Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Articles
167 Documents
<![CDATA[PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH YANG DILAKSANAKAN DI KANTOR DESA ]]>
<![CDATA[Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan]]>;
<![CDATA[Wiryanthi, Ni Putu Ega Maha]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4135
<![CDATA[Pentingnya tanah sebagai suatu yang vital dan penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Tanah juga digunakan untu memenuhi kebutuhan hidup banyak orang, tetapi tidak semua orang memiliki tanah adapun juga yang tidak memiliki tanah namun ingin mencari penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan mengelola tanah. Sewa menyewa tanah merupakan salah satu solusi untuk mengelola tanah yang bukan miliknya. Sewa menyewa tanah lazimnya dibuat dengan bentuk perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sewa tanah merupakan perjanjian yang dibuat dan disepakati para pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain menikmati suatu barang dengan jangka waktu tertentu. di pedesaan masih banyak yang membuat perjanjian sewa menyewa tanah di kantor desa. Permasalahan yang dibahas yaitu tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dikantor desa serta isi perjanjian sewa menyewa tanah tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Penulisan ini menggunankan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis, dan pendekata konsep, serta pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu Perjanjian sewa tanah yang dibuat di kantor desa merupakan perjanjian dibawah tangan dan sah bagi para pihak. Perjanjian sewa tanah tersebut dibuat dikantor desa agar pihak pemerintah desa menyaksikan adanya kesepakatan para pihak tersebut. Terkait isi perjanjian berdasarkan syarat sahnya perjanjian dan tentunya kesepakatan para pihak yaitu terkait tanah sebagai objek perjanjian, jangka waktu. Harga sewa, dan penggunaan tanah.Kata Kunci: Tanah, Sewa Menyewa, Kantor desa]]>
<![CDATA[BEREDARNYA MINUMAN BERPEMANIS MEMILIKI POTENSI ATAS PEMUNGUTAN CUKAI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[KA, Ryamizard Haritzidane]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4101
<![CDATA[Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan secara resmi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. pungutan negara yang terdiri dari pajak, retribusi, bea dan cukai tersebut dimiliki negara untuk membiayai tugas-tugas negara. Dalam pungutan negara berupa pajak ini diatur mengenai barang-barang yang dikenai pungutan tambahan dari negara, barang yang memiliki sifat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dengan adanya cukai ini yang bertujuan baik untuk pungutan negara, maupun untuk mengawasi peredarannya di masyarakat, terutama pada konsumsi masyarakat terhadap barang tersebut. Barang yang kena cukai ini menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai diatur bahwa memiliki suatu karakteristik tertentu seperti apabila pada pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat serta dalam pengenaan pungutan terhadap barang tersebut perlu dibebankan agar negara dapat mengawasi dan mengendalikan konsumsinya di masyarakat. Adapun barang-barang yang diwacanakan untuk dikenai cukai yang salah satunya yakni berupa minuman berpemanis, karena hal ini juga telah memenuhi karakteristik yang telah diuraikan pada Undang-Undang Cukai sebelumnya terutama pada konsumsi yang dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, sehingga dalam konsumsi minuman berpemanis di masyarakat perlu dikendalikan serta peredarannya perlu diawasi oleh negara dengan pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, metode pendekatan yang pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta sumber datanya sekunder yang dilakukan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengenaan cukai terhadap barang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mengetahui apabila minuman berpemanis dikenakan pungutan berupa cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PERBANKAN TERKAIT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG TERLAMBAT DIDAFTARKAN ]]>
<![CDATA[Prakoso, M Rivaldi]]>;
<![CDATA[Hamid, Kms Abdullah]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i2.3596
<![CDATA[Perbankan dalam menyalurkan kredit memerlukan sebuah jaminan agar dapat memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan. Jaminan yang dimaksud yaitu hak tanggungan yang dibebankan atas suatu hak atas tanah untuk jaminan suatu pelunasan utang tertentu. Dalam proses pembebanan hak tanggungan tersebut harus memperhatikan kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam perjanjian kredit, bank selaku kreditur berhak memperoleh jaminan atas piutangnya untuk melindungi hak-hak kreditur dengan cara melakukan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan kepada kantor pertanahan dan dari pendaftaran tersebut akan lahir sertifikat hak tanggungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum perbankan jika akta pemberian hak tanggungan terlambat didaftarkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian kepustakaan. Adapun yang melatarbelakangi penulisan ini adalah karena dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan dalam melakukan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan, hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tentang Hak Tanggungan bahwa sudah di jelaskan terkait berapa lama waktu yaitu paling lambat 7 hari setelah dilakukan penandatanganan akta pemberian hak tanggungan tersebut harus didaftarkan di kantor pertanahan. Bank selaku debitur berhak memperoleh jaminan atas piutangnya untuk melindungi hak-hak kreditur dengan setelah dilakukan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan tersebut. Atas adanya keterlambatan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan tersebut perbankan memerlukan adanya perlindungan hukum agar mendapatkan kepastian atas piutangnya kepada debitur.]]>
<![CDATA[TINDAKAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT ]]>
<![CDATA[Rusyan, Fazhar Eprye]]>;
<![CDATA[Yahanan, Annalisa]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i2.3646
<![CDATA[Majelis Pengawas Notaris Daerah sebagai badan bentukan Menteri Hukum dan HAM, tidak hanya berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan jabatan Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini mengkaji tindakan Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran rangkap jabatan sebagai advokat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas. Hasil pembahasan memaparkan bahwa akibat hukum Notaris yang merangkap jabatan sebagai advokat, maka profesi Notarisnya tidak semata-mata berlaku sebagaimana ketentuan perundangan dan kode etik profesi. Majelis Pengawas Notaris berperan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kesalahan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya, Kesimpulan yang dihasilkan dalam Penelitian ini ditemukan bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Notaris dalam tingkatan pemeriksaannya ada perbedaan putusan antara MPD, MPW, dan MPP dikarenakan pertimbangan yang dimiliki masing-masing majelis. Namun, hasil putusan tetap sepakat untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait rangkap jabatan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE GUNA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syahfitri, Triyana]]>;
<![CDATA[Fauzi, Wetria]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i2.3922
<![CDATA[Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu penopang perekonomian, karena sebahagian besar penduduk Indonesia mata pencaharian berasal dari usaha mikro kecil menengah, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pada segmen ini dengan cara membentuk Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau dikenal dengan UUPK, fungsinya adalah mengatur hak dan kewajiban baik bagi konsumen, juga bagi pelaku usaha. Namun secara umum UUPK lebih berfokus untuk memberikan perlindungan kepada pihak konsumen. Hal tersebut disebabkan posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, dimana konsumen sebagai pihak yang sering dirugikan. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Diketahui selama ini pihak konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Namun seiring perkembangan bisnis dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, maka banyak pelaku usaha yang bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan konsumen atas barang dan jasa. Faktanya saat ini, transaksi jual beli secara online merupakan pilihan yang sukses membuat konsumen merasa lebih efisien waktu. Dalam bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh ketiadaan itikad baik oleh konsumennya. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah dibidang kuliner, dalam penjualan makanan dan minuman menyediakan pelayanan pemesanan secara online dan dapat diantar ke alamat dengan sistem pembayaran cash on delivery. Kondisi ini memberi peluang tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh pihak konsumen. Walaupun dari kedua belah pihak sama-sama belum menuaikan prestasinya namun dari pihak pelaku usaha telah memproses pembuatan makanan dan minuman tersebut, sehingga ada modal yang terpakai oleh pelaku usaha, demikian juga dalam pengantaran, adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha, namun terjadinya alamat palsu dan pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen, secara tidak langsung telah merugikan pelaku usaha. Sehingga ke depan dibutuhkan adanya pengaturan hukum yang seimbang, antara konsumen dan pelaku usaha, terutama terhadap pelaku usaha kecil.]]>
<![CDATA[KETIDAKPASTIAN HUKUM PADA REGULASI BLOCKCHAIN TERHADAP BISNIS DAN KEAMANAN TRANSAKSI ]]>
<![CDATA[Dawwas, Rizal]]>;
<![CDATA[Fernando, Dadang]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4081
<![CDATA[Saat ini teknologi berkembang dengan begitu pesat. Salah satu bukti nyata dalam perkembagan teknologi ialah perkembangan teknologi keuangan digital, salah satunya blockhian. Blockchain dapat dikatakan sebagai open source system karena kebanyakan implementasi blockchain menggunakan perangkat lunak sumber terbuka. Teknologi berbasis blockchain memberikan transparansi kepada semua orang di jaringan, dengan transaksi yang terlihat oleh semua komputer yang terhubung. Blockchain menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga alam transaksi dengan menggunakan teknologi desentralisasi dan kecerdasan kolektif jaringan. Regulasi dibutuhkan untuk memberikan perlindungan konsumen dalam pemanfaatan teknologi blockchain yang semakin populer di Indonesia. Blockchain sendiri menawarkan teknologi baru dalam penyimpanan data digital. Ketidakpastian dalam regulasi blockchain dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk ketidakpastian hukum, manajerial, dan teknis. Sehingga dari ketidakpastian hukum ini berdampak pada bisnis dan keamanan transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketidakpastian hukum pada regulasi blockchain terhadap keamanan bisnis dan kemanan transaksi. Untuk mencpai tujuan penelitian tersebut dilkukan penelitian dengan metode normatif penelitian hukum yang dilaukan dengan cara memeliti pustaka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin – doktrin huku guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum pada terjadi karena blockchain merupakan produk baru dan masih perlu dikaji ulang serta pemerintah beserta pihak terkait diharapakn dapat memformulasi peraturan yang memayungi mekanisme blockchain agar tidak terjadi kesimpangsiuran kedepannya.Currenly technology is developing so rapidly. One clear proof of techonological development is the development digital of financial technology, one of which is blokchain. Blockchain can be said to be an open source system because most blockchain implementations use open source software. Blokchain -based technology provides transoarancy to everyone on the network, with transactions visible to all conected computers. Blockchain eliminates the need for third-party transactions by using decentralized technology and the colective itelligence of the network. Regulations are needed to provide consumer protection in the use of blokchain technology which is increasingly popular in Indonesia. Blockchain it self offers new technology in digital data storage. Uncertainly in blockchain regulation can appear in various forms, including legal managerial, and technical uncertainly. So this legal uncertainly has an impact on bussines and transaction security. The aim of this research is to analyze legal uncernainly in blokchain regulations regarding bussines security and transaction security. To achive tge research objectives, research was carried out using normative legal research methods which were carried out by researching the literature to find legal rules, principles and legal doctrines in order to answer the legal problems faced. The resecarch results show thatlegal uncertainly occurs because blokchin is a new product and still to be able to formulate regulations that cover the blokchain mechanism so that there is no confusion in the future ]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB PEMBERI KUASA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA KUASA ]]>
<![CDATA[Firdaus, Firdaus]]>;
<![CDATA[Effendi, Erdianto]]>;
<![CDATA[Hendra, Rahmad]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v13i2.4015
<![CDATA[Realitas manusia sebagai mahluk sosial, menjadikan individu yang satu memberikan kepada individu lainnya suatu kewenangan berbuat untuk dan atas namanya. Dalam hukum perdata pemberian kewenangan sesuatu perbuatan oleh seseorang untuk dirinya kepada seorang lainnya sebut pemberian kuasa. Pelimpahan kewenangan bertindak atau pemberian kuasa dalam hukum perdata bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa, dengan catatan bahwa kuasa tersebut harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian kuasa, pemberi kuasa tidak dapat dibebani tanggung jawab hukum atas tindakan penerima kuasa yang melampaui isi perjanjian. Meski demikian, secara akademik masih terdapat perdebatan mengenai apakah pemberian kuasa dapat mengakibatkan pemberi kuasa turut dianggap bertanggung jawab secara pidana. Beberapa ahli berpendapat bahwa tanggung jawab pemberi kuasa hanya dapat timbul jika tindakan penerima kuasa sesuai dengan isi perjanjian atau terdapat unsur kelalaian dari pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian kuasa tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberi kuasa untuk ikut bertanggung jawab secara pidana apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewenangan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh batalnya perjanjian kuasa secara hukum apabila tidak memenuhi syarat causa halal, yaitu suatu sebab yang sah menurut hukum. Dengan demikian, batasan kewenangan dalam perjanjian kuasa menjadi elemen penting untuk melindungi pemberi kuasa dari tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA TANAH FASILITAS UMUM ]]>
<![CDATA[Christina Putri ayu]]>;
<![CDATA[Saut Parulian Panjaitan]]>;
<![CDATA[Akhmad Habriand]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.4979
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa hak di atas tanah fasilitas umum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 20/Pdt.G/2013/PN.SBG. dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari amar putusan hakim. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa sertipikat hak milik nomor 65 tahun 1987 milik penggugat mendapatkan pengurangan luas tanah yang semula 280 m² menjadi 266 m² Pihak tergugat II yang melakukan pengurangan luas tanah milik penggugat beralasan bahwa sesuai aturan yang berlaku tidak diperbolehkan memiliki tanah dan ataupun mendirikan bangunan di dekat bibir sungai/tanggul sungai. Kemudian tanpa persetujuan dari penggugat pihak tergugat I telah mendirikan bangunan dan memagari di atas tanah yang seharusnya milik penggugat. Pertimbangan hakim dalam perkara ini bahwa tergugat I dan tergugat II dalam jawabannya telah menyangkal gugatan dari penggugat seperti gugatan kabur dengan alasan penggugat tidak menyebutkan secara rinci ukuran tanah yang di sengketakan, namun menurut majelis hakim dalam gugatannya penggugat sudah menjelaskan secara rinci ukuran tanah yang dimaksud. Hakim mengabulkan sebahagian dari gugatan penggugat dan menghukum tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara serta menyerahkan tanah terperkara.]]>
<![CDATA[URGENSI PEMISAHAN HARTA PRIBADI DENGAN JABATAN NOTARIS DALAM HAL KEPAILITAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Afwija, Zahwa Maulidina]]>;
<![CDATA[Oktafia, Yeni]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5037
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mengenai adanya disharmonisasi terkait kepailitan notaris dan dampaknya terhadap jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Permasalahan mendasar muncul ketika status kepailitan pribadi notaris secara otomatis mengakibatkan pemberhentian tidak hormat dari jabatannya, tanpa mempertimbangkan pemisahan antara kapasitas pribadi sebagai subjek hukum dengan fungsi publiknya sebagai pejabat umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan subjek hukum pailit dengan profesi notaris serta mengidentifikasi urgensi pemisahan harta pribadi dengan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, mengkaji doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni normatif antara UU Kepailitan yang tidak mengatur konsekuensi terhadap jabatan publik dengan UUJN yang memberlakukan sanksi administratif berdasarkan status hukum privat. Sistem pemberhentian otomatis ini tidak sejalan dengan praktik terbaik di negara-negara seperti Belanda dan Jerman yang menerapkan mekanisme pengawasan khusus dan pemisahan dana secara tegas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi melalui penerapan sistem pemisahan harta yang komprehensif, kategorisasi berdasarkan penyebab kepailitan, dan alternatif pemberhentian sementara dengan kemungkinan rehabilitasi untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dengan hak konstitusional notaris.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERKEMBANGAN PARADIGMA CYBER NOTARY: SINTESIS ATAS PROBLEMATIKA PENGATURAN CYBER NOTARY DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ratna Dewi, Ni Putu Kompiang]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ayu Intan Puspadewi]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5115
<![CDATA[This article aims to understand and analyze the development of the cyber notary paradigm in order to achieve a synthesis of the dialectical problems of cyber notary regulation in Indonesia. This scientific article is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. This research shows that the bias in understanding cyber notaries paradigm in Indonesia which emphasizes modernization of the implementation of notary authority has resulted in the regulation regarding cyber notaries to this day still standing in place. So, it is necessary to separate the concept of the cyber notary as a way to provide legal certainty and protection in electronic transactions by modernizing the implementation of notary authority by utilizing technology. The modernization of the implementation of the notary's authority should be studied carefully so as not to deny the basic principles of the implementation of the notary's authority. While the implementation of the cyber notary as providing legal certainty and protection in electronic transactions should focus on reviewing and regulating the types of electronic transactions, the relevance of the notary's office area, notary legal instruments/products, the strength of evidence and dispute settlement procedures as well as the special expertise that a notary must have to support the implementation of cyber notaries.]]>
