Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora berhubungan dengan berbagai topik di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Antropologi, Hukum Medis , Hukum dan Ekonomi, Sosiologi Hukum dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka yang berarti bahwa semua konten tersedia secara gratis tanpa biaya kepada pengguna atau lembaganya. Pengguna diperbolehkan membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari, atau menautkan ke teks lengkap artikel, atau menggunakannya untuk tujuan sah lainnya, tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penerbit atau penulis.
Articles
955 Documents
<![CDATA[PANDANGAN DAN OPINI MENGENAI KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM KAITANNYA DENGAN LAND REFORM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Achmad Khairi]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 7, No 4 (2020): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.709 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v7i4.702-707
<![CDATA[Adat law in Indonesia cannot be denied its existence. This is because adat law has existed from generation to generation since ancestral times before the Indonesian state de jure and de facto existed. But then the problem arises when the state is formed and adat law is "forced" to comply with the national legal regulations that have been formed in Indonesia. One of the quite complicated problems that occur between the adat law community and the national government occurs in the land aspect. Many of the indigenous peoples were then unwilling to hand over the laham which they claimed had been owned by their ancestors for years to the Indonesian government. Even thorny conflicts between the two parties are inevitable, especially in the era of President Soeharto]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA ]]>
<![CDATA[Achmad Firdaus]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.577 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.301-308
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Transnasional dan hambatan beserta upaya nya dalam menangani kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pengumpulan data dari data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan (Library Research) dan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana pencucian uang transnasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya banyak sekali ditemukan hambatan dan kendala yang sulit dalam memberantas kejahatan yang bersifat lintas negara, seperti kurang pemahaman dan koordinasi antara lembaga apparat penegak hukum, penerapan hukum yang masih mengedepankan kepastian hukumnya, dan disharmonisasi UU ditambah dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum mengatur secara rinci terkait pengembalian asset dalam kejahatan tindak pidana.]]>
<![CDATA[DAMPAK PENERAPAN KEPMENKUMHAM TENTANG PENGELUARAN NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Abellia Parameswari]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.825 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.60-69
<![CDATA[Meningkatnya tindak pidana yang terjadi pasca penerapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 mendorong timbulnya fear of crime pada masyarakat. Penerapan kebijakan tersebut dianggap kurang sesuai dengan kondisi ditengah wabah Covid-19. Melalui pendekatan normatif dan pengkajian terhadap literatur terkait, penulis ingin menjelaskan dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Melihat kondisi saat ini, diperlukan peningkatan pengawasan dan pembimbingan dari berbagai pihak untuk meminimalisir adanya residivisme di masyarakat pasca penerapan kebijakan tersebut guna menghadapi keresahan yang ada di masyarakat. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG DIRUMAHKAN TERKAIT REMUNERASI DALAM MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Dhitania Annisa]]>;
<![CDATA[Andriyanto Adhi Nugroho]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.062 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.657-669
<![CDATA[Dengan adanya pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang berdampak pada aturan pemerintah serta alasan kesehatan untuk melakukan kegiatan work from home, dan berdampak kepada pekerja yang dirumahkan, kebijakan ini berdampak pada pemberian remunerasi terhadap tenaga kerja. Penelitian ini mengidentifikasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan terkait remunerasi dalam masa pandemi Covid-19.Hal ini melatarbelakangi permasalahan mengenai bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap tenaga kerja yang dirumahkan terkait remunerasi pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta konsekuensi terhadap perusahaan yang tidak memberikan remunerasi pada tenaga kerja yang dirumahkan selama pandemi Covid-19.Dari hasil penelitian menyatakan bahwa berkaitan mengenai perlindungan dan pengupahan pekerja di tempat kerja, pengusaha dapat memberikan penangguhan pembayaran upah apabila pengusaha tidak dapat membayar upah sesuai dengan peraturan upah minimum, melalui persyaratan dimana harus melakukan perundingan dengan pekerja terlebih dahulu. Pengusaha melakukan penangguhan pembayaran upah minimum kepada pekerja dengan mengabaikan kewajiban para pengusaha untuk membayar selisih upah minimum penangguhan. ]]>
<![CDATA[OBSERVASI PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH DI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG ]]>
<![CDATA[Indra Sutrisno Abidin]]>;
<![CDATA[Devi Hamzah Siti Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (230.19 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.872-882
<![CDATA[Universitas Singaperbangsa Karawang atau yang sering dikenal dengan (UNSIKA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri satu-satunya yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan, perlu adanya menjaga kebersihan lingkungan kampus agar terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan nyaman. Sistem penanganan dan pengurangan sampah di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi, karena pada kenyataannya masih belum terlaksana dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu sumber informasi diperoleh dari Pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu Bapak Rt. Jaja selaku pengurus kebersihan kampus Universitas Singaperbangsa terkait dengan pengelolaan sampah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara dan observasi secara mendalam kemudian data tersebut disajikan di dalam bentuk tabel dan narasi untuk menjelaskan hasil analisis data tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK APARTEMEN ATAS DASAR PPJB TERHADAP PENERBITAN SHMSRS ]]>
<![CDATA[Zana Zerlina]]>;
<![CDATA[Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.842 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.565-577
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dinyatakan yaitu Sertifikat Hak Milik Atas satuan Rumah Susun ialah tanda bukti kepemilikan atas sarusun. Adanya perlindungan hukum pemilik apartemen terhadap penerbitan SHMSRS sangat diperlukan, karena semakin banyak pengembang yang hanya mementingkan aspek keuntungan semata bagi perusahaan pengembang. Pada penelitian ini bertujuan guna mengerti faktor yang menjadikan penghambat penerbitan SHMSRS pada apartemen serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemilik apartemen Atas Dasar PPJB terhadap penerbitan SHMSRS. Cara penelitian pada penulisan ini mengunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menelaah dan mengkaji data sekunder.Hasil penelitian menyimpulkan bahwasehubungan dengan faktor penghambat penerbitan SHMSRS pada apartemen merupakan tindakan melanggar hukum oleh developer, yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian pada saat mengalihkan atau menjual apartemen Atas Dasar PPJB tanpa penerbitan SHMSRS. Adapun perlindungan hukum terhadap pemilik satuan Rumah Susun adalah : 1.) KUHPer; 2.) UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun; dan 3.) UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. ]]>
<![CDATA[Faktor Penghambat Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Tabanan) ]]>
<![CDATA[Pratistha Pratistha]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.934 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.482-493
<![CDATA[Pemberian remisi kepada narapidana merupakan perintah dari Undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Namun dalam pengawasannya yang melibatkan lembaga atau instansi di luar daripada Lembaga Pemasyarakatan tidak disertai dengan adanya suatu peraturan yang tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan-hambatan yang justru mempersulit pemberian remisi kepada narapidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara logis sistematis dengan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana mengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun tujuannya. Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI WUJUD PERLAKUAN NON-DISKRIMINATIF TERHADAP ANAK DI LPKA KELAS 1 KUTOARJO ]]>
<![CDATA[Sanggam Putra Saktiagara]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.755 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.800-807
<![CDATA[Ratifikasi sudah ilakukan oleh Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak yang dimuat dalam Keppres No. 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak dibahas mengenai prinsip-prinsip perlindungan Anak yang harus dilaksanakan oleh Negara, khususnya oleh Lembaga Pembinaan Kusus Anak disebut LPKA. Kegiatan pembinaan anak di LPKA seringkali ditemukan permasalahan dimana Anak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Penelitian yang dilaksanakan di lpka klas 1 Kutoarjo merupakan penelitian yang menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan pendekatan deskriptif. Hasil daripada penelitian ini membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip perlindungan Anak dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi prinsi-prinsip perlindungan Anak di LPKA Kelas I Kutoarjo.]]>
<![CDATA[TINDAKAN EUTHANASIA PASIF OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putri Azzuri]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.905 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.717-728
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya tindakan euthanasia pasif oleh dokter terhadap pasien di Indonesia dan bagaimana seharusnya kebijakan formulasi mengenai euthanasia pasif itu diterapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa dokter bisa melakukan euthanasia pasif yang berupa penghentian pemberian pertolongan medis dalam keadaan tertentu dan dilakukan jika memperoleh persetujuan setelah memberi informasi yang lengkap kepada pasien dan keluarganya. Dokter akan diancam dengan Pasal 304 KUHP jika melakukan penelantaran terhadap pasien bukan karena telah melakukan euthanasia pasif. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dalam mengatur euthanasia khususnya euthanasia pasif yang didalamnya memuat tentang bagaimana euthanasia pasif tersebut seharusnya dilakukan dan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia pasif tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLAIM NASABAH PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI (PAYDI) ]]>
<![CDATA[Bonita Bonita]]>;
<![CDATA[Maharani Nurdin]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.864 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.619-631
<![CDATA[Tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap klaim nasabah produk investasi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau yang lebih dikenal dengan unit link, mengingat hingga saat ini masih banyak terjadi kegagalan klaim yang diajukan oleh nasabah atas produk tersebut. Hal ini terjadi karena rendahnya pemahaman nasabah atas risiko produk unit link serta minimnya informasi yang disampaikan perusahaan asuransi saat menawarkan produknya. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim nasabah Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI)? dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah jika terjadi kegagalan pembayaran dalam klaim asuransi?. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian Perundang-Undangan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.]]>
