cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Noni Antika Khairunnisah, S.Pd
Contact Email
lpp.mandala@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
lpp.mandala@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Published by Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala
ISSN : 25989944     EISSN : 26566753     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan merupakan kumpulan artikel ilmiah ilmu sosial dan pendidikan berdasarkan hasil penelitian dan hasil kajian pustaka. Jurnal ini menggunakan Bahasa Indonesia. Terbit 3 kali setiap tahun pada bulan Maret, Juli, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 2,377 Documents
 164   165   166   167   168 
Implementation of Transparency and Accountability in Village Fund Management to Support Covid-19 Prevention (Study in Sumberkedawung Village, Leces District, Probolinggo Regency) Marwiyah, Siti; Puspitarini, Renny; Maulana, Rifki
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5707

Abstract

Every management of village funds needs to apply the principles of transparency and accountability. Government accountability has three main objectives, namely accountability, managerial, and supervision. Accountability by the government is a manifestation of providing information regarding every action or activity and financial management carried out by the government during implementation in a transparent manner. This study aimed to identify and describe the application of transparency and accountability in the management of village fund allocations in support of the prevention of Covid-19 in Sumberkedaung Village. This study used descriptive qualitative method. The selection of informants was deliberately selected who were considered to understand the matter to be studied, taking data from sources deemed relevant according to the issues and themes raised, so as to produce reliable data and determine the accuracy of research results. This study used the theory of policy implementation Matland Matrix which need to be met in terms of the effectiveness of policy implementation consisting of four components, namely Policy Accuracy, Implementation Accuracy, Target Accuracy, and Adjusted Environmental Accuracy. Based on indicators of accountability and transparency according to Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management which included planning, implementation, reporting and accountability. This research showed that the policies made and implemented were in accordance with the strategy for overcoming Covid-19 in Sumberkedawung Village
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment Sucahyo, Imam; syamsa, mareta; Nasution, Risma; Dharma, Friyo; Fian, Syarla; Nasution, Hermawan
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4297

Abstract

Fenomena cyber harassment merupakan puncak dari masalah pada era digital. Penggunaan medium internet pada era komunikasi digital telah merubah pandangan pola komunikasi manusia yang selama ini berubah-ubah. Sosial media adalah situs yang paling sering digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. Cyber harassment saat ini tengah menjamur di kalangan masyarakat khususnya para anak-anak dan perempuan yang dinilai lemah, walaupun sudah ada peraturan yang menjelaskan mengenai IT namun tidak spesifik mengenai Cyber Harresment. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment di Kabupaten Probolingo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunalakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George C. Edwards III (dalam Wahyono, dkk. 2019). Penulisan ini mendeskripsikan uraian, penjelasan obyektif terkait fenomena yang terjadi dari obyek yang diteliti. Haisl dari penelitian menyatakan bahwa pada indikator komunikasi dinilai belum maksimal , hal ini dapat dilihat dari metode komunikasi yakni sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada beberapa sasaran tertentu saja. Indikator sumber daya dinilai telah memadai, indikator sikap atau diposisi dan struktur birokrasi dinilai baik dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 2 Tahun 2019 Dalam Konteks Melindungi Perempuan dan Anak Terhadap Cyber Harresment.
Analysis of Regulations Regarding Delisting and Going Private Viewed Before and After Pojk No.3/Pojk.04/2021 concerning the Implementation of Capital Market Activities and Legal Consequences for Companies Alexander, Marcellinus Ricku
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5620

Abstract

Suatu perusahaan di pasar modal yang hendak memperjualbelikan efek perusahaannya di pasar modal harus mencatatkan (listing) nama perusahaan di bursa efek melalui penawaran umum dalam pasar perdana. Dalam hal suatu perusahaan yang semula go public sudah tidak lagi ikut dalam kegiatan pasar modal karena bangkrut atau ingin melakukan go private dikarenakan berbagai alasan seperti tidak lagi membutuhkan pendanaan dari pihak lain atau memang ingin membubarkan perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan terkena delisting, yang artinya terjadi tindakan penghapusan saham dari daftar saham yang tercatat di bursa efek, sehingga tidak dapat diperdagangkan di bursa. Terdapat dua bentuk delisting yaitu delisting yang dilakukan secara paksa (forced delisting) dan delisting yang dilakukan secara sukarela (voluntary delisting). Ketentuan mengenai delisting diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (delisting) dan Pencatatan Kembali (relisting) Saham di Bursa dan kemudian ketentuan terbaru diatur dalam POJK No.3/POJK.04/2021Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal. Dengan adanya ketentuan terbaru mengenai delisting maka hal ini berdampak kepada kepastian hukum terhadap para shareholder pada suatu emiten dan adanya kewajiban buyback oleh perusahaan.
The Role of Intelligence Unit in Carrying Out Early Detection of Violent Theft Cases in Cimahi City Wahjudin, Lisdawati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5818

Abstract

Factors that influence in tackling the crime of theft with violence there is a support factor with the existence of cooperation with the community, motorized community organizations and convicts who can make it easier to find information and monitor the network perpetrators theft with robbery violence, the location and the perpetrators who come from It is very difficult from various circles, therefore cooperation from various groups is very much needed in early prevention and suppressing the theft with violence. This study targeting  find out how the role of intelegence carrying out early detection of cases of violent theft in  jurisdiction  Cimahi police, cases of violent theft  violate law and disrupt public security so that the role of intelligence is needed to investigate, security and fundraising. This study uses a descriptive method, which describes the data according to the case, this research was conducted by interview, literature study and documentation. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that in dealing with cases of violent theft carried out Cimahi police intelligence unit with early detection, monitoring, socializing in order to obtain information to be presented to the leadership so that can then take a policy and can coordinate with other relevant parties who are authorized to tackle the crime of theft with violence in the jurisdiction Cimahi Police.
Plan Evaluation Strategy of the Probolinggo Regency Food Security and Agriculture Service for 2022 (Study of Red Onion Plants in Mranggonlawang Village, Dringu District, Probolinggo Regency) Marwiyah, Siti; Mubaroq, Husni; Sufri, Sufri
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5789

Abstract

Food and agricultural security is the availability of food and a person's ability to access it. The Probolinggo Regency Food Security and Agriculture Service also supports national food security, by making the agricultural sector one of the regional potentials that continues to be developed. However, there are problems such as the government and community's food reserves not increasing in the Probolinggo Regency area, agricultural human resources (HR) which are still lacking and the agricultural infrastructure program is still not evenly distributed. So it is necessary to focus on increasing the competitiveness of the agricultural sector. How this competitiveness can be achieved is by orienting agricultural activities towards the market (market oriented). It can be seen that the competitiveness of the agricultural sector itself can be realized through increasing productivity and added value. Where this competitiveness can be obtained through 3 components, namely: capital, superior human resources, and superior technology. Even though the majority of farmers in Probolinggo Regency still use traditional technology to medium technology
Involvement of Local Strong People in the 2018 Pamekasan Regional Election Rofiie, Moh; Mar’iyah, Chusnul; Murod, Ma’mun
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5583

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan peran elite lokal dalam perpolitikan, utamanya pasca diberlakukan sistem desentralisasi yang memberikan hak kepada daerah-daerah untuk mengelola daerah secara mandiri, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada situasi tersebut para elite lokal memiliki keleluasaan untuk terlibat dalam Pilkada. Karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para elite lokal yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat, dalam hal ini yaitu Kiai, Belater, dan Juragan di Kabupaten Pamekasan. Mereka adalah orang-orang kuat lokal yang mampu mempengaruhi dan mengendalikan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Status dan Peran (Linton, 1936), Teori Local Strongmen/Local Bossism (Migdal, 1988; Sidel, 2005), dan Teori Patron-Klien (Scott, 1972). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Dalam proses pengumpulan data menggunakan dua metode, yaitu: pertama, studi literatur dan wawancara mendalam.Temuan penelitian ini menguatkan penelitian terdahulu tentang keberadaan orang-orang kuat lokal seperti kiai, belater, dan juragan terkait perannya dalam masyarakat, utamanya dalam perpolitikan tingkat lokal. Mereka memiliki sumber kekuasaan dan cara-cara tersendiri dalam mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti keinginannya. Keterlibatan mereka dalam Pilkada Pamekasan 2018 dipengaruhi oleh faktor agama, eksistensi, dan ekonomi. Mereka memanfaatkan kekuatan relasi, ekonomi, bahkan dengan ancaman. Kiai memiliki kepentingan memilih pemimpin yang paling memenuhi kualifikasi sesuai ajaran Islam, sedangkan belater memiliki kepentingan eksistensi dan keuntungan materi. Adapun kepentingan juragan adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya
Analysis of the animated video "Healthy body, strong growth" in growing Post-COVID-19 Obesity Risk Awareness Rosyad, Aulia Sabila
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5777

Abstract

This study aimed to analyze the making of the animated video "Healthy Body, Grow Strong" in building awareness of the risks of post-covid-19 obesity. The research method used was descriptive qualitative research method and looking for the necessary data by means of literature studies. The results of the research conducted obtained that the animated video PSA "Healthy Body, Grow Strong" itself was produced with the aim of building awareness about the risk of obesity after COVID-19 and urging to prevent it by living a healthy lifestyle
Differences in Labor/Employee Severance Pay Before and After the Job Creation Law (Omnibus Law) Nainggolan, Tarnama Kevin; Salam, Abdul
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5524

Abstract

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja disahkan pada tahun 2020 dan telah menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak mendukung omnibus law ini karena percaya bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Mereka berargumen bahwa dengan menyederhanakan peraturan dan prosedur bisnis, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya, yang pada gilirannya akan membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi negara. Kontroversi terkait Omnibus Law mencerminkan perbedaan pandangan tentang pendekatan yang sebaiknya diambil untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sementara pemerintah berpendapat bahwa reformasi hukum ini akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi negara, kelompok oposisi mempertanyakan dampak jangka panjang dari perubahan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap implikasi omnibus law terhadap berbagai sektor dan kepentingan masyarakat yang terdampak. Evaluasi yang cermat dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terkait diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil melalui omnibus law benar-benar menghasilkan dampak yang positif, seimbang, dan berkelanjutan bagi pembangunan nasional. 
Framing Women's Politics "Wadon Wadas" Against Mine Resistance National Strategy Project in Wadas Village Purworejo Jumaynah, Fullah; Subekti, Valina Singka
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5505

Abstract

Munculnya konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari kehadiran gerakan sosial termasuk gerakan perempuan. Wadon Wadas merupakan gerakan perlawanan perempuan terhadap penambangan andesit. Penambangan tersebut adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan bahan baku pembangunan Bendungan Bener salah satu dari Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan di Purworejo. Wadon Wadas menolak penambangan bahan baku berupa andesit untuk kebutuhan menjaga alam Wadas yang merupakan warisan turun temurun penopang kehidupan warga Wadas. Beragam aksi kolektif dilakukan Wadon Wadas mulai dari mujahadah, membesek, aksi demonstrasi, dan lain sebagainya. Aksi-aksi yang dilakukan mendapatkan sorotan publik yang masif yang kemudian membesarkan kampanye gerakan tersebut. Melaui studi literatur, penelitian ini menunjukan framing gerakan perlawanan yang merupakan satu bagian penting dari struktur politik perlawanan (contentious politics) telah berhasil dilakukan Wadon Wadas melalui framing ketidakadilan. Ketidakadilan yang dihadapi Wadon Wadas kemudian melahirkan perlawanan kolektif perempuan Wadas dan menunjukan politik perempuan yang lahir dari tradisi dan kebutuhan domestik.
The Concept of Parody Exclusion in Indonesia Miranda, Chaileisya
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i4.5634

Abstract

Menjadi isu menarik adalah bagaimana lagu parodi dan hak cipta dalam pengaturan di Indonesia, dan isu selanjutnya adalah perbandingan hukum parodi antara Indonesia, Kanada dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan: statute approach, serta conceptual approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen (library Research), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. yaitu metode yang menganalisis data-data yang diperoleh secara kualitatif untuk menemukan kejelasan atas pokok permasalahan. Di Indonesia karya cipta hasil transformasi (seperti lagu parodi) dilindungi, penciptaannya tidak boleh mengurangi hak cipta atas karya original yang meliputi hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Dengan demikian, parodikers wajib meminta persetujuan terlebih dahulu oleh pencipta lagu asli. Sebagai suatu perbandingan, di Amerika Serikat dikenal ciptaan yang disebut dengan derivative works yang dihasilkan dari berbagai tindakan alih wujud. Amerika Serikat tidak sekedar mengenal perubahan bentuk saja sebagai pengertian pengalihwujudan tetapi juga berbagai tindakan lain yang dianggap dapat menghasilka karya derivative. Agar dapat memenuhi syarat sebagai pengalihwujudan, karya tersebut harus melalui proses mengubah (mentransformasi), mengadaptasi, atau memodifikasi karya yang ada. Di Kanada harus memastikan bahwa pengguna bisa menggunakan pengecualian berikut saat menyediakan konten: kutipan, kritik, ulasan, karikatur, parodi, atau pastiche. Meskipun sulit untuk mengetahui apakah penggunaan tertentu atas karya berhak cipta merupakan penggunaan wajar. UUHC di Indonesia perlu mengatur parameter atau tolak ukur tentang makna“ kepentingan yang wajar.” Hal ini penting terutama bagi hakim dalam memutus kasus ada tidaknya “fair use”, sehingga secara substansi menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan prinsip keadilan (dalam arti keseimbangan), antara Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif dengan dan pihak-pihak lain yang menggunakan atau mengutip ciptaan tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Page 166 of 238 | Total Record : 2377

 164   165   166   167   168 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 4 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 9, No 3 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 9, No 2 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 9, No 1 (2025): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 8, No 4 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 8, No 3 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 8, No 1 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (November) Vol 7, No 4 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Juli) Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari) Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 3 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 4 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 3 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 2 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 2 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 4, No 1 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) Vol 3, No 3 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 2 (2019): JISIP: JURNAL ILMU SOSIAL DAN PENDIDIKAN Vol 3, No 1 (2019): JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 3 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2018): JISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 2 (2017): Volume 1 Nomor 2 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Nomor 1 JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan More Issue