cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 209 Documents
 14   15   16   17   18 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MELALUI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Ruhtiani, Maya; Naili, Yuris Tri
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11124

Abstract

Indonesia memahami karya intelektual sebagai suatu konsep dasar diakuinya suatu karya dari daya pikir seseorang yang memerlukan pengakuan, penghormatan bahkan perlindungan sebagaimana harta kekayaan lainnya yang mempunyai kepemilikan sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual ada apabila diikuti dengan perlindungan hukumnya. penelitian ini mengkaji mengenai pemanfaatan teknologi blockchain dalam melindungi karya cipta di Indonesia. Jenis penelitian yuridis normatif digunakan sebagai pengkajian penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum yang diterapkan di Indonesia. Hasil penelitian pada pemanfaatan teknologi blockchain dapat di implementasikan di Indonesia dan teknologi tersebut dapat dijadikan sebagai implementasi dari Pasal 53 UUHC. Teknologi blockchain dapat mencegah Pembajakan/Plagiarisme karena memungkinkan penyimpanan detail informasi karya cipta, termasuk siapa penciptanya, dan waktu dipublikasikannya karya cipta tersebut dan teknologi blockchain juga bisa mencatat waktu kapan sebuah karya cipta dipublikasikan untuk pertama kalinya.
PENERAPAN USHUL FIQH MULTIKULTURAL DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KAMPUNG KERUKUNAN LEBAK CIAMIS Rusydi, Ibnu; Supriyatin, Ukilah; Setiawan, Iwan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11960

Abstract

Salah satu penyebab konflik terbuka antar agama di Indonesia adalah adanya paham keagamaan yang ekslusif dan keras. Untuk mengantisipasi melebarnya paham keagamaan yang ekslusif dan diskriminatif tersebut perlu dirumuskan gagasan baru yang bisa mengantarkan bangsa yang religius ini bisa hidup damai dan toleran. Masyarakat Kampung Lebak Kabupaten Ciamis dipandang sebagai daerah ragam agama hal ini dibuktikan dengan adanya empat (4) rumah ibadah yang saling berdekatan yaitu Masjid Jami Al Muhajidin, Gereja Katolik Santo Yohanes, Kelenteng Hok Tek Bio, dan Litang Khonghucu. Salah satu upaya untuk mengatasi konflik antar agama di Kampung Lebak adalah dengan paradigma ushul fiqh multikultural yang  hadir untuk memproduk hukum-hukum fikih yang aspiratif dan akomodatif terhadap pluralitas kepentingan kebangsaan, sehingga seluruh anak bangsa mendapatkan posisi yang setara tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin ataupun keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk 1)  menganalisa penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis; 2) mengetahui kendala dalam penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan Umat Beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis; 3) mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala penerapan ushul fiqh multikultural di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG TERHADAP OBYEK LELANG DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA SEMARANG Carmelita, Elisabeth Carla; Andraini, Fitika
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11390

Abstract

Dalam perjanjian kredit tidak memungkiri kemungkinan bahwa debitur cidera janji atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh KPKNL sering mendapat gugatan dari pihak debitor maupun pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum pemenang lelang terhadap obyek lelang di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota semarang serta hambatan yang dihadapi oleh pemenang lelang dan solusi terhadap obyek lelang yang belum dikuasai sepenuhnya melalui hasil lapangan yang diperoleh melalui data, data yang dikumpulkaan saat wawancara dan observasi. pendekatan dilakukan secara penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur untuk menghasilkan deskripsi tentang apa yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang akan ditulis maupun diucapkan oleh narasumber yang menjadi sasaran penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan mengenai perlindungan hukum pemenang lelang terhadap obyek lelang serta hambatan yang dialami oleh pemenang lelang terhadap obyek yang belum dikuasai sepenuhnya. Perlindungan bagi pemenang lelang hak tanggungan sebenarnya telah dilakukan secara preventif oleh KPKNL.Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pembeli melalui lelang yang tidak dapat menguasai tanahnya dapat melalui dua jalur yang dapat ditempuh yaitu jalur Litigasi (jalur peradilan) dan jalur Non Litigasi (jalur di luar pengadilan).
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA BUDI DAYA IKAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN Supriyatin, Ukilah; Hermana, Anda; Galih, Yuliana Surya; Mulyadi, Dudung; Hardiman, Dindin Mochamad
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.12007

Abstract

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan kontitisional yang memberikan arah bagi pengaturan berbagai hal yang terkait sumber daya ikan. Hasil penelitian awal menunjukan fakta bahwa pelaku usaha kecil seperti Nelayan yang melakukan penangkapan, budi daya, dan penjualan ikan masih banyak yang tidak mempunyai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ketentuan yang mengatur tindak pidana budi daya ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) diatur dalam Pasal Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
KEBUTUHAN UMKM AKAN FASILITASI LEGALITAS, DUKUNGAN KAMPUS DAN INSTANSI TERKAIT MENUJU KESIAPAN EKSPOR Purwaningsih, Endang; Muslikh, Muslikh; Suhaeri, Suhaeri
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11394

Abstract

UMKM sebagai mitra dalam kegiatan dosen meneliti atau pun mengabdikan ilmunya, dapat menjadi wahana mewadahi karya intelektualita civitas akademika, juga dapat diarahkan sebagai wahana implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Urgensi ini mengemuka ketika harmonisasi pelaksanaan penelitian, perlu terus dikembangkan, kemudian membangun perusahaan pemula (spin off), menumbuhkan kluster industri dan menarik investor industri dalam kawasan. Permasalahan yang dikaji meliputi (1) Kebutuhan UMKM terkait fasilitasi legalitas; dan (2) Dukungan stakeholders termasuk kampus dalam rangka kesiapan ekspor. Metode penelitian yang digunakan adalah participatory research approach, sosiologisch approach dan statute approach.  Terkait kebutuhan UMKM akan fasilitasi legalitas sangat jelas mereka membutuhkan, tidak hanya itu, akan tetapi perlu didampingi hingga operasionalnya dan bermanfaat bagi usahanya. Dukungan stakeholders termasuk kampus dalam rangka kesiapan ekspor sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM, utamanya dari kampus,  perbankan dan CSR BUMN, Dinas Kesehatan dan BPOM, KemenkumHAM, Notaris, Dinas Pangan, Pemerintah daerah.
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PERPU CIPTA KERJA: REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Effendy, Muhammad Amin; Sukarman, Hendra; Perdana, Meisha Poetri; Iskandar, Taopik
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v11i2.11769

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mereview undang-undang yang merupakan bentuk arah negara untuk berkembang atau sebaliknya. Kehadiran Negara dalam setiap persoalan bangsa cukup efektif ketika sebuah peraturan dibuat dapat mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di  masyarakat. Undang-Undang yang dimaksud adalah UU 5 Tahun 2012 mengenai Aparatur Sipil Negara yang memuat mengenai perubahan-perubahan dalam sistem kepegawaian secara keseluruhan. Adapun permasalahan tersebut salah satunya yaitu kesalahpahaman mengenai istilah PPPK dan PKWT dalam system birokrasi SDM ASN di Indonesia. PPPK merupakan ASN yang membawa harapan reformasi SDM  bagi sistem birokrasi di Indonesia. Namun demikian terjadi tumpang tindih pemahaman antara PPPK dengan PKWT yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja. Pembatasan masalah pada makalah ini akan membatasi sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga dalam pelaksanannya hanya memaparkan tentang PPPK dalam UU ASN, dan PKWT yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja, penulis memulai penelitian dari persoalan yang melatarbelakangi UU tersebut dibentuk dan menjadi produk hukum Negara. Temuan/hasil dari penulisan ini adalah persamaan unsur dari PPPK dan PKWT, sehingga dapat disimpulkan dua hal tersebut adalah sama. Dalam hal ini peran pemerintah dalam mensosialisasikan UU ASN harus lebih di optimalkan lagi sehigga dapat menimalisir kesalahpahaman masyarakat mengenai istilah PPPK dan PKWT. 
PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP Maharani, Farah Diba; Anggoro, Teddy
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.12865

Abstract

Sertipikat hak atas tanah diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dimungkinkan terkena pembatalan apabila terdapat kesalahan ataupun kelalaian dalam proses penerbitan sertipikat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembatalan sertipikat hak atas tanah dan akibat hukum terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah oleh kantor pertanahan dengan tanpa adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan berlandaskan doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan literatur berkaitan dengan hukum pertanahan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembatalan sertipikat hak atas tanah dapat terjadi karena adanya cacat administrasi dan/cacat yuridis atau karena adanya pihak lain yang dirugikan atas penerbitan suatu sertipikat tanah. Apabila permohonan pembatalan sertipikat dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertipikat hak atas tanah, maka permohonan pembatalan dilakukan melalui lembaga peradilan. Hal ini dapat terjadi baik karena kesalahan atau kelalaian administrasi dari pejabat atau instansi yang berwenang. Maka pentingnya ketertiban administrasi hukum sesuai aturan dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agaria dan peraturan pelaksanaannya, terutama terhadap produk hukum termasuk sertipikat hak atas tanah agar tidak merugikan pihak lain.
PEMBANGUNAN TATA RUANG DI INDONESIA: TANTANGAN DAN HARAPAN Farida, Ida
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.13040

Abstract

Implementasi pembangunan tata ruang di beberapa daerah di seluruh Indonesia masih belum optimal dikarenakan berbagai permasalahan yang muncul sehingga diperlukan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan harapan utama yang dihadapi dalam proses pembangunan tata ruang di Indonesia. Untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan dan harapan dalam proses pembangunan tata ruang di Indonesia maka penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative. Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang mengikat (primer) dan dokumen-dokumen tambahan lainnya yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya.  Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menguraikan informasi rinci yang ada pada dokumen-dokumen sekunder yang telah dikumpulkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat proses pembangunan tata ruang di Indonesia, diantaranya, kebijakan yang ambigu, konflik kepentingan antara sektor-sektor terkait, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan tata ruang di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan implementasi yang lebih baik. Implikasi hukum dan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan tata ruang menjadi bagian integral dari penelitian ini.
ALASAN KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS Katimin, R. Herman; Bahari, Rizki Fajar
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i2.13690

Abstract

Pasal 146 ayat (1) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan pelaksana tidak menjelaskan secara spesifik alasan kepentingan umum dalam pembubaran persero terbatas sehingga dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pembatasan kriteria kepentingan umum dan mekanisme Kejaksaan RI dalam mengajukan pembubaran perseroan terbatas demi kepentingan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Pertama. apabila selama 3 tahun atau lebih kegiatan PT berdampak terhadap stabilitas perekonomian dan pembangunan bangsa dan negara serta tidak memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan yang luas kepada masyarakat maka terpenuhi kriteria alasan kepentingan umum. Kedua. Permohonan pembubaran PT dapat di ajukan oleh Kejaksaaan RI selaku pengacara negara, apabila melanggar kepentingan umum kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pembubaran PT, setelah melalui analisis berbagai informasi, melakukan pemeriksaan pihak perusahan berikut dokumen, instansi perpajakan, para ahli serta dampak kerugian ekonomi dan sosial terhadap masyarakat.Kata Kunci : Kepentingan Umum; Perseroan Terbatas
TIMBULNYA REVENGE PORN AKIBAT TOXIC RELATIONSHIP DAN PERLINDUNGANNYA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Setiawan, Iwan; Lubis, Fahmi Zulkipli
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v12i1.12611

Abstract

Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, kasus KBGO tercatat sebanyak 1.721 kasus. Salah satu bentuk dari KBGO yang saat ini marak terjadi adalah revenge porn. Pada kasus revenge porn, korban dapat mengalami kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan fisik bisa berupa verbal bertujuan mengancam korban hingga mendominasi agar korban terpaksa menuruti keinginan pelaku. Sedangkan kekerasan non fisik dapat berupa kerugian yang kemudian mempengaruhi semua aspek kehidupan, antara lain psikologis, tekanan mental, emosional, kerugian ekonomi, keterasingan sosial. Kehilangan kepercayaan diri hingga mengisolasi diri. Faham patriarki yang merupakan salahsatu faktor terjadinya toxic relationship yaitu faham yang memosisikan laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari wanita sehingga mereka beranggapan dapat memperlakukan wanita atau kekasihnya sesuka hatinya dan bertindak semena-mena. Faktor ini bisa menjadi salah satu pemicu adanya korban kekerasan meliputi fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil, hukum, dan tidak dihargainya hak asasi perempuan dalam hubungan sosial. Sehingga karenanya, Revenge porn mengarah kepada sebuah ancaman yang dilakukan oleh seorang laki-laki teman, pacar, atau mantan pacar akibat kecewa yang mendalam, ditinggal pergi, tidak ingin berpisah, memaksa untuk kembali bersama, ataupun melakukan pengancaman dan mengintimidasi wanita (korban) supaya melakukan keinginannya. Kasus revenge porn yang terjadi di Indonesia, apabila dianalisis lebih dalam, yang diangkat dan dijadikan bahan pemberitaan lebih mengungkap pelaku dan bagaimana hukuman pelaku. Korban dalam hal ini luput dari perhatian dan dipandang bahwa hanya sebatas korban saja tanpa adanya tindakan bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan terhadap korban. Perlindungan hukum dari kasus revenge porn ini sebagaimana berdasarkan Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa perlindungan yang diperoleh oleh Korban revenge porn yaitu terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, hukum dan/atau bantuan hukum, rehabilitasi sosisal, medicolegal, dan psikologis. Pencegahan dan penanggulangan terkait kasus revenge porn ini lebih ditekankan kepada korban dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Page 16 of 21 | Total Record : 209

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue