cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arie Wuisang
Contact Email
palar@unpak.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
palar@unpak.ac.id
Editorial Address
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
PALAR (Pakuan Law review)
Published by Universitas Pakuan
ISSN : 27160440     EISSN : 26141485     DOI : https://doi.org/10.33751/palar
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Pakuan Law Review (PALAR) memuat naskah tentang isu-isu di berbagai bidang hukum yang aktual. PALAR adalah media dwi-tahunan, terbit sebanyak dua nomor dalam setahun (Januari-Juni, dan Juli-Desember) oleh Fakultas Hukum Universitas Pakuan.
Arjuna Subject : -
Articles 354 Documents
 28   29   30   31   32 
Settlement Of Land Acquisition Disputes For Komodo Super Priority Tourism Development Maudya, Fatma Namira; Kurniati, Nia; Zamil, Yusuf Saepul
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11410

Abstract

ABSTRAK Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hak atas tanah memiliki fungsi sosial dan dapat dicabut untuk kepentingan umum. Pembangunan pariwisata Super Prioritas Komodo menimbulkan konflik dan sengketa, serta merugikan masyarakat asli pulau Komodo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum hukum normatif, dilakukan dengan cara kepustakaan atau disebut juga “Legal Research”. Metode pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, yang di analitis untuk mendapatkan jawaban permasalahan hukum yang dibahas. Sebelum tahun 1980, mayoritas warga Kampung Komodo adalah petani dan nelayan. Namun, seiring hadirnya Balai Taman Nasional Komodo sesudah penetapan Pulau Komodo dan sekitarnya menjadi taman nasional, kehidupan warga setempat berubah. Proses pengadaan tanah dilakukan tanpa melibatkan masyarakat terdampak, sehingga memunculkan berbagai kasus perampasan tanah. Proses penyelesaian sengketa ini memerlukan waktu yang panjang dan membutuhkan proses yang rumit. Proses mediasi dapat dilakukan untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan untuk semua pihak. Hal ini merupakan salah satu langkah penyelesaian yang paling tepat dalam kasus ini. Kata Kunci: Tanah, Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa. ABSTRACT Land has an important role in human life because it cannot be separated from human life. Land rights have a social function and can be revoked for the public interest. The development of Komodo Super Priority tourism has led to conflicts and disputes, as well as harming the indigenous people of Komodo Island. This research is a normative legal research, conducted by means of literature or also called “Legal Research”. The method of approach is a statutory approach, conceptual approach, which is analyzed to get answers to the legal problems discussed. Before 1980, the majority of Komodo villagers were farmers and fishermen. However, with the presence of the Komodo National Park Center after the establishment of Komodo Island and its surroundings into a national park, the lives of local residents changed. The land acquisition process was conducted without involving the affected communities, resulting in various cases of land grabbing. The process of resolving these disputes takes a long time and requires a complicated process. A mediation process can be used to find a solution that is favorable to all parties. This is one of the most appropriate resolution steps in this case. Keywords: Land, Land Acquisition, Dispute Resolution.
The Legal Position Of The Wife's Inherited Property In The Marital Joint Property Due To The Bankruptcy Of The Husband Febrianty, Yenny; Tranggono, Emiral Rangga; Fitria, Mayzara Sari; Ariyanto, Ariyanto; Fitri, Hidayati; Yunita, Masna
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11615

Abstract

Abstrak Perkawinan dalam bentuk rumah tangga, adakalanya tidak memiliki cukup uang untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Sehingga untuk mencukupi kekurangan yang tersebut, suami / isteri dapat melakukan pinjaman kepada pihak lain. Pinjaman tersebut dapat dilakukan oleh suami/istri tersebut dengan bantuan sumber-sumber pendanaan baik dari perorangan maupun dari lembaga-lembaga pembiayaan, sehingga kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Hal ini disebut dengan istilah utang. Untuk mencegah pertentangan atau perselisihan antara para kreditor tersebut tersebut, biasanya debitor atau kreditor lebih memilih menyelesaikan permasalah tersebut melalui lembaga kepailitan. Dengan kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya nanti akan dibagi kepada kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan pertugas yang berwenang untuk itu. Maka untuk itu dalam penulisan hukum ini fokus analisis adalah tentang kedudukan hukum harta bawaan isteri dalam harta bersama perkawinan akibat dipailitannya suami. Pendekatan penulisan menggunakan metode yuridis normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder, dan hasil dari penelitian ini adalah kedudukan harta bawaan Isteri, jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang Suami, maka pada dasarnya harta bawaan isteri masih berada di bawah penguasaan si isteri dan masih menjadi hak sepenuhnya oleh isteri. Kata Kunci: Harta Bawaan, Harta Bersama, Perkawinan, Kepailitan. Abstract Marriage, in the form of a household, sometimes does not have enough money to finance its needs or activities. So, to cover the shortage, the husband/wife can borrow from another party. The loan can be made by the husband/wife with the help of funding sources, either from individuals or from financial institutions, so that the lack of funds can be obtained. This is called debt. To prevent conflicts or disputes between creditors, debtors or creditors prefer to resolve these problems through bankruptcy institutions. With bankruptcy, a general seizure will be carried out on all the debtor's assets which will then be distributed to the creditors in a balanced and fair manner under the supervision of authorized officers. Therefore, in writing this law, the focus of the analysis is on the legal position of the wife's assets in the joint marital assets due to the bankruptcy of the husband. The writing method uses a normative legal method whose sources come from secondary data, and the results of this study are the position of the wife's assets, if the joint assets are not sufficient to pay the husband's debt, then basically the wife's assets are still under the control of the wife and are still fully the wife's rights. Keywords: Property, Joint Property, Marriage, Bankruptcy.
Implementation Of Law No. 32 Of 2009 Concerning Environmental Protection And Management On The Rampant Illegal Gold Mining Activities In Mandailing Natal Regency Pulungan, Ishar
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11669

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini ialah untuk memaparkan dan menjelaskan secara rinci mengenai implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas maraknya aktfitas tambang emas illegal di kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut: pencegahan serta pengelolaan dalam area lingkungan hidup ialah “Upaya yang terorganisir dan terkoordinasi dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum, banyaknya kegiatan tambang emas illegal yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal seolah ada pembiaran dari pemerintah setempat dan aparat penegak hukum sehingga kegiatan ini bisa berlanjut terus menerus yang mengakibatkan rusaknya ekositem alam. Dalam kajian ini penulis akan menyajikan tulisan deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan tatacara meneliti data sekunder/bahan pustaka sebagai bahan utama buat diteliti dengan melaksanakan penelusuran peraturan-peraturan dan putusan pengadilan yang berkaitan pada topik yang di teliti, diproleh kesimpulan bahwa kegiatan tambang emas illegal menggunakan alat berat sangat banyak terjadi, banyaknya kegiatan tambang emas illegal yang beroperasi seolah ada pembiaran dari pemerintah setempat dan aparat penegak hukum sehingga kegiatan ini bisa berlanjut terus menerus yang mengakibatkan rusaknya ekositem alam. dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih parah sudah seharusnya aparat penegak hukum menindak para pelaku tambang illegal dan pemerintah daerah harusnya memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tambang illegal tersebut. Kata-kata Kunci: Perlindungan, Lingkungan Hidup; Tambang Ilegal. Abstrac The purpose of this study is to describe and explain in detail the implementation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management of the rampant illegal gold mining activities in Mandailing Natal district as follows: prevention and management in the environmental area is "Organized and coordinated efforts carried out to protect the environment and prevent the occurrence and/or damage to the environment, which includes planning, utilization, management, management, supervision, and law enforcement, the number of illegal gold mining activities operating in Mandailing Natal Regency seems to be omission from the local government and law enforcement officials so that this activity can continue continuously which results in damage to the natural ecosystem. In this study the author will present descriptive writing with a normative juridical approach by examining secondary data/literature as the main material to be researched by conducting a search for regulations and court decisions related to the topic under study, it is concluded that illegal gold mining activities using heavy equipment are very common, the number of illegal gold mining activities that operate as if there is an omission from the local government and law enforcement officials so that this activity can continue continuously which results in damage to the natural ecosystem In anticipation of more severe environmental damage, law enforcement officials should take action against illegal mining perpetrators and local governments should provide education to people who are involved in illegal mining activities. Keywords: Protection; Environment; Illegal Mining.
The Validity Of Interfaith Marriage Carried Out According To Catholic Religious Procedures Based On The Marriage Law Wijaya, Mustika Mega; Lathif, Nazaruddin; DP, Sapto Handoyo
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11616

Abstract

Abstrak Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada umumnya, perkawinan dilaksanakan diantara calon suami-istri yang seagama, namun dalam realitanya terdapat perkawinan beda agama yang tidak sedikit menimbulkan permasalahan tersendiri tentang keabsahannya.d Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan mempelajari data sekunder (kepustakaan). Keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan dengan ajaran tata cara ajaran agama Katolik berdasarkan hukum positif di Indonesia dapat dinyatakan sah melalui penetapan pengadilan sebelum berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Akibat hukum pernikahan beda agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan hukum positif di Indonesia terlebih setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan maka perkawinan tersebut tidak dapat disahkan oleh pengadilan, dan selanjutnya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan perkawinan beda agama, meski secara hukum agama Katolik telah dinyatakan sah melalui terpenuhinya dispensasi sebagaimana dipersyaratkan. Kata Kunci: Beda Agama, Perkawinan, Keabsahan Abstract Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the belief in the Almighty God. In general, marriages are carried out between prospective husband and wife who share the same religion, but in reality there are inter-religious marriages which give rise to quite a few problems regarding their validity. The type of research used is normative research, namely research by reviewing and studying secondary data (library). The validity of interfaith marriages carried out in accordance with the teachings of Catholic religious teachings based on positive law in Indonesia can be declared valid through a court decision before the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 comes into force concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases on Applications for the Registration of Interfaith Marriages Religions of Different Religions and Beliefs. As a result of the law of interfaith marriages based on the Marriage Law and positive law in Indonesia, especially after the enactment of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Marriages Between Religious People of Different Religions and Beliefs, marriages This cannot be ratified by a court, and furthermore, the Population and Civil Registration Service cannot register interfaith marriages, even though legally the Catholic religion has been declared valid through the fulfillment of dispensations. as required. Keywords: Different Religions, Marriage, Legitimacy.
Implementation Of Ratification Of International Treaties In Indonesia In The Perspective Of International Law Sukmana, Sobar; Susilawati, Tuti; Chairijah, Chairijah; Heriyanto, Bambang
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11629

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa realisasi hubungan antar negara dalam bentuk perjanjian internasional merupakan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Setiap negara memiliki peraturan dan prosedur yang berbeda dalam proses ratifikasi perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang dibuat Indonesia pada hakikatnya bersifat lintas sektor dan menjamah beberapa disiplin ilmu hukum seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi dan hukum perdata. Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan konstitusional pembuatan perjanjian internasional. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional dimulai dengan tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatangan. Perjanjian internasional menentukan bahwa, “pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval). Persoalan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia merupakan wilayah persentuhan antara hukum tata negara dengan hukum internasional. Ratifikasi merupakan salah satu cara pengesahan perjanjian internasional. Dalam hal ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian internasional di Indonesia menurut Undang-undang No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dapat dilakukan melalui Undang-undang (UU) atau dengan Keputusan Presiden (Kepres). Kata Kunci : Perjanjian Internasional, Ratifikasi, Undang-undang, Keputusan Presiden ABSTRACT The purpose of this study is to explain that the realization of relations between countries in the form of international treaties is a law that must be respected and obeyed by the parties concerned. Each country has different regulations and procedures in the process of ratifying international treaties. International agreements made by Indonesia are essentially cross-sectoral and touch several legal disciplines such as constitutional law, state administrative law, economic law and even civil law. Article 11 of the 1945 Constitution (UUD 1945) is the constitutional basis for making international agreements. The stages of making an international agreement begin with the exploratory stage, negotiations, formulation of the text, acceptance and signing. International treaties determine that, “ratification is a legal act to bind oneself to an international treaty in the form of ratification, accession, acceptance and approval”. The issue of ratification of international treaties in Indonesia is an area of contact between constitutional law and international law. Ratification is one way of ratifying international agreements. In terms of ratification or ratification of an international agreement in Indonesia according to Law No.24 of 2000 concerning international agreements can be done through a Law (UU) or by Presidential Decree (Kepres). Keywords: International Agreement, Ratification, Law, Presidential Decree.
The Solution To Marriage Without A Marriage Certificate Based On Marriage Law And Islamic Law Is Associated With The Principle Of Legal Certainty Putri, Rainaisty Puspa Kencana; Supriyatni, Renny; Nugroho, Bambang Daru
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i1.11083

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia, yang menyebabkan tidak adanya akta nikah dan dianggap sebagai perkawinan bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan solusi mengatasi perkawinan tanpa akta nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam terkait Asas Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi untuk mengatasi pernikahan tanpa akta nikah adalah dengan melakukan itsbat nikah yang memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan tersebut. Namun, jika melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam, perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan itsbat nikah dan harus dilakukan pembatalan perkawinan. Pentingnya pencatatan nikah adalah memberikan legalitas identitas hukum kepada pasangan yang sah dan diakui oleh negara, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak administratif seperti kepastian hukum anak, pembuatan akta kelahiran, dan akibat hukum lainnya yang timbul dari perkawinan tersebut. Kata-Kata Kunci : Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam. Abstract This research discusses the problem of marriages that are not registered in Indonesia, which results in the absence of a marriage certificate and it is considered an illegal marriage. The aim of this research is to describe a solution to overcome marriages without a marriage certificate based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law related to the Principle of Legal Certainty. The research method used is a normative juridical approach, with descriptive-analytical specifications through literature and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. The research results show that the solution to overcome marriages without a marriage certificate is to carry out a marriage itsbat which provides legal certainty for the marriage. However, if it violates the provisions of the Marriage Law and Islamic law, the marriage cannot be itsbat nikah and the marriage must be annulled. The importance of marriage registration is to provide legal identity to couples that is legal and recognized by the state, so that they can obtain administrative rights such as legal certainty of children, production of birth certificates, and other legal consequences arising from the marriage. Keywords: Marriage, Marriage Law, Islamic Law.
IMPLEMENTASI E-COURT SEBAGAI UPAYA MODERNISASI ADMINISTRASI PERADILAN DI INDONESIA Simanungkalit, Irfandy H; Debora, Debora
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11414

Abstract

Abstrak Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa digitalisasi dan otomasi menjadi tanda Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Berkat teknologi modern yang dibawa oleh revolusi ini, semua bidang industri dapat bekerja sama. Perubahan ini diprakarsai oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari upayanya melakukan reformasi dan menciptakan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan e-court. Permasalahan yang menjadi batasan pembahasan dari penulisan ini antara lain Bagaimana penyelenggaraan E-Court sebagai upaya modernisasi administrasi peradilan? Bagaimana peluang dan tantangan dalam penerapan sistem E-Court ? Metode untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini adalah dengan metode pendekatan normatif. Melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung memperkenalkan layanan peradilan elektronik. Pelayanan elektronik meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan para pihak secara elektronik. Setahun kemudian, Mahkamah Agung memperkenalkan sistem peradilan elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019, dan dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022, Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan peradilan elektronik. E-courts merupakan sebuah langkah besar menuju modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Namun, pemerintah dan lembaga penegak hukum masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan profesional hukum terhadap penggunaan e-court. Kata kunci: E-Court, Revolusi industri 4.0 , Administrasi Peradilan. Abstract The aim of this research is to explain that digitalization and automation are signs of the Industrial Revolution 4.0 in Indonesia. Thanks to the modern technology brought by this revolution, all areas of industry can work together. This change was initiated by the Supreme Court as part of its efforts to reform and create a new era of modern justice based on information technology known as e-court. The problems that limit the discussion of this writing include: How is the E-Court implemented as an effort to modernize justice administration? What are the opportunities and challenges in implementing the E-Court system? The method for obtaining data in writing this article is a normative approach. Through Perma Number 3 of 2018, the Supreme Court introduced electronic justice services. Electronic services include registration, payment and summoning of parties electronically. A year later, the Supreme Court introduced an electronic justice system regulated in Perma Number 1 of 2019, and with Perma Number 7 of 2022, the Supreme Court again strengthened electronic justice services. E-courts is a big step towards modernizing the justice system in Indonesia. However, the government and law enforcement agencies still face many challenges in increasing public and legal professionals' understanding of the use of e-courts. Keywords: E-Court, Industrial Revolution 4.0, Judicial Administration.
KEPASTIAN HUKUM SERTA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS JANJI YANG TERCANTUM DALAM COVERNOTE TERHADAP PIHAK-PIHAK DALAM TRANSAKSI KREDIT PERBANKAN Meliantha, Vania; Deni, Fitra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11099

Abstract

Abstract Notary services are trusted by banks in carrying out credit commitments. After signing the credit agreement, the next step is for the bank to ask the Notary to make a covernote. Covernote is a statement made by a Notary stating that the deeds are still in process and the ability to assist the parties in the process of registering land rights until the certificate is issued within the time period determined by the Notary. In fact, it is not certain that the Notary will complete the documents he creates on time. So, when publishing a covernote, the Notary is responsible for the quality of the covernote he or she makes. This relates to Notaries complying with UUJN and the Notary's code of ethics. The issues discussed are the responsibility of the Notary for the promises contained in the covernote to the parties in the banking credit transaction and the legal certainty of the covernote made by the Notary to the parties in the banking credit transaction. This type of research is normative juridical, using literature study, namely secondary data collection. The results of the research are that if the Notary is not careful in carrying out his duties, the Notary will harm himself and related parties such as debtors, creditors or BPN. Responsibility of a Notary If the covernote is not in accordance with the existing facts, he/she can be held accountable, namely criminal, civil and ethical/administrative code. A covernote is simply a statement issued by a Notary as a reference for creditors where the contents of the covernote explain the processing of deeds or guarantees which are still in process and will be completed within the time period determined by the Notary, so that the covernote has no legal certainty. In the UUJN there is not a single article that regulates the authority of a Notary in issuing covernotes, so the covernote is not an authentic deed or a private deed. Keywords : Covernote, Notary Liability, Credit Disbursement. Abstrak Jasa Notaris dipercaya oleh bank dalam melakukan pengikatan kredit. Setelah ditandatangani perjanjian kredit, langkah selanjutnya pihak bank meminta Notaris untuk membuat covernote. Covernote adalah surat keterangan yang dibuat oleh Notaris menyatakan kepengurusan akta-akta masih dalam proses dan kesanggupan membantu para pihak untuk proses pendaftaran hak atas tanah sampai keluarnya sertifikat sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh Notaris. Padahal, belum tentu Notaris akan menyelesaikan dokumen-dokumen yang dibuatnya tepat waktu. Sehingga, Notaris dalam menerbitkan covernote memiliki tanggungjawab atas kesanggupan covernote yang dibuatnya. Hal ini berkaitan dengan Notaris patut kepada UUJN dan kode etik Notaris. Permasalahan yang dibahas adalah pertanggungjawaban Notaris atas janji-janji yang tercantum dalam covernote terhadap para pihak dalam transaksi kredit perbankan dan kepastian hukum covernote yang dibuat oleh Notaris terhadap pihak dalam transaksi kredit perbankan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian bila Notaris tidak berhati-hati melakukan tugasnya, Notaris akan merugikan dirinya sendiri dan pihak-pihak yang berkaitan seperti debitur, kreditur, ataupun BPN. Pertanggungjawaban Notaris jika membuat covernote tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya yaitu secara pidana, perdata dan kode etik/ administratif. Covernote hanyalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pegangan kreditur dimana isi covernote menjelaskan pengurusan akta-akta ataupun jaminan yang masih dalam proses dan akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Notaris, sehingga covernote tidak memiliki kepastian hukum. Dalam UUJN tidak ada satupun pasal yang mengatur mengenai kewenangan Notaris dalam menerbitkan covernote, sehingga covernote bukanlah merupakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Kata Kunci : Covernote, Pertanggungjawaban Notaris, Pencairan Kredit.
JUDI SABUNG AYAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI BANYUMAS Pamuji, Ryan Satria; Saepudin, yusuf
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.11104

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan praktik judi sabung ayam tetap bertahan di Banyumas meskipun bertentangan dengan hukum positif, serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Banyumas dari perspektif sosiologi hukum. Latar belakang masalah ini muncul dari kenyataan bahwa sabung ayam, yang merupakan tradisi turun-temurun, kerap dijadikan hiburan dan sumber penghasilan oleh masyarakat setempat, tetapi pada saat yang sama melanggar nilai hukum dan agama. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan strategi efektif untuk menanggulangi praktik perjudian ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi di lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam dan wawancara dengan berbagai informan terkait. Validitas data dijamin dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi sabung ayam di Banyumas tetap bertahan karena faktor sosial budaya yang turun temurun. Upaya penanggulangan dari masalah ini cukup bagus, namun di beberapa tempat sabung ayam dilakukan di lokasi yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menghapus praktik perjudian ini secara menyeluruh. Kata kunci: Judi sabung ayam, Sosiologi hukum ABSTRACT This research aims to analyze the factors that cause the practice of cockfighting gambling to persist in Banyumas despite being contrary to positive law, as well as to evaluate the countermeasures undertaken by the Banyumas Police from a legal sociology perspective. The background of this issue arises from the reality that cockfighting, which is a long-standing tradition, is often used as entertainment and a source of income by the local community, while at the same time violating legal and religious values. The urgency of this study lies in the importance of finding effective strategies to counteract this gambling practice. This research uses a legislative and conceptual approach, with a descriptive analytical specification. Data were collected through observations at locations suspected of being cockfighting gambling sites and interviews with various related informants. The validity of the data is ensured through source triangulation techniques. The results of the study indicate that cockfighting gambling in Banyumas persists due to long-standing socio-cultural factors. The efforts to address this issue are quite good; however, in some areas, cockfighting takes place in hard-to-reach locations, making it difficult for law enforcement to eradicate this gambling practice comprehensively. Keywords: Cockfighting Gambling, Sociology of Law
PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH YANG DIDUDUKI OLEH MASYARAKAT MELALUI MEDIASI DITINJAU DALAM PERSFEKTIF HUKUM PERTANAHAN INDONESIA Khaerunnisa, Hasna; Kurniati, Nia; Artaji, Artaji
PALAR (Pakuan Law review) Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v10i4.10871

Abstract

ABSTRAK             Tanah-tanah yang tidak didayagunakan seringkali dijumpai diduduki oleh masyarakat secara begitu saja dan dalam jangka waktu lama. Dalam kenyataanya, diatas lahan tersebut terdapat subjek pemegang hak nya yaitu Pemerintah,  masih banyak kasus-kasus dalam bidang pertanahan mengenai penguasaan aset Pemerintah oleh masyarakat dan telah menempati dalam kurun waktu cukup lama dan berpuluh-puluh tahun dan secara fisik sudah dikuasai oleh masyarakat sejak lama tanpa kejelasan status hak nya di atas lahan milik aset Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalis aset tanah Pemerintah Daerah yang dididuduki oleh masyarakat ditinjau dari persfektif Hukum Pertanahan dan penyelesaian sengketa atas tanah Pemerintah Daerah yang dididuduki oleh masyarakat ditinjau dari persfektif Hukum Pertanahan. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku  dikaitkan dengan teori hukum dan praktek mengenai hukum agraria nasional. Tahap penelitian dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, aset Pemerintah yang diduduki oleh masyarakat ditinjau dari persfektif Hukum Pertanahan bahwa masyarakat belum mempunyai status hak terhadap tanah aset pemerintah yang diduduki oleh Masyarakat. Maka dalam hal ini, masyarakat tidak dapat menguasai, menggunakan, memanfaatkan tanah di atas aset Pemerintah. Pembiaran terhadap aset oleh Pemerintah disebabkan kurangnya pengawasan dan pengelolaan serta anggaran dan sumber daya manusia yang dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk mengelola aset secara efektif. Kedua, Penyelesaian sengketa atas tanah aset Pemerintah yang didiuduki oleh masyarakat melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya dan para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. BPN sebagai mediator yang netral yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah melalui mediasi kewenangan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.  Kata Kunci: Sengketa Tanah, Aset Pemerintah dan Masyakat ABSTRACT  Regulations regarding unused land are often fulfilled by the community casually and over a long period of time. In fact, on this land the subject holder of the rights is the Government, there are still many cases in the land sector regarding control of Government assets by the community and have been occupied for quite a long period of time and for decades and have been physically controlled by the community for a long time. . without clarity regarding the status of their rights to land belonging to Government assets. This research aims to determine and analyze Regional Government land assets occupied by the community from a Land Law perspective and complete settlement of Regional Government land occupied by the community from a Land Law perspective. The author conducted research using normative research methods which are descriptive analytical in nature, namely collecting existing facts and analyzing applicable regulations related to legal theory and practice regarding national agrarian law. The research stage was carried out through library research and field research. The research results show that, firstly, government assets controlled by the community are viewed from a Land Law perspective, meaning that the community does not yet have rights to government land assets controlled by the community. So in this case, the community cannot control, use or exploit land on Government assets. The government's neglect of assets is caused by a lack of supervision and management as well as budget and human resources which can hamper the government's ability to manage assets effectively. Second, the settlement of government land assets occupied by the community through mediation has been very beneficial and the parties have reached an agreement that ends the dispute in a fair and mutually beneficial manner. BPN as a neutral mediator who does not have the authority to make decisions in resolving land rights through mediation, the authority is completely transferred to the parties based on the agreement.  Keywords: Land Disputes, Government and Community Assets

Page 30 of 36 | Total Record : 354

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026): Volume 11, Number 1 January-March 2026 Vol 11, No 4 (2025): Volume 11, Number 4 October-Desember 2025 Vol 11, No 3 (2025): Volume 11, Nomor 3 July-September 2025 Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025 Vol 11, No 1 (2025): Volume 11, Number 1 January-March 2025 Vol 10, No 4 (2024): Volume 10, Nomor 4 Oktober-Desember 2024 Vol 10, No 3 (2024): Volume 10, Nomor 3 July-September 2024 Vol 10, No 2 (2024): Volume 10, Nomor 2 April-Juni 2024 Vol 10, No 1 (2024): Volume 10, Nomor 1 Januari-Maret 2024 Vol 9, No 4 (2023): Volume 9, Nomor 4 Oktober-Desember 2023 Vol 9, No 3 (2023): Volume 9, Nomor 3 July-September 2023 Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023 Vol 9, No 1 (2023): Volume 9, Nomor 1 Januari-Maret 2023 Vol 8, No 4 (2022): Volume 8, Nomor 4 Oktober-Desember 2022 Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022 Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022 Vol 8, No 1 (2022): Volume 8, Nomor 1 Januari-Maret 2022 Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021 Vol 7, No 3 (2021): Volume 7, Nomor 3 Juli-September 2021 Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021 Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021 Vol 6, No 2 (2020): Volume 6, Nomor 2 Juli-Desember 2020 Vol 6, No 1 (2020): Volume 6, Nomor 1 Januari-juni 2020 Vol 5, No 2 (2019): Volume 5 Nomor 2, Juli-Desember 2019 Vol 5, No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Vol 4, No 2 (2018): Volume 4 Nomor 2 Juli - Desember 2018 Vol 4, No 1 (2018): Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2018 Vol 3, No 2 (2017): Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2017 Vol 3, No 1 (2017): Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017 Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Juli Desember 2016 Vol 2, No 1 (2016): Volume 2 Nomor 1 Januari - Juni 2016 Vol 1, No 2 (2015): Volume 1 Nomor 2 Juli Desember 2015 Vol 1, No 1 (2015): Volume 1 Nomor 1 Januari - Juni 2015 More Issue