cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hariyadi
Contact Email
hariefamily@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
hariefamily@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Pagaruyuang Law Journal
Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
ISSN : 25804227     EISSN : 2580698X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 201 Documents
 13   14   15   16   17 
Penghapusan Pidana Mati dalam Perspektif Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights dan Hukum Islam Muhammad, Mahdi; susanti, Rahtami
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5121

Abstract

AbstrakPenghapusan pidana mati telah menjadi trend sejak beberapa dekade belakangan dengan alasan kemanusiaan, zaman dan norma hukum internasional yang mengaturnya yang salah satunya adalah Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Trend ini telah merambah hampir semua bagian dunia, kecuali beberapa gelintir negara dan dunia Islam. Pidana mati memang ada dalam sistem pidana Islam akan tetapi hak asasi manusia dan perubahan hukum berdasarkan dinamika zaman juga diakui. Masalah yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penghapusan pidana mati dalam prespektif the Second Optional Protocol to ICCPR dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan pidana mati menurut norma internasional tersebut dan hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penghapusan pidana mati bersifat mutlak dan non-derogatif serta dengan reservasi yang bersifat sangat terbatas. Sedangkan di dalam hukum Islam, pidana mati justru tidak dapat dihapuskan karena eksistensi qishash diatur secara tegas, eksplisit dan qat’i di dalam Al-Qur’an serta qishash bukanlah hal yang mutaghayyirat yang dapat diperbaharui sesuai dengan perubahan zaman, selain itu qishash juga menjamin kelangsungan hidup dan mengakomodir hak hidup dalam spektrum yang luas. Eksistensi pidana qishash juga tidak dapat dihapuskan oleh negara karena dalil diyat dan permaafan karena untuk dua hak tersebut semata-mata berada di tangan ahli waris.
Monisme Termodifikasi sebagai Sistim Alternatif Pemberlakuan Hukum Internasional dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia Syahril, Syahril
Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v5i2.4892

Abstract

Pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan salah satu pilar penting dalam hukum tata negara. Aliran mainstream memperlihatkan dua sistem yang digunakan dalam praktek yaitu monism dan dualism di mana negara Indonesia lebih cenderung kepada sistim yang disebut terakhir. Namun demikian, terdapat pendekatan lain yang juga perlu untuk dipertimbangkan sebagai bagian praktek ketata negaraan Indonesia yang masih jarang atau belum dibahas, yaitu monism termodifikasi. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang membahas keberadaan dan praktek monism termodifikasi melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktek ketatanegaraan berada di antara sistim monism dan dualism bergantung kepada situasi dan kondisi. Oleh karenanya, dapatlah diajukan suatu sistim alternatif yang mengakomodir keduanya yang memunculkan konsep monism termodifikasi sehingga dapat menjadi alternatif sistim pemberlakuan hukum internasional di Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Korban Dugaan Kelalaian Dokter Di Rumah Sakit Ningsih, Siska Ayu; Aryati, Rika
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5708

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban dugaaan kelalaian dokter di Rumah Sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi yang dipertanggung jawabkan terhadap dokter yang bersangkutan. Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter dalam KUH Pidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang ditimbulkan oleh kesengajaan maupun kealpaan/ kelalaian, diatur dalam Pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 KUH Pidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedangkan dasar kealpaan / kelalaian Pasal 267 KUH Pidana. Lebih khusus sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi dokter yang terbukti melakukan malpraktik medik diatur dalam Pasal 75, 76, 77, 78 dan 79 UU Praktek Kedokteran dan Pasal  190 UU No. 36 Tahun 2009  tentang  kesehatan. Dapat dilihat bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlidungan terhadap korban kelalaian medik sudah cukup besar dengan melahirkan berbagai aturan yang dapat menjadi pertimbangan bagi setiap dokter sebelum bertindak,Faktor-faktor penyebab terjadinya dugaaan kelalaian dokter di Rumah Sakit yaitu disebabkan karena standar profesi kedokteraan yang terdiri atas kewenangan, kemampuan rata-rata, dan ketelitian yang umum. kemudian faktor kedua yaitu Standar Prosedur Operasional (SOP) yaitu suatu perangkat instruksi/ langkah- langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Adapun faktor terakhir yaitu kelalaian dalam hal ini yang dimaksud dengan kelalaian apabila tindakan tersebut berdampak kerugian.
Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd) Yuniarlin, Prihati; Rahma, Fathia Firli; Isniyati, Qodriyah
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5700

Abstract

Perjanjian kawin sebagai pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam (KHI), masih adanya pengajuan pembatalan kawin dengan alasan dibohongi terhadap identitas pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian kawin sebagai alasan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakata dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian kawin dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, dan batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja, serta dasar pertimbangan hakim menolak pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. karena tidak sesuai dengan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 51 dan 71 Kompilasi Hukum islam (KHI).
Urgensi Penyelesaian Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah Akibat Kesalahan Penulisan dalam Akta Jual Beli Tanah Oktaviani, Yohana Widya; Yulianingrum, Aullia Vivi
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5139

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan; Pertama tentang urgensi penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah akibat kesalahan penulisan dalam Akta Jual Beli tanah dan Kedua; solusi penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah akibat kesalahan penulisan dalam Akta Jual Beli tanah. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis empiris berdasarkan metode pengumpulan data secara purposes sampling pada studi kasus di Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Selain data primer berupa wawancara bersama korban yang mengalami kesalahan penulisan nama dalam akta jual beli tanah, data yang digunakan lainnya berupa data sekunder melalui bahan kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat kesalahan penulisan nama dalam Akta Jual Beli tanah dapat berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan akan berakibat fatal terhadap legalitas hak milik tanah tersebut. Urgensi penyelesaian sengketa tersebut harus segera diberantas karena potensi terjadinya tumpang tindih kepemilikan legalitas tanah akan berakibat terjadi kekacauan dan ketidakadilan terhadap pemegang sah hak milik tanah. Sehingga upaya penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah dapat segera diatasi dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib melalui hotline yang telah disediakan baik oleh instansi Kepolisian maupun Kejaksaan dan melakukan pemantauan secara online menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/)Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tulisan ini memiliki perbedaan yang menekankan pada aspek urgensi sebagai pokok penyelesaian atau solusi yang diberikan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kesalahan penulisan nama dalam Akta Jual Beli tanah yang berakibat terjadinya sengketa hak milik tanah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN (Studi Putusan Nomor : 427/Pid.Sus/2023/PN TJK) Yazhalina, Shefa Rindya; Anggalana, Anggalana
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5120

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis empiris. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak berdasarkan kasus yang terjadi dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya, Keuntungan yang Besar Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive fishing, Lingkungan Perilaku seseorang dapat terbentuk oleh lingkungan dimana seorang tinggal, Rendahnya Kepatuhan Hukum, Pengawasan kepada nelayan oleh petugas yang berwenang dalam menggunakan pelabuhan tangkahan sebagai alternatif prasarana dalam kegiatan perikanan daripada pelabuhan perikanan yang dikelola langsung oleh pemerintah, Mudahnya Memperoleh Bahan Peledak Bahan peledak dalam penangkapan ikan biasanya berasal dari bahan baku berupa Amonium Nitrat (NH3NH4). Majelis Hakim memutuskan dengan Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan Ummah, Rofi’atul
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5128

Abstract

AbstrakAborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan dengan paksaan. Hukum aborsi diibaratkan seperti pembunuhan. Maka dari itu, sudah sangat jelas jika aborsi adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Negara dan agama. Namun permasalahan aborsi tidak berhenti sampai disitu, masih banyak problematika aborsi yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Seperti halnya hukum aborsi akibat pemerkosaan, ketika kandungan tidak digugurkan akan mengakibatkan gangguan psikir ibu yang mengandung. Sedangkan jika janin digugurkan akan membunuh calon anak tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kejelasan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, internet. Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan dengan aborsi. Hasil dari penelitian ini adalah hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang sejalan dengan Hukum Islam, keduanya melarang adanya praktik aborsi, namun peratiran tersebut tidak mutlak adanya. Salah satu faktor yang memperbolehkan aborsi adalah akibat pemerkosaan. Hal tersebut dilegalkan karena maslahat lebih besar adanya dibandingkan mafsadat. Namun, menghalalkan sesuatu yang dilarang karena keadaan dan faktor tertentu tidak akan menyebabkan suatu hukum menjadi halal. Diperbolehkannya suatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu bukan berarti larangan tersebut secara prinsip tidak berlaku, tetapi suatu jalan keluar yang dibuka lebar dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatkan kehidupan kedepannya.
Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah)Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat DiPengadilan Agama Pulau Punjung Marhaeningsih, Marhaeningsih; Ikhwan, Muhammad; Dilova, Gisha
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5710

Abstract

Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak menutup kemungkinan masih banyak pihak yang melangsungkan perkawinannya tetapi tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini disebut sebagai perkawiann tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat, tidak mempunyai kekuatan hukum karena belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Fakta yang diperoleh selama 3 tahun terakhir di kabupaten Dhamasraya masih banyak masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya, hal ini dapat dilihat dari tingginya permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sehingga perkawinantidak tercatat perlu disahkan ke Pengadilan Agama yang disebut dengan itsbat nikah. Rumusan masalah: (1) Bagaimana akibat hukum yang timbul atas dikabulkan atau ditolaknya permohonan itsbat nikah di lingkungan wilayah pengadilan agama pulau punjung? dan (2) Apa kendala serta hambatan dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah yang timbul di Pengadilan Agama Pulau Punjung?. Metode penelitian ini adalah empiris, bersifat kualitatif dan termasuk penelitian deskriptif.Sumber data diperoleh dari wawancara, Teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian ini (1) Akibat hukum atas dikabulkan permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dinggap sah secara agama dan negara sehingga timbul hak dan kewajiban suami istri, harta yang telah diperoleh menjadi harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak sah.Sedangkan akibat hukum atas ditolaknya permohonan itsbat nikah yakni perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada sehingga tidak adanya kepastian hak dan kewajiban suami istri, tidak adanya kepastian harta bersama, dan kedudukan anak menjadi anak tidak sah.(2) Kendala dalam proses penyelesaian perkara itsbat nikah adalah yakni kurangnya pemahaman para pihak terhadap pentingnya perkawinan dicatat dan sulitnyaproses pembuktian dari para pihak dan saksi.
Analisis Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Pidana Umum Dan Pidana Militer Ridlo, Ali; Pratiwi, Siswantar; Mardani, Mardani
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5701

Abstract

Perkara koneksitas yang dilakukan secara bersama – sama antara Prajurit TNI dengan Warga Sipil yang telah melakukan tindak pidana korupsi dari uang Tabungan Wajib Angkatan Darat, berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan Tim Tetap yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertahanan, Jaksa Agung RI dan Panglima TNI. Perubahan kelembagaan  Menhankam Pangab menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta Menteri Kehakiman yang saat ini tidak ada dan Kewenangan ada di Mahkamah Agung dalam penentuan Perkara Koneksitas serta kewenangan penyidik yang ada di beberapa Kementerian dan Lembaga berpengaruh dalam penyelesaian perkara koneksitas. Dalam penelitian tesis ini permasalahan dirumuskan sebagai berikut: Pertama,  bagaimana mengetahui tolak ukur penentuan kompentensi absolut  penyelesaian perkara koneksitas dalam lingkup peradilan umum dan  peradilan militer? Kedua, Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan penetapan tim tetap penyidik terhadap perkara koneksitas?. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan studi kasus (case study). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Penyelesaian perkara koneksitas perlu dilakukan terobosan pembaharuan hukum dan kerja sama antar lembaga aparat penegak hukum. Perkara Koneksitas ini diselesaikan dengan persidangan di Peradilan Militer, karena melihat Subyek hukum dan titik berat kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan militer. Penentuan titik berat kerugian dilaksanakan penelitian secara bersama antara Jaksa dan Oditur Militer. Kedepan untuk menyelesaikan Perkara Koneksitas, perlu dilakukan kerja sama antar aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
LARANGAN TINDAK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA YANG TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM adriaman, mahlil; Arman, Zuhdi; Munandar, Syaiful
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5489

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja istilah dalam persaingan, bagaimana perilaku perusahaan dalam menghadapi sistem pasar, Apa saja yang mengakibatkan ketika curang dalam timbangan dan takaran, dan Kenapa praktek monopoli dalam pandangan islam dilarang. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridris-normati. Metode penelitian yuridris-normatif diartikan sebagai “Metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antarv peraturan hukum (horizontal). Kecurangan tersebut jelas merupakan satu bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Hal ini merupakan perbuatan berbahaya, karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi.

Page 15 of 21 | Total Record : 201

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 9 Nomor 1, Juli 2025 volume 8 nomor 2 tahun 2025 volume 8 nomor 1 tahun 2024 volume 7 Nomor 2, Januari 2024 Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 Volume 5 Nomor 1, Juli 2021 Volume 4 Nomor 2, Januari 2021 Volume 4 Nomor 1, Juli 2020 Volume 3 Nomor 2, Januari 2020 Volume 3 Nomor 1, Juli 2019 VOLUME 2 NOMOR 2, JANUARY 2019 Volume 2 Nomor 2, Januari 2019 Volume 2 Nomor 1, Juli 2018 VOLUME 2 NOMOR 1, JULI 2018 Volume 1 Nomor 2, Januari 2018 VOLUME 1 NOMOR 2, JANUARI 2018 VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017 Volume 1 Nomor 1, Juli 2017 More Issue