cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 260 Documents
 22   23   24   25   26 
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA LODERESAN DAN PLOSOKANDANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Sya’bana, Indana Lazulfa; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8708

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan dan hambatan hukum dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di tingkat desa berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan PTSL di Desa Loderesan dan Plosokandang, Kabupaten Tulungagung berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi hambatan hukum yang muncul selama pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di kedua desa telah sesuai dengan regulasi dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan mencerminkan penerapan hukum yang efektid serta dapat menjamin kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. Hambatan yang ditemukan bersifat sosial dan administratif, seperti kurangnya pemahaman hukum sebagian masyarakat, kesalahpahaman sengenai biaya di Desa Loderesan, kepemilikan tanah oleh warga luar Desa Plosokandang, serta perbedaan tafsir terhadap mekanisme BPHTB antara pemerintah Desa Plosokandang dan BPN Tulungagung. Hambatan tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi dan mediasi, sehingga tidak menghambat pencapaian tujuan hukum program PTSL. Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan PTSL di kedua desa terbukti efektif, adaptif,
PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PENYIMPANGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG (Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Chaliati Dewi, Tutik Mahanani Umi; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8713

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pemerintah Daerah. Kesenjangan tersebut berpotensi melemahkan peran DPRD dalam mencegah penyimpangan terhadap pelaksanaan undang-undang dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Secara normatif, fungsi pengawasan DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta implikasi yuridisnya terhadap akuntabilitas pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan DPRD masih bersifat umum, mekanisme operasional belum jelas, pelaksanaannya cenderung formalistik, dan rekomendasinya tidak memiliki daya ikat hukum yang kuat.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN.Gpr) Wahyudi, Dicky; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8704

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN.Gpr terkait tindak pidana narkotika, serta menilai apakah putusan tersebut telah memenuhi asas legalitas sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan utama dalam perkara ini terletak pada penerapan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1), meskipun berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika dengan barang bukti dalam jumlah sangat kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2015. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum secara komprehensif dan menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai ketentuan khusus bagi penyalahguna narkotika. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas lex specialis derogat legi generali serta telah memenuhi asas legalitas karena pemidanaan didasarkan pada perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Dengan demikian, putusan a quo dinilai telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan hukum.
PELAKSANAAN PASAL 14 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI NILAI-NILAI PANCASILA Prayitno, Joko; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8709

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksaan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan konstitusional ini menimbulkan perdebatan ketika dikaitkan dengan kemungkinan pemberian amnesti dan abolisi kepada pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 terkait pemberian amnesti dan abolisi bagi pelaku tindak pidana korupsi ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian amnesti dan abolisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pemberian kebijakan tersebut dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus dilakukan secara sangat selektif, transparan, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/Pn Gpr) Alfiani, Shinta Rindi; Faharazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8714

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi (cybercrime), salah satunya adalah tindak pidana judi online. Judi online merupakan fenomena sosial yang semakin marak di Indonesia karena kemudahan akses melalui sistem elektronik, sehingga menimbulkan dampak negatif yang luas, baik secara moral, sosial, maupun ekonomi. Secara yuridis, praktik judi online telah dilarang dalam hukum positif Indonesia, khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat perbedaan penerapan dasar hukum serta variasi penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana judi online serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjamin kepastian hukum berdasarkan Putusan Nomor 204/Pid.B/2025/PN Gpr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli, serta bahan nonhukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku judi online dalam putusan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU ITE sebagai lex specialis, meskipun perbuatan pelaku juga memenuhi unsur Pasal 303 KUHP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berlandaskan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan tersebut mencerminkan upaya peradilan dalam menyesuaikan penerapan hukum pidana dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi, meskipun masih diperlukan konsistensi dan ketegasan pemidanaan guna memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI) Putra, Dimas Teo Andrian; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2017 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 16 Tahun 2011. Namun, dalam praktiknya di Kota Kediri, pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Analisis data dilakukan dengan mengintegrasikan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III. Sumber data berasal dari studi dokumen, regulasi, serta pengolahan data kuesioner dari pelaksana kebijakan di Pemerintah Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri No. 2 Tahun 2017 belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan perspektif George C. Edwards III, hambatan utama terletak pada variabel Sumber Daya, yaitu terbatasnya alokasi anggaran APBD dan minimnya jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi, serta variabel Komunikasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat masyarakat miskin. Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto, faktor Sarana dan Fasilitas serta Kebudayaan Hukum masyarakat yang rendah menjadi kendala utama. Masyarakat cenderung apatis karena kurangnya literasi hukum dan stigma biaya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran, simplifikasi prosedur administratif pada aturan turunan, serta penguatan sosialisasi secara masif guna menjamin persamaan di hadapan hukum bagi masyarakat miskin di Kota Kediri.
IMPLEMENTASI PASAL 119 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA KEDIRI Trismawati, Ninik Retno; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8710

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Pasal 119 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur kewajiban penyebarluasan produk hukum daerah oleh Pemerintah Kota Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penyebarluasan produk hukum daerah serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan penyebarluasan produk hukum daerah melalui media cetak, media elektronik, dan laman resmi pemerintah daerah. Namun, implementasi tersebut belum berjalan optimal karena masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya Aparatur Sipil Negara, kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah, serta rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat. Selain itu, penyebarluasan produk hukum daerah masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menggunakan pendekatan komunikasi hukum yang partisipatif dan efektif. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, penguatan peran ASN sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyebarluasan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 119 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan dukungan struktur birokrasi yang efektif dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN.KDR DENGAN NOMOR 10/PID.SUS/2025/PN.KDR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Lailiyah, Nurul Fitri; Fahrazi, Mahfudz
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8715

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai perbandingan dua putusan hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, yaitu Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/Pn.Kdr dan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/Pn.Kdr dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan dan kesamaan dalam amar putusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara tersebut memiliki karakteristik yang sama, tetapi terdapat perbedaan dalam pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis hakim yang menyebabkan perbedaan penjatuhan sanksi pidana (disparitas pidana). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsistensi penerapan hukum dalam perkara kekerasan seksual dan perlindungan terhadap anak.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG (Studi Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN.Tlg) Pratama, Hanif Lukman; Fathurrohman, Sholahuddin
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8706

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pada perkara tindak pidana narkotika Nomor 129/Pid.Sus/2025/PN.Tlg di Pengadilan Negeri Tulungagung, serta menilai penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam putusan tersebut. Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam proses persidangan tidak ditemukan barang bukti narkotika maupun alat bukti sah lainnya yang dapat mengaitkan terdakwa secara langsung dengan tindak pidana narkotika yang didakwakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan putusan pada ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP mengenai minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Keterangan saksi yang diajukan terbukti hanya merupakan testimonium de auditu sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian. Selain itu, unsur perbuatan pidana (actus reus) serta unsur kesalahan (mens rea) tidak terbukti, sehingga berlaku asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertimbangan hakim juga selaras dengan teori pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad, yang memuat keseimbangan antara aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menghasilkan suatu putusan yang menjunjung tinggi keadilan substantif. Selain itu, penerapan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh tampak jelas dalam kesimpulan hakim bahwa tidak ada alasan untuk menghukum terdakwa karena tidak terbukti memiliki kesalahan. Dengan demikian, putusan bebas tersebut dapat dinilai telah mencerminkan perlindungan hak terdakwa, menjamin tegaknya prinsip keadilan, serta memperkuat integritas peradilan pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.
PROSES PENDAFTARAN PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KABUPATEN KEDIRI Imadhudin, Rizky Ramadhan; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8711

Abstract

Untuk menjamin kepastian hukum hak dan tanah oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Masyarakat memilih melakukan pendaftaran tanah secara sporadik karena pendaftaran tanah secara sistematik belum tentu ada setiap tahun. Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis cara dan pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Kediri; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambatdan pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Kediri. Pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian yuridis empiris. Yuridis adalah mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris adalah memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) Praktek pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik di Kabupaten Kediri menunjukkan prosentase yang signifikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat yang lebih cenderung menggunakan jasa PPAT sebanyak 60% dan sisanya 40% secara sistematis. Adapun cara sporadik melalui 3 (tiga) cara diantaranya dengan cara : a) Masyarakat melakukan sendiri secara langsung proses pendaftaran tanahnya; b) Masyarakat melakukan pendaftaran tanahnya melalui jasa PPAT; c) Masyarakat melakukan pendaftaran tanahnya dengan pendaftaran tanah secara sistematik; 2) Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Praktek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut : a) Faktor keterbatasan pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah; b) berbeda antara dokumen fisik dan yuridisnya; c) Data dari riwayat tanahnya tidak lengkap; d) Kronologi akta yang terputus atau hilang dan e) Adanya sengketa tanah dan tidak adanya tanda batas dalam pengukuran tanah oleh petugas; f) Biayanya ditanggung sendiri oleh pemilik tanah; g) Sebagian masyarakat enggan melakukan pendaftaran tanah secara sporadik dikarenakan biayanya mahal sehingga mereka memilih untuk menunggu pendaftaran tanah secara sistematik; h) Kemampuan finansial pemilik tanah dalam melakukan pengurusan pendaftaran tanah.

Page 26 of 26 | Total Record : 260

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue