, oleh karenanya perlu ditinjau terkait problematika indikasi geografis di Provinsi Banten ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan indikasi geografis dalam kerangka hukum nasional dan internasional, serta untuk mengidentifikasi sumber daya alam yang berpotensi indikasi geografis di Provinsi Banten serta problematika yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah; pertama. Pengaturan indikasi geografis di Indonesia berada pada satu undang-undang dengan merek, namun substansinya tetap bersifat sui Generis (berbeda dan bersifat unik) dan pengaturan indikasi geografis di Indonesia sudah diakui internasional. Kedua. Sampai tahun 2023 belum ada satu produkpun dari Banten yang terdaftar indikasi geografis, meskipun sudah ada yang didaftarkan. Permasalahannya ada pada tiga hal. 1) pemahaman masyarakat, 2) keterlibatan Pemerintah, 3) pendampingan yang lemah.
LEGALITY ASPECTS ON EXPORT READINESS OF MSME PRODUCTS FROM UPSTREAM TO DOWNSTREAM Purwaningsih, Endang; Muslikh, Muslikh; Suhaeri, Suhaeri; Santoso, Jarot Tri Bowo; Basrowi, Basrowi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.12744

Abstract

PTUPT's research partners for the 3rd year are the Yogyakarta Traditional Food and Beverage Association (ASMAMITRA), and Central Java's Anugrah Sukses Mandiri (ASM). The issues discussed are partners' efforts to prepare complete export documents in an effort to protect and commercialize their products and readiness from upstream to downstream MSME actors in export efforts. This research is applied research, using a participatory research approach and a sociological approach, focusing on applying the model made in the previous year (2022) and analyzing the legality aspect of readiness. Based on the results of the research, partners' efforts to prepare complete export documents in an effort to protect and commercialize their products have been carried out by partners, namely MSME actors by cooperating with the role of stakeholders, in this case researchers, concerned foundations , banking, and MSME associations supported by empowerment by related agencies and local governments. , likewise with regard to readiness from upstream to downstream MSME players in export efforts have not been maximally carried out, especially the readiness of legal aspects has not been completely fulfilled, and requires a helping hand as well as assistance and facilitation of various parties.

Page 17 of 21 | Total Record : 209

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue