Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
201 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (PA) PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Azani, Muhammad]]>;
<![CDATA[Basri, Hasan]]>;
<![CDATA[Rinaldi, Aurora Putri]]>;
<![CDATA[Nibrasullah, Nibrasullah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4555
<![CDATA[Rumusan masalah yang Penulis rangkum dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019? Tujuan dari penelitian adalah untuk Mengetahui pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan merupakan permohonan dispensasi perkawinan diajukan dalam bentuk voluntair dalam arti tidak ada sengketa antara para pihak yang berperkara. Dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama adalah putusan yang berupa penetapan dispensasi untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun baik bagi pihak pria maupun pihak wanita. Secara umum karena salah satu calon baik istri atau suami usianya kurang dari 19 Tahun. Hambatan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah Faktor tidak terpenuhinya kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan yang berakibat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan Faktor kurangnya alat bukti, Hakim menilai Para Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai keadaan yang mendesak, sehingga putusan dinyatakan ditolak. Upaya mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Dispensasi perkawinan Di PA Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terkait dengan hambatan tidak terpenuhi berkedudukan hukum pemohon, Dalam perkara Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Pkc, putusan hakim akan berbunyi permohoan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO) yang itu berarti perkara tersebut mengandung cacat formil. Upaya mengatasi hambatan terhadap kurangnya alat bukti adalah dapat memberikan kesempatan perbaikan oleh pemohon dengan mengajukan kembali permohonan baru dan melengkapi atau memperbaiki kekurangan bukti yang terjadi pada permohonan sebelumnya.]]>
<![CDATA[LEGALITAS SISTEM AUTO PILOT KENDARAAN RODA EMPAT DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ]]>
<![CDATA[Nugroho, Aguk]]>;
<![CDATA[Azis, Nur]]>;
<![CDATA[Ruminingsih, Ruminingsih]]>;
<![CDATA[Marwan, Marwan]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4566
<![CDATA[Fenomena pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan tingkat ketersediaan infrastruktur jalan telah mendorong adanya inovasi auto pilot system oleh pabrikan kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas auto pilot kendaraan roda empat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Metode yang digunakan dalam pengkajian terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunkan pendekatan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian mendapatkan legalisasi sistem auto pilot kendaraan roda empat di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dinyatakan memenuhi karena tidak ada klausal atau pasal yang dilanggar. Adapun upaya penegakan hukum bagi pengendara yang menggunakan kendaraan berteknologi auto pilot system dapat dilakukan dengan cara, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Keselamatan, endaraan roda empat]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KDRT KEPADA SUAMI. ]]>
<![CDATA[Wibawa, Satria Mukti]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4561
<![CDATA[Kekerasan terhadap suami yang dilakukan istri seringkali diabaikan dan tidak dipandang sebagai masalah yang serius. Selain itu, perlu diperjelas tanggung jawab istri sebagai pelaku KDRT dan dicari tahu bagaimana penyelesaiannya secara hukum. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang dapat berupa tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual. Namun demikian, dalam sebagian kasus KDRT, pelakunya bukanlah suami melainkan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami dan untuk mengetahui akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 351 KUHP jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga. Kedua, akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NO. 36 OF 2021 REGARDING REMUNERATION AT PT. GRAND SALMA MANDIRI GRESIK, EAST JAVA ]]>
<![CDATA[Ruminingsih, Ruminingsih]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4556
<![CDATA[Policy on remuneration for workers is a very crucial and sensitive condition if it doesn't get proper attention from employers. This study aims to examine the implementation of Government Regulation No. 36 of 2021 concerning Remuneration at PT Grand Salma Mandiri Gresik, East Java. In conducting the study, the statutory approach and the empirical approach were used. The results of the study on the implementation of Government Regulation No. 36 of 2021 concerning remuneration, it was found that the company had not complied with these government regulations, in terms of giving remuneration to its workforce, both workers bound by monthly work contract agreements and casual daily work contracts. In the event that Government Regulation No. 36 of 2021 concerning remuneration, administrative sanctions may be given in the form of written warnings, restrictions on business activities, cessation of part or all of the means of production and freezing of business activities.]]>
<![CDATA[THE CONTRIBUTIONS OF ISLAMIC AND INSTITUTIONS TO MODERN INDONESIAN ]]>
<![CDATA[Sultan, Benny]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4567
<![CDATA[Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan berbagai multi-etnis dan multi-budaya terus menyaksikan kemajuan dan perkembangan melalui fenomena yang beragam, terutama dinamika agama. Oleh karena itu, menggali kontribusi Islam sebagai sistem kehidupan yang utuh dan sebagai agama dominan di Indonesia memang sangat penting. Sehubungan dengan itu, penelitian ini mengkaji kontribusi ekonomi dan kelembagaan Islam terhadap perkembangan Indonesia modern. Tujuan ini dicapai dengan mengadopsi pendekatan analisis isi untuk menguji kontribusi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu di dua universitas di Indonesia yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia. Selain itu, keberadaan lembaga ekonomi syariah seperti zakat dan bank syariah (IB) dijajaki. Diakui, temuan kami mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah sarjana ekonomi Islam tetap menjadi kontribusi utama ekonomi Islam untuk pengembangan tenaga akademik Indonesia. Demikian, munculnya International Institute of Islamic Banking and Finance (IIIBF) kelas dunia secara bertahap di BUK menghadirkan Indonesia sebagai tujuan intelektual di IBF. Selanjutnya peran sistem zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha Syariah (UUS), Badan Amil Zakat (BAZ). merupakan kontribusi positif ekonomi Islam bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Dengan demikian direkomendasikan bahwa ekonomi Islam sebagai disiplin penuh harus diadopsi di berbagai institusi tinggi di negara-negara berpenduduk Muslim (MPS). Juga, pemerintah di MPS harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk operasi yang tepat dari lembaga ekonomi Islam untuk menuai keuntungan sosial-ekonomi dan spiritual yang optimal.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Santoso, Jonathan]]>;
<![CDATA[Hutapea, Sintong Arion]]>;
<![CDATA[Fitri, Lezi]]>;
<![CDATA[Kahir, Suwanto]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4562
<![CDATA[Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), keduanya memiliki persoalan yang krusial. Artikel ini dibuat untuk mengkaji pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran APBN dan APBD serta kendala dalam Pengawasan APBD dan APBN. Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan normative. Pengawasan pengelolaan dan pengeluaran APBN dan APBD supaya tidak ada pihak yang memanfaatkan, menyalahgunakan pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara atau daerah untuk kepentingan pribadi. Pengawasan lebih bersifat mencegah terjadinya pelanggaran pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara dan daerah, kalaupun terdapat pelanggaran maka dapat segera ditemukan melalui pengawasan dan segera pula dilakukan koreksi atas kerugian. Kendala yang didapatkan dalam pengelolaan APBN dan APBD meliputi: efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pengeluaran tidak sesuai yang telah direncana dan ditetapkan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM SENGKETA PERBUATAN MENGALIHKAN , MENJAMINKAN SECARA SEPIHAK HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK) ]]>
<![CDATA[B, Erlina]]>;
<![CDATA[Ramadan, Suta]]>;
<![CDATA[Saputra, Riyan]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4557
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab terjadinya sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan warisan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Metode penelitian menggunakan penelitian normative. Faktor penyebab para tergugat mengalihkan, menjaminkan warisan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena telah menjadikan bidang tanah sebagai objek jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II pada PT. Bank Mayabank Indonesia Tbk, dimana tanah tersebut merupakan milik orang tua kandung dari Penggugat, Tergugat I. Ketidakjelasan dari pemegang SHM tersebut menjadikan perselisihan antara penggugat dan tergugat sehingga terjadi perbuatan melawan hukum dimana Tergugat menjaminkan SHM yang dimiliki oleh Penggugat. Dengan porsinya masing-masing, seluruh ahli waris yang terlibat persengketaan ini pun sama-sama harus menanggung risiko. Pertimbangan hakim dalam sengketa perbuatan melawan hukum mengalihkan, menjaminkan secara sepihak harta warisan Berdasarkan Studi Putusan Nomor : 27/PDT.G/2022/PN.TJK. Bahwa mengingat objek sengketa dalam perkara ini beralih kepada Tergugat I melalui proses jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris dengan Akta Jual Beli. Bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan dasar peralihan hak atas objek tanah dan bangunan yang saat ini menjadi objek sengketa maka sudah seharusnya Penggugat juga menarik Notaris/PPAT sebagai Tergugat. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang memuat kaedah hukum : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.]]>
<![CDATA[CHALLENGES OF INDONESIAN CONTRACT LAW IN THE DIGITAL BUSINESS ERA ]]>
<![CDATA[Rohaya, Nizla]]>;
<![CDATA[Sinulingga, Dini Bahraini]]>;
<![CDATA[Mutiara, Upik]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4552
<![CDATA[This research is motivated by the author's interest in observing the development of Indonesian contract law which until now continues to face challenges, especially in the era of globalization where there has been a shift in business activities from conventional to digital era. The purpose of this study is to analyze the readiness of Indonesian contract law in the face of its increasingly diverse developments that affect social aspects and change the way business people interact with each other. The transaction process in the business world that is carried out without direct meetings using internet media is included in the category of electronic transactions. Electronic transactions in business have various forms, one of which is electronic commerce or commonly known as e-commerce. This advancement makes it easier for individuals and companies to carry out various types of business transactions, especially in trade. This research uses normative legal research method through conceptual approach. The results show that there are several issues that are still a problem for Indonesian contract law, one of which is the validity of electronic contracts and dispute resolution in online transactions. In answering this issue, the author urges the government to immediately create and pass a new contract law, namely the National Contract Law which, as of this writing, is still in the drafting stage.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 889/PID.B/2020/PN JKT.BRT DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM) ]]>
<![CDATA[Handayani, Handayani]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4568
<![CDATA[Humam Error oleh pengemudi sepeda roda empat dan pengendara sepeda motor dalam penelitian ini adalah karena kelalaian dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan situasi jalan, kondisi lingkungan yang merugikan, pengetahuan mengendalikan kendaraan dalam situasi darurat yang menyebabkan kelalaian dalam membuat keputusan yang tepat dan kemudian membawanya ke keselamatan berkendara. / Tindakan mengendarai. Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Kelalaian Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap kasus yang menimpa M. Rasyid Amrullahrajasa yang merupakan anak Menteri Koordinator Perekonomian pada periode 2009-2014, Hatta Rajasa tidak dipengaruhi oleh status sosial dari M. Rasyid Amrullahrajasa, melainkan murni merupakan pertimbangan hukum dan sesuai dengan Konsep Restorative Justice yang mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dan asas Ultimum Remedium. Sedangkan, Putusan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor putusan 889/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt atas nama terdakwa Dany Kameswara, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 1 orang, Dany Kameswara diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keluarga Dany Kameswara tidak memberikan bantuan kepada korban, bahkan Dany Kameswara tidak menunjukan rasa penyesalan atas perbuatannya. Oleh karena itu, Hakim Negeri Jakarta Timur dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.JKT.TIM menjatuhkan pidana penangguhan selama 6 (enam) bulan atas nama terdakwa M. RASYID AMRULLAHRAJASA,mengingat M. RASYID AMRULLAHRAJASA Tujuan pemidanaan yang ditopang oleh teori keadilan restoratif adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan korban.]]>
<![CDATA[BATASAN ASET DAN OMSET DALAM SUATU MERGER YANG MENIMBULKAN PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Putra, Tri Anggara]]>;
<![CDATA[Triana, Yeni]]>;
<![CDATA[Yusuf, Fadly Daeng]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4563
<![CDATA[Tujuan jangka panjang diadakan penelitian ini dimaksudkan memberi berkonstribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum perdata, Perusahaan dan persaingan usaha. Konstribusi nantinya bertujuan melahirkan konsep baru untuk memperbaiki aturan hukum, memperbaiki mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Target Khusus penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat selaku Pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya.Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Target penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang sejauh mana batasan aset dan omset dalam suatu merger yang menimbulkan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Luaran penelitian ini adalah memperkaya bahan ajar mata kuliah hukum perdata, perusahaan dan Persaingan usaha, serta artikel ilmiah. Penelitian ini berkonstribusi bagi ilmu pengetahuan juga bagi masyarakat dan perusahaan peorangan. Konstribusi dimaksud adalah melahirkan konsep baru untuk memperbaiki aturan hukum terkait perusahaan perorangan, sekaligus memberikan sumber informasi bagi perusahaan dan masyarakat untuk perbaikan hubungan hukum, akibat hukum dan pengawasan pelaksanaan kepemilikan asset sebuah perusahaan peorangan di Indonesia.]]>
