cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 226 Documents
 19   20   21   22   23 
HARMONISASI HUKUM: UPAYA MENGATASI KONFLIK NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PERKARA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI Sidqi, Bella Karina; Sulistiani, Lies; Ramadhani, Rully Herdita
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21438

Abstract

Penelitian ini mengkaji disharmoni peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Permasalahan ini menciptakan ketidakpastian hukum, seperti yang terlihat pada kasus korupsi di Basarnas tahun 2023 yang pada akhirnya menimbulkan konflik tarik menarik yurisdiksi antara KPK dan Puspom TNI atas kewenangannya. konflik kedua undang-undang yang bersifat lex specialis ini dipicu oleh penggunaan metode  pendekatan yang berbeda, antara lain pendekatan subjek (pelaku) oleh peradilan militer dan pendekatan objek (tindak pidana) oleh Pengadilan Tipikor.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder berupa undang-undang, buku, dan jurnal, serta data primer dari wawancara, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma tersebut menimbulkan implikasi negatif, termasuk potensi impunitas, hambatan dalam pemberantasan korupsi, dan diskriminasi perlakuan hukum yang bertentangan dengan prinsip equality before the law.Sebagai kesimpulan, diperlukan harmonisasi hukum dengan cara pembaruan hukum. Penelitian ini menyarankan agar Undang-Undang Peradilan Militer direvisi untuk mengecualikan tindak pidana korupsi dari yurisdiksi peradilan militer dan secara eksplisit menyerahkannya kepada Pengadilan Tipikor. Untuk mewujudkan hal ini, disarankan pembentukan mekanisme hukum acara kolaboratif antara penyidik militer (POM TNI) dan sipil (KPK/Kejaksaan) dengan penuntutan dan peradilan tetap berada di Pengadilan Tipikor, tanpa perlu persetujuan khusus, untuk menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
PENERAPAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBERPORNOGRAPHY Basuki, Anton; Budiaman, Hendi; Juanda, Enju
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.22074

Abstract

Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan penggunaan internet di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada moralitas dan ketertiban umum, tetapi juga sering berkaitan dengan eksploitasi seksual, perdagangan konten ilegal, serta ancaman terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana cyberpornography serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kepolisian telah menerapkan berbagai instrumen hukum, khususnya UU ITE dan UU Pornografi, melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, digital forensik, serta kerja sama lintas lembaga dan lintas negara. Berbagai kasus yang berhasil diungkap seperti jaringan distribusi konten pornografi digital melalui platform Telegram dan kasus komersialisasi pornografi oleh individu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi investigatif telah meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, penegakan hukum terhadap cyberpornography masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, diantaranya anonimitas ruang siber, keterbatasan kemampuan teknis sebagian penyidik, kekosongan atau ketidaksempurnaan regulasi terhadap modus baru seperti deepfake porn dan non-consensual pornography, lambatnya kerja sama internasional, serta minimnya anggaran dan fasilitas forensik. Faktor sosial budaya seperti rendahnya tingkat pelaporan juga turut memperburuk situasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu bahwa upaya penanggulangan cyberpornography membutuhkan strategi yang lebih komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas teknologi aparat, pembaruan regulasi, penguatan kerja sama internasional, serta edukasi publik mengenai bahaya kejahatan siber. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, penegakan hukum oleh kepolisian dapat berjalan lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital.
PENGESAHAN KUHP BARU: ANTARA KEDAULATAN HUKUM NASIONAL DAN PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI Hidayatulloh, Arif Wahyudin; Cahyadi, Cacan; Nugraha, Dadan; Safaat, Ginanjar; Komarudin, Komarudin
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21123

Abstract

Tesis ini menganalisis kompleksitas pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru di Indonesia dari perspektif kedaulatan hukum nasional dan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana politik hukum memfasilitasi klaim kedaulatan hukum nasional dalam pengesahan KUHP baru di tengah munculnya pasal-pasal kontroversial? dan(2)    Sejauh mana proses legislasi KUHP baru telah mengimplementasikan prinsip- prinsip demokrasi (terutama partisipasi publik dan transparansi) di Indonesia? Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis politik hukum, penelitian ini menemukan bahwa politik hukum secara signifikan memfasilitasi klaim kedaulatan hukum nasional. Dominasi eksekutif dan legislatif tampak jelas, dengan narasi dekolonisasi hukum dan penolakan "intervensi asing" digunakan untuk melegitimasi pasal-pasal kontroversial, bahkan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia universal. Politik kompromi cenderung memihak pada klaim kedaulatan demi percepatan pengesahan, seringkali mengesampingkan demokrasi substantif. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip demokrasi, khususnya partisipasi publik dan transparansi, masih belum optimal dan cenderung prosedural. Partisipasi publik seringkali bersifat formalitas, bukan substansial, dengan masukan kritis yang kurang diakomodasi dan umpan balik yang tidak jelas. Transparansi juga masih memiliki banyak celah; dokumen krusial seperti naskah akademik mutakhir dan risalah rapat sulit diakses publik. Kondisi ini menghambat partisipasi bermakna dan pengawasan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi legitimasi KUHP Baru di mata publik. Penelitian ini berkontribusi pada teori politik hukum dengan menyoroti instrumentalitas klaim kedaulatan nasional dalam proses legislasi, serta memperkaya pemahaman tentang tantangan implementasi demokrasi konstitusional di negara berkembang.
REFLEKSI 80 TAHUN KEBIJAKAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FILSAFAT JALAN TENGAH/THIRDWAY Sianturi, Kornelius Billhiemer
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i2.22024

Abstract

Tulisan ini membahas 80 tahun Kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dengan mengaitkannya dengan filsafat Jalan Tengah/Third Way sebagai suatu refleksi. Selama 80 tahun Negara Indonesia menunjukkan berbagai tantangan di pengelolaan bidang sumber daya alam, dimulai dari bagaimana negara Indonesia menyusun konsep besar ekonominya dalam hukum, termasuk dalam penerapan/kenyataannya. Pengelolaan yang sudah terjadi 80 tahun ini perlu dibahas secara seksama dengan melihat dampak langsung terhadap masyarakat. Salah satunya melalui pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Dari sudut pandang tersebut apakah kebijakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam telah mendekati pada tujuan negara untuk memberikan kemakmuran masyarakat atau sebaliknya. Kebijakan Hukum dan penerapannya dari hal tersebut perlu dikaji kesesuaiannya dengan garis besar yang digagas dalam Pancasila dan UUD 1945. Filsafat jalan tengah  menerangkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya alam. Tulisan ini pada akhirnya mencoba memberikan hasil analisis dengan metode yuridis normatif dari berbagai pengaturan hukum tentang pengelolaan sumber daya alam di negara Indonesia serta menyoroti potensi dan rekomendasi lain agar tercapainya tujuan negara. 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN LELANG ONLINE BARANG RAMPASAN NEGARA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Maskanah, Ummi; Damayanti, Lisda; Hernawati, Melati Putri; Sukmaya, Mohammad Algifarri
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21945

Abstract

Lelang online merupakan metode penyelesaian Barang Rampasan Negara yang penting, namun penerapannya melibatkan tantangan hukum yang berbeda di kedua yurisdiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta perbandingan hukum (komparatif). Data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa proses lelang online barang rampasan melibatkan kolaborasi antara Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan/atau Oditurat. Meskipun penjualan dilakukan secara daring, pelaksanaannya memakan waktu yang cukup lama, yang dapat memengaruhi kondisi fisik barang saat dilelang. Faktor penghambat utama meliputi proses penilaian harga dan eksekusi lelang yang belum selesai sesuai ketentuan. Upaya penyelesaian kendala melibatkan peninjauan kembali validitas bahan hukum dan penunjukan jaksa pemulihan aset. Sementara itu, tinjauan hukum di Amerika Serikat melaksanakan lelang aset rampasan melalui berbagai lembaga, seperti U.S. Marshals Service dan Department of the Treasury, yang juga telah mengadopsi platform daring. meskipun di Indonesia dan Amerika Serikat memliki tujuan yang sama dalam pelaksanaan lelang online barang rampasan negara yaitu untuk memaksimalkan pemulihan aset bagi negara, namun terdapat perbedaan signifikan dalam landasan hukum, organisasi penyelenggara, dan prosedur teknis pelaksanaan lelang online. Di Indonesia, fokus utama adalah pada efisiensi dan jangkauan peserta yang lebih luas, diatur secara terpusat oleh satu otoritas. Sebaliknya, di Amerika Serikat menampilkan sistem yang lebih terdesentralisasi, dengan variasi dalam peraturan pelaksana tergantung pada jenis aset dan lembaga yang melakukan perampasan aset. Perbandingan ini merekomendasikan perlunya harmonisasi peraturan di Indonesia untuk semakin memperkuat aspek akuntabilitas dan kecepatan pengembalian aset kepada negara.
REGULASI KONTEN DIGITAL DAN KEBEBASAN EKSPRESI SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA DI ERA AI DAN BIG DATA Hardiman, Dindin Mochamad; Setiawan, Iwan; Lubis, Fahmi Zulkipli
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.22143

Abstract

Perkembangan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence (AI) dan Big Data telah mengubah pola komunikasi masyarakat Indonesia serta memunculkan tantangan baru dalam perlindungan kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana regulasi konten digital di Indonesia mengatur kebebasan berekspresi, bagaimana dinamika sosial masyarakat memengaruhi efektivitas regulasi, serta bagaimana keselarasan regulasi tersebut ditinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi digital, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum seperti UU ITE, PP 71/2019, dan Permenkominfo No. 5/2020 memberikan dasar kuat bagi pengendalian konten digital, tetapi masih menyimpan persoalan berupa multitafsir, risiko overblocking, serta ketergantungan pada moderasi algoritmik yang tidak selalu akurat. Dinamika sosial masyarakat Indonesia yang ditandai penetrasi internet tinggi, budaya komunikasi impulsif, serta literasi digital yang belum merata menyebabkan regulasi tidak selalu berjalan efektif dan menimbulkan persepsi represif, sehingga memicu fenomena self-censorship. Dari perspektif filosofis, regulasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip harm principle; secara sosiologis belum sesuai dengan budaya hukum masyarakat; dan secara yuridis belum sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum serta proporsionalitas pembatasan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi digital melalui penguatan kepastian hukum, mekanisme transparansi moderasi, pengawasan independen, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkesinambungan, regulasi konten digital diharapkan dapat melindungi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan keamanan digital dalam ekosistem masyarakat Indonesia yang terus berkembang di era AI dan Big Data.
TANTANGAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR PRABUMULIH, SUMATERA SELATAN Prabu, Andy; Achmad, Ruben; Martini, Martini
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21493

Abstract

Meningkatnya prevalensi tindak pidana narkotika di Indonesia tidak hanya mencerminkan ancaman global kejahatan narkotika transnasional, tetapi juga keterbatasan pendekatan punitif dalam sistem peradilan pidana nasional. Meskipun telah terdapat instrumen regulasi, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berbagai peraturan bersama menteri, penerapan Keadilan Restoratif (RJ) masih terbatas dan tidak konsisten—terutama di tingkat penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih, Sumatera Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan studi kasus terfokus (Nomor Kasus: LP/A/04/I/2025/SPKT.Resnarkoba/Polres PBM/Polda Sumsel), penelitian ini mengidentifikasi kendala kelembagaan, hukum, dan prosedural yang signifikan dalam mengalihkan kasus narkotika ke arah rehabilitasi daripada penuntutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang memungkinkan rehabilitasi, aparat penegak hukum seringkali memilih langkah-langkah hukuman karena ketidakpastian hukum, terbatasnya dukungan kelembagaan, dan ketiadaan praktik penilaian terpadu. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan protokol standar, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan kapasitas di antara penyidik kepolisian untuk meningkatkan penggunaan RJ dalam kasus narkotika—terutama bagi pengguna dan korban penyalahgunaan. Penguatan pendekatan restoratif tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip yurisprudensi terapeutik tetapi juga memajukan komitmen Indonesia terhadap sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kesehatan.
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN DARI TINDAKAN KEKERASAN BAGI WARGA KAMPUS DI UNIVERSITAS GALUH Lubis, Fahmi Zulkipli; Permana, Nana Yudi; Effendy, Muhammad Amin; Ramdani, Fitriyana; Susilawati, Siska
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21849

Abstract

Kekerasan di lingkungan kampus merupakan persoalan serius yang mengancam keamanan dan martabat sivitas akademika. Minimnya sistem pelaporan yang aman dan responsif sering kali membuat korban enggan melapor, sehingga hak mereka atas perlindungan hukum terabaikan. Artikel ini mengkaji upaya perlindungan korban dari tindakan kekerasan di Universitas Galuh melalui implementasi sistem berbasis elektronik “Viktima” yang dikembangkan sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode Rapid Application Development (RAD). Hasil menunjukkan bahwa aplikasi Viktima mampu meningkatkan efektivitas pelaporan, menjaga kerahasiaan korban, dan memperkuat mekanisme perlindungan hukum yang cepat, aman, dan terintegrasi. Sistem ini sejalan dengan prinsip viktimologi modern yang menempatkan korban sebagai subjek perlindungan hukum
PENERAPAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK DIDAHULUI PEMERIKSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg) Pohan, Maulia Permata Rizki; Yunara, Edi; Siagian, Putri Rumondang
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.22955

Abstract

Prinsip due process of law dalam hukum acara pidana Indonesia menuntut agar setiap proses hukum dijalankan sesuai standar negara hukum yang menjunjung keadilan dan perlindungan hak individu. Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap tersangka, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan didampingi penasihat hukum. Penelitian ini membahas penerapan prinsip tersebut dalam penetapan tersangka yang tidak didahului pemeriksaan, berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi undang-undang dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak menjalankan kewajibannya sesuai prinsip due process karena tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan kronologi peristiwa. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan praperadilan, menyatakan penetapan tersangka tidak sah, memerintahkan penghentian penyidikan, dan memulihkan hak-hak pemohon. Studi ini menegaskan bahwa cacat prosedural dalam penetapan tersangka merupakan pelanggaran serius terhadap due process of law yang seharusnya disertai pertanggungjawaban etik, administratif, perdata, hingga pidana bagi penyidik yang melanggarnya.
TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM PENAMBANGAN ILEGAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Chandra, Irawan Adi; Zahri, Saipuddin; Mahfuz, Abdul Latif
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.21496

Abstract

Penambangan ilegal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus meningkat dan banyak melibatkan korporasi sebagai pelaku utama. Fenomena ini menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta konflik sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penambangan tanpa izin (ilegal), serta meninjau efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian di wilayah tersebut. Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukumnya masih menemui berbagai kendala, seperti pembuktian keterlibatan direksi, lemahnya koordinasi antarpenegak hukum, serta pengaruh kekuasaan dan ekonomi dari korporasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan instrumen hukum pidana korporasi, pelatihan aparat penegak hukum, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum untuk menekan angka penambangan ilegal secara signifikan.

Page 22 of 23 | Total Record : 226

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue