Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton seeks Review articles, Case reports and original contributions from all areas of: Social Science and Humanities: Arts and Humanities, Business Management, Hotel Management, Management, Tourism, Accounting, Decision Science, Education, Economics, Law, Finance, Psychology, Political Science, Physical Education, English Literature, Social Work and History. Life Sciences: Agricultural, Biological Sciences, Biotechnology, Biochemistry, Genetics, Molecular Biology, Environmental Science, Ecology, Arachnology, Biodiversity and Conservation, Entomology, Limnology, Ichthyology, Malacology, Immunology and Microbiology, Neuroscience, Marine Biology. Health Science: Medicine and Dentistry, Nursing and Health Professions, Pharmacology and Toxicology, Pharmaceutical Science, Veterinary Science, Veterinary Medicine. Physical, Chemical Science and Engineering: Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science, Earth and Planetary Science, Energy, Mathematics, Physics and Astronomy, Engineering, Material Science, Statistics. The Journal invites original Research Papers, Review articles, Technical or Case reports and Short communications that are not published or not being considered for publication.
Articles
516 Documents
<![CDATA[Penggunaan Media Gambar untuk Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik Tentang Materi Shalat pada Siswa Sekolah Menengah Pertama ]]>
<![CDATA[Ridwan, Muhammad]]>;
<![CDATA[Iksan, Muhamad]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4860
<![CDATA[Fenomena yang ditemukan awal observasi di SMP Satu Atap Negeri 21 Buton Tengah khusus nya kelas VII, saat pembelajaran berlangsung guru hanya menjelaskan materi pelajaran dan tidak menggunakan alat bantu berupa media sehingga presepsi peserta didik tentang materi tersebut berbeda-beda oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian dengan judul “Penggunaan Media Gambar untuk meningkatkan Pemahaman Peserta Didik Tentang Materi Shalat pada Kelas VII SMP Satu Atap Negeri 21 Buton Tengah”. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan komunikasi. Data yang di peroleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk memastikan bahwa dengan mengaplisasikan media gambar dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian penggunaan media gambar dapat meningkatkan pemahaman peserta didik pada materi shalat di SMP Satu Atap Negeri 21 Buton Tengah Kec.Mawasangka Hasil tes praktek shalat dan tugas peserta didik yang diperoleh pada siklus I dengan ketentuan belajar klasikal sebesar 33.33%, sedangkan pada siklus II mengalami peningkatan dengan ketentuan belajar secara klasikal sebesar 91,66%.]]>
<![CDATA[Pengenaan Pajak Atas Penerimaan Hak Konsesi Jalan Tol JORRS pada PT Hutama Karya (Persero) ]]>
<![CDATA[Senoaji, Senoaji]]>;
<![CDATA[Sadino, Sadino]]>;
<![CDATA[Lutfi, Anas]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4875
<![CDATA[Konsesi jalan tol merupakan keputusan persetujuan pejabat pemerintahan yang berwenang dengan badan usaha atau lembaga untuk mengelola fasiltias berupa ruas jalan tol untuk dapat dilakukan pengelolaan terhadap fasilitas jalan tol dengan tetap memperhatikan pengaturan perundang-undangna. Penerima hak konsesi jalan tol memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jalan tol, termasuk mengenai ketentuan pajak atas keuntungan yang diterima dari penerimaan hak konsesi jalan tol. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS pada PT Hutama Karya (Persero) dan kepastian hukum terkait pajak dengan diterimanya hak konsesi jalan tol JORRS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait yang berkaitan, dan pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORSS kepada PT Hutama Karya (Persero) dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan PT Hutama Karya (Persero) memiliki kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Badan atas penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Peserta Pertanggungan Pasca Dilaksanakannya Pengalihan Portfolio Pertanggungan: Studi Kasus PT Hutama Karya (Persero) ]]>
<![CDATA[Rahmat Dianto, Agung]]>;
<![CDATA[Ahmad, Suparji]]>;
<![CDATA[Luthfi, Anas]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4876
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi peserta pertanggungan pasca dilaksanakannya pengalihan Portfolio Pertanggungan (Polis) dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG sebagai bentuk pemenuhan hak manfaat pensiun pensiun karyawan PT Hutama Karya (Persero), yang menunjukkan bahwa Karyawan PT Hutama Karya (Persero) telah diberikan perlindungan preventif oleh pemerintah melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan, sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan Hukum bagi pensiunan Karyawan PT Hutama karya (Persero) pasca pengalihan Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada PT Asuransi Jiwa IFG dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu secara Preventif dan Represif. proses hukum yang represif telah dilakukan baik secara perdata melalui tuntutan hukum biasa atau kepailitan serta pidana melalui penyidikan Aparat Penegak Hukum terkait dugaan korupsi internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero), upaya administratif juga dapat dilakukan melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk Pemenuhan Hak Manfaat Pensiun Karyawan PT Hutama Karya (Persero) melalui pembayaran manfaat pensiun secara utuh oleh PT Asuransi Jiwa IFG.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kebahagiaan di Tempat Kerja Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Dimediasi Perilaku Inovatif ]]>
<![CDATA[Sofiati]]>;
<![CDATA[Linawati]]>;
<![CDATA[Sutrischastini, Ary]]>;
<![CDATA[Gusti, Yenni Kurnia]]>;
<![CDATA[Widyayanti, Evi Rosalina]]>;
<![CDATA[Insiatiningsih]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 2 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i2.4880
<![CDATA[Pencapaian kinerja pelayanan public yang berkualitas di era reformasi birokrasi mengalami kendala diantaranya sulitnya merubah karakteristik internal perilaku pegawai.Dengan demikian organisasi public perlu memperhatikan factor yang berpengaruh terhadap perilaku pegawai dalam melayani public seperti motivasi instrinsik perasaan bahagia dalam bekerja yang menumbuhkan pegawai berperilaku inovatif. Penelitian ini bertujuan menguji peran perilaku inovatif dalam memediasi pengaruh kebahagiaan di tempat kerja terhadap kinerja pegawai pelayanan publik .Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer,dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada ASN yang sedang menempuh studi Paska Sarjana di sebuah PTS di Yogya. Penelitian ini menggunakan pendekatan SEM untuk menganalisis data menggunakan SmartPLS3 guna menguji inner model mapun outer model.Hasil penelitian membuktikan bahwa kebahagiaan di tempat kerja berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku inovatif dan kinerja pegawai pelayanan publik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebahagiaan di tempat kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai pelayanan publik yang dimediasi perilaku inovatif. Implikasi penelitian untuk meningkatkan kinerja pelayanan public hendaknya pemerintah lebih memperhatikan lingkungan pekerjaan agar pegawai lebih bahagia sehingga mendorong pegawai berperilaku inovatif.]]>
<![CDATA[Strategi Pelaksanaan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Rizkiani, Rizkiani]]>;
<![CDATA[Koesmawan, Koesmawan]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4883
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji secara mendalam strategi pelaksanaan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS di Kota Baubau. Fokus penelitian tidak hanya pada efektivitas pengumpulan dana, melainkan juga menggali hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam usahanya mendistribusikan dana. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena tujuannya sejalan dengan tantangan yang dieksplorasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Baubau telah mencapai tingkat efektivitas yang memuaskan. Sebagian besar masyarakat lokal menyatakan pemahaman baik tentang kontribusi melalui BAZNAS, dan sekitar 60% aktif berpartisipasi dalam program-program pengumpulan dana. Penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, terutama melalui pendidikan dan kampanye sosial. BAZNAS juga perlu mengevaluasi program-program khusus untuk membantu mereka yang kesulitan berkontribusi ekonomi. Hambatan administratif dan tantangan teknologi juga perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan mengintegrasikan temuan ini, diharapkan BAZNAS Kota Baubau dapat merancang strategi lebih efektif dan inovatif dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan, dan mengatasi tantangan pengelolaan dana sosial di Kota Baubau.]]>
<![CDATA[Analisis Kebutuhan Inovasi Modul Digital berbasis Hypercontent di Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Suprayekti, Suprayekti]]>;
<![CDATA[Hirmana Wargahadirata, R. A.]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Zuhdy]]>;
<![CDATA[Kustandi, Cecep]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4886
<![CDATA[Pergeseran yang terjadi dalam pendidikan sebagai dampak kemajuan teknologi juga berkaitan dengan model komunikasi dosen dan mahasiswa diarahkan untuk lebih interaktif dan demokratis. Oleh karena itu, modul perkuliahan berbasis digital dapat menjadi alternatif media yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi modul digital berbasis hypercontent pada mata kuliah landasan ilmu pendidikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Partisipan penelitian ini adalah sepuluh mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Pemilihan partisipan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga langkah yaitu penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan umumnya mahasiswa mengalami masalah ketika melakukan proses pembelajaran melalui Learning Management System (LMS). Hal ini dikarenakan mahasiswa kesulitan mengakses materi karena internet yang bermasal. Sehingga, dengan adanya modul digital berbasis hypercontent mahasiswa dapat melakukan pembelajaran secara mandiri. Penelitian ini berimplikasi terhadap ilmu pendidikan dalam melakukan pengembangan sumber belajar.]]>
<![CDATA[Pengaruh Brand Image, Trust, Perceived Quality dan Perceived Price terhadap Purchase Intention Studi Kasus pada Pengguna Rokok Elektrik (Vape) di Jakarta ]]>
<![CDATA[Krisna Mukti, Reynaldi Bagas]]>;
<![CDATA[Suhud, Usep]]>;
<![CDATA[Rahmi, Rahmi]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4887
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti pengaruh dari brand image, trust, perceived quality dan perceived price terhadap purchase intention rokok elektrik (vape) merek HexOhm. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 255 responden berusia 17-44 tahun yang merokok dan tertarik menggunakan vape yang berada di DKI Jakarta. Purposive sampling dipilih sebagai metode pengambilan sampel penelitian ini. Menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel yang diambil memiliki ciri tertentu. Ciri tersebut antara lain: 1) Berdomisili di DKI Jakarta, 2) Usia ≥ 18 tahun, 3) Merokok, dan 4) Tertarik atau menggunakan rokok elektrik. Hasil analisis data primer dilakukan dengan metode Struktural Equation Modeling (SEM). Adapun skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti yaitu skala likert 1–6. Diuraikan dari sangat tidak setuju, tidak setuju, agak tidak setuju, agak setuju, setuju dan sangat setuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada brand image terhadap trust, perceived quality dan percieved price. Selanjutnya terdapat pengaruh perceived price terhadap purchase intention. Kemudian trust dan perceived quality tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan Kaitannya dengan Upah Proses pada SEMA No. 3 Tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Ariesta, Chalvin]]>;
<![CDATA[Hidayat, Yusuf]]>;
<![CDATA[Suartini, Suartini]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4888
<![CDATA[Undang-Undang Cipta Kerja yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2020 memberikan berbagai perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum pekerja atas PHK pasca Undang-undang Cipta Kerja ditinjau dari Kepastian Hukum dan bagaimana hal ini berhubungan dengan upah proses yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 dalam kasus PHK yang dianggap tidak sah dan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berubah status menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengalami PHK yang mana Pekerja tidak berhak atas upah prosesnya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini, kepastian hukum pekerja atas PHK pasca Undang-Undang Cipta Kerja belum ada kepastian hukum karena adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang melemahkan undang-undang ketenagakerjaan di atasnya. Selain itu, ketetapan dalam SEMA tersebut mendapatkan kecaman dari masyarakat karena memberikan kerugian dan ancaman bagi pekerja dalam mendapatkan upah prosesnya.]]>
<![CDATA[Upaya Hukum Terkait Masalah Penjualan Rumah Susun yang Diikat dengan PPJB (Studi pada The H Tower, Jakarta Selatan) ]]>
<![CDATA[Herdiawan, Gilang Cahya]]>;
<![CDATA[Hidayat, Yusuf]]>;
<![CDATA[Suparji, Suparji]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4889
<![CDATA[Rumah Susun The H Tower Kuningan, Jakarta Selatan merupakan Rumah Susun 30 lantai yang dibangun oleh PT HK Realtindo anak Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) dan PT Kosala Agung Metropolitan sebagai pemilik lahan dan Developer. Tujuan penelitian ini analisa proses upaya hukum yang ditempuh selain hukum pidana dan penyelesaian sengketa rumah susun The H Tower, Kuningan Jakarta Selatan. Metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan yuridis normatif dengan data-data open source dan data dokumen pendukung. Hasil penelitian dan pembahasan, mekanisme berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun (“PP Rusun”), Penyelenggara atau Pengembang (“Developer”), sebagai penyelenggara pembangunan rumah susun wajib meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama beserta uraian nilai perbandingan proporsionalnya dan Perlindungan hukum bagi konsumen menurut UU No. 8/1999 adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar pembeli (konsumen) dapat terlindung secara hukum. Sedangkan jikalau terjadi perselisihan kerjasama pada Rumah Susun The H Tower maka, dapat diselesaikan di PN Jakarta Selatan.]]>
<![CDATA[Legal Analysis of the Prohibition of Interfaith Marriages Based on Pancasila and the State Constitution Republic of Indonesia in 1945 ]]>
<![CDATA[Muhamad Aksan Akbar]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 1 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v10i1.4896
<![CDATA[The existence of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage still leaves problems for couples of different religions who want to get married. Some groups view the prohibition of interfaith marriages as contrary to human rights. This research aims to find out whether the prohibition on marriage between interfaith couples in Indonesia is contrary to the values of Pancasila and the provisions in the 1945 Constitution and what the legal implications are for marrying interfaith couples in Indonesia. This research method is normative. The results of the research are that the prohibition on marriage between interfaith couples in Indonesia does not conflict with the values of Pancasila and human rights in the 1945 Constitution. State intervention in the implementation of marriage is carried out to ensure that the implementation of marriage is in accordance with the provisions of each religion and belief, so that the rights of citizens in worshiping according to one's religion and beliefs can be protected. The enactment of Article 2 of the Marriage Law is not intended to hinder the freedom to embrace religion and belief, freedom to embrace religion and belief remains the right of every citizen as stipulated in the 1945 Constitution. Psychologically, interfaith marriages can have implications for household happiness, while from a legal aspect they have implications for the validity of marriage, the status of children and inheritance issues..]]>
