Jurnal Jatiswara
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Legality of Dismissal of Constitutional Court Judges During Their Term Of Office By The House of People’s Representatives (DPR) ]]>
<![CDATA[Regita Mei Hijri Z. Abbas]]>;
<![CDATA[Hendra Karianga]]>;
<![CDATA[Rumkel, Nam]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1196
<![CDATA[Study This aiming to identify legality dismissal of a Supreme Court Judge Constitution within the term of office by the DPR, as well reviewing and analyzing models and patterns recruitment appointment and dismissal of Court judges Constitution. This type of research is normative. Normative legal research is the process of discovering legal rules, legal principles, and legal doctrines to address the legal problems faced. By identifying, describing and analyzing the legality of the dismissal of Constitutional Court judges during their term of office by the DPR, where the dismissal of Constitutional Court judges has been regulated in the law, and every action and authority of state institutions must be based on the applicable rules or norms. The approaches used in this research are the statuta Approach, Conseptual Approach and Comparative Approach. The legal materials used consist of Primary Legal Materials in the form of Legislation, Decisions, and other relevant legal documents and Secondary Legal Materials consisting of Books, Theses, Dissertations, Journals and other documents. Legal materials are collected using Literature Study techniques which are then analyzed qualitatively to obtain conclusions in the form of solutions to the problems studied. The results of this study indicate that the legality of the dismissal of Constitutional Court Judges during their term by the House of Representatives (DPR) is unconstitutional because there is no norm or authority granted to the DPR to dismiss Constitutional Court Judges it proposes. Future redesign of the appointment of constitutional judges is necessary to ensure that the loopholes for political intervention to erode the independence of constitutional judges by the proposing body, the House of Representatives.]]>
<![CDATA[Ancaman Independensi Mahkamah Konstitusi dalam RUU Perubahan Keempat: Analisis Konflik Kepentingan ]]>
<![CDATA[Syuhada Firdaus, Gema Ayodya]]>;
<![CDATA[Yusman, Rinaldi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1213
<![CDATA[Independensi merupakan sifat yang tertanam dalam fitrah Mahkamah Konstitusi berawal dari pembentukan hingga sekarang, namun adanya perubahan Undang-Undang MK membawa ancaman terhadap sifat independensi Mahkamah Konsitusi yang berpeluang menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) yang sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman harus independen dari intervensi oleh lembaga lainnya seperti lembaga Eksekutif maupun Legislatif, baik itu pengujian UU maupun perkara yang lain sebagaimana prinsip ini diamanatkan dalam UUD 1945. Suatu putusan hakim harus merefleksikan tujuan hukum yang ingin dicapai, namun jika adanya intervensi dari luar dalam artian terdapat konflik kepentingan yang nantinya menghasilkan putusan hakim yang tidak imparsial baik dalam pengujian UU maupun perkara yang lain. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis apakah didalam isi dari RUU MK perubahan keempat ini bebas dari konflik kepentingan atau tidak dan apakah terdapat intervensi dari pihak luar terhadap Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan konsep-konsep hukum pada dasarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis konstitusional dan perbandingan historis. Setelah dikaji lebih mendalam, dari proses pengesahan sidang paripurna pertama hingga isi daripada RUU tersebut terdapat banyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan bertentangan dengan norma hukum diatasnya, sehingga isi dari RUU MK terbaru ini tidak layak disahkan menjadi perubahan ke-empat UU Mahkamah Konstitusi.]]>
<![CDATA[Transpormasi Perdagangan Digital: Analisis Regulasi Live Shopping Ditiktok Shop Dalam Kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Nurmala, Nurmala]]>;
<![CDATA[Megawati, Leny]]>;
<![CDATA[Kamilah, Anita]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1215
<![CDATA[Fenomena live shopping sebagai salah satu inovasi terbaru dalam perdagangan digital telah mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia. Platform TikTok Shop muncul sebagai pionir yang berhasil menggabungkan unsur hiburan dengan aktivitas jual beli secara langsung, sehingga menciptakan pengalaman berbelanja yang interaktif dan menarik bagi konsumen. Meskipun perkembangan ini membawa berbagai peluang ekonomi baru, terdapat pula sejumlah tantangan, khususnya terkait aspek regulasi yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Salah satu regulasi utama yang relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mengatur berbagai kewajiban dan perlindungan bagi pelaku usaha serta konsumen. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana praktik live shopping di TikTok Shop sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019. Dengan mengadopsi metode penelitian normative yuridis serta studi pustaka, hasil analisis mengindikasikan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam regulasi yang saat ini berlaku, terutama terkait perlindungan konsumen, transparansi informasi produk, dan mekanisme perizinan pelaku usaha di ranah live commerce. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan kebijakan dan perbaikan regulasi menjadi langkah krusial untuk memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi digital dan kepastian hukum yang memberikan perlindungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, rekomendasi strategis dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk mengadaptasi regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan ekosistem perdagangan digital yang dinamis.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Melalui Forum Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Jzani, M. Rafsan]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1218
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi di Kabupaten Kampar serta kecenderungan Polres setempat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif, meskipun ketentuan dalam PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 membatasi penerapannya hanya pada tindak pidana ringan. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosio-legal, yakni perpaduan antara studi hukum dan studi sosial berbasis fakta di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat kepolisian, pelaku, korban, serta tokoh adat (Niniok Mamak), dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, kuatnya budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan perdamaian, serta pengaruh hukum adat dan agama menjadi alasan utama pelaksanaan keadilan restoratif. Peran Niniok Mamak sangat sentral dalam mendorong dialog, mediasi, dan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik hukum. Implementasi ini menunjukkan bahwa meskipun bertentangan secara normatif, namun keadilan restoratif tetap dijalankan sebagai bentuk harmonisasi antara hukum positif dan hukum hidup dalam masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan agar PERKAPOLRI No. 8 Tahun 2021 dapat mengakomodasi konteks lokal secara lebih fleksibel, terutama dalam hal mekanisme, aktor-aktor adat, serta realitas sosial masyarakat di wilayah hukum adat tertentu.]]>
<![CDATA[Eksistensi Lembaga Mediasi Komunitas Dalam Menekan Laju Sengketa Pertanahan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syahrial Haq, Hilman]]>;
<![CDATA[Wardiansyah, Kris]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1223
<![CDATA[Sengketa pertanahan merupakan fenomena kompleks yang terus berkembang di Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk kepentingan pembangunan, investasi, dan pemukiman. Sistem penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput, khususnya masyarakat adat dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan efektivitas Lembaga Mediasi Komunitas (LMK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, serta menelaah kekuatan hukum hasil mediasi tersebut dalam struktur hukum nasional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa LMK memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan restoratif melalui mekanisme partisipatif dan dialogis. Namun, tantangan terkait legalitas formal dan pengakuan negara terhadap hasil mediasi masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengakuan hukum terhadap hasil mediasi komunitas, termasuk pengintegrasian dengan sistem peradilan formal guna menciptakan penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Konsekuensi Hukum Atas Pembatalan Syarat Pelatihan Terhadap Proses Pengangkatan Notaris ]]>
<![CDATA[Lutfi, Mohammad]]>;
<![CDATA[Dhany, Achmad]]>;
<![CDATA[Adis, Mokhammad]]>;
<![CDATA[Iriansyah, Alif Firdausi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1224
<![CDATA[Berbagai permasalahan yang menimpa sejumlah notaris belakangan ini telah mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai instansi yang memiliki wewenang dalam pengangkatan notaris untuk memikul tanggung jawab moral dalam menjaga kualitas jabatan notaris yang ditunjuk. Setelah Ujian Pengangkatan Notaris (UPN) resmi dibatalkan pada tahun 2018, Kemenkumham melakukan langkah evaluatif melalui kajian eksekutif dan legislatif guna merumuskan kembali ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan notaris. Mengingat revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) membutuhkan proses yang panjang dan kompleks, Kemenkumham menerbitkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum. Namun, salah satu pasalnya mengenai kewajiban mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (PPKJN) kemudian dibatalkan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3/P/HUM/2022 karena dinilai bertentangan dengan Pasal 3 UUJN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan dan putusan tersebut dengan norma hukum di Indonesia serta menelaah konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari penelitian didapatkan kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut dinilai telah tepat karena menegakkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, mengingat Permenkumham tidak dapat menambah syarat yang tidak diatur dalam undang-undang. Meski demikian, implementasinya belum sepenuhnya diakomodasi dalam praktik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan konsekuensi terhadap mekanisme pendaftaran dan pengangkatan notaris.]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Negara Pancasila ]]>
<![CDATA[Suwantara, Putu Agus]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1241
<![CDATA[Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam ketentuan pidananya mencantumkan beberapa pasal terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana mati. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Bagaimanakah keberadaan pidana mati dalam perspektif Negara Pancasila. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan Landasan hukum pedoman penjatuhan pidana mati dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum diatur secara limitatif dan masih berpedoman pada Pasal 11 KUHP sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964, yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tatacara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer dan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dengan demikian maka pergulatan pemikiran tentang pidana mati menjadi sesuatu yang terus menerus dikaji, guna mendapatkan pandangan filosofis, sosiologis untuk mendekatkan pemidanaan yang lebih manusiawi. KUHP Baru Indonesia telah mengelaborasi tentang pidana mati dikeluarkan sebagai pidana pokok, diatur tersendiri dan penggunaannya dilakukan secara limitatif.]]>
<![CDATA[The Role of Bawaslu in Law Enforcement of the 2024 Election in West Nusa Tenggara Province ]]>
<![CDATA[Kafrawi, Rachman Maulana]]>;
<![CDATA[Setiawan, Agung]]>;
<![CDATA[Amalia, Riska Ari]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1244
<![CDATA[Election general is instrument important for towards a democratic country. Principles of elections nature direct, general, free, secret, honest, fair and periodic known with principle election based on Constitution of the Republic of Indonesia. 1945. Research This aiming for analyze role Election Supervisory Agency in enforcement law 2024 elections in West Nusa Tenggara Province. With understand strategies, challenges, and effectiveness Election Supervisory Agency in supervise implementation election, it is expected can give constructive recommendations for increase performance institution This. Research This directed for answer formulation problem through study socio-legal. Socio-legal research represents relatedness between context Where law are (an interface with a context whitin which law exists). Role of the Supervisory Body Election (BAWASLU) in enforcement law Election Simultaneously In 2024 in NTB Province already done with well, that's it This can seen from findings and reports handled with professionalism. All allegations violation in stages The 2024 election is being handled, starting from from organizer Unprofessional elections, participants Elections that are not obedient rules , even ASN who do not neutral, when found person the alleged officer No neutral so Election Supervisory Agency NTB Province processes it in accordance rules and procedures and have also been done giving sanctions in accordance with level mistakes made although still there is constraint in settlement violation election.]]>
<![CDATA[Praktik Penahanan Ijazah Dan Penundaan Gaji Karyawan Oleh Perusahaan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Suhada, Dwi Rahman]]>;
<![CDATA[Robawa, Atilla Setyo Putro]]>;
<![CDATA[Terampe, Aldion Jeremy]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1246
<![CDATA[Pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pekerja, khususnya dalam hal pembayaran gaji dan perlakuan terhadap dokumen pribadi seperti ijazah, merupakan aspek penting dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang menahan gaji atau ijazah sebagai bentuk tekanan sepihak terhadap pekerja, baik karena alasan belum menyelesaikan masa kerja, wanprestasi, atau konflik hubungan kerja lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan praktik tersebut dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap norma hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik hubungan industrial. Analisis dilakukan secara deduktif, dimulai dari norma hukum umum menuju pada persoalan khusus yang terjadi di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik penahanan gaji bertentangan dengan hak normatif pekerja dan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana, sedangkan penahanan ijazah merupakan pelanggaran terhadap hak milik pribadi dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kesimpulannya, praktik tersebut mencerminkan lemahnya kesadaran hukum perusahaan dan minimnya pengawasan dari negara, sehingga dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam menegakkan perlindungan hukum bagi pekerja secara lebih efektif.]]>
<![CDATA[Alih Fungsi Hutan Lindung Dan Hutan Konservasi Menjadi Lahan Program Food Estate Di Papua ]]>
<![CDATA[Putra, Ahmad Asharley]]>;
<![CDATA[Gani, Bara Abdul]]>;
<![CDATA[Assidiqih, Gandi]]>
<![CDATA[ JATISWARA Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jtsw.v40i2.1249
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alihfungsi hutan lindung dan hutan konservasi menjadi lahan program Food Estate di Provinsi Papua. Fokus utama penelitian adalah menganalisis legalitas dan keberlanjutan pelaksanaan program Food Estate sebagai Proyek Strategis Nasional, serta implikasinya terhadap pengelolaan kawasan hutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kehutanan dan tata ruang. Legalitas alihfungsi kawasan hutan lindung dan hutan konservasi menjadi lahan program food estate di Provinsi Papua, dengan menelaah kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Latar belakang kajian ini bertumpu pada fakta bahwa pemerintah menetapkan food estate sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional guna meningkatkan ketahanan pangan. Namun, pelaksanaannya di Papua menimbulkan konflik regulasi dan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, mengingat Papua merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif dan metode analisis deduktif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program food estate di Papua belum selaras dengan prinsip-prinsip hukum tata ruang dan kehutanan, serta mengabaikan asas legalitas dan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, alihfungsi hutan secara masif dapat mengakibatkan deforestasi, degradasi ekosistem, dan perampasan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Regulasi seperti Permen LHK Nomor P.24/2020 yang mengatur penyediaan kawasan hutan untuk food estate dinilai bertentangan secara hierarkis dengan Perda RTRW Papua dan Undang-Undang Kehutanan, yang menegaskan bahwa perubahan fungsi hutan tidak boleh mengubah fungsi pokok kawasan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi peraturan pusat dan daerah serta peninjauan kembali perizinan food estate di wilayah Papua untuk memastikan kepatuhan hukum, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.]]>
