cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 9 Nomor 2, Januari 2026" : 16 Documents clear
Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam Robensyah, Andes; Aripin, Rahmat; Putri, Rezi Tri; Susmita, Susmita; Wardani, Khofifah Kusuma
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.6918

Abstract

Dalam Pasal 51 KUHP Nasional tertulis jelas mengenai tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan itu sendiri dibuat sebagai acuan atau pegangan untuk hakim dalam memutus suatu tindak pidana agar pemidanaan dapat tercapai sebagai mana tujuan dari pemidanaan dalam KUHP Nasional, yang mana dalam KUHP Lama tidak dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan. Penelitian ini hendak menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sekaligu analisis hukum pidana Islam. Sumber data yang digunakan yaitu UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana, jurnal-jurnal, dan buku yang terkait. Pada tujuan pertama untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat sesuai dengan tujuan tujuan pencegahan Az-Zajr. Pada tujuan kedua untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, sesuai dengan tujuan restorasi al-Isti’adah. Pada tujuan ketiga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat sesuai dengan tujuan Pemulihan/Perbaikan al-islah. Pada tujuan keempat untuk Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana, sesuai dengan tujuan penebusan dosa at-Takfir. namun terdapat 1 (satu) tujuan dalam hukum pidana Islam yang tidak diakomodir dalam KUHP Nasional, yaitu tujuan pembalasan al-Jaza.
Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Permukiman Sekitar Rel Kereta Api di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Siyasah Tanfidziyah monica, deah; frenki, frenki; manzil, li'izza diana
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024–2044 terhadap permukiman di sekitar rel kereta api serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perangkat kelurahan, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tata ruang, dan didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif Pasal 60 Perda RTRW telah dilaksanakan melalui pengendalian perizinan dan larangan pendirian bangunan baru di kawasan sekitar rel kereta api. Namun, pada tataran empiris masih ditemukan bangunan lama yang tetap berdiri dan dihuni, akibat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi kebijakan tersebut telah mencerminkan upaya perlindungan keselamatan jiwa (ḥifẓ al-nafs), tetapi belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan secara komprehensif karena belum diimbangi dengan perlindungan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui koordinasi lintas instansi, pengawasan berkelanjutan, dan pendekatan yang lebih persuasif dan berkeadilan.
Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) Terhadap Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Medan Manurung, M Hafidz Al Irfan; Lubis, Syaddan Dintara
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7594

Abstract

(hak asuh anak) di Pengadilan Agama Medan. Dwangsom diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv), khususnya Pasal 606a dan 606b, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan uang paksa kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban non-materiil sebagaimana amar putusan. Instrumen ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan secara sukarela, terutama dalam perkara hadhanah yang sulit dieksekusi. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum dwangsom, mekanisme penerapannya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengkaji data normatif dan empiris dari praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dwangsom belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional, penerapannya telah memperoleh legitimasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung serta rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung yang membolehkan penerapan dwangsom, termasuk secara ex officio, dalam perkara hadhanah. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena ketidakmampuan finansial pihak terhukum, resistensi psikologis dalam proses penyerahan anak, serta lemahnya pengawasan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan perbaikan mekanisme pengawasan agar penerapan dwangsom lebih efektif dan konsisten.
Analisis Sengketa Perjanjian Hutang-Piutang Internasional antara PT. Ulu Bukit Suluban dan Barbizon Co. Ltd Jepang (Studi Kasus Putusan Nomor 2809 K/Pdt/2008) Gultom, Fandy; Valentina, Rouli Anita
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7406

Abstract

Sengketa perjanjian hutang-piutang internasional antara PT. Ulu Bukit Suluban (Indonesia) dan Barbizon Co. Ltd (Jepang) yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2809 K/Pdt/2008 menjadi salah satu preseden penting dalam penerapan Hukum Perdata Internasional (HPI) di Indonesia. Kasus ini berawal dari hubungan hukum pinjam-meminjam yang dituangkan dalam akta autentik di Jepang dan tunduk pada hukum Jepang. Ketika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur, kreditur menggugat di Pengadilan Negeri Denpasar, meskipun dalam kontrak telah terdapat klausula pemilihan forum (choice of forum) yang menunjuk yurisdiksi Jepang. Dalam proses peradilan, timbul persoalan mengenai kompetensi absolut pengadilan Indonesia dan keberlakuan hukum asing (choice of law). Mahkamah Agung akhirnya memutus bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili sengketa ini karena para pihak telah sepakat tunduk pada hukum dan forum Jepang, sesuai prinsip Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Putusan ini menegaskan pengakuan terhadap asas pacta sunt servanda dan penghormatan terhadap yurisdiksi asing dalam hubungan hukum lintas negara, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia (Pasal 16 AB). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan untuk menganalisis kedudukan pilihan forum dalam kontrak dagang internasional serta relevansinya terhadap pengakuan putusan pengadilan asing di Indonesia. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan doktrin hukum perdata internasional dan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara.
Illegal Access Melalui Metode Phising Pada Platform Transaksi Digital Cryptocurrency Dalam Perspektif KUHP Baru dan Undang-Undang ITE Ramadhan, Taufiq; Wahyudi, Arief; Lbn Batu, Dewi Pika
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7142

Abstract

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami keadaan darurat dalam hal kejahatan siber. Hal ini terlihat pada peningkatan yang signifikan kasus kejahatan siber yang dirilis oleh Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2022 hingga 2025. Salah satu jenis kejahatannya adalah akses ilegal melalui metode phising pada plaltform transaksi digital cruptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk phising sebagai modus operandi yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang dihimpun melalui direktori putusan mahkamah agung dan menganalisis perbuatannya dalam perspektif KUHP Baru dan UU ITE. Kasus ini menarik untuk diulas secara mendalam melalui analisis hukum yang komprehensif dan bersifat normatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertama terdapat berbagai bentuk dan modus operandi phising yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akses ilegal sebagaimana dihimpun dari direktori putusan mahkamah agung yaitu phising melalui email palsu, phising tool kit, phising menyertakan virus malware, vandalisme cash phising, dan script jebakan. Kedua, dalam perspektif Undang-Undang ITE, akses ilegal dengan metode phising yang menimbulkan kerugian diatur dalam Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 36 ayat (2) jo. Pasal 51 ayat 2. Materi hukum dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memisahkan rumusan pasal perilaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan, sanksi dan unsur-unsur kejahatannya berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang lebih efisien karena dalam 1 pasal mengandung rumusan perbuatan, perilaku, akibat dan sanksi pidana sekaligus. Dalam KUHP baru, akses ilegal dengan metode phising diatur pada Pasal 332.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Bekasi Ramadan, Ahmad Bayu; Budhiati, Ida; Rikardo, Ofis
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7496

Abstract

AbstractThis study discusses the enforcement of laws against money politics in the 2024 general elections in Bekasi City using a normative juridical research method. The research was conducted in Bekasi City, involving the Bekasi City Election Supervisory Body (Bawaslu) and subjects engaging in money politics. The phenomenon of money politics was rampant during the 2024 election contestation. Money politics is identified as a structural issue based on the legal system analysis by Lawrence M. Friedman.The study revealed weak regulations, loose supervision, economic conditions of society, and education as factors contributing to the prevalence of money politics. Based on the findings, the researchers provided recommendations for revising legislation on the implementation of general elections. Furthermore, the role and functions of the election supervisory body need to be strengthened. Additionally, political education should be provided to the public to enhance their knowledge and understanding of money politics.Keywords: Money Politics, General Election, Normative Juridical, Legal System AbstrakPenelitian ini membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana politik uang pada pemilu tahun 2024 di Kota Bekasi dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bekasi dengan melibatkan Bawaslu Kota Bekasi dan subjek pemberi politik uang. Fenomena politik uang marak terjadi dalam kontestasi pemilu tahun 2024. Politik uang menjadi suatu permasalahan yang struktrual berdasarkan analasis sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman. Hasil Penelitian ini ditemukan regulasi yang lemah, pengawasan yang longgar, kondisi ekonomi masyarakat, dan pendidikan menjadi faktor suburnya politik uang. Berdasarkan hasil, peneliti memberikan masukan dan saran agar dilakukan revisi dalam Peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaaan pemilihan umum, selanjutnya badan pengawasan pemilu harus diperkuat peran dan fungsinya. Selain itu perlu pula diberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait politik uang.Kata Kunci: Politik Uang, Pemilihan Umum, Yuridis Normatif, Sistem Hukum
AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH YANG DITITIPKAN DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 27/Pdt.G/2020/PN Tjs) Febryani, Ferra; Silviana, Ana
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7433

Abstract

This study examines the legal consequences of depositing compensation funds (consignation) in the land acquisition process that resulted in a tort lawsuit, as decided in Verdict Number 27/Pdt.G/2020/PN Tjs. Under land acquisition regulations, depositing compensation with the District Court should nullify the land rights of the holder and transfer the land status to state land. However, in this case, the panel of judges determined that the defendants’ actions constituted an unlawful act because they took over the land without identifying the rightful owner. Through evidence and findings from the on-site inspection, the plaintiff was recognized as the party in actual possession of the land, meaning the loss of land rights occurred as a harmful legal consequence to the plaintiff. This decision reinforces the application of Articles 1365 to 1367 of the Indonesian Civil Code, which state that any unlawful act causing harm must be compensated, including losses arising from negligence or actions committed by individuals under the defendant’s responsibility. Therefore, the consignation mechanism in land acquisition must be carried out carefully and cannot be used as the basis for taking over land without proper identification of the rightful owner, in order to prevent civil disputes and avoid further legal liability.
Kewenangan Bawaslu dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Money Politics Cahyani, Endah; Sutrisno, Hafiz
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7617

Abstract

Sebagai negara hukum dan demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai instrumen utama untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kerangka hukum, penyelenggaraan Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme peralihan kekuasaan secara damai, tetapi juga sebagai sarana legitimasi pemerintahan yang berlandaskan hukum. Namun, dinamika pelaksanaan Pemilu di Indonesia kerap diwarnai dengan praktik pelanggaran, termasuk politik uang, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran elektoral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menjaga integritas Pemilu, serta meninjau tantangan struktural dan normatif yang dihadapi dalam penegakan hukum Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Pemilu sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan, independensi, dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Penguatan kewenangan Bawaslu dan optimalisasi fungsi Gakkumdu menjadi kunci utama dalam menciptakan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sesuai amanat konstitusi.
Pandangan Ulama Kota Medan Mengenai Status Perkawinan Istri Dengan Suami Pertama Pasca Nikah Muhallil Impotensi Lubis, Mhd Alfath; Purba, Zainal Arifin
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7595

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan rujuk kembali antara seorang istri dan suami pertama setelah terjadinya talak ba’in kubra, khususnya dalam kasus istri menikah dengan muhallil yang mengalami impotensi. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori fikih dan praktik yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama di Kota Medan mengenai keabsahan pernikahan kembali tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan para ulama serta praktisi hukum Islam di Kecamatan Medan Barat. Bahan hukum yang digunakan meliputi fatwa ulama, kitab-kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan ulama di Medan, pernikahan kembali dengan suami pertama tidak sah kecuali didahului oleh pernikahan muhallil yang sah dan sempurna, termasuk terjadinya hubungan suami istri (dukhul). Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih terjadinya rujuk meskipun muhallil dalam kondisi impotensi, yang mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan nikah muhallil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman hukum Islam dalam masyarakat.
Pandangan Ulama Sekitar Terhadap Takhir Az-Zifaf (Penundaan Malam Pertama) Sebelum Melaksanakan Resepsi Studi Kasus: Kampung Tengah, Pasaman Barat Fikri, Hasanul; Akbar, Ali
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7590

Abstract

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Muslim Indonesia kerap memperlihatkan interaksi antara norma adat (‘urf) dan ketentuan syariat Islam. Salah satu praktik yang memunculkan perdebatan adalah penundaan az-zifaf atau larangan tinggal satu rumah setelah akad nikah sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan ulama sekitar Kampung Tengah, Kabupaten Pasaman Barat, terhadap praktik penundaan az-zifaf sebelum resepsi pernikahan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan implikasinya terhadap pemenuhan hak suami istri pasca akad nikah yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan ulama dan tokoh adat (ninik mamak), serta studi dokumentasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama pada umumnya berpandangan bahwa akad nikah yang sah telah melahirkan konsekuensi hukum penuh bagi pasangan suami istri, sehingga larangan tinggal satu rumah sebelum resepsi tidak memiliki dasar hukum syar’i yang mengikat. Sebaliknya, tokoh adat memandang praktik tersebut sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga kehormatan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat. Sintesis kedua pandangan menunjukkan bahwa meskipun praktik penundaan az-zifaf mengandung tujuan kemaslahatan sosial, penerapannya dengan sanksi adat yang mengikat berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dan perlindungan hak suami istri dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya dialog antara ulama dan tokoh adat guna merekonstruksi praktik adat agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial masyarakat setempat.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Nomor 2, Januari 2026 Volume 9 Nomor 1, Juli 2025 volume 8 nomor 2 tahun 2025 volume 8 nomor 1 tahun 2024 volume 7 Nomor 2, Januari 2024 Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 Volume 3 Nomor 1, Juli 2019 Volume 2 Nomor 2, Januari 2019 VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019 VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018 Volume 2 Nomor 1, Juli 2018 VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 More Issue