Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
201 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung ]]>
<![CDATA[Anggalana, Anggalana]]>;
<![CDATA[Juliansa, Muhammad Raies]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5119
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan, penerapan hukum pidana penggelapan serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk). Metode yang digunakan dalam penelitin ini yaitu dengan pendekatan hukum normative. Mengenai faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan pada Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan. Putusan hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan penggelapan dalam jabatan sudah tepat. Tebukti bahwa Terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit milik konsumen dan menjual kendaraan milik Perusahaan. Penerapan Hukum Pidana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk, berdasarkan Putusan Majelis Hakim maka terdakwa dijerat dengan Pasal 374 KUHP karena telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan yang ada pada unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi secara nyata atau peristiwa konkrit yang terjadi (dassein) dan telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan putusannya sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional dengan substansi prinsip indepedensinya.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Setiawan, Rahmat Bagus]]>;
<![CDATA[Hariri, Achmad]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5127
<![CDATA[AbstrakPemerintahan desa diawasi oleh lembaga perwakilan yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, dalam kehidupan nyata, Badan Permusyawaratan Desa sering menghadapi masalah dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satu faktornya adalah bahwa Badan Permusyawaratan Desa dianggap berada di bawah kepemimpinan atau subordinasi kepala desa. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab atas operasi pemerintahan desa. Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini. Memperhatikan persyaratan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan memberikan penjelasan menyeluruh tentang penelitian sebelumnya tentang sistem pengawasan pemerintahan desa. Studi menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kemampuan untuk melakukannya karena diberi wewenang untuk melakukannya. Hal ini termasuk meminta keterangan, menilai, dan memeriksa segala hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan desa. Namun demikian, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa, serta ketidakmampuan untuk memahami bahwa pemerintahan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu, fungsi Badan Permusyawaratan Desa harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa harus lebih menyadari peran pentingnya sebagai pengawas Pemerintahan Desa.]]>
<![CDATA[Perkembangan Pidana Denda Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Akibat Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Fawaid, bahrul]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5124
<![CDATA[AbstrakPidana denda merupakan pidana pokok yang ditunjukan pada harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan mendasar pidana denda berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru, yaitu bagaimana perkembangan pidana denda dalam sistem hukum di Indonesia, dan selanjutnya penelitan ini juga ingin mengetahui bagaimana upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah, pertama, pidana denda dalam KUHP lama dan KUHP baru memiliki perbedaan dalam pengaturannya yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, pada KUHP lama, jumlah pidana denda dimasukan ke dalam rumusan pasal, sedangkan pada KUHP baru, jumlah pidana denda tidak dirumuskan ke dalam pasal-pasal tetapi dirumuskan ke dalam kategori Pasal 79. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, konsep denda dan pemulihan kerugian memiliki relevansi. Pemulihan kerugian dapat dilakukan melalui upaya-upaya restitusi dan rekonsiliasi. Pendekatan hukum Islam terhadap denda dan pemulihan kerugian bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Penerapan Teori Hukum dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Sengketa Lahan di Lampung Tengah) ]]>
<![CDATA[Musaffah, Ummi]]>;
<![CDATA[Maharani, Ardiyanti Julia]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v8i1.5702
<![CDATA[Keinginan manusia untuk terus berubah merupakan ciri khas yang membedakan mereka dari makhluk lain. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, memengaruhi perkembangan individu dan interaksi sosial. Konflik antar individu atau kelompok sering terjadi akibat benturan kepentingan atau kebutuhan yang bersifat bersamaan atau bertentangan. Dalam konteks ini, hukum memainkan peran penting dalam menetapkan batas-batas dan melindungi kepentingan masyarakat. Di Lampung Tengah, konflik lahan menjadi fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Faktor-faktor seperti klaim adat, kompensasi yang tidak memadai, dan intimidasi menyulitkan penyelesaian konflik. Pendekatan alternatif seperti mediasi dan solusi kedua belah pihak menawarkan harapan untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis dinamika konflik agraria di Lampung Tengah. Dengan memeriksa teori-teori hukum dan masyarakat serta studi literatur terkait, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor penyebab konflik dan strategi penyelesaiannya.]]>
<![CDATA[KRITIK DASAR ALIRAN POSITIVISME TEORI HANS KELSEN (Studi Kasus Terhadap Polemik Legalisasi Ganja di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Amaliyah, Nur Immawati]]>;
<![CDATA[Sidik, Parid]]>;
<![CDATA[Gani, Abd]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v8i1.5696
<![CDATA[Legalisasi ganja di Indonesia mengalami pro-kontra dikalangan masyarakat sampai pemerintah. Regulasi mengenai ganja yang tergolong narkotika masih mendapatkan penolakan berbagai lapisan masyarakat ataupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih bersifat positivisme. Penelitian ini mendorong agar penggunaan ganja sebagai kesehatan atau alat medis mendapatkan aturan atau regulasi yang jelas oleh otoritas yang berwenang (pemerintah). Karena ada sebagian penyakit yang pengobatannya memerlukan ganja sebagai alternatif.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Perlindungan Tenaga Kerja Di Proyek Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Asmorowati, Tutik]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5129
<![CDATA[AbstrakTenaga kerja sebagai pelaku utama dalam menjalankan aktivitas pada proyek konstruksi, sangat berisiko terkena kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Faktor perlindungan yang dianalisis diukur berdasarkan kriteria penilaian 45 responden terhadap sensitivitas dampaknya terhadap proyek konstruksi. Metode perhitungan indeks kepentingan relatif digunakan untuk memperoleh faktor yang paling sensitif dalam perlindungan tenaga kerja, yang merupakan fungsi terpenting dari faktor-faktor lainnya. Penelitian ini memperoleh 5 faktor yang memiliki indeks kepentingan relatif tertinggi yang merupakan fungsi terpenting dalam mempengaruhi perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Peringkat tertinggi merupakan target pencapaian kinerja perusahaan sejalan dengan tidak adanya kecelakaan kerja dan metode kerja yang digunakan dengan prinsip mengutamakan keselamatan kerja. Peringkat kedua adalah tenaga kerja bekerja dengan tindakan aman dan budaya perusahaan yang mendukung perlindungan tenaga kerja. Ketiga, komitmen perlindungan tenaga kerja terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Peringkat keempat adalah peraturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja yang diperbarui secara berkala serta lingkungan kerja yang aman di tempat kerja. Peringkat kelima adalah peraturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diterapkan secara konsisten. Ditemukannya peringkat faktor perlindungan, menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait, untuk diprioritaskan sehingga memberikan kontribusi nyata dalam mencapai status nihil kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perlidungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Riantika]]>;
<![CDATA[m, Tri Novita Sari]]>;
<![CDATA[Harahap, Irawan]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5126
<![CDATA[AbstrakTujuan tulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa pengaturan perlindungan data pribadi di indonesia saat ini sudah memiliki aturan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi . Pada transaksi E-Commerce, marketplace bertanggungjawab atas perlindungan data pribadi konsumen. Demi memberikan kepastian hukum dalam transaksi E-Commerce, Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggar dalam kejahatan terhadap data pribadi yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Istinbãth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Ningsih, Ayu fitri]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5123
<![CDATA[AbstrakCryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online. Karena transaksi cryptocurrency ialah masalah yang relatif baru, transaksi tersebut saat ini tidak tercakup dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menemukan sebuah landasan hukum yaitu dengan istinbãth hukum. Akan tetapi, status hukum penggunaan cryptocurrency di Indonesia menuai perbedaan pendapat dikalangan ulama Seperti Komisi Fatwa MUI, LBM PWNU Jawa Timur yang mengharamkan penggunaan cryptocurrency. Lain halnya dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta yang membolehkan penggunaan cryptocurrency. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa lebih lanjut terkait perbandingan istinbãth hukum terkait penggunaan cryptocurrency menurut Komisi Fatwa MUI dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hasil putusan antara Komisi Fatwa MUI dengan LBM PWNU D.I Yogyakarta disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman mengenai sil’ah. Hal ini dapat ditinjau dari sumber hukumnya yaitu pada Fatwa MUI menggunakan sumber hukum nash dan undang-undang, sedangkan PWNU DIY merujuk pada pendapat ahli. Dan pada metode istinbãth hukum yang digunakan Fatwa MUI menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan nash qathi dan qaulī. Sedangkan PWNU DIY menggunakan metode istinbãth hukum ilḥāqī.]]>
<![CDATA[Analisis Strategi Yang Dapat Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Dalam Pencegahan Pencemaran Air Yang Terjadi di Kota Semarang ]]>
<![CDATA[Musaffah, Ummi]]>;
<![CDATA[Maharani, Ardiyanti julia]]>;
<![CDATA[Kamal, Ubaidillah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v8i1.5703
<![CDATA[Artikel ini mengulas strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam mencegah pencemaran air. Metode penelitian ini yuridis-normatif yang menjelaskan langkah-langkah pemerintah setempat, seperti penegakan aturan, pemantauan kualitas air, dan pemberlakuan kebijakan yang ketat terhadap pembuangan limbah rumah tangga dan industri. Meskipun demikian, upaya ini masih dihadang oleh sejumlah tantangan, termasuk kurangnya anggaran dan sumber daya manusia, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi penanggulangan yang efektif diperlukan, termasuk perlindungan sumber air, monitoring dan evaluasi teratur, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Diharapkan Kota Semarang dapat mengatasi masalah pencemaran air dan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.]]>
<![CDATA[Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Latifa, Soraya Al]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v8i1.5697
<![CDATA[Air Susu Ibu (ASI) adalah nutrisi utama yang dibutuhkan bayi untuk masa tumbuh kembangnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua ibu dapat memberikan ASI kepada anaknya karena berbagai sebab. Oleh karena itu terbentuklah platform donor ASI dengan nama Lactashare. Lactashare membantu menghubungkan pendonor ASI dengan resipien ASI dan juga menyediakan layanan konsultasi ibu menyusui. Adanya donor ASI tidak bisa mengesampingkan konsekuensi mengenai konsep radha’ah dalam Islam yang mengakibatkan hubungan kemahraman. Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai konsep radha’ah dalam donor ASI serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum nasinal mengenai adanya lactashare. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menemukan hasil bahwa program yang dilaksanakan oleh lactashare sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang menjaga adanya hubungan nasab dengan diterbitkannya sertifikat persusuan. Lactashare juga tidak menggunakan system jual beli ASI yang dilarang oleh undang-undang maupun hukum Islam.]]>
