cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 209 Documents
 17   18   19   20   21 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NAKHODA KAPAL YANG TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN PERAIRAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 730/PID.B/2023/PN BTM, PUTUSAN NOMOR 591/PID.B/2023/PN BTM, DAN PUTUSAN NOMOR 48/PID.B/2023/PN BTM) Nasser, Gamal Abdul; Ekaputra, Mohammad; Sutiarnoto, Sutiarnoto
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17811

Abstract

Penegakan hukum terhadap Nakhoda Kapal yang tidak memenuhi keselamatan dan keamanan angkutan perairan menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan pelayaran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan terkait Nakhoda Kapal yang melanggar standar keselamatan dan keamanan, seperti Putusan Nomor 730/Pid.B/2023/PN BTM, Putusan Nomor 591/Pid.B/2023/PN BTM, dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN BTM. Fokus penelitian adalah pada analisis aspek hukum yang diterapkan oleh hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana Nakhoda Kapal yang melanggar ketentuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat sanksi berupa denda, namun penjatuhan pidana belum sepenuhnya memberikan efek jera yang diharapkan. Metode penelitian normatif ini juga mengkaji relevansi penerapan hukum positif terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlunya revisi hukum yang lebih tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut.
MENCOBA MEMAHAMI TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 373 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Juanda, Enju
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.18159

Abstract

Bahwasanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan sebagai berikut. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan demikian dapat dimaknai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan mulai berlaku sebagai hukum positif di Indonesia mulai tanggal 3 Januari 2026 yang tentu saja ketentuan Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah pun akan berlaku. Artikel ini memncoba memahami tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Ketentuan Pasal 373 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan teori-teori yang mendukungnya. 
AKIBAT HUKUM TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM OLEH DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA Sari, Nining Gilang; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17429

Abstract

Penelitian ini membahas peran visum et repertum psikiatrikum yang disusun oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Visum ini berfungsi untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku saat melakukan tindak pidana, guna menentukan apakah pelaku dapat dimintai tanggung jawab pidana atau memerlukan rehabilitasi kejiwaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan hukum pidana, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang menggunakan visum psikiatrikum sebagai alat bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum psikiatrikum memiliki pengaruh signifikan dalam proses peradilan, khususnya sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kelayakan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti subjektivitas laporan, keterbatasan pemahaman hakim terhadap aspek medis, serta minimnya jumlah dokter spesialis jiwa. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan, standarisasi laporan, dan kolaborasi lebih baik antara ahli medis dan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan yang obyektif dan menghormati hak asasi manusia.
IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PENCEMARAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN EKOSISTEM Triwanto, Triwanto; Khonsa Rahayu, Alya Maya; Riyadi, Achmad; Setyo Prabowo, Rizaldi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17834

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia memerlukan upaya yang serius dan terstruktur guna menjaga kelestarian ekosistem yang menjadi sumber daya vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui implementasi hukum lingkungan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum lingkungan dalam mencegah dan mengatasi pencemaran sebagai upaya perlindungan ekosistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum lingkungan di Indonesia sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi penegakan hukum maupun partisipasi masyarakat. Di sisi lain, upaya preventif yang diinisiasi melalui kebijakan dan pendidikan lingkungan hidup terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan represif yang lebih mengandalkan sanksi hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan perlindungan ekosistem, perlu adanya penguatan implementasi hukum lingkungan dengan memperbaiki mekanisme pengawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta. Diperlukan pula peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan ekosistem.Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Pencemaran, Ekosistem, Preventif, Represif
PROBLEMATIKA PENETAPAN TERSANGKA DALAM KASUS PRAPERADILAN PEGI SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA Pradana, Mochamad Agung; Budiyono, Budiyono; Wahyudi, Setya
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17477

Abstract

Penelitian ini menganalisis mekanisme praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam perspektif hukum progresif di Indonesia, dengan fokus pada evaluasi keabsahan proses hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan. Kasus ini menyoroti pentingnya praperadilan sebagai mekanisme untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip due process of law sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme praperadilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka dan menganalisis putusan hakim dengan pendekatan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan keadilan substantif di atas formalitas hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan dan teori hukum progresif sebagai dasar analisis, sementara pendekatan studi kasus diterapkan untuk meneliti kasus konkret penetapan tersangka Pegi Setiawan sebagai objek kajian guna memahami implementasi hukum dalam praktik, serta mengacu pada teori penjatuhan putusan Mackenzie untuk memahami keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan melanggar prosedur hukum, termasuk syarat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan mengabaikan hak tersangka untuk didengar. Hakim memutuskan membatalkan penetapan tersangka dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, melindungi hak asasi manusia, dan menegaskan pentingnya hukum sebagai alat perubahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum progresif memberikan dasar kuat bagi penguatan sistem praperadilan yang humanis, responsif, dan berorientasi pada keadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE: IMPLIKASI DAN TANTANGAN BAGI LEMBAGA PERBANKAN Widiarta, Kadek Agus; Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17994

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media digital, khususnya platform berbagi video seperti YouTube, telah mengubah cara lembaga perbankan berinteraksi dengan nasabah serta masyarakat umum. YouTube tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan pemasaran, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penyuluhan finansial. Adapun yang menjadi bahasan perlindungan hukum terhadap hak cipta konten YouTube dapat berfungsi sebagai jaminan atas aset digital lembaga perbankan dalam konteks transaksi keuangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasilnya adalah Perlindungan hukum terhadap hak cipta channel YouTube sebagai jaminan pegadaian memerlukan perhatian yang cermat terhadap aspek hukum hak cipta dan kebijakan platform. Lembaga pegadaian harus memastikan bahwa konten yang dijadikan jaminan tidak melanggar hak cipta pihak ketiga dan memiliki lisensi yang sah. Selain itu, lembaga pegadaian perlu memahami tantangan yang terkait dengan penggunaan hak cipta digital, seperti potensi pelanggaran hak cipta dan risiko penghapusan konten oleh YouTube.
LEGALITY OF CREATING AI-BASED CLUSTERED BATIK DESIGN PROTOTYPES Purwaningsih, Endang; Muslikh, Muslikh; Fathurahman, Muhamad; Basrowi, Basrowi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.15848

Abstract

This research examines the legality of applying artificial intelligence (AI) to product innovations by research partners, produced and protected by intellectual property rights (IPR), including industrial design, trademarks, and copyrights. The role of the batik association is to produce prototypes in the form of batik industry innovations per cluster while still incorporating a touch of human art, ensuring that each cluster maintains its uniqueness according to traditional standards and does not violate IPR. This new design is copyrighted, registered as an industrial design and trademark, and then produced by partners. The issues discussed in this research are: (1) The form of legal protection given to AI-based products, and the role of partners in clusters in protecting and preserving batik.The methods used include a participatory research approach, sociological approach, and statute approach, using a mixed method that collaborates qualitative and quantitative methods. The research results show that: (1) The form of legal protection for AI-based products expected by the partners includes protection accompanied by promotion, as well as legal assistance and facilitation of legality, whether in the form of trademarks, copyrights, or industrial designs. From a legal perspective, the new motif, which contains art, can be copyrighted, commercialized under a trademark, and the innovation of batik motifs that uphold traditional standards is accommodated in AI-based innovations because the AI modeling is done based on input data of batik motifs per cluster according to their respective areas, ensuring that traditional standards are maintained. (2) The role of partners in clusters in protecting and preserving batik, through associations, facilitates and streamlines batik preservation, channels government programs and other stakeholders' assistance, as well as promotion, and preserves traditional batik standards according to local wisdom.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS WILAYAH HUKUM POLRESTA BARELANG Aprianti, Dwi Putri; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17601

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi perlindungan hukum maupun penegakan hukum. Anak penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok rentan karena keterbatasan fisik maupun mental yang dimilikinya, sehingga mudah menjadi sasaran tindakan kekerasan seksual. Selain itu, hambatan sosial seperti stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas semakin memperburuk kondisi mereka, terutama dalam upaya mencari keadilan. Di wilayah hukum Polresta Barelang, fenomena ini mencerminkan tantangan yang kompleks dalam sistem penegakan hukum, mulai dari minimnya personel kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana, hingga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan penyandang disabilitas di wilayah hukum Polresta Barelang, dengan mengacu pada kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum sosiologis, yang tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi penerapan hukum dalam praktik, termasuk bagaimana faktor-faktor sosial memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban.
Urgensi Reformasi Pilkada: Strategi Penguatan Demokrasi Lokal di Era Desentralisasi Romli, Muhammad; Faidi, Achmad
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.18035

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah wujud nyata dari implementasi demokrasi tingkat lokal yang bertujuan memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pemimpin. Namun, dalam implementasinya, sering kali ditemukan berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan tersebut, yang disebabkan buruknya sistem Pilkada, mulai dari lembaga penyelenggara, partai politik, serta adanya celah hukum, yang memunculkan permasalahan dalam Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam sistem Pilkada, sehingga menghasilkan solusi terhadap perbaikan pada Pilkada yang berpengaruh pada penguatan demorasi. Metode yang dilakukan dalam studi ini menggunakan penelitian normatif (normative law research) yang berfokus pada analisis peraturan dan literatur hukum terkait dengan Pilkada dan demokrasi lokal. Pada penelitian ini ditemukan berbagai persoalan dalam sistem Pilkada mulai dari kurang maksimalnya peran lembaga penyelenggara, partai politik, dan aturan yang masih ambiguitas, yakni Pasal 157 ayat (3) UU NO 8 Tahun 2015 yang mempengaruhi kualitas Pilkada dan berdampak pada kualitas demokrasi lokal. Sehingga, harus dilakuan pembenahan dengan skala besar sebagai langkah reformasi Pilkada, meliputi: pembentukan peradilan khusus, optimalisasi fungsi KPU dan BAWASLU, serta penguatan peran partai politik.  
PEMANFAATAN POTENSI KEKAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI ALAT DIPLOMASI NEGARA: PERBANDINGAN PEMANFAATAN POTENSI KEKAYAAN INDIKASI GEOGRAFIS DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN. Duana, Rima; Herlina, Nina; Yulia, Alis
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.16589

Abstract

Pemanfaatan potensi kekayaan indikasi geografis telah menjadi strategi penting dalam diplomasi negara, bertujuan untuk memperkuat posisi dan citra negara di panggung internasional. Penelitian ini membandingkan pemanfaatan potensi kekayaan indikasi geografis di Indonesia dan Korea Selatan, dua negara yang kaya akan produk-produk unik yang diakui secara geografis. Indonesia memiliki indikasi geografis seperti kopi Gayo, teh Jawa, dan batik digunakan untuk promosi budaya, peningkatan ekonomi lokal, dan perlindungan hukum. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan komunitas lokal untuk memastikan produk indikasi geografis memenuhi standar internasional, serta mempromosikan produk ini melalui pameran internasional. Sementara itu, Korea Selatan memanfaatkan indikasi geografis seperti Ginseng Korea, Kimchi, dan Hanji dalam strategi Hallyu untuk meningkatkan pengaruh budaya global. Pemerintah Korea Selatan tidak hanya melindungi indikasi geografis melalui kebijakan yang ketat tetapi juga mengintegrasikannya dalam diplomasi ekonomi dan budaya global. Kedua negara menunjukkan bahwa indikasi geografis dapat menjadi alat diplomasi yang efektif, dengan Indonesia fokus pada pemberdayaan komunitas lokal dan promosi budaya, sementara Korea Selatan menggabungkan indikasi geografis dalam gelombang budaya global untuk memperkuat identitas nasional dan pengaruh internasional.

Page 19 of 21 | Total Record : 209

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue