Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
51 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora"
:
51 Documents
clear
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Moch Fahmi Rifal Marpaung]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.124 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.758-766
<![CDATA[Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita lindungi karena mereka melekat pada harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam arti kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak mendapat perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi terhadap perlakuan anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan anak dan perlindungan anak terlantar . Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem masih belum terlaksana dengan baik]]>
<![CDATA[BENTUK PSIKOLOGIS TERHADAP TINDAKAN NARAPIDANA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN (LP) ]]>
<![CDATA[Harizon Noprizal]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.74 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1083-1086
<![CDATA[Bentuk Psikolgis merupakan sebuah aspek psikologis dengan contok factor aksternal yang dapat mempengaruhi sehingga terjadi suatu prilaku yang menyebabkan tindak kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terjadi kriminalitas anak maupun remeja yang menyebakan mereka menjadi prilaku yang sangat berbeda dari sebelumnya Bentuk gambaran aspek psikologis yang dapat membuat anak terpengaruh untuk melakukan sebuah tindakan criminal, salah satunya pembunuhan, factor penyebabnya merupakan kecenderungan gangguan serta kecemasan, dan bisa juga mengalami frustasi, tekanan terhadap keluarga atau teman bermainya, dan konfil serta bisa juga factor balas dendam. Salah satunya contohnya frustasi dasarnya yang menyebabkan gangguan dalam melakukan kegiatan dan usaha demi tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengambarkan bagaiamana bentuk psikologi anak dalam melakukan tindakan yang sangat tidak bagus di contoh ini tampa terkeculi adalah dengan melakukan pembunuhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang dapat mempengaruhi mereka melakukan pembuhan tersebut antara lain adalah kecemasan, gangguan patologis, frustasi, tekanan, maupun fakto balas dendam. Yang membuat mereka terjerumus ke dalam lapas serta menjadi napidana dimasa umur yang belum cukup.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUBUNGAN KERJA DENGAN SISTEM “OUTSOURCING” ]]>
<![CDATA[Revanza Franseda]]>;
<![CDATA[Rani Apriani]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.399 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.675-683
<![CDATA[Penerapan sistem kerja “outsourcing“ pada saat ini menjadi populer dalam hubungan kerja karena persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan perlu fokus terhadap rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kerja dengan sistem “outsourcing”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan keberadaan buruh/pekerja. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem outsourcing masih dalam realisasasinya masih belum dilaksanakan dengan baik.]]>
<![CDATA[AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DI BUAT NOTARIS TENTANG KREDIT MACET ]]>
<![CDATA[Ricky Destian]]>;
<![CDATA[Mujana Mujana]]>;
<![CDATA[Margo Hadi Pura]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (186.957 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.992-999
<![CDATA[Kedudukan akta perdamaian yang di buat notaris mempunyai sebuah kekuatan hukum yang tetao. Antara kreditur dan debitur harus menyelesaikan secara sukarela dengan cara di buatkanakta perdamaian oleh notaris merupakan hukum terbaik dari para pihak tersebut. Mengingat dalam berbagai kelemahan perkara di pengadilan yang masih sangat merugikan. Ada manfaat juga jika di buatkannya akta perjanjian perdamaian dalam memperoleh hak dan kewajiban yang berkepentingan dengan cara memberi jalan keluar yang sangat potensial untuk masalah ini lebih baik di bandingkan dengan prosedur litigasi oleh karena itu akta perdamaian adalah produk hukum yang di buat notaris secara tertulis dan tepat untuk memberikan solusi penyelesaian perkara ini dan tidak dilakukan upaya hukum apapun itu.]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGGULANGAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DI DUSUN KAUMJAYA SERTA DAMPAK YANG TIMBUL BAGI LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Muhammad Rafly Hargiya Putra]]>;
<![CDATA[Puti Priyana]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.865 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.898-915
<![CDATA[Tempat Penampungan Sementara atau sering disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir. Dengan adanya TPS, memudahkan masyarakat membuang sampah. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat dan TPS yang berlokasi di Dusun Kaumjaya Desa Puseurjaya RT 16, RW 04 Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Masyarakat sekitar membuang sampah ke sebuah kali kering yang berdekatan dengan pemukiman warga, sungai citarum dan perkebunan warga. TPS dilokasi tersebut memiliki kondisi fisik kurang baik sebagai wadah pembuangan sampah dan lingkungan di sekitarnya terlihat kurang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi adanya TPS tersebut khususnya membuang sampah yang memiliki dampak yang cukup serius bagi Masyarakat maupun Lingkungan sekitar. TPS dalam kehidupan masyarakat haruslah merupakan wadah Pembuangan sampah sementara yang ideal sesuai dengan konsep dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif karena dalam membahas permasalahan penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Memperoleh bahan penelitian primer dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh data sekunder dari lapangan penelitian.]]>
<![CDATA[PENGARUH SELF CONTROL DAN SELF-ESTEEM DALAM PENCEGAHAN RESIDIVIS NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Ryan Setya Nugroho]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (201.57 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.803-811
<![CDATA[Residivisme adalah pengulangan tindak pidana kembali yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan baik untuk kasus yang sama ataupun berbeda. Sikap melanggar peraturan menjadi indikasi bahwa seseorang memiliki kontrol diri (self control) yang rendah. Seperti manusia pada umumnya, Narapidana memiliki motivasi yang akan menentukan suatu sikap dan perilaku. Salah satu faktor yang bisa digunakan mengukur motivasi seseorang dalam mengendalikan dirinya (self control) untuk patuh terhadap norma dan peraturan yang berlaku ditempat mana ia dibina. Untuk memberikan gambaran bahwa suatu pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana tidak hanya dapat dipandang melalui kondisi lingkungan yang serba terbatas melainkan juga motivasi dari pribadi narapidana sendiri yang dapat menentukan kontrol diri dalam rangka menaati peraturan dan tata tertib. Ketika narapidana bersikap patuh maka erat kaitanya dengan kemampuan narapidana untuk mengkontrol sikap dalam dirinya (self conrol). Kemampuan tersebut muncul karena adanya sebuah motivasi baik melalui diri sendiri dan dipengaruhi oleh narapidana lain dan menjadi salah satu alasan narapidana berperilaku dalam lingkungan penjara. Selain itu dalam hal ini mengenai hubungan yang terjadi antara pencegahan residivis terhadap tingkat self-esteem, bertolak ukur pada pemenuhan unsur dari seluruh harga diri dimana perasaan disertai (feeling of belonging), perasaan mampu (feeling of competence), dan perasaan bangga (feeling worth) berdasarkan Rosenberg Scale. Untuk menunjang hal tersebut saya memberikan saran bahwa untuk dapat mencapai tingkat self control dan self esteem yang optimal bagi narapidana dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk mengadakan pendekatan didalam lapas, rutan dan hubungan sosial (asimilasi) dengan masyarakat sekitarnya.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM KEJAHATAN YANG MELIBATKAN HEWAN DALAM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Aditya Oktavianto]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (163.386 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.728-735
<![CDATA[Penggunaan ilmu veterinary forensic (kedokteran hewan forensik) pada praktiknya sering dijadikan ilmu pembantu untuk mengungkap kasus-kasus seperti keracunan terhadap hewan, penganiayaan, dan tindak kejahatan lain. Maka dari itu penulis tertarik membahas koneksi antara kejahatan terhadap hewan dan peranan praktik kedokteran hewan forensik terutama berkenaan dengan kedudukan visum et repertum terhadap hewan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif berupa norma-norma hukum positif di Indonesia sebagai data primer dan kajian kepustakaan dari berbagai sumber sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwasanya Dokter Hewan yang berwenang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 dalam perannya mengungkap kejahatan yang melibatkan hewan terlihat dari fungsi-fungsi yang pada intinya yaitu sebagai pengidentifikasi, pelaksana, dan pengawas dalam aspek kesejahteraan hewan. Dalam mengungkap kasus tindak pidana yang melibatkan hewan seperti penganiayaan hewan, Dokter Hewan yang berwenang dapat mengeluarkan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah di persidangan.]]>
<![CDATA[UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA DALAM PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DI PURWOREJO ]]>
<![CDATA[Haykal Okdi Daffa]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (478.259 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1037-1054
<![CDATA[Tujuan penulisan jurnal ini adalah Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan imenganalisis tentang upaya alternatif penyelesaianisengketa agrarian dalam ipembangunan bendungan bener di purworejo. Penulisan jurnal ini memakai metode yurudis hukum normatif serta dengan memaka pendekatan peraturan undang-undang yang berlaku (statute approach) serta Pendekatan permasalahan kasus yang terjadi (case approach). Hasil penelitian ini ialah bahwa pada penyelesaian sengketa dalam pembangunan bendungan Bener di Purworejo tidak berjalan lancar dikarenakan adanya benturan-benturan kepentingan antara pihak yang hendak menguasai tanah dan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah yang juga dipengaruhi oleh peraturan perundangannya dan kebijakan pemerintah yang tumpang tindih. Seharusnya, Menyelesaikan sengketa pertanahan yang penting adalah pemahaman tentang sumber hukum, asas ketentuan, serta penerapan asas dan ketentuan tersebut dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Keppres 55/1993 tentang pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umurn dan peraturan pelaksanaannya, sifat hakikatnya adalah suatu peraturan intern administratif yang tertuju kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan instansi-instansi yang bertugas membantu dan melayaninya. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN MERUMAHKAN PEKERJA AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ]]>
<![CDATA[Shafira Laudia]]>;
<![CDATA[Siti Nurul Intan]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (373.951 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.625-638
<![CDATA[Corona Virus Disease 2019 atau biasa disingkat dengan COVID-19 telah terjangkit cukup massif di dunia sejak akhir tahun 2019. Virus ini membawa banyak dampak bagi dunia, salah satunya dampaknya adalah krisis ekonomi global. Banyak dari perusahaan yang tidak mampu bertahan di kondisi ini, hingga perusahaan mengambil kebijakan untuk “merumahkan” pekerja untuk sementara waktu dan/atau diputuskan hubungan kerja dengan perusahaan. Dilakukannya penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terkait istilah “dirumahkan” serta untuk mengetahui bagaimana hak-hak para pekerja atas diterapkannya kebijakan merumahkan pekerja akibat pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang didapat yaitu merujuk pada serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. SE-05/M/BW tahun 1998 dan No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X tahun 2004, yaitu perusahaan harus tetap membayar upah secara penuh selama pekerja dirumahkan, namun apabila perusahaan tidak mampu untuk membayar upah penuh kepada pekerja maka dapat dirundingkan terlebih dahulu terkait besaran upahnya.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PLATFORM MEDIA SOSIAL TERHADAP KORBAN PHISING MELALUI MASS TAGGING PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[Nawawi Muslim]]>;
<![CDATA[Oci Senjaya]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.25 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.955-963
<![CDATA[Di era milenial ini, media sosial seperti sudah menjadi kebutuhan primer. Namun, media sosial juga rentan terhadap kejahatan, salah satunya adalah phising melalui mass tagging pornografi yang berujung pada peretasan akun. Tindakan ini termasuk perbuatan pidana dan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini membahas mengenai sanksi apakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana phising ditinjau dari hukum positif Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum platform media sosial terhadap korban phising melalui mass tagging pornografi.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai phising. Namun demikian, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan KUHP dan UU ITE, sesuai dengan tindak pidana pelaku. Dan pengguna bisa mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian jika kelalaian berasal dari pemilik platform sesuai dengan Pasal 15 UU ITE.]]>
